Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 13-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 10 Mei 2017 — MURDI Bin MUKRI (Alm).
3420
  • dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
    Menyatakan terdakwa MURDI Bin MUKRI (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam DakwaanPertama kami;2.
    Hulu SungaiSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)Perouatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika saksiHASAN ALAMSYAH bersama
    Hulu SungaiSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).
    Hulu Sungai Selatan dan melihat terdakwa didalam rumahbesama istri terdakwa langsung mengamankan terdakwa dan melakukanpemeriksaan dimana ditemukan obat sediaan farmasi jenis carnophensebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir dibalik dinding rumah yangdibungkus dalam palstik klip dan di simpan didalam dompet merk LV warnacoklat dan uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 356.000, (tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa,selanjutnya terdakwa dan barang
    secara sah dan meyakinkan menuruthukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHal 10 dari Hal 13 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2017/PN Kgn11sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undangundang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum olehkarenanyaterdakwa patutlah dinyatakan
Register : 31-05-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN AMUNTAI Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Amt
Tanggal 23 Agustus 2017 — SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.MURSID, Cs
418
  • MURSID dan terdakwa II RIFANI Alias FANI Bin HARTO bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SAIPULLAH Alias PULLAH BIN H.
    sediaan farmasi adalah saranapelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, PBF, Apotik danToko Obat:Bahwa Obat Zenith Carnophen sebanyak 669 (enam ratus enam puluhsembilan) box yang didapat dari penangkapan terdakwa dan terdakwaIl, yang kemudian diperlinatkan kepada ahli adalah barang yangmerupakan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen produksi dariPT.
    Zenith Pharmaceuticals yang disitadari terdakwa dan terdakwa II merupakan sediaan farmasi yang sudahdilarang beredar karena sudah dicabut nomor ijin edarnya sesuai suratdari Kepala Badan POM RI No.
    HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober2009:Bahwa terdakwa maupun terdakwa II tidak termasuk orang yang berhakmengedarkan sediaan farmasi, karena terdakwa tidak memiliki keahliandan kewenangan serta tidak memiliki Apotek/ Toko Obat yangsebagaimana berhak mengedarkan sediaan farmasi yang disertai jjintertulis dari Balai POM Banjarmasin;Bahwa larangan peredaran obat jenis Carnophen dari zenithPharmaceuticals dikarenakan penggunaannya disalahgunakanseharusnya obat tersebut dikonsumsi sebagai obat untuk
    dan/atau AlatKesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa mengenai kata Memproduksi atau Mengedarkandalam unsur tersebut, bersifat optional atau pilinan atau alternative, yang dalamartian teroenuhinya salah satu sudah dapat membuktikan unsur ini:Menimbang, bahwa kata Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan,dapat diartikan terpenuhi keduanya atau dapat hanya terpenuhi salah satu sajadalam perbuatan terdakwa dalam unsur ini;Menimbang, bahwa kata sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan,
    Sehingga bertitik tolak dari hal tersebutsekarang baik perseorangan ataupun badan hukum tidak ada yang berhak ataumemegang izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat carnophen tersebut di Indonesia, termasuk Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat, unsur ketiga Memproduksi atau MengedarkanSediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;Menimbang,
Register : 30-03-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN WONOSARI Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Wno
Tanggal 23 Mei 2017 — Terdakwa: VIQI DITA PERAMANA Als VIKEL Bin POYO FENDER
987
  • Menyatakan Terdakwa VIQI DITA PERAMANA Als VIKEL Bin POYO FENDER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN KHASIAT, ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU;2.
    Menyatakan terdakwa VIQI DITA PERAMANA Als VIKEL Bin POYOFENDER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukantindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atauKemanfaatan, dan Mutu, sebagaimana diatur dalam pasal. 196 jo. pasal. 98ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan, yang diuraikan dalam Dakwaan Kedua.2.
    (2) KUHAP Pengadilan Negeriyang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkaraterdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, DenganHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Who.sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    berwenangmengadili sebagaimana ketentuan pasal. 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeriyang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkaraterdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1.
    Tentang unsur Yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa apayang diperobuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya serta diinsyafi.
Register : 27-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pbg
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.LENNA ANDRIYANI, SH. MH.
2.DAVID S.M. SIMORANGKIR, S.H.
Terdakwa:
MARYANTO alias OMBENG bin SAN MUHARJO
406
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN SECARA TANPA HAK, MEMILIKI PSIKOTROPIKA sebagaimana dakwaan kumulatif ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJO dengan pidana penjara selama
  • 180 (seratus delapan puluh) butir diduga sediaan farmasi jenis Tramodal HCI dalam 18 (delapan belas) strip Alumunium foil sesuai surat perintah penyisihan barang bukti Nomor : SP.Sita/01.a/I/2019/Res Narkoba tanggal 19 Januari 2019 sebanyak 18 (delapan belas) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL Tablet 50 mg, setelah dikurangi untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) butir dan sisanya menjadi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan
    Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pbg tanggal 27 Maret2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa MARYANTO alias OMBENG bin SANMUHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi
    didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN :KESATUBahwa terdakwa MARYANTO alias OMBENG bin SAN MUHARJO padahari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat didepan Alfamart SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPurbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1), bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa, bukti Surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoriumPOLRI dihubungkan dengan barang bukti yang ternyata saling bersesuaian,diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul21.00 WIB di depan Alfamart
    sediaan farmasi berupa 180 (seratus delapan puluh) butir Tramadol HCldalam 18 (delapan belas) strip alumunium foil yang akan dijual kepada sdrJIMMY (DPO) merupakan suatu perbuatan Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar.
    Menyatakan Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN SECARA TANPA HAK, MEMILIKIPSIKOTROPIKA sebagaimana dakwaan kumulatif ;Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pbg2.
Register : 22-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pli
Tanggal 16 Maret 2020 — AHMAD JAPAR Alias AMAD Bin JAKA TARUB
4914
  • setelah mendapatkan sabu dari AGUS, oleh Terdakwadibagi menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk dijualkembali seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paket,namun 4 (empat) paket sudah habis dikonsumsi sendiri olehTerdakwa dan hanyatersisa 2 (dua) paket;Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa baru akan bertemu denganHASAN untuk transaksi menjual 1 (satu) paket sabu sehargaRp.300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai pedagangbesar farmasi
    mendapatkan sabu dari AGUS, oleh Terdakwadibagi menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk dijualkembali seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paket,namun 4 (empat) paket sudah habis dikonsumsi sendiri olehTerdakwa dan hanya tersisa 2 (dua) paket;Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa baru akan bertemu denganHASAN untuk transaksi menjual 1 (satu) paket sabu sehargaRp.300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai pedagangbesar farmasi
    dari menjual sabu,digunakan untuk kebutuhan seharihari;e Bahwa, untuk berkomunikasi dengan penjual sabu dari Banjarbaru,dengan AGUS maupun dengan Hasan terkait jual beli sabu,Terdakwa menggunakan handphone;e Bahwa, selain untuk dijual, Terdakwa juga mengkonsumsi sabutersebut untuk bersenangsenang;e Bahwa, Terdakwa mengetahui memiliki dan menjual sabu adalahperbuatan yang dilarang undangundang dan dapat dipenjara;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai sebagai PetugasKesehatan, Pedagang Besar Farmasi
    Dan Pasal 39 juga menyatakan bahwa narkotikahanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatasmaka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan
    ,menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataumenggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahyang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 16 dari 23Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,diketahui bahwa Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai peneliti lembagailmu
Register : 25-04-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
RENDY ADITYA PUTRA WARDANA,SH
Terdakwa:
M. ZAINUDIN bin H. ARIFIN
706
  • Bahwa terdakwa mengakui terhadap pembelian sabusabutersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupunpihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memilikiSurat keterangan dokter yang mengharuskan untukmengkonsumsi sabusabu, dan terdakwa tidak mempunyaikeahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan karenapekerjaan terdakwa sebagai wirasawasta dibidang Counter HP.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.ATAUKEDUA
    Bahwa terdakwa mengakui terhadap kepemilikan sabusabutersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupunpihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memilikisurat keterangan dokter yang mengharuskan untukmengkonsumsi sabusabu, dan terdakwa tidak mempunyaikeahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan karenapekerjaan terdakwa sebagai wirasawasta dibidang Counter HP.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintahsesuai dengan ketentuan Undangundang ini;Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN. Bil(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikiijin kKhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta dari keteranganterdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanseorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yangdigunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukandan pula terdakwa bukan' petugaS yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda
    yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakanpetugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan sertapenelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeliShabushabu) bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untukmenyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwamenjual
Register : 20-11-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN BREBES Nomor 161/Pid/B/2013/PN. BbS
Tanggal 15 Januari 2014 — - MUHAMAD TAUFIK bin KUSUMA WIDYANTO
597
  • Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin KUSUMA WIDYANTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.
    Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin KUSUMAWIDYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Ayat(2) UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum;2.
    Saksi DONI HENDRI, SSi Apt bin NURMATIAS : (Ahli)Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga atau pekerjaan;Bahwa sekarang ahli bekerja sebagai Staff Farmasi di DinasKesehatan Kab.
    Brebes sejak Maret 2010 sampai sekarang;Bahwa ahli mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan untukmemberikan keterangan mengenai peredaran tindak pidana obatHeximer;Bahwa obat Heximer adalah obat sediaan farmasi atau termasuk obatkesehatan, obat heximer ergolong obat keras, prosedur peredarannyaharus melalui apotek karena termasuk obat keras tidak bolehdiperjual belikan selain di apotek dan harus dengan resep doktertidak boleh diperjualbelikan oleh perorangan;Bahwa kegunaan obat heximer untuk
    Apakah obat Heximer tersebut dilarang atau tidakdiperjual belikan secara umum akan dipertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa obat farmasi atau obat kesehatan terdiridari Narkotika, Psikotrofika, obat keras, obat bebas terbatas danobat bebas.
    Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin KUSUMAWIDYANTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mnd
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
VICTOR O.MAMOTO,SH.MH
Terdakwa:
REYNALDO MANIKOME Alias NALDO.
326
  • MENGADILI;

    1. Menyatakan Terdakwa REYNALDO MANIKOME alias NALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu dalam dakwaan Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-
    Mapanget Kota Manado atau setidaktidaknya di suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa danmengadili, mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar dan tidak selesainya perbuatan itu bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan perbuatan atau caracara sebagaiberikut: Berawal ketika tim Opsnal DF Dit ResNarkoba Polda Sulut mendapatinformasi
    Kepala SeksiPengujian Kimia Balai Besar POM di Manado dengan kesimpulan Sampeltersebut benar mengandung Trihexyphenidyl dan mengandung Tramadol HClyang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obatobat Tertentu; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap setelah menerima barang pesananberupa 1000 (seribu) butir yang diduga obat keras jenis Trihexyphenidyl dan50(lima puluh) butir yang diduga obat keras jenis Tramadol, pada saat ituTerdakwa tidak memiliki izin edar untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Mapanget Kota Manado atau setidaktidaknya di suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa danmengadili, mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mndmengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutudan tidak selesainya perbuatan itu bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri, yang dilakukan
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankemanfaatan, khasiat atau Kemanfaatan dan mutu;3. Mencoba melakukan kejahatan dan tidak selesainya perbuatan itu bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri;Ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa REYNALDO MANIKOME alias NALDO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar danPersyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu dalamdakwaan Kesatu;2.
Register : 21-04-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Pli
Tanggal 3 Mei 2016 — Supian alias Amang Iyan bin H. Jumri
7421
  • Jumri bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandalam Dakwaan Kedua ;2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Supian als. Amang lyan binH.
    Yani RT. 18, RW.04, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Lautatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), berupa 5760 (limaribu tujuh ratus enam puluh) butir Dextromethorphan yang tidak memiliki ijinedar,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikute
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratanHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/20 16/PN. Pltkeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam 98 ayat (2) dan ayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.
    98 ayat (3) menyatakan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi atau alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah.
    Jumri telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.
Register : 03-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
YUSNIKAR, SH.
Terdakwa:
Muh. Akbar Bin Sappe
1087
  • AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
    Dinas Kesehatan Kab.Pangkep dari Tahun 2017 sampai sekarang.Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi ialah obat, bahan obat, sertaalatalat kesehatan termasuk kosmetik dan obat tradisional.Bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah izin dari Dinas KesehatanKab.
    AKBARbersama dengan terdakwa JAYA membawa / menguasai dan mengedarkanobat atau sediaan farmasi tanpa jijin edar dan tanpa keahlian dibidangkefarmasian.Bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan / produksi termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokterserta pengembangan obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan (hanya apoteker) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Khasiat
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur unsur tersebut adalahsebagai berikut :Ad.1. Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan tidak menentukan definisi setiap orang, namun Majelis HakimHalaman 24 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj.
    (Kesehatan)(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, diperolehfakta
    AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarHalaman 31 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj. (Kesehatan)okdan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dalam dakwaan kesatu;.
Register : 11-01-2017 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BATANG Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Btg
Tanggal 7 Februari 2017 — Agus Turahadi Alias Wedus Bin Mustopo
456
  • Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar .2.
    Menyatakan terdakwa AGUS TURAHADI Als WEDUS Bin MUSTOPOsecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN sesuai dakwaanKesatu Penuntut Umum ;2.
    sekitar pukul 15.45 Wib atau pada waktutertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2016 bertempat di pinggir jalan masuk KelurahanPanjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau setidaktidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP,Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut :aonennn Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas,pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari MenteriKesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan sediaanfarmasi, terdakwa telah menjual pil Hexymer kepada Johan Kustiawan AlsGering Bin Wardono
    Lab : 1818/NOF/2016 yang masih diperlukan sebagaibarang bukti dalam perkara lain, maka tetap terlampir dalam berkas ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamupaya memberantas peredaran dan penggunaan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
    Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPOterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar .2.
Register : 02-09-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
Aprelita Herwanda Binti Patarani
728
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda
    Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrdiancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.
    PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa Aprelita Herwanda Binti Patarani pada Hari Kamistanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Wita setidaktidaknya pada suatutertentu dalam Bulan Januari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat DiJalan Rifadin Gang Kalan Mandiri Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Samarinda, Dengan sengaja memperduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi
    Ahli SIT CHALIMATUS SAKDIYAH, S.Si, Apt Binti ABDUL MANAF(Alm),Bahwa Pendidikan ahli yaitu Sarjana Farmasi dan Apoteker keahlianyang saksi miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundangundangan dibidang obat dan makanan serta produser pemberian ijin edardibadan pengawas obat dan makanan;Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara iniberdasarkjan surat tugas dari Kepala Badan Besar POM di SamarindaNomor SPTA/1?
    PPNS/BBPOM/1/2020 tanggal 20 Januari 2020;Menurut pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, Bahan ObatTradisional dan Kosmetik;Menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau
    Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan4.
Register : 18-01-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bil
Tanggal 9 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.NURDHINA HAKIM, SH, MH.
2.JONI EKO WALUYO, S.H.
Terdakwa:
ARMAN AMIR BUNAI BIN AMIR BUNAI
317
  • NYEK bukan seorangdokter atau apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukanpedagang farmasi;Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Gololongan jenis sabusabu kepada Sdr.
    NYEK bukan seorang dokter atauapoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan pedagang farmasi;Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual belliNarotika Golongan jenis sabusabu tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang;Bahwa sudah pernah dihukum;Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan jenis sabusabu yangdisita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik
    , pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eko Mei Ludianto, dan SaksiDendy Wahyudi serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh faktahukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat
    /bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan PetugasIndustri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang BesarFarmasi milik Negara yang memiliki ijin bahkan Terdakwa juga bukan PetugasLembaga Pendidikan dan Pelatihnan maupun Petugas Penelitian danPengembangan
    NYEK (DPO);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bekerja berkerjasebagai pengamen sebagaimana identitas pekerjaan Terdakwa dalam suratdakwaan Penuntut Umum, maka jelas dan terang jika Terdakwa bukan seorangdokter atau apoteker dan juga bukan seorang pedagang farmasi, bahkanperbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pembeli atau penjual atau sebagaiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabusabu tidak memilikijin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita
Register : 06-10-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 457/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Februari 2016 — PT. GLOBAL BUANA MANDIRI >< BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,
14055
  • Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo.
    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan/o.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala Badan POM NomorHK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran ObatTradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.9.
    Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, ObatHerbal Terstandar dan Fitofarmaka.
    Bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun162009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi (Obat, BahanObat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) mengaturizin edar tersebut di terbitkan oleh Menteri Kesehatan, dalam Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional, izin edar tersebut wewenangnyadilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Register : 08-12-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN KOTOBARU Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN Kbr
Tanggal 26 Januari 2015 — ROSLAINI DESSI
8010
  • M.SUHENDRI, Apt, M.Farm, yang di persidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah terhadap soalsoal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuandan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Magister Farmasi tamatanUniversitas Andalas Padang tahun 2007 dan sekarang Ahli bekerja di BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang;e bahwa berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangTenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah
    dan Asisten Apoteker;e bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;e bahwa tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian menurut PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pasal
    ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi,fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat IzinKerja (SIK) dari Departemen Kesehatan; bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangtermasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;e bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat obatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayananadalah menjual kepada pengguna/konsumen;e
    Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyebutkan :(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai
    danAsisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasiharus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutuSediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat
Putus : 27-01-2011 — Upload : 24-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1084/Pid.B/2010/PN.Sda
Tanggal 27 Januari 2011 — ADI SANJAYA bin YUSUF
252
  • Menyatakan Terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar; 2.
    Menyatakan terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah melakukan tindak pidana Tanpahak mengedarkan obat keras (sediaan farmasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UUNo.36/2009 surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF selama 1 (satu) tahun6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;3. Membayar denda Rp.500.000, (lima ribu rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;4.
    Lemahputro, Kec.Sidoarjo, Kab.Sidoarjo atau setidaktidaknyaapda tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu (tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahanyang
    Sidoarjo atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 91) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar) dengan caracara sebagai berikut :Awalnya terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekira jam 19.00 wibbertemu sdr Sony
    baikdalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi maupun terdakwa, penangkapanterhadap terdakwa dilakukan karena terdakwa kedapatan membawa pil jenis double L dalam sakucelana bagian belakang yang diperoleh dari membeli pada sdr Soni dan menurut keteranganterdakwa bahwa pil itu akan dijual lagi kepada sesama pengamen, oleh karena itu Majelisberpendapat unsur sengaja mengedarkan telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa apa yang dimaksud sediaan farmasi
    Menyatakan Terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memilikiijin edar;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADISANJAYA bin YUSUF dengan pidana penjara selama : 1 (satu)tahun dan denda Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 4 (empat) bulan;3.
Putus : 13-05-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN TUBAN Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN.TBN
Tanggal 13 Mei 2015 — BUDI LISTYONO bin SUMADI
2911
  • bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwaSebagai berikut :KESATUBahwa terdakwa BUDI LISTYONO Bin SUMADI pada hari Senin, tanggal9 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktutertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di belakang gudang Aqua turutDesa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaktidaknya ditempattempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa terdakwa BUDI LISTYONO Bin SUMADI pada hari Senin, tanggal9 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktutertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di belakang gudang Aqua turutDesa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaktidaknya ditempattempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    memproduksi atau Mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diaturdalam pasal 197 Yo. 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan danselanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa BUDI LISTYONO bin SUMADI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KESEHATAN,yakni Dengan sengaja memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi
    (2) dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan, Maka Majelis hakim akan memilih salah satu daridakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanKesatu Penuntut Umum yakni pasal 197 Yo pasal 106 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi
    Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar; Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsure dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarini, Majelis Hakim memperhatikan dari keterangan saksi saksi yaitu saksi M. ArifNugroho dan Dra.
Register : 11-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
HANIS ARISTYA HERMAWAN,SH
Terdakwa:
YAHYA bin AHMADI
345
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa
      dipersidangan;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwaPenuntut Umum dengan surat dakwaan yang diSusun secarasubsidairitas sebagai berikut :PERTAMA: Bahwa terdakwa YAHYA Bin AHMADI, pada hari Minggu tanggal 13Mei 2018 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan termasuk DusunGebang Desa Banjarsari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, atausetidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
      Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI bersalah melakukantindak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau/alat kesehatann yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanaPasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHYA Bin AHMADIdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesarRp 1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan;3.
      Memproduksi atau mengedarkan~ sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur hukum tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
      dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar" telah terpenuhipula ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalamdakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi danMajelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orangyang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum tersebut, maka terdakwa, harus dinyatakan
      Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YAHYA Bin AHMADI, olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9(sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah);3.
Putus : 26-04-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Kdr.
Tanggal 26 April 2011 — RIKI SUPREDI bin SUTAR
224
  • : 78 butir pil LL dan 1 buah HP merk Nokia type 1600watna hitam ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan(requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 April 2011, pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa RIKI SUPREDI bin SUTAR terbukti bersalah melakukantindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI
    dengan dakwaanalternatif, yaitu :e Pertama melanggar pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; Ataue Kedua melanggar pasal 3 (1) Staatblad No. 419 tanggal 22 Desember 1949 ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang dianggapterbukti, yaitu pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2dan ayat 3 ,Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pulaunsur
    kedua ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi
    tanggal 19 Januari2011, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 0332/2011/KNF berupa tablet wamaputih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL(tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dan juga berdasarkanberita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sebagaimana telah diuraikan diatas, makaTerdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
Register : 03-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN CIANJUR Nomor 266/Pid.B/2018/PN Cjr. (Kesehatan)
Tanggal 4 Desember 2018 — Enden Sunandar Bin (Alm) Usman
10819
  • Menyatakan Terdakwa Enden Sunandar Bin (Alm) Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;2.
    Apt. sebagaiPengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Balai Besar POM di Bandungmenerangkan bahwa obat Tramadol adalah obat keras sesuai denganKeputusan Meneteri Kesehatan RI No.633/Ph/62/o tanggal 25 Juni 1962tentang Daftar Obat Keras dan berdasarkan UU Obat Keras St.
    Saksi Julaila Karim Dahibu, S.H. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat diBerita Acara Penyidikan;Bahwa saksi adalah saksi penangkap dalam perkara tindak pidanamengedarkan obat sediaan farmasi yang dilakukan oleh terdakwa;Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Mei2018, sekitar jam 20.00 wib di rumahnya yang berada di Kp. BabakanCikundul rt 01 / 17 ds. Sukanagalih kec. Pacet Kab.
    (Kesehatan)(tiga) box atau sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dirinya tersebut tidakmempunyai ahli atau kKewenangan dalam bidang farmasi serta tidakmempunyai jin dari pihak pemerintah; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperihatkan PenuntutUmum didepan persidangan.
    Obat ini tidak boleh diedarkan secara bebas olehsetiap orang karena berdasarkan UU obat keras penyerahan obat kerashanya dilakukan pedagang besar farmasi, apoteker dan dokter;Bahwa menurut keterangan Ahli dapat dilihat dari riwayat pendidikanterdakwa yang hanya mempunyai ijazah sekolah dengan lulusan SMP,mengingat untuk menjadi Apoteker atau tenaga Kesehatan harus memilikiizin dari Instansi terkait dan terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten/kotasetempat.
    Menyatakan Terdakwa Enden Sunandar Bin (Alm) Usman tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dalam Dakwaan tunggal;2.