Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat I sejak putusan ini dibacakan tanggal 14 Juli 2020;4. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak dan ganti rugi kepada Penggugat dengan Total Rp. 69.182.500 (Enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah); 5.

rupiah) dan uang itu akan digunakan olehPemohon esok harinya untuk berangkat interview kerjaan, Termohontelah menolak ajakan Pemohon tersebut karena mengingat uangtersebut untuk Pemohon, namun Pemohon memaksa dan terjadipertengkaran hingga Pemohon mengeluarkan katakata kasar denganmenyebut Termohon istri anjing lalu mentalak Termohon dengan talak3 (tiga);Bahwa tidak benar Pemohon tidak bisa memberi nafkah lahir kepadaTermohon karena berhenti bekerja, benar Pemohon telah berhentibekerja karena di PHK

Mengenai tuntutan nafkah lampau Tergugat rekonvensi hanya sanggupmemberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), karenapada waktu itu Tergugat Rekonvensi masih belum memiliki pekerjaan,baru pada bulan Januari Maret 2021 yang lalu Tergugat Rekonvensimemiliki pekerjaan dengan gaji sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah) per bulan, lalu April hingga saat ini Tergugatrekonvensi tidak lagi memiliki pekerjaan karena terkena PHK lagi;2.

Termohon adalah istri Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak; Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumahsaksi selama 2 (dua) bulan setelah menikah, lalu keduanyabertengkar dan pisah rumah; Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah seringbertengkar, dimana saksi sering melihat dan mendengar langsungpertengkaran tersebut; Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui dikarenakan Pemohontidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Termohon, karena padawaktu itu Pemohon di PHK

oleh perusahaannya; Bahwa Pemohon tidak memiliki perkerjaan selama 1 (satu) tahunyang lalu, dan sejak bulan Januari 2021 hingga Februari 2021Pemohon bekerja lagi lalu pada 3 (tiga) bulan belakangan inikembali di PHK lagi dan tidak lagi memiliki pekerjaan; Bahwa selain itu dikarenakan watak Termohon yang keras, tidaksopan dan tidak menghargai orangtua Pemohon menganggapdirinya sudah dijadikan pembantu; Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2020pisah rumah, dimana Termohon yang pergi

juta rupiah) dengan alasan bahwasanya benar selama 14(empat belas) bulan sejak selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidakmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakanselama selama kurang lebih hampir 1 (satu) tahun Tergugat Rekonvensi diPHK dan tidak memiliki pekerjaan, baru ada pekerjaan pada bulan Januari2021 bulan Maret 2021 berkerja dengan penghasilan sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sejak bulan April 2021 hingga saatini Tergugat Rekonvensi kembali di PHK

perselisihan hukumantara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, Majelis terlebihdahulu mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telahmelampaui batas waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalamPasal 171 UndangUndang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atautidak;Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti ini sangat jelas dan tidakterbantahkan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yangmana Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003 ini mengatur tentang PemutusanHubungan Kerja (PHK

pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan lembaga penyelesaian erselisinan hubungan industrial yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak dapatmenerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/ouruh dapatmengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukanpemutusan hubungan kerjanya;Sangat jelas pasal ini mengatur PHK

mengikat;Sehubungan dengan hal teresebut butir 1 maka pasalpasal UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidakdapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubunganindustrial;sedangkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah GugatanPerselisihan Hak, yang mana karena kesalahan kontrak maka ParaPenggugat menjadi Permanen dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasibelum pernah di PHK

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal 171 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 mengenai kadaluarsa karena ketentuan tersebut hanyamenyangkut gugatan perselisihnan PHK hanya berkenaan dengan ketentuanPasal 160 dan 162 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkandalam perkara a quo mengenai gugatan gugatan perselisihan hak yang diikutidengan perselisihan PHK;2.

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat sudah tidak bisa dipertahankan, maka adalah adil PHK atas diriPara Penggugat disertai kompensasi berupa Uang Pesangon 1 xketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 xketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai denganPasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, rinciannyasebagai berikut:1) Penggugat (Abdur Rohim) Uang Pesangon 3x Rp1.779.000, = Rp5.337.000,00 Uang Penggantian Hak 15% x Rp5.337.000,00

Percetakan Abidin), Penggugat mulai bekerja pada tanggal 2 Desember1998 dan pada tanggal 12 September 2014 Penggugat di berhentikan/dipecat secara tertulis dengan Nomor Surat: 07/PHK/IX/2014 oleh Tergugatmelalui Management Perusahaan Percetakan Abidin yang bernama EddyUsman;3.

Pasalini mengandung pengertian bahwa sebelum adanya putusan pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tentang Penetapan PemutusanHubungan Kerja (PHK), maka buruh tetap menyelesaikan kewajibannyaseperti biasa yakni bekerja, begitu juga Pengusaha wajib menyelesaikankewajibannya yakni membayar gaji pada pekerja/buruh dan hal ini jugadidukung pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 tentang Pemberian Upah proses yang terkandung dalam Pasal 155ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Bahwa pada Tahun 2014 Penggugat sama sekali tidak menerima THRkeagamaan dari perusahaan;Bahwa rincian gaji/upah yang belum dibayar oleh Tergugat dari mulaiOktber 2014 sampai dengan Agustus 2015, hingga dimasukkannya gugatanini adalah Rp1.851.500,00 (gaji/upah perbulan) x 11 bulan upah (terhitungsejak di PHK) nilainya sebesar Rp20.366.500,00 (dua puluh juta tiga ratusenam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya Tergugat tetapharus melaksanakan kewajibannya hingga perkara ini memperoleh

Oleh karenanya cukupberalasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan dalam provisionilkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanuntuk membuat penetapan dalam provisi yang mewajibkan Tergugatmembayar gaji/upah Penggugat selama proses Penyelesaian HubunganIndustrial/PHK yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2014 Agustus 2015;Bahwa akibat diberhentikannya Penggugat secara tertulis oleh Tergugat,mengakibatkan kondisi perekonomian dan kehidupan Penggugat besertakeluarganya

Nomor 229 K/Pdt.SusPHI/2016Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepadaTergugat untuk membayar upah proses selama penyelesaian perselisinanhubungan industrial/PHK Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugatsejak bulan Oktober 2014 Agustus 2015 dengan rincian Rp1.851.500,00(gaji/upah perbulan) x 11 bulan upah (terhitung sejak di PHK) nilainyasebesar Rp20.366.500,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribulima

tidakdipekerjakan sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (2)huruf f, UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;12.Bahwa, oleh karena Tergugat telah melarang Penggugatmasuk ke lokasi perusahaan dan Tergugat telah tidakmemberikan upah kepada Penggugat sejak tanggal 26September 2011 atau selama 3 (tiga) bulan berturutturutatau lebih dan berdasarkan Pasal 169 ayat (1.C) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan ini Penggugat mengajukan permohonan PemutusanHubungan Kerja (PHK

kesewenangwenangan yang menjadikan PemohonKasasi dan keluarganya mengalami penderitaan yang sangat amat dalam ;Bahwa, adalah merupakan asas hukum bahwa Pemohon Kasasi sebagaipekerja yang mengabdikan diri di dalam pengembangan perusahaah TermohonKasasi beritikad baik, maka haknya perlu dilindungi ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Factisalah dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo ;Bahwa PHK

Oleh karena itu segala keterangandan alasan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dibenarkan sesuai dengan anjuranMediator, seharusnya gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dikabulkan,bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan PHK terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi tanpa bukti kesalahan dan melarang masuk bekerja sejaktanggal 26 September 2011 serta putus hubungan kerjanya terhitung sejakputusan PHI tanggal 25 April 2012 berdasarkan Pasal 151 (3) UndangUndang No.13 Tahun 2008 ;Bahwa sejak tanggal 26

September 2011 sampai dengan putusan PHItanggal 25 April 2011 Penggugat/Pemohon Kasasi berhak lepas dan hak lainnyayang wajib dibayar oleh Tergugat/Termohon Kasasi sesuai Pasal 155 (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003, mengingat yang menolak untuk bekerja adalahTergugat/Termohon Kasasi ;Bahwa masa kerja Penggugat/Pemohon Kasasi sejak Juni 2007 sampaidengan putusan PHI Surabaya tanggal 25 April 2012 selama lebih dari 4 tahun danupah terakhir Rp 1.252.000,00/bulan ;Bahwa PHK yang terjadi terhadap Penggugat

SURIATAMA MINANG LESTARI (Group)Padang, tertanggal 01 Juni 2008, berlaku pada tanggal 13 Agustus2008 s/d 12 Agustus 2010, yang pada pokoknya dalam Bab Kx, Pasal29 ayat (4) menyatakan :"Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap karyawan yangdisebabkan Perusahaan tutup karena : Perusahaan pailit atau rugisecara terus menerus selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan denganlaporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh Akuntan Publik, atau dalam keadaan memaksa (force majeur)maka karyawan

telah Kkeliru pula = menyimpulkan Penggugat telahmengundurkan diri, maka perbuatan Tergugat 1 dimaksud adalah merupakantindakan sewenangwenang dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat;Bahwa karena Tergugat 1 tidak bersedia untuk merumahkan Penggugatsampai bangunan tempat usaha selesai diperbaiki dengan membayarkan gajikepada Penggugat sebesar 50 % setiap bulannya, jika hal itu tidak dipenuhiTergugat 1, seharusnya Tergugat 1 melakukan PHK

pekerjaan yangakan dikerjakan oleh pekerja dan tidak adanya perintah kerja daripihak pengusaha;Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur hubungan kerjayang menyatakan bahwa terjadinya hubungan kerja adalah denganadanya pekerjaan, upah dan perintah, namun hal tersebut tidakterjadi lagi sejak gempa terjadi dan pengusaha pun tidak melaksanakankevajibannya dengan tidak membayar upah pekerja dan hakhaklainnya, walaupun Tergugat dalam jawabannya secara lisan yangmenyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK

terhadappara Penggugat;Menimbang, bahvwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat MajelisHakim telah teriadi PHK antara para Penggugat dengan Tergugatdisebabkan oleh bencana alam (force majeur);Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh para Penggugat telahsesual dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) UUNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikianPHK antara para Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sahmenurut hukum;Bahwa

No. 806 K/Pdt.SusPHI2012Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Desember kembali menghadap dengan harapandapat diperkerjakan kembali, tertapi Tergugat bersedia dengan catatan Penggugatharus tandatangani pernyataan ;6 Bahwa Penggugat tidak bersedia sebab pernyataan itu berisi memberatkanPenggugat, sebab apabila Penggugat sakit akan di PHK tanpa pasangon ;7 Bahwa Tergugat mengatakan apabila Penggugat tidak tanda tangan pernyataanmaka diberi waktu berpikir sampai jam 17.00 tetapi sampai batas waktu tersebutPenggugat

Saat itu juga Tergugat menyuruhpulang Penggugat dan diberhentikan (PHK).

Mutahangselaku Ketua Pimpinan Daerah FSPRTMM SPSI Sulawesi Utara untuk mewakili hakdan kepentingan Saudara Ven Boe di depan Pengadilan PH pada Pengadilan NegeriManado adalah tertanggal 27 April 2009.2 Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan khusus :"Untuk mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam PerkaraPerselisihan PHK yang dilakukan Pimpinan PT. Agro Makmur Raya yangberalamat di Kel. Pateten I Kec.

Aer Tembaga untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat atas permasalahan Perselisihan PHK" ;3 Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak jelas dan kabur, dan tidak dapatdipergunakan dalam Perkara PHI dengan alasan tidak jelas di Pengadilan PHI padaPengadilan Negeri mana (apakah PHI di Medan atau di Riau atau di Lampung, tidakjelas Pengadilan PHI mana) (Vide Pasal 14 Jo. 55 Jo. 81 UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang PPHI) ;4 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas terang dan jelas Surat KuasaKhusus tertanggal

selaku HRD kepadaanak baru yang di ambil dari Operator (bagian Assembling).Pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 pukul 15.00 WIB SaudariLisa mengatakan kepada Penggugat bahwa hari itu adalah hariterakhir Penggugat bekerja pada Tergugat dan seterusnyaPenggugat tidak diperbolehkan masuk kerja.10.11.12.13.14.15.16.17.Bahwa apa yang disampaikan oleh saudari Lisa terhadap Penggugatadalah perintah yang tidak mendasar dan merupakan interuksi yangmenyesatkan.Bahwa jikalau perintah tersebut dimaknai sebagai PHK

olehTergugat, maka hal tersebut merupakan PHK sepihak yang tidakmendasar.Bahwa pada hari selasa tanggal 15 April 2014 pukul 17.00 WIB, saatPenggugat akan mengambil gaji periode bulan Maret 2014, melaluiLisa (Acounting) dan Titi (HRD baru) disampaikan bahwa gajidipegang oleh Mr.

Serta flashdisk yang berisi datadata HRDtelah dikembalikan melalui saudari Kristin (accounting) pada tanggal21 April 2014 yang disaksikan oleh saudari Titik (HRD baru).Bahwa sampai saat ini hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat tidak ada kejelasan, namun sejak tanggal 29 Maret 2014Penggugat sudah tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugattanpa adanya surat Keputusan PHK dari Tergugat.Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidangmanufacturing.Bahwa menurut jenis dan sifat

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat adalahhubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tidaktertentu, maka apabila terjadi PHK terhadap Penggugat, Tergugatwajib membayarkan pesangonnyaBahwa adapun pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalahsebagai berikut :a.Uang Pesangon (Vide Pasal 156 ayat 2 huruf g UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan)2x 1x Rp. 2.692.190, = Rp. 5.384.380,Uang Penggantian Hak (Vide Pasal 156 ayat 4 huruf c)Penggantian perumahan dan pengobatan

Bahwa semua dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah benar,kecuali posita nomor 4 dan 5; Bahwa benar Tergugat sering pergi ke rumah orang tua karena ibuTergugat sudah tua dan Tergugat harus membantu mengerjakan sawah ibunamun sore hari Tergugat sudah pulang; Bahwa benar Tergugat kurang bisa memberi nafkah kepada Penggugatsetelah Tergugat kena PHK, meskipin telah di PHK Tergugat masihmemberi nafkah kepada Penggugat walaupun semampu Tergugat namunsebelum di PHK Tergugat mencukupi kebutuhan

tanggal 1Nopember 2016 Tergugat pulang ke orang tuanya sehingga terjadi pisah rumahselama kurang lebih 3 minggu dimana Penggugat berkediaman di rumahbersama dan Tergugat berkediaman di rumah orang tuanya;Menimbang, bahwa atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui pulang kerumah orang tuanya karena ibu Tergugat sudah tua dan membantumengerjakan sawah dan mengakui pula Tergugat kurang bisa memberi nafkahkepada Penggugat setelah Tergugat kena PHK

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 13 Juni 2016, dengan kualifikasi PHK karena indisipliner;3. Menghukum Tergugat konpensi/ Penggugat rekonpensi membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi dengan jumlah total sebesar Rp 26.273.302 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah);4.

anak Pemohondan Termohon pergi jam 07.00 pagi dengan diantar Tetangga Pemohonnaik motor; bahwa Setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohontersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon seringbertengkar; bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tuntutan gajiPemohon, dimana Termohon merasa tidak cukup dengan gaji yangdiberikan Pemohon; bahwa Gaji Pemohon sebagai cleaning service sebesar Rp.1.300.000, setiap bulan dan sekarang Pemohon sudah tidak bekerjalagi karena sudah di PHK

/2020/PA.Kab.Mn halaman 9 dari 27 bahwa setelah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal diDesa Tulungrejo Madiun dan sudah punya 1 orang anak ikut Termohon; bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 3tahun 10 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon; bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar; bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkanTermohon merasa tidak cukup dengan gaji yang diberikan Pemohon,apalagi sekarang Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena di PHK

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomidan Termohon mengajak Pemohon untuk hidup mandiri dengan kostatau kontrak, tetapi Pemohon tidak mau, padahal uang untuk kost ituTermohon yang bayar; Bahwa setahu saksi Pemohon masih bekerja, tetapi saksi tidak tahuapakah sekarang Pemohon telah di PHK atau tidak; Bahwa saksi sudah menrukunkan, tetapi Pemohon dan Termohontidak bisa rukun;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dari Termohon tersebut, baikPemohon dan Termohon membenarkannya tidak

nafkah madhyah menolak karena Penggugat Rekonvensidianggap nusyuz, dan faktanya Pengugat Rekonvensi tidak dapat Nomor : 0253/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 22 dari 27membuktikan bila selama ini masih sebagai isteri yang tamkin, taat padasuaminya (Tergugat Rekonvensi);Menimbang, bahwa adapun bantahan tergugat Rekonvensi dalam hal initelah dibuktikan dengan bukti tertulis disamping saksi saksi, dandipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.1 berupa Surat PutusHubungan Kerja (PHK

Bahwa, Tergugat Rekonvensi sudah diputus hubungan kerja (PHK)sejak 29 Februari 2020;2. Bahwa, sejak itu baru bekerja di Griya Husada dengan penghasilanRp.550.000 setiap bulannya;3. Bahwa, Tergugat rekonvensi bersedia memberi terhadap tuntutanPenggugat Rekonvensi seperti yang disampaikan diatas yaitu , nafkahiddah Rp.300.000, mutah sebesar Rp. 500.000, dan nafkah anaksebesar Rp.500.000, setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri.4.

ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugatdan jawaban Tergugat serta jawabjinawab para pihak, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah apakah PKWT antaraPara Penggugat dengan Tergugat sah secara hokum atau tidak, dan apakah Para Penggugatberhak atau tidak berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak dan uang sisa cuti tahunan dari Tergugat atas terjadinya PHK

ketentuanPasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugatdemi hukum haruslah dinyatakan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) terhitung sejak Para Penggugat memulai pekerjaan pada Tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokokperselisihan apakah Para Penggugat berhak atau tidak berhak memperoleh uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang sisa cuti tahunan dariTergugat atas terjadinya PHK

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat meminta agar MajelisHakim memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masakerja, uang penggantian hak dan uang sisa cuti tahunan, yang artinya juga bahwa ParaPenggugat memohon agar hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatdinyatakan putus, dan demikian juga Tergugat ternyata telah menyatakan sikapnya bahwahubungan kerja Para Penggugat pada Tergugat sudah berakhir, artinya sudah terjadipemutusan hubungan kerja (PHK

), karenanya, berdasarkan faktafakta dalil atau/atau sikapTergugat tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja(PKWTT) antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal berakhirnyaPKWT terakhir yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkanPara Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat adalah PKWTT sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas, dan PHK antaraPara Penggugat dengan Tergugat bukanlah

atas kesalahan Para Penggugat, maka atas dasaritu Para Penggugat berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,uang penggantian hak perumahan/pengobatan/perawatan dan uang sisa cuti tahunan dariTergugat;Menimbnag, bahwa oleh karena PHK antara Para Penggugat dengan Tergugatbukanlah atas kesalahan Para Penggugat, maka berdasarkan keadilan Para Penggugatberhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali

Nomor 521 K/Pdt.SusPHI/2017loyalitas yang tinggi dan belum pernah melanggar peraturan perusahaan;Bahwa akan tetapi, pada awal Mei 2016 Tergugat telah memutus hubungankerja tanpa alasan yang jelas, di mana Penggugat tidak pernah menerimasurat peringatan dan atau surat pemutusan hubungan kerja (PHk);Bahwa setiap orang, perusahaan dan karyawan yang bekerja di dalamnyaharus tunduk dan taat kepada undangundang yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia termasuk Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;Dalam Provisi:1.Bahwa Penggugat belum pernah menerima Surat Peringatan , SuratPeringatan Il, Surat Peringatan III dan atau surat pemutusan hubungankerja (PHK), tetapi Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjasecara sepihak dimana Tergugat tidak lagi memperkenankan Penggugatuntuk melakukan pekerjaan karena nama Penggugat sudah tidak ada lagi didaftar karyawan.

memerintahkan Tergugat memberikan hakhak Penggugat yang tidak diterima/dibayarkan antara lain yaitu membayarupah/gaji sebagaimana tersebut dalam provisi di atas dan tetap membayarupah/gaji selanjutnya (@ Rp3.000.000,00)/bulan selama proses penyelesaianperselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa Penggugat diputus hubungan kerja secara sepihak tanoa menerimaSurat Peringatan I, Surat Peringatan Il, Surat Peringatan III dan suratpemutusan hubungan kerja (PHK

pengiriman sudah Pemohon Kasasi ajukan di mukapersidangan sebelumnya dalam perkara a quo menjadi suatu bukti denganditandai dengan bukti T3;Oleh karena surat peringatan tersebut sudah diketahui oleh TermohonKasasi dahulu Penggugat, maka sejatinya Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar seharusnya dalampertimbangan hukumnya tidaklah menyatakan:Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada surat peringatan dari Tergugatkepada Penggugat, maka pemutusan hubungan kerja (PHK

GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TELAH MENCAMPUR ADUKSUATU PERMOHONAN DALAM BENTUK GUGATAN ;1.Bahwa dalam Titel Gugatan jelas tertulis, perinal gugatan adalahmenyangkut Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun isigugatan sebagaimana tercantum dalam posita gugatan halaman 4 butir12, ternyata Penggugat baru hendak mengajukan permohonanPemutusan Hubungan Kerja ;Hal.9 dari 17 hal. Put.No. 411 K/PDT.SUS/20112.

411 K/PDT.SUS/2011kerja melainkan sakit pengapuran tulang yang diakibatkan oleh faktor usiadimana saat ini Termohon Kasasi sudah berusia + 70 tahun, dalam hal iniseharusnya Termohon Kasasi mengajukan permohonan pensiun, akan tetapiTermohon Kasasi rupanya menyadari betul jika Termohon Kasasimengundurkan diri/meminta pensiun maka Termohon Kasasi tidak akanmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan sehingga TermohonKasasi menggunakan alasan sakit karena faktor usianya tersebut untukmengajukan PHK

dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 172 UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa dalam persidangan PHI juga terbukti bahwa selama Termohon Kasasisakit dan tidak masuk kerja, Pemohon Kasasi selalu membayarkan gajiTermohon Kasasi sesuai dengan ketentuan, ini menunjukkan bahwasesungguhnya Pemohon Kasasi selalu ingin menjaga hubungan baik denganseluruh karyawannya ;Bahwa sesungguhnya PHK ini terjadi karena kemauan Pekerjanya sendiri(Termohon Kasasi) yang mau beristirahat karena usianya

sudah lanjut(usia pensiun) dan karena mengalami sakit pengapuran tulang yang bukandisebabkan oleh kecelakaan kerja, maka tidak tepat jika pemutusanhubungankerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi didasarkan padaketentuan Pasal 172 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa di dalam perusahaan Pemohon Kasasi, yang bekerja ratarata beradadi atas usia pensiun (55 tahun) dimana karyawan Pemohon Kasasi hanyaterdiri dari 9 (sembilan) orang dan apabila kesembilan orang tersebutmengajukan PHK

Syahroni selaku Terdakwa dalampasal 231 KUHP, bersalah dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan,dengan masa percobaan selama 12 bulan; Turunan Putusan P4P Pusat tanggal 15 Oktober 1996 Nomor923/582/102/PHK 101996, tentang PHK 160 orang pekerja dengan PT.Darko, beserta daftar namanama pekerja/karyawan PT. Darko yangdinyatakan putus hubungan kerja dengan PT.

Soasio untuk mengeksekusi Putusan P4P Pusat Nomor923/582/102/PHK 101996; Surat Pelimpahan Hasil Penetapan Ketua PN Jakpus tanggal 16Desember 1997 ke PN Soasio, beserta fotocopy berkas dan suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; Berita Acara Penyitaan Eksekusi (executorial beslag) tanggal 05 Januari1998 yang dilaksanakan oleh saudara Ferry Leunufna, Sm.Hk selakuWakil Panitera PN.

2000/PT.Mdotertanggal 23 Januari 2001;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Kasasi PerdataNomor: 1543K/Pdt/2002 tertanggal 9 September 2002;Putusan Mahkamah Agung RI perkara Peninjauan Kembali PerdataNomor: 249 PK/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007;Berita Acara Nomor: 01/BA.Pdt.G/2005/PN.Btg tertanggal 14 April 2005;Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 179/Pid.B/2007/PN.Btgtertanggal 22 Nopember 2007;Turunan Putusan (Pemberitahuan Putusan) P4Pusat, dengan PutusanNomor 923/582/102/XXV/PHK

2012Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraPemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 401 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap,dengan posita sebagai berikut:Bahwa, Para Pemohon Pailit adalah mantan pekerja/buruh yang sudah tidak lagibekerja pada Termohon Pailit sejak tanggal 23 November 2006 karena PemutusanHubungan Kerja (PHK

) secara sepihak oleh Termohon Pailit;Bahwa, oleh karena PHK dilakukan secara sepihak oleh Termohon Pailit, makaPara Pemohon Pailit (dahulu Para Penggugat) mengajukan gugatan PerselisihanHubungan Industrial (PHI) tentang perselisihan PHK ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan dan terdaftar dengan perkara register Nomor04/G/2008/PHI Man. tertanggal 8 Januari 2008;Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2008 Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan yang diketuai

,membacakan putusannya pada sidang terbuka untuk umum, yang amar putusannyasebagai berikut:MENGADILI:Dalam Eksepsi:e Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:e Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;e Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Para Penggugat putus karena PHK(Pemutusan Hubungan Kerja);e Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat, total sebesarRp148.263.300,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga

Hak tenaga kerja berupa UPAH yang merupakan dasar dalamperhitungan pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak (hak atasPemutusan hubungan kerja/PHK), diatur juga sesuai undangundang. Hak atasPHK berupa sejumlah uang yang tidak dibayar Pemberi Kerja (PT IndahPontjan/Termohon Pailit/ Termohon PK) kepada Para Pemohon PK dapat ditagihdimuka pengadilan. Penagihan tersebut telah dilaksanakan dalam perkara PHINomor 04/G/2008/PHIMdn.

Para Pemohon PK) adalah si berpiutang (schuldeischer)/kreditor;Bahwa hak atas PHK tersebut adalah merupakan Utang pemberi kerja (PT IndahPontjan/ Termohon PK) atas pekerjaan (imbalan jasa) yang telah dilakukan olehtenaga kerja (Ic.

Bahwa inti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU1/2003tertanggal 28 Oktober 2004 tersebut adalah Jika Pengusaha hendakmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan PelanggaranBerat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka harus terlebih dahulumelalui proses Pidana sampai mempunyai Putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, akan tetapi, hingga gugatan ini diajukan,Tergugat sama sekali tidak memenuhi atau tidak dapat

Surat Penolakan Sekaligus Permohonan PenyelesaianMasalah Dengan Musyawarah dan Kekeluargaan, namun Tergugat samasekali juga tidak menanggapinya sehingga sangatlah wajar Tergugatdianggap sama sekali tidak beritikad baik dan sengaja memutuskanhubungan kerja dengan cara merekayasa Alasan Pelanggaran Beratkemudian melakukan Penurunan Jabatan sekaligus Penurunan Gaji dankemudian melakukan Mutasi untuk penerapan Sanksi Mangkir gunamenghindari timbulnya biaya tuntutan Hakhak Normatif Penggugat akibatdari PHK

Sehingga,menurut hukum bahwa perusahaan tidak boleh semenamena melakukan PHKsebelum adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap;Bahwa lebih lanjut dalam angka 3 huruf a Surat Edaran Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE13/MEN/SJHK/I/2005tertanggal 07 Januari 2005 , jelas disebutkan bahwa pengusaha yang akanmelakukan PHK dengan alasan pekerja/oburuh melakukan kesalahan berat (eksPasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakimpidana yang

2:Selama putusan lembaga penyelesaiaan hubungan industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan' segalakewajibannya ;Ayat 3:Pengusahan dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagimanadimaksud ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/ buruh yang sedangdalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upahbeserta hakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/ouruh.Bahwa justru Termohon Kasasi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

) terhadap Pemohon Kasasi tanpa tanpa terlebih dahulu melakukanSkorsing (Pasal 155 ayat 3) dan tanpa adanya Penetapan dari LembagaPerselisihan Hubungan Industrial (Pasal 155 ayat 1), maka PemutusanHalaman 27 dari 30 hal.Put.Nomor 275 K/Pdt.SusPHI/2017Hubungan Industrial (PHK) yang dilakukan Termohon Kasasi batal demi hukumdan seluruh hakhak yang biasa didapat Pemohon Kasasi (termasuk upahproses) wajib dibayar oleh Termohon Kasasi.

kerja pegawai alih daya secaraterus menerus diperpanjang hingga belasan tahun tanpa pernah diangkat menjadipegawai tetap (PKWTT) dan alasan keberatan lainnya sebagaimana tanggapanSerikat Pekerja Forum Komunikasi PT.PKS melalui surat No.037/SP.FK/TKAD.PKS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 sehingga telah beralasan hukum jikaPenggugat menuntut realisasi peningkatan hubungan kerja di tempat TergugatBahwa jika peningkatan hubungan kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan danterjadi pemutusan hubungan kerja (PHK

sisilain PENGGUGAT meminta dibayarkan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah selamaproses peradilan berlangsung, sehingga apa yang diminta olehPENGGUGAT di dalam Gugatannya menjadi tidak jelas, dengan katalain, Gugatan PENGGUGAT kabur;Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang kabur tersebut mengartikanbahwa hak apa yang dituntut oleh PENGGUGAT menjadi tidak jelas,apakah ingin dipekerjakan oleh TERGUGAT II kembali di tempatTERGUGAT ataukah ingin dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

Bahwa jika peningkatan hubungan kerja tersebut tidak dapatdilaksanakan dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh TergugatIl atas syarat atau permintaan Tergugat , maka secara hukum Penggugatberhak menerima sejumlah uang, dengan uraian sebagai berikut :e Uang Pesangon (5 x Rp. 2.659.190,) x 2 = Rp. 47.865.420,(Sesuai Pasal 156 ayat (2) Jo. Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun2003)e Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp. 2.659.190, =Rp.15.955.140,(Sesuai Pasal 156 ayat (3) Jo.

Bahwa walaupun Perjanjian Kerja dilaksanakan antara Penggugat denganTergugat Il, namun selama ini, terjadinya pemutusan hubungan kerja adalahatas kebijakan dan perintah Tergugat melalui Tergugat Il dan yangberkewajiban membayar hakhak pekerja yang di PHK adalah Tergugat sebagaimana ditegaskan dengan surat Tergugat kepada Tergugat IlNomor : 280/DSDMTK/Psn/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang dapatditaginkan oleh Tergugat II kepada Tergugat dan menjadi beban PT. BankSumut (ic.

Saksi HAKAMUDDIN HALIM, DRS :e Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I, sebab saksi bekerjadi Bank Sumut selama 18 tahun atau sejak tahun 1996 sebagai driverdan pada tahune Bahwa gaji dari BPDSU atau Bank Sumut, tahun 19961998 gajidibayar dari rekening Bank Sumut' ke rekening pribadipekerja;e Bahwa saksi di PHK oleh para Tergugat tanpa kesalahan, tetapi karenaadanya aksi dan orasi yang Tenaga Kerja Alih Daya lakukan untukmenuntut pihak Management PT.

yang dibuat oleh Penggugat denganTergugat merupakan rangkap 2 (dua) sebagaimana telah diatur dalamPasal 54 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yangbernama Dyah Anggraini Putri, Evi Marlina, dan Eddy Azhari yang padapokoknya menerangkan bahwa bagian tempat Para Penggugat bekerjahingga saat ini masih ada, dan pekerjaan yang biasa dikerjakan olehPenggugat juga masih ada, akan tetapi oleh karena Para Penggugat telahdi PHK

sesuai keterangan 3 (tiga)saksi dari pengusaha sendiri dalam persidangan, dan juga bukti surat dariPenggugat, ternyata pekerjaan tidak bersifat sementara melainkan terusmenerus selama 6 (enam) tahun;Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan alenia ketiga PenjelasanUmum UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 juncto ketentuan Pasal 153UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang pada pokoknya apabilasalah satu pihak tidak menginginkan lagi hubungan kerja berlanjut dantidak ada larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) maka hubungankerja dapat diputus;Bahwa oleh karena PKWT/kontrak tidak memenuhi ketentuan Pasal 59UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, maka beralasan PemutusanHubungan Kerja (PHK) dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) dengan hak kompensasi PHK berupa uang pesangon 2 kaliketentuan Pasal 156 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 dan tanpa upah proses sesuai

dengan praktek putusan terhadapperkara sejenis yang berulangulang oleh Judex Juris;Hak kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan masa kerja6 (enam) tahun dan upah per bulan Rp3.570.449,00 adalah:Halaman 28 dari 30 hal.Put.Nomor 1230 K/Padt.SusPHI/2017a.

Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat denganTergugat sejak putusan ini diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada ParaPenggugat masingmasing: Indra Bayu sebesar Rp69.802.278,00 (enam puluh sembilan jutadelapan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah); M. Berry Selvian sebesar Rp69.802.278,00 (enam puluh sembilan jutadelapan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);5.

diterima tanggal17 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.2.Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung Nomor /77/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdgtanggal 14 Oktober 2020,Mengadili SendiriDalam Pokok Perkara:1.Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahuluTergugat) dengan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pengugat)sejak di nyatakan PHK

;Menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayarkepada Para Tergugat (dahulu Para Penggugat) berupa kompensasiuang pengunduran diri (pesangon) yang besarnya sesuai dengan UUNomor 13 tahun 2003 Pasal 168 ayat (3), dimana buruh berhakmenerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannyadiatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamadengan perincian sebagai berikut:Perincian Penghargaan kerja ( PHK

(Vide Pasal164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003); Tergugat mencoba menghindari PHK dengan cara melakukan mutasikepada Para Penggugat ke perusahaan yang ada dalam 1 (satu) groupsebagaimana ketentuan yang di atur dalam peraturan perusahaan tetapiPara Penggugat menolak mutasi tersebut;Halaman 9 dari 13 hal. Put.