Ditemukan 11616 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID/2017/PT MKS Tanggal 13 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HAYOMI SAPUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : ABIDIN Bin LAMANGADE
80 — 48
Terbanding/Terdakwa : ABIDIN Bin LAMANGADE
80 — 48
Hal tersebut juga menjadi penekanan terhadapupaya penegakan Supremasi hukum oleh aparat penegak hukum dan Hal 30 dari Hal 45 Put. No.2/PID/2017/PT.MKS.khususnya dalam jajaran Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim / Majelis Hakimdalam upaya penegakan hukum.
Register : 23-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mks Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
WATI BINTI RAHMAN
33 — 2
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
WATI BINTI RAHMAN
33 — 2
Jadi penekanan unsur ini pada adanyasubyek hukum tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama Wati Binti Rahman, namun tentangHalaman 26 dari 35 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mksapakah Terdakwa telan melakukan atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita
Register : 05-01-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 Juni 2016 —
145 — 91
145 — 91
melihat apa yang ditulis adalah upaya untuk menjelaskan bahwa itu adalahbagian dari untuk mempertahankan hak atas tuduhan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polsek Jakarta Selatan sebanyak2 (dua) kali;halaman 28 dari 38 Putusan Nomor: 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.SelBahwa saat diperiksa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya danTerdakwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur penekanan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 133/Pid.B/2015/PN Tsm Tanggal 7 Juli 2015 — DASUN Bin ASIR
47 — 7
47 — 7
Dian, dan yang terakhir pemeriksaanterhadap Terdakwa ;e Bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwadisimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) rol/gulungankain, dan meninggalkan 5 (lima) rol/gulungan kain di semaksemak ;e Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak pernah melakukan penekanan maupunpemukulan terhadap Terdakwa ;e Bahwa Saksi ikut dalam pelaksaan rekontruksi dalam perkara ini;e Bahwa rekontruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara tanpa ada tekanan
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 PK/PDT/2010 212 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun, jika merekagagal untuk setuju maka pengiriman batubara yang terpengaruholeh Force Majeure akan ditunda tanpa kewajiban apapun padapihak PEMBELI dan PENJUAL";(Penebalan/Penekanan ditambahkan) ;Ketentuan Pasal 8 ayat 8.2 Perjanjian Jual Beli Batubara tersebutmenyatakan dengan bahwa apabila pengiriman batubara terhambat karenadisebabkan oleh Force Majeure, maka jadwal pengirimannya akan dijadwalulang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila kesepakatantidak tercapai, maka pengiriman dapat
Register : 28-10-2011 — Putus : 18-01-2012 — Upload : 19-11-2012
Putusan PN BANGKALAN Nomor 231/Pid.B/2011/PN.Bkl. Tanggal 18 Januari 2012 — H. MONAJI (Terdakwa)
317 — 92
317 — 92
. ; nanan nanan nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ne enn enn cene Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada penekanan, pemukulan dan penyiksaan terhadapAbdul Azis karena yang memeriksa Abdul Azis bukan hanya Saksi tapi juga temanteman anggota polres lainnya yang jelas ketika Saksi memeriksa Abdul Azis tidak adapenekanan, pemukulan, dan lain20Bahwa cara Saksi memeriksa Saksi Abdul Azis yaitu Saksi bertanya lalu Abdul Azismenjawab demikian seterusanya sampaiseleSai Bahwa sebelum BAP ditanda tangani
Putus : 12-04-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 K/Pdt/2017 Tanggal 12 April 2017 — El KHAMDY, dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, dkk
73 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian, danberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pasal 70 ayat 2dan 3, Para Tergugat tidak pernah melaksanakan Undang Undangtersebut serta mengabaikan mekanisme musyawarah yang memungkinkanmusyawarah dapat dilakukan lebih dari satu kali;Bahwa Para Tergugat juga tidak terouka dalam menyampaikan informasiterkait nilai ganti kerugian lahan milik Para Penggugat, Tergugat Illmelakukan aktivitas diluar Kewajaran dan diluar mekanisme sebagaimanaundangundang yang berlaku dengan melakukan penekanan
Putus : 30-06-2004 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 61/Pid.B/2003/PN.Psp Tanggal 30 Juni 2004 — 1. SARRON HARAHAP
2. SARULLA HARAHAP
3. HAMKA HARAHAP
4. BANUA HARAHAP GELAR TONGKU MARTUA HARAHAP
5. KUSIN SIREGAR
126 — 13
126 — 13
Saksi: MAZNY ARIES, Menerangkan : e Bahwa dalam perkara ini yang diperiksa saksi adalah terdakwa Sarulla Harahap yaitupada tanggal 6 desember 2003 pada saat dibawa di Polres Selatan dan langsungdiperiksa ;e Bahwa saksi melakukan pemeriksaan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertamasebagai tersangka dan tahap ke dua sebagai saksi dan saksi tidak adamelakukan penekanan, ancaman apalagi penyiksaan ;e Bahwa setealh BAP selesai dibuat lalu terdakwa membaca sendiri kemudiannienandatanganinya ;e Bahwa sewaktu dlakukan
Register : 12-03-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 22-K/PM.I-07/AD/III/2014 Tanggal 12 Juni 2014 — Tri Susilo Kopda / 31960133571075 Tamudi Satlakhartib Pomdam VI/Mlw
83 — 38
83 — 38
AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaanNarkoba, hal ini menunjukkan ketidak pedulian Terdakwaterhadap perintah ataupun penekanan dari Pimpinan TNI agarmenghindari penyalahgunaan Narkoba, apalagi Terdakwa adalahselaku anggota TNI Penegak Hukum yang seharusnyaberkewajiban melaksanakan surat perintah itu, namun justruTerdakwa melakukan Tindak Pidana .Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangatbertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikapsebagai seorang prajurit serta dapat merusak
Register : 29-06-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 89-K/PM I-02/AD/VI/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 — Muhammad Nazir Syahputra Saragih, Pratu NRP 31060835081184
91 — 38
91 — 38
Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Shabushabu adalahperobuatan yang dilarang oleh Undangundang dan telah ditekan olehDansat ataupun dari penekanan dari pengambil apel disatuan agarmenjauhi narkotika, tetapi Terdakwa tetap melakukannya hal inimenunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendahyang cenderung mengabaikan aturan yang berlaku.ae Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karenapengaruh materi dan pergaulan dalam lingkungannya karena Terdakwatidak bisa memegang prinsip seorang
Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1473 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 19 Desember 2017 — ROMA ASI PASARIBU VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk
91 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal: penekanan dari Pemohon);c.
Register : 05-06-2012 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 59 - K / PM I-03 / AD / VI / 2012 Tanggal 6 Nopember 2013 — Pratu Roni Tua Silalahi
65 — 26
65 — 26
Karenapenyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangatmerugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotikadapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya,yang umumnya generasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melaluipimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNIterlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya
Register : 22-05-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbg Tanggal 5 Juni 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs MARTIN JASENSON HAREFA
279 — 82
279 — 82
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHONmasih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Register : 17-10-2012 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 15-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Tanggal 16 Juli 2013 — 1. YOSEA LEONANDA LENNY, perempuan, karyawan swasta ;
2. EDY SUKARNA, laki-laki, karyawan swasta ;
3. RUDY, laki-laki, karyawan swasta ;
4. LINA MARLINA, perempuan, ibu rumah tangga ;
Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan DR. Setiabudi No. 12, Rt. 01 Rw. 016, Pamulang Timur, Tangerang â≠Banten; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DONALD PANGGABEAN, SH. dan REMY R. SIAHAAN, SH. para Pengacara dari Fidelity Law Office, yang berkantor di Gedung Bank Mandiri Lantai 4, Ruang 405, Jalan Tanjung Karang Kav. 3-4A, Jakarta 10230 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2012. untuk selanjutnya disebut sebagai : --------------- PARA PENGGUGAT ;
MELAWAN
1. PT. ASURANSI JIWA MEGALIFE, suatu Perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Menara Bank Mega Lt 22, Jalan Kapten Tendean 12 â≠14 A Jakarta Selatan, diwakili oleh Kuasanya HENDRO SARYANTO, SH., RIDWAN TARIGAN, SH. dan DONCE ANDRIANTO, SH., MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HENDRO SARYANTO & Partners, beralamat di Graha Cempaka Mas Blok B/35, Jalan Let. Jend. Suprapto Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/AJM/LgL/XII/2012 tertanggal, 7 Desember 2012. untuk selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT I ;
2. PT. BANK MEGA Tbk, suatu Bank berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Pembantu Jalan Bandengan Utara No. 87, Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JOHN ERICK PONTOH, SH., STEVEN ALBERT, SH, bertindak selaku karyawan PT. BANK MEGA, Tbk Berkantor di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa No.SK.062/DIRBM-LI/12 tertanggal 19 November 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----------------TERGUGAT II ;
450 — 143
450 — 143
menderita penyakit HepatomaMetastasis tulang (kanker tulang);Bahwa tanggal 16 Pebruari 2012, klaim Asuransi yang diajukan oleh Tergugat IIsebagai pemegang Polis atas nama almarhum tertanggung Fandy Anjaya ditolak olehTergugat I, dengan alasan penolakan : dikarenakan penyakit sudah diderita sebelummasa aktif Asuransi (vide Surat Tergugat I No. 143/CIMng/ML/II/2012 tanggal 16Februari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II) ; Bahwa atas penolakan pembayaran klaim oleh Tergugat I, maka Tergugat IImelakukan penekanan
Register : 19-04-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 05-07-2013
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 14-K/PM I-06/AD/IV/2013 Tanggal 19 Juni 2013 — Koptu Asdin NRP 31970099660776
80 — 23
80 — 23
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnyahanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturanhukum maupun kedinasan , padahal sudah seringkali mendengar baikmelalui penekanan maupun himbauan dari Pimpinan agar setiap PrajuritTNI menghindari segala bentuk kegiatan apapuin yang dilarang, namunpada kenyataannya Terdakwa tidak menghiraukan melainkan malahmelakukannya.
Putus : 09-05-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 9 Mei 2017 — Dr. WAHIDIN PUARADA, M.Si
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan tersebut jelas sangat rancu dan sangatbertentangan, karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwatelah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai Bupati yangnotabene pejabat publik telah menyalahgunakan kKewenangannya, tetapidi sisi lain berpendapat bahwa negara dirugikan karena dijanjikanRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tigabulannya terhitung sejak pencairan dana, jadi bukan masalah danayang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);Karena penekanan
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
206 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 09-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Smp Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon:
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 16-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Jr Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 2
16 — 2
dan sisi nilai mut'ah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilinat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan