Ditemukan 17962 data
15 — 3
Mall y cls gle Aol 5g ail 5985 ately Gey AL Ua) riedALY sly Yl) Gially Ca pally AB puere y ad ollArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
9 — 5
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
16 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) dlls clea ple Analy Salgl S585 agGily yay ALUN) sindALY ally Ysll Giallg Cogally 4b pany ib glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0538/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
1.HARTANTI Binti HADI YUWONO
2.HARTANTI Binti HADI YUWONO, AM.KEB
Tergugat:
1.PT. BPR Syariah Insani Madani
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakata
3.PT.BPR SYARIAH Insan Madani
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
197 — 56
Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariahadalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembagakeuangan mikro syariah, aSuransi syariah, reasuransi syariah, reksadanasyariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritassyariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiunlembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq,dan shadagqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensiusmaupun volunteer. b.
Peradilan Umum menyatakan Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana danperkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPengadilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat,d. hibah, e. wakaf
89 — 42
Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah,dengan batas-batas:- Utara berbatasan dengan Hutan Negara;- Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf;- Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Siais;- Barat berbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;2.12 Sebidang tanah/ kebun sawit terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa
Agus Salim, selaku PejabatPembuat Akta Tanah ,dengan batasbatas:Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara;Timur : Berbatasan dengan Tanah Wakaf;Selatan: Berbatasan dengan Jalan Danau Siais;Barat : Berbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;Sebidang tanah/kebun sawit terletak di Desa Malombu, KecamatanAngkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi SumateraUtara, yang mana objek tersebut hanya berjarak + 4 (empat) Kmdengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan DesaRaniate Kecamatan Angkola
Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat AktaTanah,dengan batasbatas:Him.18 dari 23 hlm.Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn Utara berbatasan dengan Hutan Negara; Timurberbatasan dengan Tanah Wakaf; Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Siais; Baratberbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;2.12 Sebidang tanah/ kebun sawit terletak di Desa Malombu,Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan,Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanyaberjarak +4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati
407 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari faktatersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara yuridis formil tidakmempunyai hak atas objek sengketa karena secara de yuris objek sengketatersebut adalah tercatat atas nama Tergugat II Pasal 1 butir 20 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : Sertifikat adalahsyarat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c)UndangUndang Pokok Agraria untuk hakhak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf hak milik atas satuan rumah susun dan hak
tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon/Terbanding I/ Penggugat secara yuridis formil tidak mempunyai hak atasobjek sengketa karena secara de yuris objek sengketa tersebut adalahtercatat atas nama Termohon II/ Terbanding II/Tergugat II, hal ini sesuaidengan ketentuan dari:Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hakhak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
hj.zahra
Tergugat:
1.nurkumalasari
2.ranu
3.sonam
4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
80 — 41
Wakaf;f. Zakat;Infaq;= Shadagah; danHalaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dglparaf KM HA HAI I i. Ekonomi Syari ah.4.
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqgah; dani. Ekonomi Syari ah.4.
perundangundangan, meliputisemua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atauhakhak keperdataan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangRI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
1.SITI MUKMINA
2.ENDAH EKA ARI PRIHARTINI
3.ENDANG SULIS DWI STYOWARNI
4.DESI ARIFANTI
5.SUKARSO
6.Endang Sulis Dwi Setyowarni
Tergugat:
1.HARTOKO ALI MUCHAIBAT
2.MUHAMMAD DWI JATMIKO
3.SYAMSUL HADI
4.ENDAH SETIAWATI
5.IMRON FAUZI
137 — 64
Saya Terguagat V, menyatakan dengan sebenarbenarnya bahwasaya tidak pernah membeli obyek sengketa II, sengketa III, sengketa IV,sengketa V, sengketa VI, sengketa VII dan juga saya tidak pernahmenerima wakaf dari Tergugat III yang berupa obyek sengketa VII;9. Saya merasa dirugikan atas seluruh gugatan ini secara materi danimmaterial;Berdasarkan halhal dan alasanalasan diatas, Tergugat V memohonkepada ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Cq Majlis Hakim untuk :1.
danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
, zakat, infaq,shadaqgah, dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum :sejak UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang, bahwa titik singgung yurisdiksi antara Peradilan Umumdengan Peradilan Agama, disebabkan ketentuan Pasal 50 UndangUndangNomor
47 — 31
Bahwa Tergugat memberi izin membangun rumah untuk Panti Asuhandiatas tanah wakaf dari lou Nursida. Jadi Erdawarni mewakafkan tanah kepada Yayasan Panti Asuhan PutiBungsu atau mewakafkan kepada Tergugat Dasimar. Bahwa bukti T 1 dan T 2 tidak ada aslinya, juga terhadap bukti T 1 danT 2 tersebut tidak menyebutkan tanggal, bulan, tahun dan tidak jelasHalaman 6 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT.
14 — 1
dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi 1 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
26 — 18
ahliwaris adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf(b) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang :a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
1.Hadi Purwoko bin Pangi Soeyanto
2.Hariyono bin Pangi Soeyanto
Tergugat:
Yuliati binti Sugiman
65 — 12
poin 12 (dua belas);Putusan Nomor : 307/Pdt.G/2018/PA.MLGHal. 6 dari 12 halaman23.24.25.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009, menyebutkan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
12 — 5
ALFIYAH MA SHUM15Kelengkapan Proposal1.2.PengantarLatar BelakangHal yang dimintaJumlah yang diminta (RAB) Rencana AnggaranBelanjaAda Susunan Pengurus/PanitiaSertifikat wakaf (kalau ada)Rekomendasi dari pejabat setempat minimal CamatKalau bentuknya Pendidikan Jumlah siswa atau anak yatim Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMAT16NB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas
15 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
13 — 12
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangHal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrsmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dua ratus delapan puluh limameter persegi) Desa Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, atasnama Nanik Suwarti; Utara berbatasan dengan Ibu Diah; Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Saiful; Timur berbatasan dengan Saiful; Barat berbatasan dengan tanah wakaf untuk sekolahan;Untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkaraini agar objek tersebut disebut dengan Objek Sengketa;Bahwa keterlambatan angsuran tersebut sesuai prosedur perbankan,Penggugat mendapatkan Surat Peringatan
MULYATI Binti H MUHAMMAD Alm
Tergugat:
MARTINI Binti H MUHAMMAD Alm
80 — 19
., dari hal.17.beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,Infak, Shadagah, Ekonomi syariah;1.
Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadaqahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat
Tergugat
45 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
NANIK
38 — 6
Yaitu antara NamaNANIK, WARNI, NYONYA WARNI dan atau WARNIISTERI KARNO yang lahir pada tanggal 30 Desember 1961adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama iniyang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan Waris, JualBeli,Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 280/Padt.P/2019/PN WngHibah, Wakaf dan menyamakan dokumendokumen penting lainnyamilik Pemohon.
11 — 3
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan Pengadilan ;Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untukmendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukanputusan Pengadilan yang dalam hal ini tentunya adalah Pengadilan Agama sebagai Peradilanbagi orangorang yang beragama Islam yang memeriksa , memutus dan menyelesaikanperkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan , kewarisan ,wasiat , hibah, wakaf