Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan/atau Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Pamekasan guna didaftarkan pada Register Akta PencatatanSipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yangbersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Registeryang tersedia untuk itu ;4.

didengarketerangan dari Pemohon tersebut memberi keterangan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa nama Pemohon yang tertulis didalam Akte Kelahiran adalah O N G , GWANPIOE ;Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini bermaksud untuk mengganti namaPemohon menjadi BAMBANG HERRY SUSANTO ;Bahwa sampai saat ini nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahirantertulis O N G , GWAN PIOE belum diganti menjadi BAMBANG HERRY SUSANTO ;Halaman 3 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2017/PN Mlg Bahwa untuk penggantian

Pejabat PencatatanSipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan aktaPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwapenting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanyaharus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentukmenghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat(1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkanperubahan atau penggantian

GWAN PIOE anak lakilaki dari suami istri O N G , KOK PING dan TAN,TJHOEN NIO, dimana Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon menjadiBAMBANG HERRY SUSANTO anak lakilaki dari suami istriO NG , KOK PING dan TAN,TJHOEN NIO ;Halaman 8 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2017/PN MlgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda P5 tentang Akta Kelahirantersebut diatas maka benar nama Pemohon adalah O N G, GWAN PIOE dan Pemohonbermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut.Dimana penggantian

Pemohon;

Menetapkan bahwa penggantian nama anak pertama Pemohon dan Pemohon II dari semula semula Ni Wayan Karina PutriAnggariya menjadi Ni Wayan Karina Anindya Putri adalah sahmenurut hukum.3.

Para Pemohon mohon PenetapanHakim;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tersebut bertempattinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Gianyar,maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Gianyarberwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya padapokoknya bermaksud melakukan penggantian

mendaftarkan anaknya tersebut ke sekolah telah menggunakan namayang baru yaitu Ni Wayan Karina Anindya Putri namun karena dalam AktaKelahirannya masih tertulis Ni Wayan Karina Putri Anggariya dimana sebagaisalah satu syarat untuk mendaftarkan ke sekolah harus menggunakan AktaKelahiran sedangkan nama anak Para Pemohon belum diganti maka ParaPemohon dengan alasanalasan sebagaimana tersebut diatas bermaksudHalaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pat.P/2020/PN Ginmengajukan permohonan penggantian

Permohonan Nomor 69/Pat.P/2020/PN GinMenimbang, bahwa karena permohonan ganti nama dikabulkan makasesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepadakepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada InstansiPelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar berdasarkan Penetapan ini membericatatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5104LT290120150031,tentang penggantian

Bahwa penggantian nama tersebut Pemohon ajukan kepada bapak KetuaPengadilan Negeri Tembilahan dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikanPaspor Pemohon tersebut dengan surat surat lainnya yang meyangkut jati diriPemohon ;6.

Hulu pada tanggal 20Oktober 1977, sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, danKutipan Akta Nikah Pemohon ;Bahwa benar sepengetahuan saksi Pemohon sebelumnya sudah menggunakanNama : AMRIZAL, Lahir di Lahang Hulu pada tanggal 20 Oktober 1977,berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : Ill / 10 / VIl / 2015, Kartu Keluarga No. :1404041403160002 dan Kartu Tanda Penduduk No. : 1404122010770001, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenIndragiri Hilir ;Bahwa benar penggantian

Hulu pada tanggal 20Oktober 1977, sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, danKutipan Akta Nikah Pemohon ;Bahwa benar sepengetahuan saksi Pemohon sebelumnya sudah menggunakanNama : AMRIZAL, Lahir di Lahang Hulu pada tanggal 20 Oktober 1977,berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : Ill /10/ VII / 2015, Kartu Keluarga No. :1404041 403160002 dan Kartu Tanda Penduduk No. : 1404122010770001, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenIndragiri Hilir ;Bahwa benar penggantian

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secaralengkap dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana uraian tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat P 1 sampai dengan buktiP 5 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon serta keterangan saksi saksidibawah sumpah, maka diperoleh fakta fakta hukum, sebagai berikut : Bahwa benar penggantian

terbaca MAYA ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa maksud Pemohon untuk mengganti atau memperbaikinama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbacaMAYA SUSILAWATI menjadi tertulis dan terbaca MAYA cukup beralasan dantidak bertentangan dengan hukum dan peraturanperaturan yang berlaku;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenaiketentuan dan batasan dalam hal apa saja penggantian

diskriminatif karenaadanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila danUndangUndang Dasar 1945;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Pemohonbermaksud mengganti atau memperbaiki nama Pemohon dalam AktaKelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MAYASUSILAWATI menjadi tertulis dan teroaca MAYA berdasarkan Pasal 2 huruf bUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diuraikan diatas penggantian

penggantiannama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupunadat masyarakat setempat atau normanorma sosial;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat 1 Perpres No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk danpencatatan sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukanpada intansi pelaksana atau UPTD Intansi pelaksana yang menerbitkan aktapencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006, pencatatan penggantian

olehPenduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapanPengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebutPejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktapencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran anak Pemohonditerbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KotaBandung, maka demi adanya kepastian hukum mengenai penggantian

tanggal 16 Juli 2018;Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya telahdikaruniai satu orang anak yaitu anak lakilaki yang bemama SarfarazFaeyza lahir di Bireuen pada tanggal 30 Agusus 2019;Bahwa pemohon ingin menganti indentitas adik Pemohon tersebutkarena sakit terus menerus dan lebih Islami;Bahwa Pemohon akan menggantikan nama anak Pemohon tersebut dariSarfaraz Faeyza menjadi Zahir Almeer;Bahwa anak Pemohon telah diganti ketika anak Pemohon berusia lebihkurang 5 (lima) bulan;Bahwa penggantian

tanggal 16 Juli 2018;Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya telahdikaruniai satu orang anak yaitu anak Lakilaki yang bemama SarfarazFaeyza lahir di Bireuen pada tanggal 30 Agusus 2019;Bahwa pemohon ingin menganti indentitas adik Pemohon tersebutkarena sakit terus menerus dan lebih Islami;Bahwa Pemohon akan menggantikan nama anak Pemohon tersebut dariSarfaraz Faeyza menjadi Zahir Almeer;Bahwa anak Pemohon telah diganti ketika anak Pemohon berusia lebihkurang 5 (lima) bulan;Bahwa penggantian

juga telah masuk ke daftarkeluarga, sebagaimana yang tertera pada bukti tertanda P3 dan P5; Bahwa nama anak Pemohon tersebut ternyata sudah diganti menjadi namaZahir Almeer atas usulan dari keluarga Pemohon sejak masih berusia 5(lima) bulan, namun hingga saat ini nama anak Pemohon di Akta Kelahiranmasih menggunakan nama yang lama dan belum diganti dengan namapengganti, sehingga diperlukan penyesuaian agar tidak menyulitkankepentingan dari anak Pemohon itu sendiri di kemudian hari; Bahwa alasan penggantian

Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeriHalaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 131/Padt.P/2020/PN Bir.tempat pemohon;Menimbang, bahwa dengan nyatanya di dalam keseharian pergaulannyaPemohon memang hidup di tengahtengah masyarakat umum dan masih adakeyakinan di dalam masyarakat bahwa nama bagi seorang anak memilikimakna doa dan harapan dari orang tuanya, oleh karenanya tujuan Pemohonmengajukan penggantian

diubah/diganti menjadi telah lahir DEWI RATNA SARI anak dari suami istri SUDJONO dan SUKARSIH ;

SUDJONO dan SUHARSIH.diubah/digantimenjadi telah lahir DEWI RATNA SARI anak dari suami istri SUDJONO danSUKARSIH ; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan TurunanPenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepadaPegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilHalaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 918/Pat.P/2020/PN.Mlq.KotaMalangguna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatatpada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuaiperubahan/penggantian

beralasan hukum dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitumke3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan TurunanPenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada PegawaiPencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dandicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutansesuai perubahan/pergantian nama tersebut atau dalam Register yang tersediauntuk itu;Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian

UndangUndang RI No. 24 tahun 2013 tentangPerubahan/penggantian UndangUndang RI No. 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan ) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan olehpejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat PencatatanSipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan KutipanAkta Pencatatan Sipil ( vide Pasal 52 ayat ( 3 ) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yo UUNo.24 tahun 2013 tentang perubahan

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helaisalinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap inikepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan pencatatanSipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipildan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yangbersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalamRegister yang tersedia untuk itu;4.

Malang Nomor 654/1949, tanggal 1 November 1949 yang semula SIONG KWONG (nama akte kelahiran) menjadi LIE SURJONO;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan TurunanPenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepadaPegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaMalang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatatpada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutansesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yangtersedia untuk itu;4.

MlgMenimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitumangka ke3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkanTurunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepadaPegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malangguna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatanpinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuaiperubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untukitu;Menimbang

, bahwa pencatatan perubahan/penggantian namasebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat ( 1 ) diatas, wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan PenetapanPengadilan Negeri oleh penduduk ( vide Pasal 52 ayat ( 2 ) UndangUndang RINo. 23 tahun 2006 Jo.

UndangUndang RI No. 24 tahun 2013 tentangPerubahan/penggantian UndangUndang RI No. 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan ) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan olehpejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat PencatatanSipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan KutipanAkta Pencatatan Sipil ( vide Pasal 52 ayat ( 3 ) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ) ;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan

Tergugat yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugat merupakan tindakan sepihak yang sangatmerugikan Penggugat dan merupakan tindakan yang bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku,maka sangat beralasan hukum Penggugat menuntut agar Tergugatmembayar tunai hakhak Penggugat berupa, uang pesangon, uangpenggantian hak, upah kuartal yang belum diterima, upah dalam proses,luran Jaminan Hari Tua (JHT)JAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan, danUang Penggantian

Pesangonv Uang Pesangon 2 x 5 bin x Rp2.320.000 = Rp23.200.000,00vy Uang Penghargaan Masa kerja 2 x Rp2.320.000Rp4.460.000,00v Uang Penggantian Hak 15% x 27.840.000 = Rp4.176.000,00 +Total = Rp32.016.000,002. Upahkuartal yang belum dibayar adalah Upah kuartal 4 tahun 2013 = Rp1.900.000,00 Upahkuartal 1 tahun 2014 =Rp1.900.000,00+Total =Rp3.800.000,00Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 381 K/Pdt.SusPHI/20153. Upahdalam proses = Rp1.900.000 x6 bulan =Rp11.400.000,004.

Uang Penggantian Cuti Tahunan; Uang kompensasi pengantian Cuti tahunan Penggugat yang belumgugur 2 (dua) tahun terakhir adalah =e Tahun 2012 = Rp1.900.000./28 hr X 12 hari = Rp814.285;e Tahun 2013 = Rp1.900.000./28 hr X 12 hari = Rp814.285; += Rp1.628.570,00;Total keseluruhan hak Penggugat sebesar Rp59.395.770,00 (lima puluhsembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluhrupiah);11.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap dan sah pada Tergugat;Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak dengan tidak membayar hakhak Penggugatmerupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan peraturanperundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku;Menghukum Tergugat membayar tunai hakhak Penggugat keseluruhansebagai berikut: Uang Pesangon =Rp23.200.000,00; Uang Penghargaan Masa kerja =Rp4.460,00; Uang Penggantian

hak sesuai ketentuanPassi 156 ayat (4)." adalah sebesar Rp. 25.121.578, (dua puluh lima jutaseratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) denganrincian sebagai berikut:Masa Kerja : 6 tahun 7 bulanUpah Pokok > Rp. 2.184.485, Pesangon >7xXRp. 2.184.485,= Rp. 15.291.395,Penghargaan Masa Kerja > 3x Rp. 2.184.485,Halaman 5 dari 18 Putusan PHI Nomor 17/Padt.SusPHI/2021/PN Mtr.= Rp. 6.553.455, Penggantian Hak : 15% (Rp. 15.291.395., + Rp.6.553.455,)= 15% x Rp. 21.844.850,=Rp. 3.276.728

Menghukum Tergugat untuk rnembayar uang pesangon, uangpenghargaan rnasa kerja, dan uang penggantian hak Penggugat sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (2, 3 dan 4) UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sebesar Rp. 25.121.578,00 (dua puluh lima juta seratus duapuluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);5.

Bahwa permintaan atau tuntutan Penggugatkepada Tergugat untuk memberikan uang pesangon, penghargaan masakerja, dan penggantian hak tidak mungkin untuk dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaPenggugat. Bahwa yang terjadi adalah hubungan kerja antara Pengggatdengan Tergugat telah berakhir sesuai dengan berakhirnya kontrak dantidak ada perpanjangan terhadap kontrak tersebut.

Penggugatmenuntut agar hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakanputus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat danmenyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebagaiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga menuntut pembayaranuang pesangon dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) UU No.13 Th.2003 tentang Ketenagakerjaan.

hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2, 3 dan 4) UUHalaman 16 dari 18 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.SusPHI/2021/PN Mtr.No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga petitum gugatan Penggugatangka 4 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak Penggugat,dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa dalam petitum gugatan angka 5 Penggugat, mohonTergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, Majelismempertimbangkan

Uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan beserta hakhak lainnya; dan2. Agar pengusaha PT Incap Altin Utama membayar upah pekerja saudariLisawati dan saudara Puguh Sosiawan (apabila belum dibayarkan) daribulan Februari 2015 sampai dengan akhir bulan Januari 2016;3.

Uang penggantian hak 15 % x Rp36.000.000,00 =Rp 5.400.000,00= Rp 41.400.000,00Total pesangon Tergugat Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empatratus ribu rupiah);Penggugat Ila. Uang pesangon 2x 6 x Rp4.300.000,00 = Rp51.600.000,00b. Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp4.300.000,00 =Rp 8.600.000,00Jumlah = Rp60.200.000,00c.

Uang penggantian hak 15 % x Rp60.200.000,00 = Rp 9.030.000,00= Rp69.230.000,00Total pesangon Tergugat II Rp69.230.000,00 (enam puluh sembilan juta duaratus tiga puluh ribu rupiah);17.

Uang Penggantian Hak 15 % x Rp36.000.000,00 = Rp 5.400.000,00= Rp41.400.000,00Total pesangon Tergugat Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empatratus ribu rupiah);Penggugat IIa. Uang pesangon 2 x 6 x Rp4.300.000,00 = Rp51.600.000,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp4.300.000,00= Rp 8.600.000,00Jumlah = Rp60.200.000,00c.

Uang Penggantian Hak 15 % x Rp60.200.000,00 =Rp 9.030.000,00= Rp69.230.000,00Total pesangon Tergugat II Rp69.230.000,00 (enam puluh sembilan juta duaratus tiga puluh ribu rupiah);5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugatselama proses, sebagai berikut:Halaman 7 dari 19 hal. Put.

WENATA untuk selanjutnyamenyebut dirinya menjadi ADMAJA SURYA DANA WENATA; Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya tersebut adalah karenaPemohon sakitsakitan dan kurang memberi keberuntungan bagi pemohon ; Bahwa untuk keperluan tersebut perlu adanya Penetapan/Ijin dari PengadilanNegeri Jakarta Barat;Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonanPemohon apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknyamenyangkut tentang penggantian

namaPemohon dari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilProvinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pencatatan penggantian namaPemohon pada register yang disediakan untuk keperluan tersebut; Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat inidiperhitungkan sebesar Rp. 221.000, (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal31 Januari 2019, oleh Kami MACHRI HENDRA, S.H., M.H., Hakim PengadilanNegeri Jakarta Barat, dan pada hari

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta diJakarta untuk mencatat serta mendaftar tentang penggantian namapemohon tersebut pada Buku Register Kantor Catatan Sipil Provinsi DKIJakarta;4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepadaPemohon.Halaman 14 Penetapan Nomor 987/Pat.P/2019/PN. Jkt.

Brt.tersebut merupakan keturunan dan atau tradisi adat istiadat yang melekatpada diri ayah Pemohon dan Pemohon merasa harus meneruskan tradisitersebut sebagai seorang anak; Bahwa untuk keperluan tersebut perlu adanya Penetapan/Ijin dari PengadilanNegeri Jakarta Barat;Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonanPemohon apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknyamenyangkut tentang penggantian nama Pemohon dari WILLIAM diganti

nama Pemohon dari WILLIAM diganti menjadiWILLIAM TAMPUBOLON, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pencatatan penggantian namaPemohon pada register yang disediakan untuk keperluan tersebut;Halaman 19 Penetapan Nomor 987/Pat.P/2019/PN.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai berdasarkan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 sebesar Rp. 39.176.000,- (Tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat secara tunai dari bulan Agustus 2013 sampai bulan Mei 2015 sesuai pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Jo.

SulawesiSelatan mengeluarkan Anjuran No. 1915/VIll2/Disnakertrans/2015 tanggal 28Agustus 2015 yang isinya sebagai berikut :1) Agar pimpinan perusahaan segera mengajukan permohonan penetapanpemutusan hubungan kerja ke Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial ;2) Agar pimpinan perusahaan memberikan hakhak pekerja sebagai berikut :Masa kerja 05 tahun 05 bulanUang pesangon 2 x 6 x Rp. 2.075.000, = Rp. 24.900.000,Penghargaan masa kerja 2x 2x Rp. 2.075.000 =Rp. 8.300.000, += Rp. 33.200.000,Uang Penggantian

hak perumahan /pengobatan15% x Rp. 33.200.000, = Rp. 4.980.000, += Rp. 38.180.000, Putusan No. 05/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mks Hal 4Uang Penggantian hak cuti 12/25 x Rp. 2.075.000 = Rp. 996.000, +Jumlah Total =Rp. 39.176.000,3) Agar pimpinan perusahaan membayar kepada pekerja : Gaji bulan April 2015 ; Membayar upah sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku mulai 19September 2011 s/d Maret 2015 ; Membayar upah proses sesuai ketentuan sebelum keluar putusan PHI4) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban

Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan membayar uangpesangon dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunaiberdasarkan pasal 164 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia No. 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar : Rp. 39.176.000, (Tigapuluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;4.

setelah memperoleh penetapandari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, oleh karena tanpapenetapan tersebut maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bataldemi hukum ;Menimbang, bahwa walaupun terhadap pemutusan hubungan kerja tersebuttelah dipertimbangkan dan dinyatakan batal demi hukum, namun Penggugatsebagaimana maksud gugatannya telah mengajukan tuntutan pembayaran uang Putusan No. 05/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mks Hal 13 pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian

hak, dari tuntutantersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Penggugat dapat menerimatindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat sepanjang dipenuhinyahakhak Penggugat berkaitan dengan akibat hukum dari dilakukannya pemutusanhubungan kerja, oleh karena dalam gugatan ini terdapat tuntutan pembayaran uangpesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak dan termasukpula pembayaran tunggakan upah, pembayaran upah lembur, upah bulanan,sedangkan mengenai hal tersebut hanya

Memirintahkan Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Makasar Untuk mendaftarkan penggantian nama anak PEMOHONdari ZAIDAN LUTHFI ASADEL ADJI menjadi ZAIDANI ADJI dalamregister yang teredia untuk itu.

Memirintahkan Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Makasar Untuk mendaftarkan penggantian nama anak PEMOHONdari ZAIDAN LUTHFI ASADEL ADJI menjadi ZAIDANI ADJI dalamregister yang teredia untuk itu8.

Memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat /yang berwenang untuk itu agarmencatatkan penggantian nama anak pemohon yang tercantum dalamkutipan akte kelahiran nomor: 2385/klu/00jp/2015 tertanggal 2892015 ;4.

Bahwa permohonan penggantian nama ini untuk keperluan /keabsahanadministrasi/ surat menyurat anak Pemohon ;8.

yang bernamaAl Ghazali dari perkawinannya dengan Rahmat ; ; Bahwa Al Ghazali lahir di Makassar tanggal 5 Agustus 2008 dimanapada akta kelahirannya tertulis nama ayahnya Wahab dan ibunya atasnama Sri Wahyuni ; Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama orang tua pada AktaKelahiran Al Ghazali yaitu dari nama ayah atas nama Wahab digantiHal. dari Hal 3 PENETAPAN No :575/Pdt.P/2019/PN Mks.menjadi Rahmat dan atas nama ibunya dari nama Sri Wahyuni digantimenjadi nama Sitti Aisyah (Pemohon) ; Bahwa untuk penggantian

Mempermaklumkan kepada instansi / pihakpihak terkait bahwatelah ada penetapan penggantian orang tua Al Ghazali dari nama ayahatas nama Wahab diganti menjadi Rahmat dan nama ibunya dari SriWahyuni diganti menjadi nama Siti Aisyah ;4.

Surat PHK tersebut sebagai formalitas dan akan memberikanpesangon dan uang penggantian hak lainnya ;2. Tidak memberi kesempatan Penggugat untuk membaca apalagi untukmempelajarinya ;3. Bahwa Tergugat menyatakan seolaholah telah menyetujui apa yangtelah dikoordinasikan oleh Bapak Hermansyah jabatan SalesHal.17 dari 32 hal. Put.

No.1041 K/PDT.SUS/2010dan masa kerjanya 7 tahun, maka rincian nominal perhitungan uang pesangon,uang masa kerja, uang penggantian hak, dan upah yang biasa diterima selamadalam proses PHK 2 (dua) bulan, uang THR, uang cuti tahunan yang belumdiambil selama 15 hari, tahun 2008 dan tahun 2009, uang penggantian danatalangan yang telah dikeluarkan Penggugat adalah sebagai berikut;a. Uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) 2x masa kerja (8bulan upah) x Rp. 5.151.333, Rp. 82.421 .328,b.

Penggantian hak 15%, sesuai Pasal 156 ayat (4) 15% XRp.113.329.326, (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)Rp. 16.999.398.d. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (1 bulan upah Rp. 5.151.333, )Rp. 5.151.333,e. Upahselama proses PHK 2 bulan x Rp. 5.151.333,Rp. 10.302.666. f. Uangpenggantian dana talangan Rp. 870.698.g. Uang cuti tahunan yang belum dibayarkan Upah per bulan(Rp.5.151.333.)

Memerintahkan Tergugat untuk membayar:a.Uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) 2x masa kerja (8bulan upah) x Rp. 5.151.333, Rp. 82.421 .328,Uang penghargaan masa kerja 2 x 3 bulan upah x Rp. 5.151.333,Rp. 30.907.998.Penggantian hak 15%, sesuai Pasal 156 ayat (4) 15% XRp.113.329.326, (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)Rp. 16.999.398..

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (1 bulan upah Rp. 5.151.333,)Rp. 5.151.333,Upah selama proses PHK 2 bulan x Rp. 5.151.333,Rp. 10.302.666, Uang penggantian dana talangan Rp. 870.698,. Uang cuti tahunan yang belum dibayarkan Upah per bulan(Rp.5.151.333.)

DesaBaban, Desa Tarogan, Desa Bakeong, Desa Matanair dan Desa Pakondang.e Penggantian Pompa Turbine di lokasi Desa Taleseh dan Desa Banjar Timur.e Penggantian Mesin di lokasi Desa Jambu.Sedangkan untuk Paket Kedua dilaksanakan oleh CV.

Dua Bintang Sumenepdengan Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/007L/Kont.MSN/435.103/ 2005, tanggal 23Nopember 2005, yang akan diselesaikan dalam jangka waktu antara tanggal 23Nopember 2005 sampai dengan tanggal 23 Desember 2005, dengan perincianpekerjaan :e Pengadaan Mesin dan Pompa Turbine baru dilokasi Desa Tambak Agung,Desa Rajjun, Desa Soddara, Desa Pasongsongan, Desa Kalianget Barat danDesa Tanjung.e Penggantian Pompa Turbine di lokasi Desa Kambingan Timur.e Penggantian Mesin di lokasi Desa Batuan

Desa Taleseh dan Desa Banjar Timur.e Penggantian Mesin di lokasi Desa Jambu.Sedangkan untuk Paket Kedua dilaksanakan oleh CV.

tidak diganti ;Bahwa pada waktu dilakukan penggantian pompa tersebut diawasi oleh P.Dayat, dan kemudian pompa yang lama dibawa lagi oleh P.

pekerja berhak atas2 (dua) kali pesangon,1 kali penghargaan masa kerja dan penggantianhak;Bahwa dengan demikian dapat dirinci hak Penggugat sebagaiberikut : mulai masuk kerja tanggal 10 September 2004 hinggaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu pada tanggal 1 Januari 2010:e Masa kerja 5 (lima) tahun lebih.e Gaji terakhir diterima sebesar Rp.1.360.000,e Pesangon 6 x Rp.1.360.000, x 2 Rp. 16.320.000,e Penghargaan masakerja 2 x Rp.1.360.000, Rp. 2.720.000,e Jumlah pesangon dan PMK Rp. 19.040.000,e Penggantian

Penggantian Hak (PH) 15%xRp.19.040.000, Rp. 2.856.000,d. Cuti yang belum diambil 12 hari x (gaji25 hr) Rp.652.800,e. Memberikan surat pemutusan hubungan kerja karenaefisiensi;f. Memberikan surat pengalaman kerja;7.

Menetapkan demi hukum Tergugat tidak berhak atas uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hakdan uangcuti yang belum diambil; Mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkanputusannya Nomor 69/G/2010/PHI.SMG, tanggal 16 Desember 2010yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM PROVISI Menolak Provisi Penggugat;DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat untuk

No. 200K/Pdt.SUS/201 1 Menyatakan putus secara hukum hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat, tanpa adanya kesalahan dari Penggugat,terhitungsejak putusan ini diucapkan; Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak pesangon kepadaPenggugat yang jumlah dan perinciannya adalah sebagai berikut :Uang Pesangon=2x6x 1.360.000., =Rp. 16.320.000,Uang Penghargaan Masa Kerja= 2 x 1.360.000, =Rp. 2.720.000,Uang Penggantian Hak, Penggantian Perumahan,Pengobatan dan Perawatan= 15% x 19.040.000, =Rp. 2.856.000

Melanggar UU No. 13 pasal 156 ayat (1) Dalam hal terjadi pemutusanhubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon danatau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusnya diterima.Melanggar UU No 13 pasal 167 ayat (5) dan ayat (6) ayat (5) Dalam halpengusaha tidak mengikut sertakan pekerja / buruh yang mengalamipemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiunmaka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja / buruh uangpesangon sebesar (dua) kali ketentuan

Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan, uang Penghargaan masa kerja dan ,uang penggantian hak :A. Uang Pesangon9 bulan x 2 x Rp. 1.256.000, Rp. 22.608.000,. Uang Penghargaan masa kerja4 bulan x Rp. 1.256.000, Rp. 5.024.000,. Uang Penggantian Hak 15%15 % x (Rp. 22.608.000 + Rp. 5.024.000)15 % x (Rp. 27.632.000) Rp. 4.144.800.TOTAL Rp. 31.776.800,TOTAL KESELURUHAN Rp.440.814.800,(empat ratus empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapanpuluh Rupiah).1.

Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerjadanuang penggantian hak.A. Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan9 bulan x 2x Rp. 1.256.000. Rp. 22.608.000,B. Uang Penghargaan masa kerja 4 bulan.4 bulan x Rp. 1.256.000, Rp. 5.024.000,C.

Uang Penggantian Hak 15% x (uang pesangon + uang penghargaanmasa kerja)15 % x (Rp. 22.608.000 + Rp. 5024.000)15 % x (Rp. 27.632.000) Rp. 4.144.800.TOTAL Rp. 31.776.800,TOTAL KESELURUHAN Rp.440.814.800,(empat ratus empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapanratus Rupiah)Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 711 K/Pdt/20115. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah tidak sah atau batal demi hukum.6.

No. 711 K/Pdt/2011perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah selama tidak bekerjaselama 6 bulan dan upah bulan takwin sebagai berikut : Uang Pesangon 9 x Rp.1.020.000 x 2 = Rp.18.360.000, Uang Penghargaan masa kerja 4 x Rp.1.020.000, = Rp. 4.80.000,Rp. 22.440.000, Uang penggantian perumahan serta pengobatan15 % x Rp.22.440.000, = Rp. 3.366.000. Upah selama tidak bekerja selama 6 bulan6 x Rp.1.020.000.

BRI (Persero) Tbk;Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karenamemasuki usia pensiun dengan mengeluarkan Surat KeputusanPemutusan Hubungan Kerja;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwadalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkanmembayar Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerjadan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima;Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Perjanjian Kerja

Dijatuhi Hukuman Disiplin V V8 Mangkir V V9 Alasan Kesehatan V V V10 Meninggal Dunia V V V11 Alasan PHK Lainnya Sesuai Peraturan Perundangundangan yangberlaku Mencermati klausula yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersamatersebut, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dalam halterjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, komponen yang wajib dipenuhi olehpemberi kerja adalah Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan MasaKerja dan Uang Penggantian

Hak yang seharusnya diterima, Pekerja yang mencapaiusia pensiun normal hanya mendapatkan penggantian hak, sedangkanbeberapa jenis pemutusan hubungan kerja lainnya mendapatkan UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak.Sehingga dalam PKB tersebut menunjukan adanya perbedaan hak yangditerima ketika terjadi PHK antara perkerja yang tidak cakap melaksanakanhubungan hukum dengan wajar, pekerja yang di PHK karena adanyakelebihan tenaga kerja (rasionalisasi), pekerja yang di PHK

berlaku.Pasal 124 ayat (3) Undangudang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebutbatal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturanperundangundangan;Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat telah mengalamikerugian karena tidak dibayarkannya uang pesangon dan/atau uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian

AdapunKerugian tersebut diuraikan sebagai berikut:Halaman 19 dari 63 hal.Put.Nomor 1259 K/Pdt.SusPHI/2017 UANG UANG PENG TOTAL UANG TOTALMASANO PN NAMA NOMOR NOMOR TANGGAL KERJA UPAH PESANGON HARGAAN MASA UP + UPMK PENGGANTIAN PESANGONDANA INDUK PHK TAHUN BULAN (UP) KERJA (UPMK) HAK (UPH)PEGAWAI (Pasal 156 ayat (2) (Pasal 156 ayat (3) (Pasal 156 ayat (4)(2 x 9) x KOLOM 7 10 x KOLOM 7 KOLOM 8+9 15% X KOLOM 10 KOLOM 10+ 111 2 3 7 6 4 5 6 7 8 9 10 11 121 17552 PURWANTO 03334U 8045245476 30/09/2010 34,00

Djidon Pampang sesuai Tanda Terima Surat KPU KabupatenMamasa 1 Agustus 2013;Bahwa dengan berakhirnya masa waktu tahapan jadwal pengajuancalon penggantian DCS dari tanggal 26 Juli 2013 sampai dengantanggal 1 Agustus 2013 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 06 Tahun 2013, maka KPU Kabupaten Mamasa pada tanggal03 Agustus 2013 melalui Dra. Arumsari Nuruianda selaku anggotaKPU Kabupaten Mamasa/Ketua Pokja pencalonan dan pemilihananggota DPRD Kabupaten Mamasa dan Moch.

Luthfie, S.Si, MBA.selaku anggota KPU Kabupaten Mamasa melakukan Verifikasikeabsahan penggantian DCS atas nama Simon, SH.

(Penggugat) keKetua DPD Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju danoleh Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Baratmenyampaikan sejauh tandatangan Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Mamasa asli maka surat tersebut dapat dipedomanimengingat Ketua adalah pengendali organisasi:Bahwa setelah KPU Kabupaten Mamasa melakukan Verifikasikeabsahan Penggantian DCS atas nama Penggugat tanggal 3Halaman 3 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 523 K/TUN/2013le 21.8.LeAgustus 2013 sampai berakhirnya tahapan jadwal verifikasi tanggal 8Agustus 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 06 Tahun 2013 KPU Kabupaten Mamasa tidak pernahlagi melakukan verifikasi berkenaan keabsahan penggantian calonatas nama Penggugat sehingga secara hukum dan proseduradministrasi keabsahan penggantian atas nama Djidon Pampang olehSimon, SH.

Feri Pampang (tanggal 14 Agustus2013) tentang masalah penggantian calon dan oleh penghubungmengatakan semua terseran KPU. Hal tersebut menunjukkan bahwapenghubung telah dikonfirmasi mengenai Kewenangannya tersebut tetapitidak berbuat sesuatu sehubungan dengan pencalonan Sdr. Simon sebagaicalon pengganti. Dengan demikian sikap dan tindakan KPU yaitu SaksiArumsari Nurindah dan Saksi Muhammad Lutfi Nugroho yangberkesimpulan Sdr.