Ditemukan 5755 data
128 — 52
apabila seseorang sudah dapat pinjaman dari Bank lain selain BNI, terus diamengajukan pinjiaman dana KUR ke BNI, pengajuan pinjaman mereka tidak akandikabulkan.Bahwa seluruh pegawai BNI bisa mensosialisasikannya kepada siapa saja.Bahwa yang mempnyai kewenangan dalam menentukan kebijakan terhadap penerimaKUR dan kisaran jumlah dana yang dikabulkan adalah Divisi USK Pusat.Bahwa terdakwa H Didi Supriadi tidak bisa mengajukan pinjaman dana KURkarena HDidi Supriadisudah termasuk pada kelompok nasabah KUM
88 — 14
Formulir isian penilaian kualifikasi, yang terdiri dari data adminitrasiperusahaan sejumlah 8 (delapan) lembar, dengan dokumen lampiran : Pengesahan badan hukum perseroan dari Kemen Kum dan HAM RI,No. AHU29703.AA.01.01.tahun 2010, tanggal 10 Juni 2010. jin Usaha Jasa Kontruksi No. 2.008388.7504.29.000A tanggal 10Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan perijinanterpadu Pemkab. Bone Bolango dan ditanda tangani oleh KepalaKantor PPT Dra. Hj.
1922 — 1703
00:00:096845 Kum Bu Lin! Sebentar. 00:00:103264 Halo! 00:00:12 6845 Mas Wawan sebentar 00:00:133264 lya Lin! 00:00:146845 Bu Atut mau bicara 00:00:163264 Wan, jadi kumaha? Kadieuna iraha? 00:00:186845 Ini ni Wan ngomong lagi ngomong ama Susi, si 00:00:20pak Akil nya udah marah teh ya3264 Hah? 00:00:306845 Udah marah nih! tersinggung mungkin dia 00:00:31perasaannya.Lebak sama ini nih gimana nih?
00:00:096845 Kum Bu Lin! Sebentar. 00:00:103264 Halo! 00:00:126845 Mas Wawan sebentar 00:00:133264 lya Lin! 00:00:146845 Bu Atut mau bicara 00:00:163264 Wan, jadi kumaha? Kadieuna iraha? 00:00:186845 Ini ni Wan ngomong lagi ngomong ama00:00:20Susi, si pak Akil nya udah marah teh ya3264 Hah? 00:00:306845 Udah marah nih! tersinggung mungkin 00:00:31dia perasaannya.Lebak sama ini nihgimana nih?
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
219 — 60
Kum. DangRI No.C151.HT.3.01Th.2000 yang beralamat di Tanjung Biru Nomor.33Villa Duta, Bogor 16143. Berdasarkan Akta pendiriannya, CV. ValentineOffset bergerak di bidang :a. Distributor, supplier, leveransir, grosir, komisioner dan keagenan;b. Perdagangan pada umumnya;c. Melaksanakan Kegiatan usaha dalam bidang industri, terutamakonveksi;d. Melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa;e. Kontraktor (Biro bangunan);.Pengadaan barangbarang dan alatalat kebutuhan kantor.. Pertamanan;a> .
TRI TARUNA FARIADI,SH
Terdakwa:
ABDUL MANAN S Sos Bin Alm SURYANI
80 — 9
Banjar No.002 tahun 2017;
49.SK Bupati Banjar nomor: 188.45/337/KUM/ 2017 tentang penunjukan petugas khusus penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016;
50.1 (satu) berkas izin gangguan (HO) Baru An. UD. Hasil Bumi Doa Ibu Sdr HAMIDI;
51.1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
241 — 107
Bahwa Terdakwa I pernah menyetujui anggaran di Kemenag RI dalam APBNP tahun2011 yaitu sebesar kurang lebih Rp 3 Triliun lebih yang programnya langsungdituangkan oleh pemerintah.e Bahwa transkrip pembicaraan antara Nomor 628118118193 milik Terdakwa IZulkarnaen Djabar dengan Nomor 628170129569 milik FAHD EL FOUZpada tanggal 1 Agustus 2011 pukul 10:32:42, yaitu ; SUBJEK PERCAKAPANTuut..9569 Halo bang.8193 Ya salamualaikum.9569 Kum salam bang.8193 Ha..9569 Malem sholat taraweh ya bang ye?.
248 — 509
(BB-77)708 1 (satu) lembar : Nota Dinas nomor : ND.847/II/Kum-4/2006, tanggal 8 Nopember 2006, perihal personil panitia pengadaan dan panitia penerima/pemeriksa pekerjaan revitalisasi jaringan dan perluasan jaringan SKRT. (BB-78)709 4 (empat) lembar : Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.495/Menhut-II/2006, tanggal 3 Nopember 2006, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Penunjukkan Langsung Pembangunan SKRT Phase Akhir Dephut.
(BB-856)867 1 (satu) lembar : Nota Dinas Nomor:ND-810/II/KUM-4/2006 yang ditujukan kepada Biro Umum Kehutanan tentang SKRT Phase Akhir Tanggal 17 Oktober 2006 beserta 2 (dua) lembar disposisinya.(BB-857)868 1 (satu) lembar : Surat Nomor : 226/TIK/BPPT/X/2006 tentang SKRT Phase Akhir Dephut dari BPPT Kepada Sekjen Dephut yang ditujukan kepada Sekjen Dephut, tanggal 16 Oktober 2006 beserta 4 (empat) lembar disposisinya.
789 — 2399
hukumnya angka itu, karenasaksi kebetulan periode lalu juga Baleg, 3 tahun saksi Baleg, angka itubiasanya kalau tidak ada payung hukum kita taruh di Pergub bukandihilangkan tetapi kami taruh di Pergub biar Gubernur yang mengatur;Bahwa saksi membenarkan percakapan dalam BAP No. 43 mengenaipembicaraan 25 Februari 2016 jam 07:47:08; Dari 62818157421Ke 62811130334Tanggal : 25 Februari 2016Waktu : 07:47:08Durasi : 00:06:27SUBJEK PERCAKAPAN MENIT KE0334 Halo 00:00:117421 Assalamu'alaikum. 00:00:120334 Ya kum
Terbanding/Terdakwa III : YURIA ULFAH Binti BEJO ABDILLAH
Terbanding/Terdakwa I : DWI HANDAYANI Binti WASIS
Terbanding/Terdakwa II : FAFAN ADIANTO WAHYU PURBADI Bin SUHAR WAHYUDI
71 — 0
1 (satu) bundel Salinan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45 / 650 Kum / 2016 tentang Hasil Evalusai Rancangan Peraturan Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 Tertanda Bupati Tanah Laut H. Bambang Alamsyah yang dilegalisir oleh Kabag Hukum Kab. Tanah Laut Kaisar Muslim, SH.h.
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO
634 — 278
Dwidjono PHS tanggal pelaporan 02/09/2013;
106 — 54
Nomor : Nomor : 435 / Menhut - II / 2009 tanggal 23 Juli 2009,tersebut juga dipertegas lagi dengan Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementrian Kehutanan No : S.300/Kum-2/2015 tanggal 8 April 2015 ( Bukti P-55 ) terkait lokasi objek sengketa yakni, perihal Permohonan Pertimbangan Hukum Status Areal Penggunaan Lain APL, yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
133 — 29
Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kehutanan Nomor : P. 56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan.