Ditemukan 8582 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluarsa kedaluwarsa
Penelusuran terkait : Menjual barang kadaluarsa Hak menuntut pesangon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
184 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex factie dalam putusannya pada halaman 341 memberikanpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanEksepsi Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi tentang GugatanPenggugat Daluwarsa, sebagai berikut................dst...Kalau berbicara mengenai kadaluarsa, maka seharusnya Titik Berangkatnyaadalah titik start perkara Pidana yang diajukan oleh PT Belunkut terhadaprakyat, (yang nyatanya tidak terbukti) di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.Tahun
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
255 — 156
  • Dikaitkan dengan kaidahnormatif yang mengatur mekanisme sanggahan banding pasca pengajuansanggahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka upaya hukum Penggugatmengajukan gugatan sebelum secara tuntas menempuh prosedur upayaadministratif sebagaimana dimaksudkan di atas, dengan demikian arti prematurdapat bermakna sebaliknya yakni: kadaluarsa.
Pengadilan PA BANTAENG Perdata Agama
Register : 08-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA BANTAENG Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Batg
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 30
  • langfenp1033 yang merupakan adat kebiasaan rtlch fcs1 af6afs24 ltrch fcsO fs24 rtlch Itrch dbch af2 hich af6 loch f6 lang1033 langnp1033 langfe2057langfenp2057 masyarakat bugis makassar yang digunakan oleh pihak keluarga untuk keperluanpernikahan dimana pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terlaksana sehinggaMajelis Hakim menilai bahwa uang panaik yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi telah habisterpakai maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tergolong gugatan yang kadaluarsa
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perjanjian
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan; M E L A W A N : 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu – Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II; 3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
132 — 15
  • yang boleh memasuki DKT atas dasar rekomendasi airlines ataupunperusahaan yang memiliki kegiatan DKT;Halaman 110 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2016/PN.LBP Bahwa sepengetahuan saksi di Bandara Polonia dulu juga menerapkanDKT; Bahwa pass bandara ada juga yang masa berlakunya dalam waktubulanan; Bahwa Otoritas Bandara juga mengawasi Angkasa Pura Il dalam halpengamanan bandara agar sesuai dengan standar nasional; Bahwa apabila ada orang yang tidak memiliki pass bandara ataupunsudah kadaluarsa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 114/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 11 Desember 2013 — LAZUAR IDEANDI.
106 — 21
  • undangundang telah berbicaramengenai beberapa prilaku yang seolaholah berdiri sendiri akan tetapi yangkarena terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa, maka prilaku tersebutharus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut.Bahwa menurut Van Hatum, Pasal 64 KUHP itu hanya memuat suatu peraturanmengenai penjatuham hukuman, bukan mengatur masalah pembentukansejumalah tindak pidana menjadi satu kesatuan menurut Undangundang, halmana yang mempunyai arti sangat penting bagi lembagalembaga Locus delicti,kadaluarsa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
ACHMAD NUR CHASAN, SE
186 — 69
  • Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan denganpendapat Profesor SIMONS dalam Lamintang (1997 : 707) yang menjelaskan bahwapemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhanhukuman dan bukan dengan masalah pembentukan masalah satu tindak pidana,dengan segala akibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadinya tindakpidana, dengan keturutsertaan, dengan masalah kadaluarsa dan lainlain.Halaman 149 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYMenimbang bahwa untuk pengajuan pembayaran
Pengadilan PN BANGIL
Putus : 25-01-2012 — Upload : 01-05-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 15/PDT.G/2011/PN.Bgl.
Tanggal 25 Januari 2012 —
77 — 24
  • ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang lebih berwenang dan bukansebagaimana dilakukan oleh penggugat pada pengadilan negeri bangil yang dalam hal ini bukanwewenangnya.Dalam perkara ini tergugat merasa keberatan karena perkara tersebut seharusnya adalahmasuk pada gugatan harta bersama atau gonogini yang seharusnya diperkarakan sewaktu terjadiperceraian perkawinan antara almarhum Margatimdenga Hj Arofah dan menurut pengetahuankami gugatan tersebut kabur demi hukum.Dan sudah lewat waktunya (kadaluarsa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYAHMAT, S.Sos.
348 — 742
  • dan harga ataspengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosialtahap II:Bahwa evaluasi administrasi tanggal 10 Juli 2014 meliputiSurat penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas danharga, dokumen penawaran teknis yang terdiri dari jadwal danjangka waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis barangyang ditawarkan, identitas barang yang ditawarkan suratdukungan dari pabrik /produsen / distributordan suratpernyataan kesanggupan menyerahkan barang dalam keadanbaikdan tidak dalam keadaan kadaluarsa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
346 — 190
  • Namun untuk kegiatan pengawalandeportasi, biasanya saksi terima uangnya langsung dari kaurkeuangan atau bendahara.e Untuk pelayanan di Seksi Lantaskim termasuk Unit LayananPaspor (ULP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), yaituterkait pelayanan pembuatan paspor baru, ganti rusak/hilang,penggantian kadaluarsa/halaman penuh,dll).Sedangkan untuk Seksi Statuskim yaitu terkait pelayananperpanjangan izin tinggal.
    Untuk pembayaran supplier,semuanya dilakukan oleh bendahara dan kaur keuangan.e Untuk pelayanan di Seksi Lantaskim termasuk di UnitPelayanan Paspor (ULP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP), yaitu terkait pelayanan pembuatan paspor (pasporbaru, ganti rusak/hilang, penggantian kadaluarsa/halamanpenuh, dll)Sedangkan untuk Seksi Statuskim yaitu terkait pelayananperpanjangan izin tinggal.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
247 — 226
  • Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan denganpendapat Profesor SIMONS dalam Lamintang (1997 : 707) yang menjelaskan bahwapemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhanhukuman dan bukan dengan masalah pembentukan masalah satu tindak pidana,dengan segala akibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadinya tindakpidana, dengan keturutsertaan, dengan masalah kadaluarsa dan lainlain.Menimbang bahwa untuk pengajuan pembayaran klaim yang tidak sesualdengan ketentuan yang ada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
309 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Penggugat Kadaluarsa;Penggugat mengajukan gugatan a quo setelah lewatnya tenggangwaktu yang ditentukan dalam undangundang;Bahwa dalam posita gugatan a quo PENGGUGAT tanpa dasardan sepihak meminta pembatalan Perjanjian Indenture yangdibuat pada tanggal 29 Juni 1994.
    atas dipertegas dalam pasal 1454 KUHPerdata (Bukti 11014), yang telah menentukan secara tegassebagai berikut:Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataanbatalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuanundangundang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek,waktu itu adalah lima tahunBahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka, permintaanpembatalan Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 2004 olehPENGGUGAT dalam gugatan a quo yang diajukan pada tanggal14 Januari 2004 sudah kadaluarsa
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
414 — 412
  • Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, hal ini dibuktikan denganPenggugat mendalilkan memperoleh tanah berdasarkan EX EigindomVervonding No 19 berdasarkan surat keputusan menteri Agraria No.SK.334/KA tanggal 30 Oktober 1958 yang pada putusanya menyatakanbahwa tanah eigindom vervonding No. 19 terkenal sebagai tanahTjinere, Kewedanaan Parung, Kabupaten Bogor, Kerisidenan BogorJawa Barat seluas 2262.5000 m2. didaptarkan atas nama ahli warisLawu Koe Liong atau Law Tjiang Ing adalah tanahpartikelirsebagaimana
    Bahwa Kenyataannya Keputusan tersebut telah berusia 60 Tahun,sehingga melebihi usia kadaluarsa menggugat sebagaimana KUHPerdata Pasal 1967 yang menyatakan "Segala tuntutan hukum, baikyang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapushalaman 24 dari 266 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Dpkkarena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkanSilapa yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanterhadapnya
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-09-2017 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 16 Januari 2017 — JUMHARI YUNUS, S.H,.M.M. BIN M. YUNUS BASTANI., ZAINAL ARIFIN, SH Bin ABDUL HAMID
216 — 85
  • halaman 48 dari 146 Putusan Nomor:27/Pid.SusTPK/2016/PN.PlgBahwa Dispenda menyerahkan foto copy SPPT PBBnya kepadaKominfo;Bahwa kantor Dinas Pendapatan Daerah yang menerbitkan SPPT,kemudian SPPT tersebut diserahkan ke kantor Kominfo untuk ditarikretribusinya, kemudian disetor kas daerah sebagai sumberpendapatan daerah;Bahwa Tugas dari Penghitungan NJOP PBBP2 di Wilayah KabupatenMuara Enim adalah Dinas pendapatan daerah dengan melibatkanpihak lain.Bahwa data tahun 2014 mengenai retribusinya ada yang kadaluarsa
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 48/PID.SUS/2014/PT MDN
Tanggal 5 Februari 2015 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
136 — 42
  • Material nomor 259, Birkosit, material kadaluarsa.5.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 14-06-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 16 September 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG NURDYANTORO, SH
Terdakwa:
ABDUL HALIM NAUE Alias ANJAS
128 — 28
  • perhitungan pekerjaan, sertifikasijaminan uang muka, dokumen kontrak, SPPBJ, surat perintah pencairandana dan setelah saksi analisa dan mencocokkan semua dokumen lalusaski serahkan kepada kepala bagian klaim;Bahwa klaim uang muka dan Jaminan pelaksanaan 30 hari kalendersetelah tanggal 31 Oktober 2017 habis berarti sampai 30 Nopember 2017;Bahwa klaim jaminan uang muka tidak diproses dan tidak cair setelahsaksi melihat dokumen pengajuan klaim uang muka dimana suratpengajuan klaim uang muka diterima sudah kadaluarsa
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 48/PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN
Tanggal 5 Februari 2015 — MOHAMMAD BAHALWAN
155 — 114
  • Material nomor 259, Birkosit, material kadaluarsa.5.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JUNIAR alias VERO
188 — 114
  • tanda terima untuk perpanjangan sertifikat; Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanda tangan JUNIAR (Terdakwa)di dalam tanda terima tersebut, karena Saksi tidak tahu itu tanda tanganSiapa dan itu hanya paraf; Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada tulisan tanggal 25 Agustus 2018pada tanda terima tersebut; Bahwa Saksi tidak ingat bahwa nomor sertifikat yang Saksi laporkanberbeda dengan nomor sertifikat pada tanda terima tersebut; Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5331/PondokPinang sudah kadaluarsa
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
394 — 269
  • ini.Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelasmengenai persilpersil bidang tanah, atas tanah yang dijadikan sebagai obyekgugatan, maupun batasbatas tanah tidak dirinci dengan jelas.Sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR Barang siapamenyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untukmeneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslahmembuktikan membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.Bahwa gugatan Penggugat Kadaluarsa
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-03-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 52/Pid.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 24 Maret 2014 — dr. WIRMAN M. M. Kes. bin TARIMI.
201 — 35
  • Winatindo Bratasena : Gugur karena izin edar tidak lengkap(ada yang kadaluarsa dan tidak ada izin edar)@ Yb @ @PT. Tiara Donya : LulusPT. Magnum Global Mandiri : LulusEvaluasi Harga, dengan hasil sebagai berikut :PT. Tiara Donya : Rp. 9.940.000.000,PT.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 29-09-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 24/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 1 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : DAFIT TRIADI, SH
Terbanding/Terdakwa : SUKIMIN Bin Alm. SAWITO
210 — 72
  • sebanyak 8.500 (delapan ribulima ratus) Kg dan diterima pada tanggal 30 Maret 2012.Berdasarkan Surat Pengantar Angkutan (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PTPERTANI (Persero) dengan angkutan menggunakan Colt Diesel BK 8189 NEdengan pengangkut An.AMRI, dengan benih sebanyak 8.500 (delapan ribulima ratusS) Kg dan diterima pada tanggal 30 Maret 2012.Maka total Benih yang masuk ke BBU Padi Tangan tangan adalahsebanyak 120.000 Kg sedangkan kondisi benih tersebut sudah tidak bisadigunakan/ busuk karena sudah kadaluarsa