Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT BANTEN Perdata Agama Perceraian
Register : 11-04-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 12/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 3 April 2017 — Dr. PINGKAN PALILINGAN Lawan BAMBANG TJAROKO BASUKI, SH
305 — 234
  • Hal tersebut dalam poin (e) diatas terjadi karena pada saat beberapatahun sebelum memasuki masa pensiun, PENGGUGAT mulai aktif disuatu. partai politik sebagai pengurus dan berkampanye untukpencalonan diri PENGGUGAT sebagai wakil walikota Banjarmasin.Sehingga PENGGUGAT membutuhkan dana yang besar untukkegiatan tersebut. Pada masa tersebut PENGGUGAT hampir tidakmemberi uang lagi kepada TERGUGAT untuk membiayai kebutuhankeluarga/rumah tangga.9.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 11/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Bernad Siahaan, ST
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
54 — 34
  • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena : melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-02-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Tte
Tanggal 12 Agustus 2015 — Drs. A MALIK IBRAHIM, MTP lawan 1.DIREKTUR PT.JATI LUHUR GEMILANG 2.DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA TERNATE 3.MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP
133 — 59
  • Saksi Muhammad Asgar Saleh;Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang rekomendasiyang pernah dibuat oleh DPRD Kota Ternate ;Bahwa benar Saksi pernah sebagai anggota DPRD Kota Ternate periodetahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari fraksi Partai Golkar danSaksi sebagai Ketua Komisi Ill ;Bahwa singat Saksi, bidang tugas khusus Komisi Ill adalahpembangunan fisik dan kesra atau pelayanan public ;Bahwa seingat Saksi, mitra kerja Komisi Ill dengan eksekutif antara laindinas Pekerjaan Umum (PU
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PT AMBON Nomor 8/PID.SUS/2022/PT AMB
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Terdakwa : RAYNOLD MASPAITELLA ALIAS RENOL
Terbanding/Penuntut Umum I : INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : LILIA HELUTH, SH
59 — 32
  • Azhar Jayadalam jumpa pers di RSKO Jakarta Cibubur, Jakarta Timur, Senin(11/3/2019)Pendapat Kepala Humas BNN, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono,(Jakarta, Jumat 8 Maret 2019, Republika.co.id ) Penyebab hasil tes urinePolitikus Partai Demokrat Andi Arief, Seseorang setelah memakai itu adamasa tidak terbaca, baik yang diambil darah, air seni atau rambut ZatNarkoba dalam darah bisa terdeteksi antara 1 sampal 2 hari.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 19-04-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 177/PDT.G/2016/PN Jkt.Tim
Tanggal 9 Nopember 2016 — Penggugat:
JONATHAN MAXIMILIAN THENU
Tergugat:
PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, Cq PT. BANK DANAMON INDONESIA CABANG MATRAMAN JAKARTA TIMUR - DKI JAKARTA
161 — 26
  • Sesuai dengan asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal1338 jo. Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian berlaku dan hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya. Para pihak yangmengadakan perikatan dalam Akta Jual Beli No.2357/232/Tigaraksa/1996 tanggal 6 September 1996 yang dibuat di SriLestari Roespinoedji, SH., Notaris/PPAT di Tangerang adalah antaraPenggugat dengan PT. PANCA WIRATAMA SAKTI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 26-03-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/PID/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
2791 — 3925 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diambil dariwebsite http://www.suaraislam.co/testimoniseorangmuslimyangdukungahoksangatmenyentuh/ yang diakses pada 31 Maret2017;1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudulKata Ketua Partai IslamIni: Saya Dukung Ahok Sampai Titik Darah Terakhir yang diambildari websitehttp://www.suaraislam.co/kataketuapartaiislaminisayadukungahoksampaititikdarahterakhir/ yang diakses pada31 Maret 2017;1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul Kyai Noer IskandarTegaskan Dukungan untuk Ahok Djarot yang diambil
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 10-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI,SH.
2.LALU JULIANTO,SH.
3.DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
1.HERU WARDIYONO
2.SITI SAOFI, S.Pd
49 — 47
  • Abdul Wahab olehTerdakwa ; Bahwa sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, namun duluTerdakwa I merupakan anggota partai politik dan menjadi Sekretaris Desa;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang senilai Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 05-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2010
Tanggal 5 Maret 2013 —
49 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KabupatenTapanuli Utara Tahun 2008, antara lain pasangan Penggugat dalam perkarain) dengan Nomor 1 dan pasangan Pihak Ketiga/Tergugatll Intervensidengan Nomor 5;Bahwa pada bagian diktum ketiga dari Surat Keputusan Tata Usaha Negaraterperkara dikatakan, Surat Keputusan tersebut akan diumumkan olehTergugat, sementara pada diktum keempat dari Surat Keputusan TataUsaha Negara terperkara dengan tegas dikatakan "Keputusan inidisampaikan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dan Pemimpin Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-03-2014 — Upload : 08-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649 PK/Pdt/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — Ny. SRI JARWATI vs MARHILIS UMAR
78 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dianalisismelalui proses hukum pembuktian bahwa bukti P2, P3 dan P7 berupaantara Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 13 September2006 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 23 tanggal 13 September 2006dan Akta Jual Beli Nomor 295/2007 tanggal 3 Juli 2007 dan SertipikatHak Milik Nomor 7644/Kelapa Gading adalah alat bukti otentik yangsecara formil memiliki alat bukti yang lengkap;Bahwa buktibukti Akta Notariel tersebut secara yuridis tidak terbukti,dalam proses pembuatannya dibuat oleh Kontraktant Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3452 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Desember 2014 — Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON vs PT. PUPUK SRIWIJAYA (PPD. LAMPUNG), Dk
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUSRI PPDLampung, maka ketika Turut Tergugat IV memberitahu kepadaTergugat pengembalian 1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton, Tergugatmenginstruksikan agar pupuk KCL yang dipinjam itu, dibeli saja danlangsung dibayar;5.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 03-10-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 11-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 71/G/2012/PTUN.SMG.
Tanggal 14 Maret 2013 — SABAR Melawan KEPALA DESA WIROGOMO
92 — 48
  • Menjadi pengurus Partai Politik;b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau Anggota BPDdan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yangbersangkutan; c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah;d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, PemilihanPresiden dan Pemilihan Kepala Daerah;e. Merangkap sebagai Pegawai swasta yang berbadanhukum; f.
Pengadilan PA Siak Sri Indrapura Perdata Agama
Register : 29-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Sak
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 43
  • PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, makaMajelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan.Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledig), mengikat (bindende),dan menentukan (beslisende);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.5 dan P.6, adalah aktabawah tangan yang bersifat tidak partai karena dibuat secara sepihak sehinggadisebut akta pengakuan sepihak
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pilkada
Register : 20-02-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 3 April 2013 — Ediono,S.Sos Dk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya
135 — 70
  • Wakil Kepala Daerah disetiapProvinsi dan Kabupaten / Kota ; 27 7 = nnn onn nnn nnn nnnoonsenene Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat ( 4 ) Undang UndangNomor 12 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut ;( 4 ) KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota melakukan penelitianulang tentang kelengkapan dan / atau perbaikan persyaratan calonsebagaimana dimaksudpada ayat ( 3 ), ayat ( 3a ), dan ayat ( 3b ) sekaligusmemberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 ( empat belas )hari kepada pimpinan partai
    politik atau gabungan partai politik yangmengusulkannya atau calon perorangan ; nnn onsonnennne Menimbang , bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1 ), (2), dan (3 )Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut ;(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud dalam Pasal 60 aya t(2 ) dan ayat (4) KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua )pasangan calon yang di tuangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan(2) PASANGAN....... .Hal. 71 dari 83 hal.Put.Pkr.06/G/2013/PT UN.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2013 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
Tanggal 20 Mei 2013 — DRS. ADI SUSIPTO
84 — 37
  • tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersediaanggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalambentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai
    tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggotamasyarakat dan partai
    tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008yang menyatakan sebagai berikut :e Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuanyang telah tersedia anggarannya dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 24 Agustus 2015 — ABDULLAH ABEB YASHADI ; KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
47 — 10
  • MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (ima puluhjuta rupiah), penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di BankBCA (antar rekening BCA) ;4 Selebihnya sebesar Rp.73.195.700, (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluhlima ribu tujuh ratus rupiah) tetap ada pada Terdakwa ABDULLAH ABEBYASADI dengan alasan kasbon ;Bahwa Jumlah total uang Kas Desa Watukosek yang ada direkening BTN Kantor PosKejapanan yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADI adalahsebesar Rp.238,195.700
    MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah),penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di Bank BCA (antar rekeningSelebihnya sebesar Rp.73.195.700, (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh limaribu tujuh ratus rupiah) tetap ada pada Terdakwa ABDULLAH ABEB YASADI denganalasan kasbon ;,Bahwa Jumlah total uang Kas Desa Watukosek yang ada direkening BTN Kantor PosKejapanan yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADI adalahsebesar Rp.238,195.700
    MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah), penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di Bank BCA (antarrekening BCA));Untuk uang Kehormatan mantan Kepala Desa Margono sebesar Rp.20.000.000, dan untukmantan BPD Hadi Surachman sebesar Rp.10.000.000, dan katanya diserahkan melaluiSEKDES M.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 27-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN PADANG Nomor 612/Pid.Sus/2018/PN Pdg
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
YUNELDA, SH
Terdakwa:
EDI SIREGAR Pgl EDI.
69 — 10
  • Dan menurut terdakwa dia tidak melayani pembelianeceran dia hanya melayani pembelian dalam partai besar danmengirimnya ke luar daerah;Bahwa Menurut saksi Usaha kosmetik Gita Beauty care milik terdakwatidak memiliki izin usaha dan produk kosmetik yang dijual juga tidakmemiliki izin edar dari Badan POMBahwa Saksi menjelaskan menurut terdakwa Kosmetik Tanpa Izin Edartersebut didapatkannya dari Elliana Jakarta, Tomi Jakarta secarapemesanan online, dan pemesanan kemasan ke BekasiBahwa atas keterangan
Pengadilan PA PURWAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 28-03-2017
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 754/Pdt.G/2016/PA.Pwk
Tanggal 14 Februari 2017 — Pemohon vs Termohon
10 — 0
  • tersebut, Termohon telah mengajukanduplikdalam konpensi serta replik dalam rekonpensi secara tertulis tanggal 29November 2016yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONPENSI:Penjelasan poin 2:Dalam hal ini Pemohon melarang keluar rumah tentu melarang keluarrumah dalam hal diluar kepentingan keperluan rumah tangga, Pemohonmelarang Termohon keluar rumah dalam hal kepentingan yang tak adakaitannya sama kebutuhan rumah tangga termasuk Pemohon pernah melarangTermohon untuk jangan aktif di organisasi/partai
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LAMONGAN Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
1.Bakdo Utomo
2.Sripuni
3.Suhartini
4.Herni
5.FERI NURUL ARIFIN
6.Tasmunik
7.SARMAUN
8.Kasmiyati
9.Lasmua
10.Ali Supandi
11.NINIK INDRAWATI
12.Zulia Astutik
13.Eri Efendi
14.Mariyono
15.Hj. Maslikah
16.Hj. Masrokati
17.Markiles
18.Sumarlik
19.Sampurno
20.Hendro
21.LASMUNING
22.Nanik
23.Sumarni
24.KASJOKO
Tergugat:
1.KEPALA DESA LABUHAN
2.Taruwi
3.DARMUNTI
4.Supiyati
5.SULASTRI Alias SULATRI
6.Hj. Sulinem
101 — 28
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PA TRENGGALEK Perdata Agama Perceraian
Register : 14-12-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 1584/Pdt.G/2017/PA.TL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PEMOHON DAN TERMOHON
12 — 0
  • membantahnya dengan menyatakan bahwa TergugatRekonvensi sudah memberikannya sampai dengan perkara diajukan yaitu padabulan Desember 2017, sehingga tidak ada lagi Kewajiban Tergugat Rekonvnesiuntuk membayarnya.Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuktikannyadengan bukti T.3 sampai dengan 1.8, majelis hakim mempertimbangkannyasebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan bukti PT.8 adalahpengeluaran Tergugat Rekonvensi yang dibuat sendiri oleh TergugatRekonvensi, bukan bersifat partai
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 22-02-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 6/G/2016/PTUN-KPG
Tanggal 31 Mei 2016 — MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN (Penggugat) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG (Tergugat)
81 — 23
  • dengan Pusat penilaianpendiidkan Badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaanHalaman 27 dari 35 Halaman Putusan No. 06/G/2016/PTUNKPGserta berdasarkan surat kepala pusat penilaian pendiidkan Nomor 0013/H4/EP/2015 tanggal6 Januari 2015, Muhidin Haji Syamsuddin tidak memenuhi persyaratan Ujian nasionalPaket C tahun 2004 sehingga kepemilikan SKHUN dan Jjasah paket C atas nama MuhidinHaji Syamsuddin dapat dibatalkan (bukti T 7) ; Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat DPD Partai