Ditemukan 8587 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluarsa kedaluwarsa
Penelusuran terkait : Hak menuntut pesangon
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
ACHMAD NUR CHASAN, SE
179 — 69
  • Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan denganpendapat Profesor SIMONS dalam Lamintang (1997 : 707) yang menjelaskan bahwapemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhanhukuman dan bukan dengan masalah pembentukan masalah satu tindak pidana,dengan segala akibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadinya tindakpidana, dengan keturutsertaan, dengan masalah kadaluarsa dan lainlain.Halaman 149 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYMenimbang bahwa untuk pengajuan pembayaran
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYAHMAT, S.Sos.
344 — 741
  • dan harga ataspengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosialtahap II:Bahwa evaluasi administrasi tanggal 10 Juli 2014 meliputiSurat penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas danharga, dokumen penawaran teknis yang terdiri dari jadwal danjangka waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis barangyang ditawarkan, identitas barang yang ditawarkan suratdukungan dari pabrik /produsen / distributordan suratpernyataan kesanggupan menyerahkan barang dalam keadanbaikdan tidak dalam keadaan kadaluarsa
Pengadilan PN BANGIL
Putus : 25-01-2012 — Upload : 01-05-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 15/PDT.G/2011/PN.Bgl.
Tanggal 25 Januari 2012 —
74 — 24
  • ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang lebih berwenang dan bukansebagaimana dilakukan oleh penggugat pada pengadilan negeri bangil yang dalam hal ini bukanwewenangnya.Dalam perkara ini tergugat merasa keberatan karena perkara tersebut seharusnya adalahmasuk pada gugatan harta bersama atau gonogini yang seharusnya diperkarakan sewaktu terjadiperceraian perkawinan antara almarhum Margatimdenga Hj Arofah dan menurut pengetahuankami gugatan tersebut kabur demi hukum.Dan sudah lewat waktunya (kadaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
179 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex factie dalam putusannya pada halaman 341 memberikanpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanEksepsi Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi tentang GugatanPenggugat Daluwarsa, sebagai berikut................dst...Kalau berbicara mengenai kadaluarsa, maka seharusnya Titik Berangkatnyaadalah titik start perkara Pidana yang diajukan oleh PT Belunkut terhadaprakyat, (yang nyatanya tidak terbukti) di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.Tahun
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2017 — - Ir. ABDURRAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si
119 — 53
  • untuk kapal ikan;Life buoy, untuk kapal ikan sudah memenuhi standar keselamatan kapal;Pemadam kebakaran, setelah saya lihat dan saya periksa tidak ada tanggalexpired untuk foam pemadamnya, karena apabila tabung pemadam diisifoam, maka si pengisi akan memberikan tanggal expired pada tabung,sehingga saya memperkirakan tabung pemadam tersebut belum diisi foampemadam;Suratsurat kapal yang ditunjukkan penyidik, untuk 1 unit kapal 15 GT dan 3unit kapal 7 GT, semuanya telah melewati masa berlaku atau kadaluarsa
    ,sehingga seharusnya dilakukan perpanjangan, karena apabila suratsuratkapal dalam keadaan kadaluarsa, secara formal kapal tersebut tidak bolehberlayarBahwa body kapal adalah rumah bagi semua semua perlengkapan kapal yangharus tersedia di atas kapal, dan semua peralatan dan perlengkapan kapalseharusnya juga dituliskan nama kapal tersebut seperti pada life jacket, life buoy,skoci, serta perlangkapan kapal lain yang menjadi identitas bagi perlalatan kapaltersebut apabila terjadi kecelakaan kapal sehingga
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 11-08-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Ktg
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
1.MEYKE TUMETEL SINGKOH
2.DONY JACOBUS
3.YACOB KARAENG
4.MELKI TAKASIHAENG
5.MEISKE MANGUMBAS
6.WILSON MANGANSOLE
7.MARITJE MASOARA
8.VERDINAN KAPIA
9.MATIAS SABAGE
10.AMOS GENGGONA
11.FANNY JAKOBUS
12.REFLY GENGGONA
13.FRANGKI MARYANTO LAHEA
14.SANDRA SINGO
15.LANCE BATASINA
16.NELSON KAPIA
17.ALENCE MASUARA
18.YOLLA SABAGE
19.RINTJE OROH
20.ANA BARAHAMA
21.NOFRI WALEAN
22.FIANE SERLI OROH
23.JANTJE ANTONI
24.SARJONO AHENG
25.ADELAIDE GENGGONA
26.FLORENSI ARAMANA
27.ASRIN DOLIAP
28.JOTJE BILALANG
29.MARNI DALENSANG
30.HERSON PATRAS
31.MEYTI GOSAL
32.MAGDALENA MAMUKO
33.JUL MILOS
34.CHAN MELKI MASIE
35.MARTEN ANTONI
36.DIANA T. NIFAK
37.MARCE DARUWU
38.EFENDI TATENGKENG
39.JEFRI ROBY KOROMPOT
40.DECKY PAAT
41.NELSON ARAMANA
42.OLTJE KUDAHATI
43.MELKI GENAPE
44.YANIKE DAULAT
45.ARLIN LAHUNGKASI
Tergugat:
1.PT. MALISYA SEJAHTERA
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow
3.BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
138 — 25
  • GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KADALUARSA (LEWAT WAKTU)Halaman 63 dari 138 Putusan Sela Nomor 66/Pdt.G/2017/PN.Ktg24.25.26.27.Bahwa, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai PP No. 24/1997),mengatur sebagai berikut :Pasal 32 ayat (1):Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisyang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridistersebut sesuai dengan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perjanjian
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan; M E L A W A N : 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu – Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II; 3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
131 — 15
  • yang boleh memasuki DKT atas dasar rekomendasi airlines ataupunperusahaan yang memiliki kegiatan DKT;Halaman 110 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2016/PN.LBP Bahwa sepengetahuan saksi di Bandara Polonia dulu juga menerapkanDKT; Bahwa pass bandara ada juga yang masa berlakunya dalam waktubulanan; Bahwa Otoritas Bandara juga mengawasi Angkasa Pura Il dalam halpengamanan bandara agar sesuai dengan standar nasional; Bahwa apabila ada orang yang tidak memiliki pass bandara ataupunsudah kadaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
182 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sertifikat itu tidak mengajukan keberatansecara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikattersebut;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 32 tersebut di atas,Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2457/Tanjung Duren, diterbitkansudah lebih dari 5 (lima) tahun, maka dengan demikian gugatan Penggugatsudah kadaluarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
240 — 147
  • Dikaitkan dengan kaidahnormatif yang mengatur mekanisme sanggahan banding pasca pengajuansanggahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka upaya hukum Penggugatmengajukan gugatan sebelum secara tuntas menempuh prosedur upayaadministratif sebagaimana dimaksudkan di atas, dengan demikian arti prematurdapat bermakna sebaliknya yakni: kadaluarsa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-07-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/TUN/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — PT. TIARA MANTANG VS HADISLANI DAN I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) DAHULU OTORITA BATAM., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;
382 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • angka 2Halaman 189 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017gugatannya maka sudah seharusnya Penggugat membuktikankewenangan yang dimilikinya dengan Surat Kuasa atau Berita Acara yangdicatat di hadapan Pejabat Tata Usaha Negara yang memang memilikikewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,bukan dengan menggunakan dasar sertipikat yang hanya merupakansuatu bentuk penghargaan sebagaimana yang diajukan pada alasangugatan Penggugat;Bahwa Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Kadaluarsa
    Gugatan Penggugat Kadaluarsa (Verjaring).a. Bahwa merupakan suatu kedustaan yang besar jikalau Penggugatdalam angka 10 gugatannya menyatakan bahwa Penggugatmengetahui tentang penerbitan objek gugatan secara tidak sengajapada tanggal 14 Oktober 2014 ketika ada pertemuan di kantor PolisiSektor Batuaji untuk memediasi kasus perusakan bangunan olehTergugat II Intervensi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2016
Tanggal 14 April 2016 — PT. TIARA MANTANG (diwakili oleh AHMAD MIPON) VS HADISLANI DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM., II. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;
183 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAHWA GUGATAN TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU(KADALUARSA)Halaman 190 dari 274 halaman.
    GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA (VERJARING)a.Bahwa merupakan suatu kedustaan yang besar jikalau Penggugatdalam Angka 10 gugatannya menyatakan bahwa Penggugatmengetahui tentang penerbitan Objek Gugatan secara tidak sengajapada tanggal 14 Oktober 2014 ketika ada pertemuan di kantor PolisiSektor Batuaji untuk memediasi kasus perusakan bangunan olehTergugat II Intervensi.
Pengadilan PA BANTAENG Perdata Agama
Register : 08-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA BANTAENG Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Batg
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 27
  • langfenp1033 yang merupakan adat kebiasaan rtlch fcs1 af6afs24 ltrch fcsO fs24 rtlch Itrch dbch af2 hich af6 loch f6 lang1033 langnp1033 langfe2057langfenp2057 masyarakat bugis makassar yang digunakan oleh pihak keluarga untuk keperluanpernikahan dimana pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terlaksana sehinggaMajelis Hakim menilai bahwa uang panaik yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi telah habisterpakai maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tergolong gugatan yang kadaluarsa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
335 — 177
  • Namun untuk kegiatan pengawalandeportasi, biasanya saksi terima uangnya langsung dari kaurkeuangan atau bendahara.e Untuk pelayanan di Seksi Lantaskim termasuk Unit LayananPaspor (ULP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), yaituterkait pelayanan pembuatan paspor baru, ganti rusak/hilang,penggantian kadaluarsa/halaman penuh,dll).Sedangkan untuk Seksi Statuskim yaitu terkait pelayananperpanjangan izin tinggal.
    Untuk pembayaran supplier,semuanya dilakukan oleh bendahara dan kaur keuangan.e Untuk pelayanan di Seksi Lantaskim termasuk di UnitPelayanan Paspor (ULP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP), yaitu terkait pelayanan pembuatan paspor (pasporbaru, ganti rusak/hilang, penggantian kadaluarsa/halamanpenuh, dll)Sedangkan untuk Seksi Statuskim yaitu terkait pelayananperpanjangan izin tinggal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 114/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 11 Desember 2013 — LAZUAR IDEANDI.
105 — 21
  • undangundang telah berbicaramengenai beberapa prilaku yang seolaholah berdiri sendiri akan tetapi yangkarena terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa, maka prilaku tersebutharus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut.Bahwa menurut Van Hatum, Pasal 64 KUHP itu hanya memuat suatu peraturanmengenai penjatuham hukuman, bukan mengatur masalah pembentukansejumalah tindak pidana menjadi satu kesatuan menurut Undangundang, halmana yang mempunyai arti sangat penting bagi lembagalembaga Locus delicti,kadaluarsa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
233 — 226
  • Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan denganpendapat Profesor SIMONS dalam Lamintang (1997 : 707) yang menjelaskan bahwapemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhanhukuman dan bukan dengan masalah pembentukan masalah satu tindak pidana,dengan segala akibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadinya tindakpidana, dengan keturutsertaan, dengan masalah kadaluarsa dan lainlain.Menimbang bahwa untuk pengajuan pembayaran klaim yang tidak sesualdengan ketentuan yang ada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
300 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Penggugat Kadaluarsa;Penggugat mengajukan gugatan a quo setelah lewatnya tenggangwaktu yang ditentukan dalam undangundang;Bahwa dalam posita gugatan a quo PENGGUGAT tanpa dasardan sepihak meminta pembatalan Perjanjian Indenture yangdibuat pada tanggal 29 Juni 1994.
    atas dipertegas dalam pasal 1454 KUHPerdata (Bukti 11014), yang telah menentukan secara tegassebagai berikut:Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataanbatalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuanundangundang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek,waktu itu adalah lima tahunBahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka, permintaanpembatalan Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 2004 olehPENGGUGAT dalam gugatan a quo yang diajukan pada tanggal14 Januari 2004 sudah kadaluarsa
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 26-02-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 44 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 26 Februari 2014 —
59 — 7
  • Bahwa pada saat dilaksanakan addendum I (Perpanjangan waktupelaksanaan), untuk Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011,tanggal 9 Juni 2011 BANK BPD KALSEL CABANG MARTAPURA tidakdilaksanakan perpanjangan waktu jadi Jaminan Pelaksanaan Nomor :0013/MTP/GBPA/2011, tanggal 9 Juni 2011 BANK BPD KALSEL CABANGMARTAPURA dianggap sudah Kadaluarsa pada saat pemutusan Kontraktanggal 15 Desember 2011.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 14-06-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 16 September 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG NURDYANTORO, SH
Terdakwa:
ABDUL HALIM NAUE Alias ANJAS
124 — 28
  • perhitungan pekerjaan, sertifikasijaminan uang muka, dokumen kontrak, SPPBJ, surat perintah pencairandana dan setelah saksi analisa dan mencocokkan semua dokumen lalusaski serahkan kepada kepala bagian klaim;Bahwa klaim uang muka dan Jaminan pelaksanaan 30 hari kalendersetelah tanggal 31 Oktober 2017 habis berarti sampai 30 Nopember 2017;Bahwa klaim jaminan uang muka tidak diproses dan tidak cair setelahsaksi melihat dokumen pengajuan klaim uang muka dimana suratpengajuan klaim uang muka diterima sudah kadaluarsa
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JUNIAR alias VERO
185 — 111
  • tanda terima untuk perpanjangan sertifikat; Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanda tangan JUNIAR (Terdakwa)di dalam tanda terima tersebut, karena Saksi tidak tahu itu tanda tanganSiapa dan itu hanya paraf; Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada tulisan tanggal 25 Agustus 2018pada tanda terima tersebut; Bahwa Saksi tidak ingat bahwa nomor sertifikat yang Saksi laporkanberbeda dengan nomor sertifikat pada tanda terima tersebut; Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5331/PondokPinang sudah kadaluarsa
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
387 — 262
  • ini.Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelasmengenai persilpersil bidang tanah, atas tanah yang dijadikan sebagai obyekgugatan, maupun batasbatas tanah tidak dirinci dengan jelas.Sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR Barang siapamenyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untukmeneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslahmembuktikan membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.Bahwa gugatan Penggugat Kadaluarsa