Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berakhir dengan PHK pengunduran diri atas permintaan sendiri terhitung tanggal 16 Januari 2014;--------------------------------------------------------------------3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai uang pengakhiran hubungan kerja berserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:------------------------- -.

Dasar gugatan Penggugatadalah perselisihan PHK karena adanya pengunduran diri Penggugat. Tidak pernah adaperselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Pokok sengketa mengenai bezitsrech.Gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan hubungan industrial tentangperselisihan PHK, quad non. Karenanya gugatan Penggugat TIDAK TERMASUKdalam salah satu gugatan ataupun pokok gugatan yang dapat dijatuhkan putusanserta merta berdasarkan SEMA Nomor 3/2000.

Nomor 56 /2/19/PL.II05 tanggal 28 Maret2003;Bagaimana mungkin dalil Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Tergugat I tidakmelakukan PHK, yang faktanya menunjukkan bahwa Tergugat I melakukan PHK,bukankah ini pengingkaran atas apa yang telah dilakukannya???

KIRNOTO, berikutlampiran daftar nama para pekerja yang di PHK, diberi tanda P18.Foto copy Surat No. 37/I/SPPPI.I1/2014 perihal Perpanjangan masa berlakuPerjanjian Kerja Bersama periode 20112013 tanggal 25 Februari 2014berikut lampiran Adendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantianhak dan upah proses PHKyang seluruhnya Rp141.525.000,00 (seratus empat puluh satu juta limaratus dua puluh lima ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara sebesarRp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial

ketentuan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2004 yang mensyaratkan adanya pelanggaranHalaman 4 dari 6 hal.Put.Nomor 410 k/Pdt.SusPHI/2018terhadap ketentuan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan ataupunPerjanjian Kerja Bersama, lagi pula Perjanjian Kerja Bersama dariPerusahaan/Pemohon Kasasi sudah habis masa berlakunya sejak 20Januari 2012 dan sesuai dengan fakta di persidangan, Pekerja/TermohonKasasi tidak terbukti menggunakan mobil perusahaan; Bahwa akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

SusPHI/2018kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan hukum denganmenyatakan PHK sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003;Bahwa tepat hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) karena Termohon Kasasi (TK) selama hubungan kerja selama

tahun lebih (vide bukti P13) tidak selurunhnya dalam PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat(1) dan sesuai Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT), lagipula pekerjaan Termohon Kasasi adalah pekerjaan bersifattetap dan terus menerus;Bahwa tepat menerapkan hak kompensasi 2 kali uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak karena pemutusanhubungan kerja (PHK

Kerugian materiil: Biaya pembangunan SPBU Rp6.712.446.000,00 Biaya perijinan Rp 750.000.000,00 Biaya perkara Rp 500.000.000,00 Biaya Pesangon PHK Karyawan Rp8.552.446.000,00Total sejumlah Rp16.514.892.000,00(enam belas milyar lima ratus empat belas juta delapan ratussembilan puluh dua ribu rupiah);b.

Kerugian materiil* Pembangunan SPBU Rp 6.712.446.000,00* Biaya Perijinan Rp 750.000.000,00* Biaya Perkara Rp 500.000.000,00* Biaya Pesangon PHK Karyawan Rp 8.552.446.000,00Total Jumiah Rp16.514.892.000,00(enam belas milyar lima ratus empat belas juta delapanratus sembilan puluh dua ribu rupiah);b. Kerugian immaterial Rp. 10.000.000.000,005. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)terhadap obyek perkara milik Tergugat/Termohon PK yangterletak di JI.

bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2019 dan kontramemori kasasi tanggal 12 September 2019 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pelawan/Tergugat terbukti telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK

) terhadap Penggugat/Terlawan pada tanggal 5Januari 2018 atau sebelum berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikandalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 20 Agustus 2018 (buktiP4), dalam surat PHKnya Pelawan/Tergugat menjelaskan yang menjadidasar atau alasan yang melatarbelakangi pemutusan hubungan kerja(PHK) tersebut adalah hasil evaluasi kinerja Penggugat/Terlawanselama 1 (satu) bulan terakhir yaitu sejak memberikan peringatanperbaikan kinerja baik itu dari sisi kedisiplinan serta tanggung

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 dan kontramemori kasasi tanggal 9 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukumyang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

pula berusaha menyelesaikan kerusuhan tersebut denganmelibatkan pemerintahan Vietnam, namun tidak berhasil, yangmengakibatkan perusahaan tutup, dan Tergugat telan pula menyelesaikanpermasalahan ketenagakerjaan saat di Vietnam, serta terbukti Penggugattelah menerima haknya, gaji bulan Juni 2019 yang ditransfer pada tanggal 25Juni 2019 oleh Tergugat dan tiket pulang ke Manado sehingga denganditerimanya tali asih dan tiket pulang ke Manado maka Penggugat dianggapmenerima pemutusan hubungan kerja (PHk

bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman orangtuaPenggugat selama 4 tahun 6 bulan namun belum dikarunialketurunan; Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akantetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran danperselisinan; Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebabketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalahmasalah ekonomi, yaitu sejak di PHK

dikediaman orangtua Penggugat selama 4tahun 6 bulan; Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudahberpisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai dengan sekarangdan tidak pernah kelihatan bersamasama lagi; Bahwa, saksi mengetahul penyebab perselisihan danpertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yaituTergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sejak di PHK

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat disebabkan persoalan ekonomi, yaitu sejak di PHK Tergugatjarang memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering pergiHalaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2232/Pdt.G/2021/PA.Mrmeninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat tanpa alasan yang sahdan tanpa tujuan yang jelas;6.

Aneka Samudera Lintas yang diangkat Berdasarkan SuratPengangkatan Karyawan Perusahaan.Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat telan melakukandedikasi yang baik dan memiliki kemampuan kerja serta disiplin yangbaik dan Penggugat tidak perna menerima teguran baik lisan maupuntertulis dari Tergugat.Bahwa permasalahnan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) antaraPenggugat dengan Tergugat / PT.

ANEKA SAMUDERA LINTAS adalahsepihak secara tidak Jelas kepada Penggugat dan Penggugat tidakmendapatkan Upah / gaji sejak periode Bulan Desember 2018 danTergugat tidak Mempekerjakan lagi para Penggugat, dimana telah diatursesuai Pasal 156 Ayat (1) Undangundang Nomor : 13 Tahun 2003,dimana Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Bahwa Penggugat melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaanakan tetapi Tergugat menolak sehingga Penggugat melaporkanPemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan

meneguhkan hakhaknya maka tiada jalanlain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan pada PengadilanHalaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr17.Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Pasl 82 :Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat pekena/buruh bekerna.Bahwa Penggugat menuntut atas Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;e Bahwa secara fisik saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon danTermohon bertengkar, namun saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari anakkandung Pemohon dan juga saksi pernah lihat antara Pemohon dan Termohon tidaktegur sapa ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohonadalah karena masalah keuangan, disebabkan Pemohon tidak bekerja lagi diperusahaan akibat di PHK

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Pemohon, telah ternyatabahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama perusahaan BARITOFASIFIK selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, dan telahdikaruniai seorang anak, semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antaraPemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah keuangankarena Pemohon tidak bekerja lagi diperusahaan BARITO FASIFIK akibat di PHK danmenjadi buruh lepas sehingga tidak

menemukanfaktafakta hukum antara lain :e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah melakukan hubungansuami isteri serta telah dikaruniai seorang anak;e Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejaktahun 2006 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah keuangankarena Pemohon tidak bekerja lagi di perusahaan BARITO FASIFIK akibat di PHK

Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telahkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 oranganak lakilaki;Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksiketahui pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014sudah tidak harmonis lagi Karena sering terjadi pertengkaran; Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon karena masalah Pemohon yang tidak adapekerjaan lagi karena Pemohon telah di PHK

2 (dua) orang saksiyang telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diuraikan dalamduduk perkara;Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksiPemohon yaitu saksi yang pertama dan yang kedua, pada pokoknyadisimpulkan, bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran sejakHIm. 7 dari 12 halaman, Putusan No. 0271Pdt.G/2016/PA.Mrbawal tahun 2014 karena masalah pemohon yang tidak mempunyai pekerjaanakibat di PHK

Di PHK sehingga ekonomi Goyah. Masalah tempat tinggal tidak mau ikut dengan Pemohon/ Suami. Bahwa pemohon berusaha bersabar terhadap tingkah laku termohontersebut dan berharap suatu saat termohon akan berubah karenapemohon ingin agar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohontetap rukun selamanya,akan tetapi ternyata termohon tidak pernahberubah..

No. 0481/Pdt.G/2015/PA.Wt.Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukundan harmonis namun sejak awal tahun 2015 tidak harmonios karenacekcok;Bahwa pemicu cekcok tersebut karena masalah ekonomi yakni Pemohondi PHK lalu pulang ke Tegal lalu karena ekonomi goyah lalu Termohonminta cerai hal ini saksi ketahui karena Pemohon pernah curhat kepadasaksi;Bahwa masih ada yakni masalah tempat tinggal Pemohon tidak maubertempat tinggal ditempat Termohon demikian juga sebaliknyaTermohon juga tidak

menikahnya di dihadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Tegal;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggaldengan mengontirak di Jakarta;Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut sudahdikaruniai seorang anak laki laki dan sekarang ikut Termohon;Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukundan harmonis namun sejak awal tahun 2015 tidak harmonis karenacekcok;Bahwa pemicu cekcok tersebut karena masalah ekonomi yakni Pemohondi PHK

Menyatakan Tergugat telan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Hal. 2 dari 13 hal.Put.Nomor 723 K/Pdt.SusPHI/20193. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak untuk mengeksekusi barang Tergugat diPT Lestari Alam Raya;4.

Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Para Penggugatharus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hakPara Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak ParaPenggugat berupa uang pesangon, upah proses, penggantian hak cutiyang berjumlah sebesar Rp790.485.120,00 (tujuh ratus sembilan puluhjuta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)dengan rincian sebagai berikut:1) Penggugat (Ardianto)a.

Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)secara sepihak terhadap Para Penggugat melanggar Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4.

Memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Tergugat dengan pesangon sesuai dengan UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 butir 1, 2 dan 3terhitung sejak tanggal 31 Maret 2010 atau setelah kasus ini memilikikeputusan hukum yang mengikat dan memerintahkan kepada Penggugatuntuk membayar hakhak Tergugat sesuai dengan UndangUndang No. 13Tahun 2003;Atau:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di

Bahwa pada saat Penggugat mengeluarkan Surat Pemutusan HubunganKerja (PHK) tidak melalui perundingan bipartite terlebin dahulu sesuaiUndangUndang No. 2 tahun 2004;2. Bahwa pada saat dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tertanggal 07 April 2010 terhadap Tergugat sedang dilakukan proses Mediasidi Disnaker Kota Cilegon yang memasuki Mediasi yang kedua mengenaiMutasi yang akan diterima oleh Tergugat;3.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi dalam melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sah karena melanggar Perjanjian Kerja Bersama,UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang No. 21 Tahun 2000 Pasal 28;3. Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi tertanggal 07 April 2010 tidak sah dan batal demi hukum;4.

Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi dalam melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sah karena melanggar Perjanjian Kerja Bersama,UndangUndang No. 21 Tahun 2000 Pasal 28;3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkanTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tertanggal 07 April 2010 tidak sah dan batal demi hukum;4.

Ulil Amri (PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat) sedang ditangani oleh pihak Mediator (Tahap TRIPARTIT Il), maka apa yangdibuat dan diputuskan oleh Bapak Pandu Pertolo (TermohonPeninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat), hal ini tidaksesuai atau bertentangan dengan UndangUndang KetenagakerjaanNo. 18 Tahun 2003 dan UndangUndang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI) No. 2 Tahun 2004, maka berdasarkanhal di atas Surat PHK, yang ditujukan kepada Sdra.

Tergugat mengajukanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Bpp 3 dari 15 Bahwa untuk point 1, 2, 3 dan 4 Tergugat membenarkan danmengakuinya, namun untuk point 5 Tergugat ingin meluruskan bahwatidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 6bulan, Tergugat masih memberi nafkah lahir berupa uang danmakanan kepada anak dan istri, Sampaisampai Tergugat menjualmotor untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri; Bahwa selain itu Tergugat waktu di PHK

orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidakharmonis sejak tahun 2009; Bahwa penyebab tidak harmonis, karena sering bertengkardimana tergugat memiliki sifat tempramental kalau marah pernahmemukul wajah Penggugat; Bahwa Penggugat pernah mengjukan cerai di PengadilanAgama namun pada saat itu dicabut, karena tergugat berjanji tidakmengulangi lagi, namun terulang lagi; Bahwa disamping itu. masalah ekonomi turut memicuperselisihan dalam rumah tanggal karena Tergugat tidak bekerja( PHK

orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidakharmonis sejak tahun 2009; Bahwa penyebab tidak harmonis, karena sering bertengkardimana tergugat memiliki sifat tempramental kalau marah pernahmemukul wajah Penggugat; Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai di PengadilanAgama namun pada saat itu dicabut, karena Tergugat berjanji tidakmengulangi lagi, namun terulang lagi; Bahwa disamping itu. masalah ekonomi turut memicuperselisihan dalam rumah tanggal karena Tergugat tidak bekerja( PHK

Bahwa hasil mediasi tersebut adalah Anjuran Mediator HubunganIndustrial No : 76/PHK/IX/2015, tertanggal 18 September 2015, yangbunyinyaberikut :sebagaiAgar pihak Yayasan Satya Widya memberikan upah kepada Drs. AndiRoestiono M.Pd. sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan Desember 2015dan Bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 dengan uang gantikerugian sesuai Pasal 26 Jo. 26B Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasiRI Nomor.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sesuaidengan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial tentang PemutusanHubungan Kerja No : 76/PHK/IX/2015, tertanggal 18 September 2015dengan Total Seluruhnya : Rp 10.950.000; + Rp. 18.970.000 + Rp.6.910.500, : Rp. 36.830.500, (Terbilang Tiga Puluh Enam Juta DelapanRatus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunanmilik Tergugat di JI. Bendul Merisi Utara VIIl / 23 Surabaya;Hal. 5 dari 20 hal.

Andi Roestiono, M.Pd tanggal 25Agustus 2015, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P15;1616.Foto copy, Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 76/PHK/IX/2015 tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antaraYayasan Satya Widya Surabaya dengan Sdr. Drs.

Mengijinkan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yangdilakukan oleh Tergugat;. Mengijinkan Penggugat untuk membayar sisa upah dan hakhak Tergugatyang masih ada pada Penggugat yaitu sebesar Rp18.098.318,00 (delapanbelas juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah),sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut:Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 612 K/Pdt.SusPHI/20209. No Rincian Nilai 1.

putusan Judex Facti telah tepat dan tidak salah dalammenerapkan hukum atau melanggar hukum yg berlaku Bahwa ternyataTergugat telah terbukti melanggar peraturan Pasal 30 ayat (10) PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X tahun 20172019 denganancaman hukuman/sanksi berupa pemutusan hubungan kerja dan peraturanPasal 30 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia EdisiX tahun 20172019 adalah merupakan bagian dari perjanjian kerja, olehkarena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Mohon putusan yang seadiladilnya;Halaman 5 dari 8 hal.Put.Nomor 1075 kK/Pdt.SusPHI/2018Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, karena Judex Facti telah benar menerapkan hukum menyatakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK

) telah sesuai ketentuan Pasal 168Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun perlu perbaikan berdasarkanpertimbangan: Bahwa karena Penggugat tidak masuk kerja di tempat yang baru,walaupun masuk di tempat kerja yang lama, karena mutasi sah sesuaipertimbangan Judex Facti, maka atas ketidakhadiran Penggugat ditempat yang baru tepat dikualifikasi mangkir dan mengundurkan dirikarena dipanggil secara patut dan tertulis; Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demikian berhakatas uang penggantian hak

Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidakmemberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampaidengan sekarang adalah merupakan pemutusan hubungan kerja (PHk)sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;.

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, telah melakukan Pemanggilan terhadapTergugat, I, secara patut,2(dua ) kali berturut turut, akan tetapi bahwa,Tergugat, I,tidak pernah Hadir dan Tidak menyuruh Wakilinya yang sah untuk menghadapMediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, sehingga Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya mengeluarkan Anjuran, No.116/PHK/VI/2012 tanggal, 28 Juni 2012,yang menganjurkan sebagaiberikut; 7227222 222222 n nana anne neeMENGANJURKANAgar pengusaha memberikan Uang yang

I, menolak Anjuran Mediator No. 116/PHK/VI/2012tanggal. 28 Juni 2012 tersebut, yang menyebabkan Penggugat juga tidak dapatmenerima semua Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tersebut,karena Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak, tidak sesuaidengan Anjuran No.12.b/PHK/I/2009 tanggal, 29 Januari 2009, menggunakanperhitungan Pesangon Almarhun Pekerja EDDY SUSANTO, sesuai ketentuan Pasal.10.11.12.172 UU No. 13 Tahun 2002 Tentang Ketenaga Kerjaan.Bahwa berdasarkan pernyataan

Sus/2012, yangdiberi tanda buktiFoto copy Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. : 12b/PHK/1/2009, tanggal 29 Januari 2009, yang diberi tanda buktiFoto copy Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 93,yang diberi tanda bukti pFoto copy relaas anmaning putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 220/G/2011/PHI.Sby. Jo. No. 613 K/Pdt.

Foto copy Anjuran Mediator Hubungan Industrial No.116/PHK/VI/2012tanggal 28 Juni 2012, yang diberi tanda obukti TI 6. Foto copy Putusan PHI No. : 220/G/PHI.Sby.tanggal 4 April 2012, yang diberitanda bukti TI Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 51/G/2015/PHISby.7. Foto copy Salinan putusan perkara No. ; 613K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 26Maret 2013, yang diberi tanda bukti TU 328. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No. 76PK/Pdt.Sus.PHI.2014 tanggal 29Oktober 2014, yang diberi tanda bukti TU 9.

ke Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya dan pada Tanggal 28 Juni 2012 telah keluar anjuran Nomor 116/PHK/VI/2012sesuai ketentuan Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;n Bahwa, karena Tergugat tidak bersedia membayar hakhak Penggugat karena sakitberkepanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakanbahwa pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dantidak dapat melakukan pekerjaan melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan

Bahwa perkara ini adalah perkara perselisinan PHK yaitu perselisihanyang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenaipengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak yaituPengusaha;. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor2 Tahun 2004, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja harusditempuh perundingan secara bipartit. akan tetapi antara Penggugatdengan Tergugat tidak ditempuh upaya Bipartit;.

Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 155 (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga atas perbuatanTergugat yang melanggar PHK atas Penggugat secara sepihak makapada tanggal 14 April 2015 Penggugat melapor/membuat pengaduanpada Disnaker Kota Banda Aceh tentang Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) tanpa alasan yang jelas, lalu dengan surat Nomor 560/23 tanggal16 April 2014, Disnaker Kota Banda Aceh memanggil Penggugat danTergugat untuk datang menghadap Mediator Hubungan Industrial, akantetapi

Kota Banda Aceh tersebut;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti setentang surat elektronik email(bukti Tergugat16) pada halaman 64, oleh Majelis diangga perundinganbipartit, adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena antara Pemohondan Termohon tidak pernah melakukan perundingan secarabipartit,demikian juga pada bulan Desember 2014 tidak pernah ada pembicaraantentang bipartit sebagaimana disebutkan dalam surat email Termohon.Apalagi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada kesepakatantentang PHK

, sehingga Termohon dalam hal MemPHK Pemohon/Penggugat Konvensi telah mengabaikan Pasal 3 Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang perundingan secara bipartit.Bahwa PHK yang dilakukan oleh Termohon/Tergugat Konvensi terhadapPemohon/Penggugat Konvensi adalah PHK sepihak, karena tanpakesalahan dan tidak pernah ada teguran/peringatan dari TergugatKonvensi/Termohon, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Pemohon terhadap Penggugat Konvensi/Pemohon tidak sah, sehinggaPHK yang disahkan oleh Judex

cetak terhitung mulai tanggal 13 April 2015,adalah hal yang keliru;Bahwa kasus a quo identik dengan kasus PT Makmur Bintang Plasindo,Medan, yang memPHK tanpa alasan terhadap Marihot J Sitorus(pekerjanya), yang oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam putusannya Nomor 35/G/2013/PHI.Mdn tanggal 10Oktober 2013 telah menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan oleh PT Makmur terhadap Marihot J Sitorus terhitung sejakputusan PHI dibacakan, (bukan pada saat dilakukan PHk