bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2019 dan kontramemori kasasi tanggal 12 September 2019 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pelawan/Tergugat terbukti telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK

) terhadap Penggugat/Terlawan pada tanggal 5Januari 2018 atau sebelum berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikandalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 20 Agustus 2018 (buktiP4), dalam surat PHKnya Pelawan/Tergugat menjelaskan yang menjadidasar atau alasan yang melatarbelakangi pemutusan hubungan kerja(PHK) tersebut adalah hasil evaluasi kinerja Penggugat/Terlawanselama 1 (satu) bulan terakhir yaitu sejak memberikan peringatanperbaikan kinerja baik itu dari sisi kedisiplinan serta tanggung

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 dan kontramemori kasasi tanggal 9 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukumyang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

pula berusaha menyelesaikan kerusuhan tersebut denganmelibatkan pemerintahan Vietnam, namun tidak berhasil, yangmengakibatkan perusahaan tutup, dan Tergugat telan pula menyelesaikanpermasalahan ketenagakerjaan saat di Vietnam, serta terbukti Penggugattelah menerima haknya, gaji bulan Juni 2019 yang ditransfer pada tanggal 25Juni 2019 oleh Tergugat dan tiket pulang ke Manado sehingga denganditerimanya tali asih dan tiket pulang ke Manado maka Penggugat dianggapmenerima pemutusan hubungan kerja (PHk

Bahwa permaslahan ini dimulai dari terjadinya pemutusan hubungan kerja(PHK) seorang suster (Martha Satiraw) yang merupakan pegawai dr. J.F.Mukidjam. PHK tersebut dilakukan secara sepihak oleh dr. J.F. Mukidjam yangmenurut keterangan pegawai tersebut pada faktanya PHK dilakukan oleha=) (6 (0 62. Bahwa atas persoalan PHK tersebut maka dr. J.F. Mukidjam dilaporkan ke SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan sesuai hukumketenagarakerjaan (Bukti T1) ; "3.

Bahwa atas permasalahan PHK tersebut, Suster Martha Satiraw jugamelaporkan maka dr. J.F. Mukidjam ke Polres Jakarta Timur dengan tuduhantindak pidana Penghinaan, dan atas laporan tersebut dr. J.F. Mukidjam dipanggilsebagai saksi sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: S.PGL/2867/S:13/V/2007/Reskrim tertanggal 14 Mei 2007 (Bukti T4) ; 6.

WHingga saat inipihak CV Karya Bunda masih tidak melaksanakan pekerjaanyang tertuang dalam kontrak/perjanjian yang telahdisepakati maka pimpinan kegiatan mengeluarkan suratkeputusan No. 5/SK/PHK/PIM Keg PDAM/XII 2006 tanggal 14Desember 2006 yang isinya tentang pemutusan hubungan kerjakegiatan pengadaan barang (Water Meter) PDAM PadangPariaman dengan CV.

Hingga saat ini pihak CV Karya Bunda masihtidak melaksanakan pekerjaan yang tertuang dalamkontrak/perjanjian yang telah disepakati maka pimpinankegiatan mengeluarkan surat keputusan No. 5/SK/PHK/PIM KegPDAM/XII 2006 tanggal 14 Desember 2006 yang isinya tentangpemutusan hubungan kerja kegiatan pengadaan barang (WaterMeter) PDAM Padang Pariaman dengan CV. Karya Bunda ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rizaldi, selakuDirektur CV. Karya Bunda telah merugikan keuangan negaraHal. 10 dari 25 hal. Put.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/X1/2006 tanggal 20 November2006 ;Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ;Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 626K/Pid.Sus/2009 Jaminan penawaran dari PI.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/X1/2006 tanggal 20 November2006 ;Surat Pemutusan Hubungan~ Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ;Jaminan penawaran dari PI. Asuransi Parolamas Jl.Veteran No. 62/7 Padang ;Hal. 14 dari 25 hal. Put.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/XI/2006 tanggal 20 November2006 ; Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ; Jaminan penawaran dari PI.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Upah Proses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) ini terjadi pada tanggal 26Oktober 2015. Penggugat yang saat itu sedang melakukan pekerjaanmendapat perintah untuk menghadap Bapak Rudi Budi Darmawan selakuHRD pada Tergugat;Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 633 K/Padt.SusPHI/201710.11.Saat ditemui oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan keinginannya untukmelakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat.

Pada waktu dantempat yang sama, Tergugat memerintahkan Penggugat untukmenandatangani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telahdipersiapkan oleh Tergugat;Mengetahui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikehendakioleh Tergugat tidak memiliki landasan dan dasar yang jelas sertabertentangan dengan aturan perundangundangan, maka Penggugatmenolak pemutusan hubungan kerja meskipun Tergugat sudah memberikanpernyataan PHK secara langsung dan sepihak;Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa UpahProses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00(sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulaitanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Penggugat;5.

tanggal 3 Agustus 2007 pekerja menyuruh perusahaan untuk menanyakanlangsung pada customer mengenai pembayaran cicilan piutang yang macet adalah wajar dimanauntuk membuktikan benar atau tidaknya pekerja itu bersalah ;Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2007, pekerja dipanggil HRD Manager (Ibu Anne Maria)dan langsung diberikan surat mutasi ke daerah Sindikalang Medan Sumatera Utara tanpa alasanyang jelas, maka hal demikian adalah kurang dapat dibenarkan ;Bahwa pekerja tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja/di PHK

ini tidak ada surat keterangan tentangberakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dipaksa olehTergugat untuk membuat surat pengunduran diri namun ditolak oleh Penggugat dan Penggugattidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat maka adalah sah bahwa Penggugat adalah karyawanTergugat sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat dan sebagai akibat hukum putusnya hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat karena PHK

Gugatan salah alamat :Bahwa hingga saat ini tidak jelas tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalamgugatannya, karena sesuai fakta hukum Tergugat tidak pernah melakukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) dengan Penggugat akan tetapi justru Penggugat mengajukan surat PermohonanPengunduran Diri dari Penggugat tanggal 6 Agustus 2007 ;Bahwa dengan pengajuan surat permohonan pengunduran diri Penggugat kepadaTergugat berarti Penggugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat atas kemauansendiri,

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak dan upah selama proses PHK kepada Penggugat yang seluruhnya sebesarRp.106.634.990, (seratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratussembilan puluh rupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6. Menetapakan biaya perkara kepada negara yang hingga kini sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Hal. 8 dari 16 hal. Put.

Uang proses PHK (17 x Rp.2.454.200, ) Rp. 41.721.400, TOtal oo. cccceseseesecseseseseecsresneensnen Rp. 106.634. 990, Adalah tidak relevan dan tidak berdasarBahwa quod non Majelis telah memutuskan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat dengan mengacu kepada surat pengunduran diri Penggugat tanggal 6 Agustus2007, berarti seharusnya hakhak yang diterima oleh Penggugat karena putus hubungankerja tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) videbukti (T6) yaitu

Bahwa pada tanggal 14 November 2012, secara sepihak, sewenangwenangdan melanggar hukum, Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Keija(PHK) Nomor : 1051/HRMngr/API/XI/2012 kepada Penggugat dalam jabatan sebagaiDirektur dan Manager Keuangan dan Administrasi (Finance and AdministrasiManager) dengan alasan tidak displin kerja, berlaku kasar terhadap keluarga atasanserta lalai dalam menjalankan aktivitas kerja; Bahwa alasanalasan tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak dapatdibuktikan oleh

Inilah alasannya Penggugat di PHK dari Perusahaan. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima)sampai dengan poin 10 (sepuluh) karena Penggugat hanya Direktur yang diangkatdab bukan sebagai Pemegang Saham di Perseroan telah sehingga Penggugat tidakperlu diundang dalam RUPS sebab Penggugat tidak punyak HAK SUARA didalamRUPS, dan dalam RUPS telah memutuskan memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Direktur.

Bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara "perbuatan melawanhukum / onrechmatigheid daad" dengan "perjanjian yang tidak ditepati / wanprestasi " serta "pemutusan hukum kerja (PHK) yang tidak SAH / perselisahanperburuhan " yang semuanya tidak jelas kemana arah dan tujuan gugatannyasehingga membingungkan Tergugat untuk menanggapi Gugatan ini.

Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengemukakan saksi saksinya dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu Slip gaji bulan Agustus 1996atas nama MAHTUR, tanggal 30 Agustus 1996 dan slip gaji bulan September 1997atas nama MAHTUR, tanggal 29 September 1997, membuktikan bahwa benarPenggugat semula bekerja di Perusahaan Tergugat sebagai karyawan, dengan upahsebesar Rp. 1.121.190,/bulan ;Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat sebagai pekerja danTergugat sebagai Pengusaha atas PHK

membuktikan bahwa Penggugat adalah Direktur pada PerusahaanTergugat, dimana para pemegang saham Tergugat telah mengangkat Penggugatsebagai salah satu Direktur pada Perusahaan Tergugat ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui serta mendalilkan bahwaPenggugat adalah sebagai Direktur di perusahaan Tergugat bukan sebagaikaryawan Tergugat berdasarkan bukti P9 s/d P10 ;Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012, secara sepihak dansewenang wenang Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemutusan HubunganKerja (PHK

Putusan No.273/Padt.G/2020/PA.Srog10.11.12.13.sudah tidak bekerja karena di PHK oleh Perusahaan, jarang memberikannafkah kepada Penggugat beserta anakanaknya, oleh karena Tergugatjarang memberikan uang dan nafkah kepada Penggugat, Penggugatberinisiatif membuka usaha warung/kios sembako dengan modal awalpinjaman Bank Arfindo dengan jaminan Sertifikat rumah milik Penggugat(rumah milik Penggugat dengan mantan suami pertama);Bahwa Sejak saat usaha warung/kios berjalan dan dikelola oleh Penggugat,Tergugat

ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masingmasing bernama ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG Il, yangsaat ini Keduanya berada dalam asuhan orang tua Penggugat karenaPenggugat bekerja Kabupaten Teluk Bintuni; Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selaludiwarnail perselisinan dan pertengkaran, yang disebabkan karenaTergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anakanak,karena Tergugat telah di PHK

Putusan No.273/Padt.G/2020/PA.SrogTergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anakanak,karena Tergugat telah di PHK dari tempat kerjanya;Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattersebut, kKemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat danTergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah salingmengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumahtangga kembali;Bahwa keluarga

Putusan No.273/Padt.G/2020/PA.Srogjarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anakanak, karena Tergugattelah di PHK dari tempat kerjanya sehingga kemudian bekerja serabutan, dansaat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, danselama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikannafkah kepada Penggugat;Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksisaksi di atas,didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, danketerangannya saling

suami isteri yangsah, bada dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masingmasingbernama ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG Il, yang saat inikeduanya berada dalam asuhan orang tua Penggugat karena Penggugatbekerja Kabupaten Teluk Bintuni; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonislagi, di antara mereka sering terjadi perselisinan dan pertengkaran secarateruS menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkahkepada Penggugat dan anakanak, karena Tergugat telah di PHK

Bahwa TERGUGAT membantah pernah melakukan PHK ataupemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT, karenaTERGUGAT tidak pernah memberikan surat PHK atau pemutusanhubungan kerja terhadap PENGGUGAT.

Terhadap PHK dimaksud sesuai ayat (3) pekerja/buruh tidak mendapat pesangon, tetapi hanya menerima uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) jo pasal 162 ayat(1).

Sesuai pasal 162 ayat (4) PHK dengan kwalifikasi mengundurkandiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial;11.Bahwa oleh sejak bulan Juni 2016 sampai dengan PENGGUGATmengajukan gugatan a quo tidak pernah masuk kerja di kantor PT.Garuda Graha Indah Cabang Semarang, maka tuntutan PENGGUGATagar TERGUGAT membayar gaji/upah sejak bulan Juni 2016 sampaidengan keputusan Pengadilan, haruslah dikesampingkan dan ditolakkarena tidak berdasar.

Bahwa tanggal. 4 penggugat masuk tidak bisa melakukan finggel printsasksi tidak masuk lagi;e Bahwa setelah surat disampaikan yang terjadi apa saksi tidak tahu;e Bahwa proses penyelesaianya saksi tidak tahu; Bahwa penyebab dimutasi karena Andita tidak cocok denganpenggugat katanya Penggugat suka marah marah ;e Bahwa saksi dengar dari mbak luxi Karena mbak luxi dapat email samaPak Budi;e Bahwa kalau menurut saksi Luxi tidak marahmarah memang kalaubicara ya seperti itu;e Bahwa saksi tidak tahu ada SK,PHK

Bahwa tanggal 23 Desember 2019 Penggugat menerima Surat PanggilanKedua dari Tergugat, Perihal : mangkir , namun Penggugat tidak hadir danHalaman 3Putusan Nomor 238/Pdt.SusPHI/2020/PN.Mdntanggal 28 Desember 2019 Penggugat menerima Surat PemberitahuanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kwalifikasi mengundurkan diri..10.

Bahwa atas PHK sepihak yang tidak sesuai dengan aturan hukum yangdilakukan Tergugat kepada Penggugat maka pihak Penggugat pada tanggal13 Januari 2020 mengajukan Permohonan kepada Dinas KetenagakerjaanPemerintah Kota Medan agar dapat diselesaikan permasalahan yang dialamiPenggugat tersebut..11.

Dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 20 Juli 2020,Penggugat memberikan Kuasa kepada Para KuasaHukumnya untuk mengajukan Gugatan Pemutusan HubunganKerja (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial ProvinsiSumatera Utara, yang dikutip sebagai berikut:... guna mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan kerja(PHk) diPengadilan Industrial Provinsi Sumatera Utara ...4.

Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 20 Juli 2020(Surat Kuasa yang digunakan untuk mengajukan GugatanHalaman 13Putusan Nomor 238/Pdt.SusPHI/2020/PN.Mdn14.15.16.perkara a quo), pada bagian Khusus dikutip sebagai berikut:Untuk : Mewakili dan / atau mendampingi Pemberi Kuasadalam hal membela dan mempertahankan hakhak dan kepentingan Hukum Pemberi Kuasaselaku Penggugat yang telah di PHK olehTergugat (CV.

Arnold Bobby Soehartono/Pekerja) dikualifikasi mengundurkan diri, Sebagaimanaditentukan dalam Pasal 168 ayat (1) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanBahwa oleh karena alasan PHK terhadap TermohonKasasi (Baca: Dr. Arnold Bobby Soehartono/ Pekerja)dikualifikasikan mengundurkan diri, maka sesuai denganketentuan Pasal 169 ayat (3), pengusaha dapatmelakukan PHK tanpa jjin/ penetapan sebagaimanaditentukan Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003.83.

Upah tersebut diterima oleh ParaPenggugat dari Tergugat II melalui Tergugat ,Bahwa sehubungan dengan PHK secara sepihak yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat Il terhadap Para Penggugat, sampai denganGugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan, Tergugat maupun Tergugat Il tidak memberikan uangkompensasi akibat PHK sepihak sebagaimana diatur dalam ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh karena itu, maka patut dan layak menurut

hukum jika PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakantindakan Tergugat dan Tergugat Il yang melakukan PHK secara sepihakterhadap Para Penggugat adalah bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat dan Tergugat II adalah PHK yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum,maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrialpada

Menurut ketentuan,hakim Pengadilan hubungan Industrial memeriksa dan memutus di tingkatpertama perselisinan hak dan perselisihan PHK, serta di tingkat pertamadan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan dan sementara Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial tidak dapat memeriksa dan memutusHalaman 24Putusan Nomor 208/Pdt.

Tegugat ) jugaberakhir, karena Tergugat mengalami kekosongan pekerjaan untuk ParaPenggugat dan fakta tersebut bukanlah bukti bahwa Tergugat telahmelakukan PHK sepihak terhadap diri Para Penggugat;Tentang Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serdang BedagaiBahwa Tergugat menolak dan membantah dalil posita No.38 dan positaNo.39 dengan alasan alasan sebagai berikut :1.

Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalildalil PARA PENGGUGATpoint 27, 28, 29, 30 dan 31 yang berkaitan dengan Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT II terhadap PARA PENGGUGATyang pada faktanya PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum /kerja dengan TERGUGAT II, hubungan hukum / kerja PARA PENGGUGATadalah dengan TERGUGAT dan yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) adalah TERGUGAT I..

diberhentikan seiphakoleh Tergugat;Bahwa penggugat setelah melapor pada bulan maret tanggal 25 maret2019 tetap terima gaji dan bulan april Penggugat terima gaji 1,2 juta (tapigaji tidak Full) ,terima gaji melalui sms banking yang masuk;Bahwa tanggal 24 April 2019 Penggugat ambil anjuran dari Desnaker.Dan sebelum Gugatan ini naik ke Pengadilan Penggugat ada di telponpihak perusahaan (HRD PUSAT) untuk memberi konpensasi satu bulanGaji, akan tetapi Penggugat tidak merespon;Bahwa Perbuatan Tergugat mem PHK

pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan dan tidakHalaman 3 dari 40 halamanPutusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2019/PN Bgl12.13.14.diperjanjikan lainsebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PKWTberubah menjadi PKWTT sejak tidak perpenuhinya syarat PKWTtersebut.Bahwa karena tidak ada jalan keluar adalah cukup alasan bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial dan Penggugat merasa hak penggugat dirugikan yaitu dengandi PHK

kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapandari lembaga penyelesian perselisinan hubungan industrial;Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi bekerja dengan Tergugat, olehkarenanya Penggugat memohon kepeda Majels Hakim untukmenetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dan TergugatHalaman 4 dari 40 halamanPutusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2019/PN Bgl15.16.17.berdasarkan putusan pengadilan; dan menghukum dan ataumemerintahkan Tergugat membayar hakhak penggugat akibat hukumyang ditimbulkan atas PHK

BglBahwa masalah apa penggugat sampai tidak bekerja lagi di PT MegaFinance saksi tidak tahu katanya diputus sepihak oleh PT megaFinance;Bahwa Penggugat pernah cerita ke saksi kalau ada melaporkan keDisnaker;Bahwa setahu saksi penggugat saat ini tidak lagi bekerja di PT MegaFinance;Bahwa Saksi tahu kalau penggugat tenaga kontrak pada saat saksimasuk kerja;Bahwa Saksi tahu kalau penggugat diputus sepihak oleh PT MegaFinance dari cerita penggugat kepada saksi;Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat PHK

Apakah berakhirnya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat karenadi PHK atau berakhirnya perjanjian kerja?3. Hakhak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat?Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbekerja di PT.

Hal ini juga sama dengan pendapat dari DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang yang dinyatakan dalamSurat Anjuran Nomor: 567/2793/2014 tertanggal 20 Mei 2014;Bahwa oleh karena demi hukum pekerjaan Penggugat menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu, maka dengan diberhentikannya Penggugatsebagai pekerja dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat, danPenggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang pengganti

Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, yang menyatakan:Pihak yang tidak memberikan pendapat sebagaimana dimaksud dalamhuruf c dianggap menolak anjuran tertulis;Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak kepadaPenggugat, maka sudah sewajarnya dan sepantasnyalah bagi Tergugatuntuk memberikan hakhak normatif yang seharusnya diterima olehPenggugat, yakni uang pesangon, uang penghargaan

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan demi hukum perjanjian kerja antara Penggugat denganTergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sebagaimanaketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatberakhir/putus karena PHK sepihak yang dilakukan oleh tergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, serta upah prosesdengan rincian sebagai

Nomor 669 K/Pdt.SusPHI/20158.9.Bahwa lebih lanjut, pada butir 3 petitum gugatan bagian Dalam PokokPerkara, Penggugat telah secara tegas meminta kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo agar hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat dinyatakan berakhir/putus karena PHK sepihak yangdilakukan oleh Tergugat.

Bahwa karenanya hubungan kerja tepat dan sah berdasarkan PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) dan ternyata tidak diperbarui lagi, makaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah sesuai ketentuan Pasal 61 hurufb UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makagugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.

Infomedia Solusi Humanika tidak memenuhi syaratpemborongan pekerjaaan, maka menurut Pasal 65 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum status hubungankerja pekerja/ouruh dengan perusahaan penerima pemborongan(PT Infomedia Solusi Humanika) beralin menjadi hubungan kerjapekerja/ourunh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (PTInfomedia Nusantara);Bahwa, oleh karena demi hukum status pekerja beralih dari PTInfomedia Solusi Humanika kepada PT Infomedia Nusantara harusmemberikan kompensasi PHK

No. 524 K/Pdt.SusPHI/2017dan mengenai PHK, maka penyelesaiannya melalui Hakim padaPengadilan Hubungan Industrial (PHI);10.Bahwa, pada tanggal 03 September 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota11.Surabaya menerbitkan surat anjuran dengan Nomor 69/PHI/IX/2015 yangmenganjurkan: Agar pihak perusahaan (PI Infomedia Nusantara)memberikan kepada Para Pekerja Sdr.

menghindar dari kewajiban dan tanggung jawabdengan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ke 3 (tiga) yang bergantiganti, karena tidak ada undangundang yang mengatur bahwa perusahaanpembororangan pekerjaan dapat mensubkan kepada perusahaan lain;Bahwa, oleh Tergugat mengalihkan pekerjaan sebagian kepada TurutTergugat dan yang terakhir kepada Turut Tergugat II, maka hubunganhukum Para Penggugat beralin kepada Tergugat sebagaimana dimaksudPasal 65 ayat (8) dan hakhak hukum Para Penggugat termasukkompensasi PHK

Adapun putusan mengenai perselisihanhak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dariMahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011tanggal 19 September 2011, maka Tergugat wajib membayar Upah Prosessampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pemutusanhubungan kerja dengan mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat

Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat antara posita dan petitumterdapat kontradiksi, dimana dalam posita Para Penggugat menjelaskanmengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mana hal tersebutmerupakan perselisinan hak namun dalam petitum gugatan Para Penggugatmenuntut pesangon sebagai bentuk adanya perselisihnan mengenai adanyapemutusan hubungan kerja (PHk);5.

24orang), mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugat melanggarpasal 54 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah mencatatkan dan mendaftarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke Instansi yang bertanggungjawabdi bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan oleh aturan hukum yangberlaku, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugatmelanggar hukum;Bahwa timbulnya gugatan Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK

Pelepasansecara diamdiam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkandugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yangtelah diperolehnya, dengan demikian gugatan Para Penggugatseyogyanya di tolak seluruhnya.Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugatmenolaknya dan mengajukan sanggahan, yang pada pokoknya sebagai berikut;> Tentang gugatan Kadaluwarsa, dengan alasan;Bahwa, Para Penggugat menolak dalildalil eksepsi Tergugat angka 1,karena gugatan perselisihan PHK

yang di anjukan oleh Para Penggugattidak kadaluarsa dan tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 82 UU no. 2tahun 2004 tentang PPHI jo Pasal 171 UU no. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa, gugatan PHK ini berawal dari PKWT antara Tergugat denganPara Penggugat berulang kali dengan jangka waktu variatif ada yang 3bulan dan ada yang 6 bulan, kemudian oleh Tergugat secara sepihakdilakukan revisi dan menggabungkan PKWT menjadi 24 bulan danselanjutnya Tergugat memperpanjang PKWT untuk 12 bulan dan

angka 2,karena antara Para Penggugat dengan Tergugat belum tercapailkesepakatan/penyelesaian setelah selesainya sidang mediasi dandikeluarkannya surat anjuran no. 567/4266Disnaker.4., tanggal 7Desember 2016, dimana Para Penggugat menuntut untuk dipekerjakankembali dan diangkat menjadi karyawan tetap sedangkan Tergugatbersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan status PKWT; Bahwa, dengan belum tercapainya perselisihan PHK antara ParaPenggugat dengan Tergugat, maka hal tersebut tidak bisa

ditafsirkansepihak oleh Tergugat bahwa Para Penggugat melepas hak secara diamdiam dan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum maka ParaPenggugat mengajukan Gugatan Perselisihan PHK ini ke PHI Bandung;Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdataadalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidakmenyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahanyang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIRpasal 125 ayat (2)

saat asesmenmedis, Para Penggugat mengakui telah mengkonsumsi shabu dan ganjabeberapa hari sebelum pemeriksaan tes urine, hal mana dikuatkandengan bukti T9A, T9B dan T9C berupa Berita Acara Pemeriksaandimana Penggugat dan Penggugat II mengaku menggunakan shabusedangkan Penggugat III mengaku menggunakan ganja;Bahwa pekerjaan Para Penggugat adalah di bidang transportasisehingga keselamatan adalah hal yang utama, oleh karenanya sudahtepat putusan judex facti yang menyatakan pemutusan hubungan kerja(PHK

) dengan memberikan kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Penggugattelah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 45 dan Pasal 46 PeraturanPerusahaan PT.

menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat yangbelum dibayarkan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai denganbulang Maret 2019, sebesar:a) 7 (tujuh) bulan upah = Rp9.872.357,00 (Sembilan juta delapan ratustujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);b) Dan tetap membayarkan upahupah selanjutnya setiap bulan kepadaPenggugat hingga perkara ini dinyatakan selesai ataudikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde);Menetapkan Putus Hubungan Kerja (PHK

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai dansekaligus kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada PenggugatKonvensi sebesar Rp182.972.372,00 (seratus delapan puluh dua jutasembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);5.

Nomor 817 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Karyawan dari PT Buana SriwijayaSejahtera (PT BSS) sejak diangkat menjadi karyawan tetap tanggal 1Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 13/BSS/POMP/SKDIII/2010;Menyatakan PHK sepihak dengan kualifikasi mengundurkan diri,

dari PT.Buana Sriwijaya Sejahtera (PT BSS) bertentangan dengan hukum;Menyatakan menerima permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK)yang diajukan oleh Penggugat, dan telan memenuhi persyaratan yangdimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat secara tunaiuang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukanoleh Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 001/PEKSI/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018adalah Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum;Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf(c) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menghukum

Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukanoleh Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 001/PEKSI/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018adalah Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum;Menetapkan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi karena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal169 ayat (1) huruf (c) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

$me Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, merekahidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon Di DesaKaranggedang selama sekitar 7 tahun dan telah dikaruniai 2e Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat denganTergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitarbulan Agustus 2003 saksi sering mendengar antara Pemohondengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak cukup,lantaran Pemohon diberhentikan bari bekerja (PHK

dalam duduk perkara ini, yang pada pokoknya memperkuatdalildalil permohonan Pemohon j ~777777 7773737333Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sertaketerangan keluarga kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas, maka telah diperoleh faktafakta di persidangan yang padapokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Agustus2003 diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalahekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi Jlantaran Pemohondiputuskan hubungan kerja (PHK