YULLYUS OCTAVIANUSMARTIEN dengan suatu kesadaran bahwa barang itu adalah sebagianatau selurunhnya kepunyaan orang lain, menyadari bahwa barang itu adapadanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namuntelah memperlakukan barang tersebut seolaholah miliknya sendiri. Darisejumlah uang pajak tersebut, Tersangka sdr.

pribadi,yang mana di dalam aturan SOP (Standar Operasional Perosedur) UPK padaBAB IX angka Romawi Il tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik Nomor 1yang berbunyi Pengurus UPK menggunakan uang UPK untuk kepentinganpribadi* yang artinya Pengurus UPK dilarang memiliki dan menggunakanuang UPK untuk kepentingan pribadi, yang mana Terdakwa ISNADI RASYIDtelah memiliki Dana SPP dari kelompok fiktif dan dana setoran kelompokyang tidak disetorkannya ke rekening UPK serta memiliki pencairan danaSPP dengan jumlah selurunhnya

sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diatur dalam ketentuan Pasal 63 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas sebab salah satu fungsi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalahsebagai lembaga control yuridis terhadap tindakan pemerintahan juga berfungsisebagai lembaga korektif terhadap tindakan yang dilakukan oleh badan ataupejabat tata usaha negara ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolakuntuk selurunhnya

Menolak untuk selurunhnya Jawaban dan para Tergugat I, Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, danTergugat V;2. Menyatakan tetap pada Gugatannya;2.1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat secarakeseluruhan;2.2 Menetapkan Ahli Waris dan Almarhum R.H.NASRUDIN LUKNANTANUDJIWA dan Almarhumah HJ.WIWI RATNA WIANA DEWI SARAHadalah:a. RADEN IWAN NASRUDDIN TANUDJIWA ATAU R.H. IWANMULYAWAN N.RO.SH BIN R.li. NASRUDIN LUKNANTANUDJIWA, anak kandung laki lakib.

Bersama antara Para Penggugatdengan Tergugat tahun 2005 terkait dengan klaim Para Penggugat atasadanya PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat,Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokokperkara, hal mana masih membutuhkan pembuktian secara komprehensifterkait kebenaran dalil tersebut di dalam pokok perkara, untuk menentukanapakah perjanjian bersama yang dimaksud Tergugat tersebut sah menuruthukum dan pelaksanaanya telah sesuai dengan ketentuan hukum,selurunhnya

dalam laci meja kerjanya; Beberapa saat setelah JAROT BUDI PRABOWOkeluar dari ruangan ALI SADLI,Petugas KPK melakukan pengamanan terhadap JAROT BUDIPRABOWOselanjutnya bersamasama mendatangi ALI SADLI di ruang kerjanyamenanyakan sejumlah uang yang telah diterima dari JAROT BUDIPRABOWO,kemudian ALI SADLI mengambil tas kertas berwarna coklatyangberisi sejumlah uang dari laci meja kerja lalu meletakkan di atas mejaselanjutnya dihitung dihadapan JAROT BUDI PRABOWO dan ALI SADLIsehingga diketahui jumlah selurunhnya

Yang dimaksud dengan penggelapan menurut pasal 374 KUHP adalahadanya mens rea yaitu pelaku mengetahuil akibat perbuatannya atausetidaktidaknya ia dapat mengirangira dan untuk dimilikinya melanggarhak orang lain dimana barang tersebut selurunhnya bukan miliknya atausebagian miliknya namun sebagian bukan yang didapat bukan karena hasilkejahatan namun kekuasaannya ada padanya yang ada hubunganpekerjaan dan digajih oleh korban.84 Bahwa perjanjian yang didasari oleh pekerjaan yang fiktif tentunya bukanperjanjian

Usaha Bersama sebagaitempat pembuatan/perakitan kapal harga setiap 1 (satu) unit sebesarHal. 113 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016Rp43.000.000,00x10 (sepuluh) unit, sehingga total selurunhnya hanyasebesar RP430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) oleh karenaitu perbuatan Terdakwa adalah modus operandi dan merupakan conditiosine quo non terjadinya korupsi, dan Terdakwa harus dipersalahkan danbertanggungjawab akibat perbuatannya;7) Bahwa perbuatan Terdakwa Ir.

Menyatakan seluruh barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maupunyang didapatkan dari tempat lain sepanjang kepemilikannya atas namaTerdakwa untuk dikembalikan selurunhnya kepada Terdakwa.7.

Memerintahkan agar barang bukti pada angka Nomor 910 uang sejumlahRp1.119.640.000,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratusempat puluh ribu rupiah), yang disita dan telah disetorkan ke kas Negarauntuk dikembalikan selurunhnya kepada terdakwa GUST AYU ARDANI:;7.

2010 dengan menggunakancheque bilyet giro Nomor BP 174588sebesar Rp155.000.000,00, semuanyasebesar Rp170.000.000,000 pembayaran100,49% tersebut ditransfer Terdakwakepada Saksi Lukas Bayo Tupen melaluirekening Bank BNI Cabang JembatanMerah Nomor 0140636943;Bahwa benar uang pembayaran terakhiryang dibayarkan kepada Terdakwaadalah sebesar Rp169.324.273,00 tetapiyang ditransfer Terdakwa kepada SaksiLukas Bayo Tupen adalah sebesarRp170.000.000,00, Terdakwa dirugikansebesar Rp675.727,00;Bahwa = jumlah selurunhnya

14.876.000,00 (empat belas jutayaknidelapan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) untuk pembangunan 142 unitrumah sederhana, Paket Il: PT Uanini Multika Sejahtera dengan harga per unitrumah sebesar Rp 14.706.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam ribuRupiah) untuk pembangunan 136 unit rumah sederhana, dan paket Ill: CVSurya Tunas Bangunan sebanyak 55 unit rumah sederhana dengan harga perunit rumah sebesar Rp 14.669.000,00 (empat belas juta enam ratus enam puluhsembilan ribu Rupiah), sehingga total selurunhnya

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya;Pasal 16 ayat (2) menyatakan: Penerimaan harus disetor selurunhnya keKas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalamPeraturan Pemerintah;Pasal 16 ayat (3) menyatakan: Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak boleh digunakan langsung untukmembiayai pengeluaran;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, sebagai berikut:Pasal 57 ayat

Nomor 203 PK/Pid.Sus/2016dan Pasal 5 huruf b, c, e, f g dan h Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Dalam kegiatan DED Memberamo Il, Distamben Provinsi Papua telahmelakukan pembayaran kepada PTI KPIJ selurunhnya sebesarRp/7.658.275.990,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan jutadua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).Bahwa dalam mengajukan pembayaran pekerjaan DED Memberamo IIternyata PT KPIJ menggunakan laporan

MUSI DIDI selaku Direktur Utama PTKPIJ senilai Rp9.675.700.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuhpuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal kenyataannya panitiapengadaan tidak pernah melaksanakan lelang proyek DED Urumuka Ill.Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 huruf b, c, e, f gdan h Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Dalam kegiatan DED Urumuka Ill, Distamben Provinsi Papua telahmelakukan pembayaran kepada PTI KPIJ selurunhnya

NANA SUPRIATNA sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan pembahasan rancangan PeraturanDaerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi terdapat selisihatau kelebihan pembayaran fiktif yang menjadi kerugian Negara sebesar Rp.299.858.300, (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluhdelapan ribu tiga ratus rupiah), dengan total selurunhnya sebesar Rp.1.032.140.065(Satu milyar tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu enam puluh lima rupiah).Bahwa perbuatan

AFIF AZHAR dan saksi SAIFUL MUMININtersebut para korban mengalami kerugian total selurunhnya Rp.20.500.000.000,(dua puluh milyar rupiah lima ratus juta rupiah), atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu;Perbuatan Terdakwa ARIA DURMAN sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 154 Jo.

negara sehingga atas apa yang telah dilakukan PemohonKasasi terhadap kesuksesan acara tersebut, Pemohon Kasasi tidakmerasa merugikan negara, sebagaimana yang didakwakan kepada diriPemohon Kasasi, yang telah berusaha sekuat tenaga untukmenyukseskan acara tersebut walaupun secara administrasi perbuatanPemohon Kasasi dinyatakan salah karena dana CSR tidak sesuaidengan peruntukkan berdasarlkan proposal tersebut adalah tidak benarkarena dana CSR tersebut telah dipergunakan dan dikelola olehPemohon Kasasi selurunhnya

.,.Bahwa untuk pembuatan dokumen pertanggung jawaban pengelolaanDana Desa dibuat selurunhnya oleh sdra. MARLIS ANTONI KaurKeuangan Desa Daspetah 1 bekerja sama sdra. SUPRI Bendahara DesaMeranti Jaya.Halaman 59 dari 114Putusan Nomor :30/Pid.SusTPK/2020/PN.Bgl.Bahwa menurut saksi terhadap dokumen pertanggung jawaban yangsudah dibuat oleh sdra.

No. 1014/Pdt.G/2017/PA.Bm.bersama ditolak, maka terkait gugatan agar obyek aquo dikeluarkan dariperkara Nomor 1040/Pdt.G/2017/PA Bm juga harus ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangapertimbangan tersebutoleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi ditolak selurunhnya maka harusdinyatakan dalam amar putusan dalam intervensi menolak gugatan ParaPenggugat Intervensi seluruhnya;Dalam Konvensi, Rekonvensi dan IntervensiMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi/Tergugat

Dan Terdakwa, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar sahamdengan nilai nominal selurunhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratuslima belas juta rupiah),;Bahwa pada kenyataannya modal perusahaan PT. GAMA tersebut ditopangoleh Terdakwa, oleh saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE, saksiLIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masingmasingsebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekeningsementara milik saksi RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan aktependirian PT.