Ditemukan 4844 data
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No.2317 K/Pdt/20154.45.46.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2010 Nomor669.PK/Pdt/2009, yang cacat hukum Putusan Pengadilan Tinggi KalimantanTimur Perkara Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009,yang cacat hukum Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi PenetapanPengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 02/Eks/2009/08/Pat.G/2008/PN.Tjr tanggal 7 Agustus 2009, telah mengadung cacat hukum sehinggatidak sah dan batal demi hukum.
Turut Terbanding/Tergugat XLIX : ACEPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XVII : RUMIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXXI : H. SUNTORO
Turut Terbanding/Tergugat CXLII : ARIANTO
Turut Terbanding/Tergugat LXIV : KIRNO
Turut Terbanding/Tergugat CXXV : RIWANTO
Turut Terbanding/Tergugat XXXII : AGUS SARIPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XCVI : HASANUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XLVII : Hadi Marwoto
Turut Terbanding/Tergugat CXI : NIMIN M KARIM
Turut Terbanding/Tergugat XV : UDIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXIX : NURDIN
Turut Terbanding/Tergugat CXL : MAWIN
Turut Terbanding/Tergugat LXII : NANO
Turut Terbanding/Tergugat CXXIII : ADE NILAM CAHYO
Turut Terbanding/Tergugat XXX : SALEH, H. RIDWAN
Turut Terbanding/Tergugat XCIV : SUMARJA
Turut Terbanding/Tergugat CLV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat XLV : SAPTONO
Turut Terbanding/Tergugat CIX : RIMIN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : S
472 — 1634
Berdasarkan alasanalasan PARA TERGUGAT pada butir 3.1 s/d 3.66di atas, maka Gugatan PENGGUGAT telah terbukti mengadung cacatplurium litis consortium dan oleh karenanya Gugatan PENGGUGATsudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;5. PARA TERGUGAT BUKANLAH ORANG YANG TEPAT DIJADIKANSEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA A Quo (error in persona) :5.1. Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam menarik seseorang sebagaipihak dalam perkaraa quo.
189 — 37
;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimanayang dikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat(1), maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yang sifatnyaumum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang PegawaiNegeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri, dengankata lain bahwa rumusan unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 3 sama dengan
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1548 K/Pid.Sus/2016Bahwa selanjutnya pada pengadilan tingkat kedua, Judex Facti TingkatKedua berpandangan bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telahmempertimbangkan dengan seksama semua isi Nota Pembelaan (Pleidoi)Pemohon Kasasi, dan bahwa Memori Banding Penasehat Hukum PemohonKasasi, Memori Banding Pemohon Kasasi dan Kontra Banding PribadiPemohon Kasasi tidak mengadung halhal yang baru baik dari segi substansialmaupun dari segi prinsip yang perlu dipertimbangkan.Bahwa selanjutnya Judex Facti Tingkat
44 — 10
indikatorindikator ini, Majelis berpendapat bahwa Terdakwamemiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalamdirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannyasehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuandalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
504 — 271
Pada prinsipnya Upaya Administratifharus ditujukan kepada pejabat pemerintahan yang membuat keputusanadministrasi dimaksud dalam waktu tertentu sejak keputusan diumumkan,berikutnya terdapat kawajiban bagi pejabat yang dituju untuk menyeleseiakanpengajuan Keberatan paling lama 10 hari kerja, jika tidak maka Keberatandianggap dikabulkan, yang dapat dirujuk pada Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5).nen nnn nnn nnn na ne Bahwa, pengajuan Keberatan tersebut tentunya mengadung unsurketidaksetujuan atas sebuah
327 — 614
Cakrayudha Persada dengannilai kontrak sebesar Rp. 3.291.097.480, (tiga milyar dua ratus Sembilanpuluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).Dalam kontrak tersebut mengadung hak dan kewajiban masingmasingpihak, antara lain Saksi HERU PURNOMO, ST selaku PPK berkewajibanmenyerahkan biaya kegiatan dan fasilitas kepada Terdakwa RENDRA SSselaku Penyedia Barang/Jasa dan berhak menerima atas seluruh pekerjaansebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak.
122 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 28 April 2009.Bahwa dasar putusan Judex Facti dijadikan pertimbangan hukum olehJudex Juris, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang lengkapserta tidak mempertimbangankan sama sekali mengenai hukumpembuktian sehingga putusan yang diberikan mengadung pertimbanganhukum yang tidak jelas dengan demikian memperlihatkan adanya suatukekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.Bahwa seandainya Judex Facti benarbenar mempertimbangan faktadalam persidangan dan telah membaca secara seksama
172 — 133
Bahwa Gugatan penggugat Kabur (Obscuur Libel)> Bahwa Gugatan Penggugat mengadung cacat (error in persona) dalam bentukExeptio Pluriun Litis Consoriun yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditariksebagai tergugat didalam surat gugatan maka gugatan tidak dapat diterima,berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3189K/Pdt/1 983 " imana quqatan tidak dapat diterima atas alasan pihak ;Kum ditariksebagaiterqugat tidak lengkapmengaldbatkanqugatanpenqqugat error in persona".
76 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa keyakinan pihak kami sebagai Pemohon Kasasi melihat secaracermat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (Judex Facti)mengadung kesalahan Penerapan Hukum, dengan alasanalasan sebagaiberikut di bawah ini :Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan di Samarinda Padahalaman178 pada alinea 1 dan 2;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan lebih dari 2 (dua) alat
41 — 21
indikatorindikator ini,Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa memiliki Kemampuan untuk dapat secarasubyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahamimakna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan denganketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiaporang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
61 — 11
;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yang dikemukakandiatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang No 20 tahun 2001, makaMajelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak PidanaKorupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seorang yang bukan Pegawai Negeriyang
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak atau kurang diperhatikan dengan seksama di dalampertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tanpa menyampaikan dasar danalasan yang jelas kepada Pemohon Kasasi.Bahwa selanjutnya pada pengadilan tingkat kedua, Judex Facti TingkatKedua berpandangan bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telahmempertimbangkan dengan seksama semua isi Nota Pembelaan (Pleidoi)Pemohon Kasasi, dan bahwa Memori Banding Penasehat Hukum PemohonKasasi, Memori Banding Pemohon Kasasi dan Kontra Banding PribadiPemohon Kasasi tidak mengadung
200 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Arthi Duta AnekaUsaha, telah mengadung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruanyang nyata, karena perubahan Surat Dakwaan Yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali, yang kemudian diikuti oleh JudexFacti adalah telah melanggar ketentuan Pasal 144 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam surat tuntutannyamenuntut Pemohon Peninjauan Kembali menerima dari saksi ArthurPelupessy (Direktur Utama PT.
63 — 51
Dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang telah memperkayadirinya sendiri, orang lain atau suatu korprasi yang diperoleh dari dana pengadaan jasakonsultasi penyusunan master plan tersebut telah mengadung unsur kesalahan (schuld)dikarenakan caracara yang dilakukan Terdakwa bersamasama dengan Saksi DewiKuraesin tersebut selain dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
430 — 1312 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut jelasjelas telahmelampaui permintaan (ultra petita) dan dianggap sebagai suatupelanggaran atau melarnpaui batas wewenang yang disebut ultra petita(ultra petitum partium) dan putusan yang dijatuhkan mengadung ultravires, karena hakim atau pengadilan bertindak melampaui bataswewenangnya.
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
NASDINI INDRIANI Pgl DINI
213 — 99
dapat secara subyektifmenentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yangsenyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakanpertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkandengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang Tindak Pidana Korupsi makaMajelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1) Undangundang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengadung
807 — 538
PTUNJKTMenimbang, bahwa unsur kerugian dalam kaitannya dengan lingkunganhidup tidak bisa hanya diukur dari kecilnya kerugian materiil semata melainkanjika berpotensi menimbulkan akibat hukum khususnya bagi masyarakatdikarenakan banyak tumpukan pasir, hasil tangkapan ikan berkurang danmenggangu pertumbuhan kerang hijau serta dan faktanya sejak tahun 2003Teluk Jakarta sudah tercemar dengan adanya reklamasi pulaupulau flussingtimenya atau waktu pencucian menjadi berlambah lama sehingga barangbarangyang mengadung
98 — 33
indikatorindikator tersebut, Majelis berpendapat bahwa paraTerdakwa memiliki Kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niatyang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yangsenyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan diatasdihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1) tersebut mengadung
96 — 108
Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg yaitu: Siapa yang mendalilkan sesuatu, makawajib ia membuktikan dalil yang ia kemukakan dimana dalamketentuan tersebut mengadung Asas Hukum Actorio In CumbitHalaman. 205 dari 256 Putusan Nomor 22/ PDT/2017/PT DPSProbatio, sehingga beban pembuktian dibebankan padaTerbanding terhadap dalildalil gugatan yang diajukannya.b.