Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-02-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/Pid/2010
Tanggal 18 Februari 2010 — ROY FRANS M. SAGALA
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal itu berarti, berbagai keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyakharus dibuat dengan sepengetahuan rakyat, dengan keikutsertaan rakyat dan denganmekanisme pemantauan dan evaluasi yang dibuat oleh rakyat, yang selanjutnyaditerjemahkan dalam proses PEMILU (Pemilihan Umum) untuk memilih wakilwakilrakyat yang kandidatnya ditawarkan oleh berbagai partai politik yang bersaing.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 6 Agustus 2015 — OKTOBERTO DANIEL SIHOMBING VS - PT. BANK SUMUT - PT PURNA KARYA SEJAHTERA ( PKS )
61 — 10
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
KHOIRUL ANAM, SH,MM
Tergugat:
WAKIL BUPATI MOJOKERTO
159 — 82
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau; d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencanda; 7.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 09-04-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Bls
Tanggal 30 Juni 2015 — FERRY RATMADI Bin MURSADI
59 — 3
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahanMenetapkan barang bukti berupa:a #1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BA8238 RL dengan Nomor Rangka : MJEFM1JNPSJD11731 dan NomorMesin : JO8CTGJ11728 beserta kunci kontak dan STNK asli atas namaJuliando.e 1 (satu) lembar Surat Asli Delivery Order (DO) Pengambilan Barang/Pupuk sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan Nomor DO :8041/1 7/4847/TSP dengan Nomor Seri : 002/AJ/DO/1/15, Partai 275,050(dua ratus tujuh puluh lima koma
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 18-11-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 535/Pid.B/2015/PN.Sda
Tanggal 18 Nopember 2015 — STEVEN SANTOSO
50 — 16
  • bertemupemilik toko ,disana bertemu orang tua pemilik toko dan dijawabsedang luar kota ,e Bahwa saksi setelah menerima jawaban dari pihak toko yangjatuh tempo kemudian melaporkan kepada pimpinan danpimpinanpun kroscek terhadap Terdakwa ,e Bahwa saksi setelah mengetahui pengiriman fiktif yang dilakukanTerdakwaSaksi akan bertanya bagaimana kejadiannya sehingga seperti itu , namunTerdakwa berpesan: Saksi tidak perlu menagih ke toko Bersama BangunMandiri ,e Bahwa perusahaan tidak menerima order eceran / partai
Pengadilan PA LABUAN BAJO Perdata Agama
Register : 15-02-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 10/Pdt.G/2016/PA.Lbj
Tanggal 6 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
161 — 44
  • Bersifat partai ;Halaman 19 dari 41 Salinan Putusan No.10/Padt.G/2016/PA.Lbj2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ;3. Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan ;4. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat ;Menimbang, bahwa syarat meteriil akta otentik harus memenuhitiga syarat yakni: Pertama, isi yang tersebut dalam akta otentikberhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 24-06-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 96/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
280 — 133
  • penugasan karena: a. mengundurkan diri; b. mencapai batasusia pensiun Guru; c. diangkat pada jabatan lain; d. tidak mampusecara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankankewajibannya; e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; f. hasilpenilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan palingPutusan Nomor 96/G/2020/PTUNMdn Halaman 1211.12.rendah Baik; g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturutturut ataulebih; h. menjadi anggota partai
Pengadilan PA KAJEN Perdata Agama
Register : 15-03-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PA KAJEN Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 13
  • Bahwa tergugat ReKonvensi saat ini bekerja sebagai staffadministrasi sebuah partai politik dan sebagai staf ahli fraksi DPRDkab. Pekalongan dan mempunyai penghasilan tetapRP.5.000.000, /Bulan. Sehingga sangat masuk akal dan bealasanjika majelis hakim pemeriksaan perkara mengabulkan semuapermintaan nafkah serta gugatan ReKonvensi tersebut mengingatpenghasilan tergugat rekonvensi tiap bulannya baik. Apa yangHal. 10 dari 44 hal.
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6653 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • 13/2010 9:23:59 PM UndangUndang Tidak mengatur me = 18 tahun (Pasal Ditafsirkan secara logikaRepublik Indone ngenai kecakapan/ ke 1 Angka5) terbalik dari pengertiansia Nomor 21 Tahun wenangan untuk ber anak, namun demikian2007 tentang Pem tindak batas usia dewasa tidakberantasan Tindak secara tegas dinyatakanPidana Perdagangan OrangUndangUndang Re 17 tahun atau sudah/ Tidak mengatur Menyatakan diperbolehpublik Indonesia No. pernah kawin (Pasal 14) kannya menjadi anggota2 Tahun 2008 tentang suatu partai
    tentang Kesejahteraan Anak 197911; UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 1983 Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur 75 isi61.indd 75 42/43/2010. 10:00:47 P UndangUndang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan1995 UndangUndang No.25Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan1997 UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak1997 UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia1999 UndangUndang No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih1999 UndangUndang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai
    Politik1999 UndangUndang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia2000 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak2002 20.UndangUndang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik2002 21.UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia2002 22.UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan2003 23.UndangUndang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden2003 24.UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat2003 25.UndangUndang
    Sosial Nasional2004 28.UndangUndang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia2004 29.UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah2004 30.UndangUndang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia2004 31sUndangUndang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan2006 32.UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan2006 33.UndangUndang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang2007 34.UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
    Semarang: Universitas Dipenogoro. hlm. 64.UndangUndang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.UndangUndang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.UndangUndang No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer.UndangUndang No.18 tahun 2003 tentang Advokat.UndangUndang No.19 Tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-05-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 29/Pid.B/2014/PN Ktg
Tanggal 12 Mei 2014 — KARTINI MOKOAGOW
44 — 2
  • Rendy Zulhadjidan meminta agar saksi Moh.Rendy Zulhadji menjemput terdakwa dan mengantar terdakwa kelapangansepak bola di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat karena saatitu sedang diadakan kampanye salah satu partai. Dengan menggunakansepeda motor Saksi Moh. Rendy Zulhadji menjemput terdakwa sekitar jam15.00 wita, kemudian terdakwa dan saksi Moh. Rendy Zulhadji menuju kelapangan sepak bola tersebut.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-03-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 174/Pdt.G/2016/PN JKT SEL
Tanggal 19 Oktober 2016 — Yudhi Sabang S., S.H., M.H., baik selaku Pribadi dan atau sebagai Ketua I Bidang Organisasi & Keanggotaan BPP ABUJAPI masa Bakti tahun 2014-2019, bertempat tinggal di Town House Graha Taman Castilly C1 Graha Cikarang Rt.003/0, Desa Simpangan Cikarang Utara, dalam hal ini diwakili oleh Merzanti Backsin S.H., Aperdi Situmorang S.H., Akhmad Taufik S.H., Advokat dari Law Office “Backsin & Partner”, yang berkantor di Kencana Tower, Level 2, Jalan Raya Meruya Ilir No. 88, Bussiness Park, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
81 — 58
  • Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat padaangka 2 halaman 2, dengan alasan bahwa oleh karena sifat ABUJAPIadalah organisasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), bukanorganisasi pemerintah, bukan organisasi partai politik dan/atau tidakmerupakan bagiannya, bersifat Mandiri dan independen sertakekeluargaan/gotong royong, sebagaimana diatur pada Pasal 7 AD/ART20142019 mengenai SIFAT dan suatu organisasi adalah bersifatsukarela, sosial, Mandiri, nirlaba, dan demokratis sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-12-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — DANIEL VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
77 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum partai politik;7. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undangundang No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik yang untuk Komisi Informasi Provinsitentunya ditetapkan dan diangkat oleh Pemerintah Provinsi dalam hal inidiwakili oleh Gubernur Sumatera Barat;8.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-07-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 130/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
FRANSISKUS LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Tumari
2.FA'AHAKHODODO NDRURU, S.Sos/Kepala Desa tumari, Desa tumari, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan
185 — 79
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan rakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukandalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemelihan umumdan/atau pemelihan kepala daerah;k.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 15-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 79/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 16 Januari 2013 — ADE IRMA PULUNGAN : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG SIDIMPUAN
148 — 63
  • Pasangan Calonyang diusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan PartaiPolitik. (b) Pasangan Calon perseorangan yang didikungoleh sejumlah orang 15. Bahwa oleh karena SYAMSUL BAHRI, S.T. sebagaipaket Pasangan dari Penggugat inperson tidak ikut sertamengajukan gugatan a quo, maka gugatan Penggugatdapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidakmemenuhi syarat formil gugatan karena tidakMlterpenuhinya prasa persona standi judicio =; 16.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 10-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 99/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat II : ABAS MUTIAN SALEH
Terbanding/Penggugat : REKTOR INSTITUT SUMATERA
Turut Terbanding/Tergugat I : SUDARYANTO
Turut Terbanding/Tergugat III : NGERTINA TARIGAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : CECEP SOFIUDDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : GUSTI AYU WIDYA LESTARI YANTI.SH.M.Kn
34 — 29
  • Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah denganmembuat aktaakta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan datapendaftaran tanah;Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 1457 KUHPerdata :ual beli adalah suatu persetujuan dengan mana Pihak yang satumengikatkan diri untuk menyerahkan kebendaan dan Pihak lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan;Dalam pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah, maka Suatu kebendaanyang dimaksud adalah hak atas tanah;Akta Jual Beli termasuk dalam jenis Parti Acte (Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 859 K/Pdt/2016
Tanggal 20 Juni 2016 — SRI MUNARSIH ISA DK VS PT GREEN HILL GARDEN DKK
207 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dicermati dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatanmelawan hukum tentang permasalahan hak keperdataan kepemilikan tanahantara Para Penggugat dengan Tergugat Turut Tergugat II sampai denganTurut Tergugat V, mengingat dalam dalil gugatan tidak mencantumkanperbuatan hukum mana yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat, untuk itu mohon kepada MajelisHakim yang mengadili perkara a quo agar mengeluarkan Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) sebagai partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3748 K/PDT/2016
Tanggal 28 Februari 2017 — SALBIAH, dkk. VS LUB NAH ( selaku Ahli Waris GALIB ALJAIDI), dkk.
37 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding /TurutTermohon Kasasi dalam persidangan maupun didalam kontra memoribanding dari Tergugat / Turut Terbanding (Wildan), sehingga menurutPasal 1875 KUH Perdata, Pasal 288 RBG bukti surat tersebut mempunyaikekuatan pembuktian yang sama dengan akta Autentik, oleh sebabkeberadaannya sempurna telah memenuhi syarat formil dan materiil, Karenaagar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhilebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu: Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum Penganiayaan
Upload : 25-04-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 16/Pid.B/2017/PN. Pdl
JONI Alias MUHAMAD JONI Bin (Alm) SAEPUDIN
21 — 2
  • Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah golok dengan panjang 14 cm dan lebar 2 cm dengangagang kayu berwarna coklat; 1 (satu) buah kaos warna putih tanoa merk bergambar partai PrabowoHatta; 1 (satu) buah singlet atau kaos dalam warna putih dengan merk rider;Dirampas untuk dimusnahkan;4.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 11-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN
Tanggal 7 Desember 2016 — H. ALFI SYAHRI, SH.,MH., dkk vs Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Propinsi Riau
173 — 85
  • PERMA tersebut,adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atauWalikota dan Wakil Wali Kota;Bahwa berdasarkan BAB KETENTUAN UMUM Pasal tayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa PelanggaranAdministrasi Pemilihan, yang dimaksud dengan Calon Bupati dan Calon WakilBupati dalam PERMA tersebut, adalah Peserta pemilinan yang disusulkan olehpartai politik, gabungan partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 11-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 101/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat:
1.SUDIRMAN
2.NURAHAM
Tergugat:
KEPALA DESA SEMOYANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
124 — 70
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan dir sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai