KAYANAKHAIRUNA AZMI lahir pada tanggal 23 Agustus 2019 di RejangLebong merupakan anak keempat dari pasangan suami istriperkawinan sah antara AIDIL ADHA dan EVAARI YANI;e Bahwa nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahirananak Pemohon tersebut, terdapat kekeliruan cetak tertulis KAYANAKHAIRUNA AZMI seharusnya KANAYA KHAIRUNA AZMI sbgmyang tertulis dalam akta kelahiran;e Bahwa untuk sinkronisasi data anak Pemohon yang terdapatdalam akta kelahiran dengan Kartu Keluarga;e Bahwa untuk keperluan penggantian

Memberi izin untuk melakukan Perbaikan penggantian nama dimana tertulis KAYANA KHAIRUNA AZMI menjadi KANAYAKHAIRUNA AZMI dalam Akte Kelahiran Nomor 1702LT271120190014 tertanggal 27 November 2019;3.

Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Pendudukan dan CatatanSipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki AkteKelahiran Nomor 1702LT271120190014 tertanggal27 November 2019 dan mencatat penggantian nama Pemohontersebut dari KAYANA KHAIRUNA AZMI menjadi KANAYAKHAIRUNA AZMI dalam buku register yang sedang berjalan;4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepadaPemohon.Halaman 2 dari 9.

Menyatakan Tergugat berhak menerima kompensasi pemutusanhubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, jumlahseluruhnya sebesar Rp156.751.900,00 (seratus lima pulun enam jutalima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);6.

Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusanhubungan kerja kepada Tergugat berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnyasejumlah Rp156.751.900,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus limapuluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :1. Uang Pesangon :1x 9 x Rp7.174.000,00 =Rp64.566.000,00;2. Uang Penghargaan Masa Kerja:1 x 10 x Rp7.174.000,00 = Rp71.740.000,00;3.

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp136.306.000,00 = Rp20.445.900,00;Total: = Rp156.751.900,00Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 949 K/Padt.SusPHI/20204.

Jacobus Jemmy Tjia, sebagai Wakil Ketua PimpinanDewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 7Maret 2012 merupakan pelanggaran atas UndangUndang Nomor 27 Tahun2009, Bagian Keempat Belas, Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian AntarWaktu, dan Pemberhentian Sementara, Paragraf 1 tentang Pemberhentian AntarWaktu Pasal 383 ayat (1) huruf b, c ayat (2) huruf e dan huruf h yang terbacasebagai berikut:e Pasal 383 Ayat (1)Anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan antar waktu karena:b.

Putusan Nomor 73 K/TUN/2013Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagianggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinanalat kelengkapan DPRD;BAGIAN KETIGAPERSYARATAN DAN VERIFIKASI PERSYARATANPasal 109 ayat (1)Calon anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut: selanjutnyaAyat (3)Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Gubernur atau Bupati/Walikota dalam mengajukan usulan penggantian

Jacobus Jemmy Tijiasebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolmong dan peresmianpengangkatan sdr Herman Kembuan, S.E., Ak. sebagai Wakil Ketua PimpinanDPRD Kabupaten Bolmong didasarkan pada kebijakan intemal partai yaituPDIP sesuai surat dari DPP PDIP Nomor 1085/IN/DPP/V/2011 tanggal 30 Mei2011 perihal Penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten Bolmong yangditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekamoputri dan Sekjen TjahjoKumolo, surat DPD PDIP Sulut Nomor 101/IN/DPD.10/V/2011 tanggal 24 Mei2011

Jacobus Jemmy Tjia, S.Sos. dari jabatannyasebagai Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus dari Pimpinan DPRDKabupaten Bolaang Mongondow dan perihal penggantian pimpinan DPRDKabupaten Bolaang Mongondow (vide Bukti T3);Bahwa Dewan Pimpinan abang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten BolaangMongondow melalui surat Nomor 068/DPC/BM/EXT/X/ 2011 tanggal 5Okotober 2011 meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten BolaangMongondow agar pergantian wakil ketua DPRD segera ditindaklanjuti (videBukti T4);Bahwa Hi.

Jacobus Jemmy Tjia,(Penggugat/T erbanding) telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan NegeriKotamobagu, dalam Register Perkara Nomor 73/PDT.G/2011/ PN.KTG,mengenai penggantian dirinya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten BolaangMongondow termasuk pemecatan dirinya dari keanggotaan PDI Perjuangan;Fakta hukum mengenai keputusan partai politik PDI Perjuangan yang telahmemberhentikan keanggotaan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi, daripartai sekaligus membebastugaskan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi

Agar pimpinan Yayasan MITSUPSP/YPNSU Medan membayar kepadapekerja Chen Han/Hendra (in casu Penggugat) pesangon sebesar 2 xketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 154 ayat 4 huruf c sebesar 15%, upah proses sebesar 4 (empat)bulan kepada Pekerja, upah selama 15 (lima belas) hari kerja bulanApril 2014 dengan perincian sebagai berikut :Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.SusPHI/201512.13.14.15.a. Uang pesangon2 x 1 x Rp2.500.000,00 = Rp 5.000.000,00b.

Uang penggantian hak yaitu perumahan dan pengobatan15 % x Rp5.000.000,00 =Rp 750.000,00c. Upah selama dalam proses sejak bulan Mei sampai denganAgustus 2014 (4 bulan)4 x Rp2.500.000,00 = Rp10.000.000,00d. Upah 15 hari kerja pada bulan April 2014 =Rp 1.250.000,00Dengan jumlah keseluruhannya Rp17.000.000,00 (terbilang tujuh belasjuta rupiah);B.

Uang penggantian hak berupa perumahan dan pengobatan15% x Rp5.000.000,00 =Rp 750.000,00c. Upah selama dalam proses sejak bulan Mei sampai dengan Agustus2014 = 4 bulan x Rp2.500.000,00 = Rp10.000.000,00d.

Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, uang penggantian hakberupa perumahan dan pengobatan dan upah selama dalam proses sertaupah selama 15 hari kerja pada bulan April 2014 setelah dikurangi hutangPenggugat kepada Tergugat sebesar Rp3.500.000,00 dengan rinciansebagai berikut :a. Uang Pesangon2x 1 x Rp2.500.000 = Rp5.000.000,0 (terbilang : lima juta rupiah);b.

Uang penggantian hak berupa perumahan dan pengobatan15 % x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00 (terbulang : tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);c. Upah selama dalam proses sejak bulan Mei sampai dengan Agustus2014 (4 bulan) = 4 x Rp2.500.000,00 = Rp10.000.000,00 (terbilang :sepuluh juta rupiah);d.

Agar pihak Pengusaha membayar uang Penggantian hak sesuaidengan UndangUndang nomor 13 tahun 2003 Pasal 156 ayat 4 kepadaSdr. Harsin dan Sdr. Rian Dury masingmasing sebesar Rp. 2.100.000,(dua juta seratus ribu rupiah);e. Agar pihak Pengusaha membayar upah lembur kepada Sdr. Harsin danSdr. Rian Dury sesuai dengan perhitungan kelebihan jam kerja selama+ 2 tahun terakhir dengan mengacu pada Kepemenakertrans Nomor :Kep. 102/Men/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur;f.

No. 772 K/Pdt.Sus/201010.11.12.13.14.dan uang Penggantian Hak, yang belum dibayarkan selama proseshubungan kerja sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku;Bahwa tergugat sama sekali tidak mengaggapi permintaan dari Penggugat,bahkan Tergugat tidak mau menemui secara langsung atas maksudpermintaan Penggugat secara berkalikali agar proses pemutusanhubungan kerja diselesaikan secara kekeluargaan dan baikbaik;Bahwa sejak bulan Maret 2009 Penggugat tidak lagi mendapatkan upah,padahal belum ada putusan

Agar pihak Pengusaha membayar uang Penggantian Hak sesuaidengan Undangundang nomor 13 tahun 2003 Pasal 156 ayat (4)kepada Srd. Harsin dan Sdr. Rian Dury masingmasing sebesar Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah);v. Agar pihak Pengusaha membayar upah lembur kepada Sdr. Harsin danSdr. Rian Dury sesuai dengan perhitungan kelebihan jam kerja selama+ 2 tahun terakhir dengan mengacu pada Kepmenartrans Nomor : Kep.102/Men/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur;vi.

Uang Penggantian Hak : 15 % x 16.000.000 = Rp.2.400.000,;4. Cuti yang belum diambil : Rp. 70.000, X 12 (cuti satu tahun) x 3 tahun =Rp. 2.520.000,;5. Tunjangan Hari Raya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, 4 x2.000.000, = Rp. 6.000.000,;6. Kekurangan upah lembur di hari biasa sebesar :a.

hak sesuai ketentuabn Pasal156 ayat (4). (2) Bagi pekerja / buruh yang mengundurkan diri ataskemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentinganpengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yangbesarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atai perjanjian jerja bersama. (3) Pekerja / buruh yangmengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syarat : a.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah Rp. 80.914.000,- (Delapan puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).4.

menerima tunjangan hari raya keagamaan tahun2018 sebesar Rp. 11.848.000 dari TERGUGAT ;Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk diputusHubungan Kerja oleh TERGUGAT dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja Putusan No. 243/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg Hal 4 Sepihak terhitung sejak tanggal putusan dibacakan dan yang harus dibayar olehTERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai berikut:Uang Pesangon 4x 2x Rp. 11.848.000 Rp. 94.784.000Uang Penghargaan Masa Kerja 2 xRp. 11.848.000 Rp. 23.696.000e Uang Penggantian

Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugatdengan perincian sebagai berikut:Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 11.848.000 Rp. 94.784.000e Uang Penghargaan Masa Kerja 2 xRp. 11.848.000 Rp. 23.696.000e Uang Penggantian Hak 15% x 118.480.000 Rp. 17.772.000Rp. 136.252.000e Uang Tunjangan Hari RayaKeagamaan Tahun 2018 Rp. 11.848.000e Uang Fee Estate 2017 Rp. 17.000.000e Upah Proses7 bulan x Rp. 11.848.000 Rp. 82.936.000Jumlah Keseluruhan Rp. 248.036.0004.

(Yurisprudensi Putusan PHI Bandung);10.Bahwa, karena Anjuran' bersifat tidak mengikat, maka terhadappengunduran diri Penggugat yang dilakaukan atas kehendaknya sendiri(secara sukarela), Tergugat hanya akan memberikan hak Penggugat sesuaiketentuan hukum, yaitu Uang Penggantian Hak yagn totalnya sebesar Rp5.331.600, (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dengandasar pertimbangan ( 15% x 11.848.000 x 3 (tiga) bulan Gaji = Rp.5.331.600,Dengan demikian telah terbukti bahwa Gugatan Penggugattidak

Uang Penggantian hak :Perumahan & pengobatan :15 % x Rp. 70.360.000, = Rp. 10.554.000.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4)Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlahRp. 80.914.000, (Delapan puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).4.

Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Tergugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah Tergugat selama tidak dipekerjakan dengan jumlah total sebesar Rp. 75.746.000,- (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;---------------------------------------------------------4.

Kota Surabaya untukdimediasi dan selanjutnya Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayamengeluarkan anjuran Nomor : 560/1937/436.6.12/2014 tanggal 21 April 2014yang isinya sebagai berikut1 Agar Pengusaha membayar pesangon kepada pekerja sebagaimana ketentuan Pasal164 ayat 3 UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan denganperincian sebagai berikut :e =Pesangon : 2 x 9 x Rp.2.420.000, =Rp. 43.560.000,e Penghargaan masa kerja : 4 x Rp.2.420.000, =Rp. 9.680.000.Rp. 53.240.000,e Penggantian

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan KetentuanPasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;3 Menghukum Tergugat untuk menerima kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) dari Penggugat sesuai Ketentuan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebesar : Pesangon : 2 x 9 x Rp.2.420.000, =Rp. 43.560.000,Penghargaan masa kerja : 4 x Rp.2.420.000, =Rp. 9.680.000.Rp. 53.240.000,Penggantian

ini melanggar UU 13 / 2003 Pasal164 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikutAyat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugiansecara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (firce majeur),dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kaliketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian

tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik ;Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian

No. 49/G/2014/PHISby.1 Uang pesangon: 2 x 9 x Rp. 2.420.000, = Rp.43.560.000,2 Uang penghargaan masa kerja : 4xRp.2.420.000, = Rp.9.680.000,3 Penggantian pengobatan 15% x Rp. 53.240.000, = Rp.7.986.000,Jumlah 20... eee ce eee ce eee ne ene ee ene eeeneeneenenaenes = Rp. 61.226.000,2429 Menimbang, bahwa tentang upah Tergugat selama tidak dipekerjakan olehPenggugat, ternyata tidak ada bukti bahwa Penggugat telah memberikan upah Tergugatselama tidak dipekerjakan maka dengan mempertimbangkan ketentuan

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 Ayat (1) Undangundang Nomnor 13Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan dijelaskan dalam hal terjadipemutuisan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uangpesangon dan atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusnya diterima dan sejak pemberhentian tersebut sampai dengandiajukannya gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas A Bengkulu, tergugat tidak pernah memberikan hakhakpenggugat berupa uang pesangon uang

penghargaan masa kertja dan uangpenggantian hak sebagaimana ketentuan di atas ;Halaman 5 dari 16 halamanPutusan Nomor: 4/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl 15,16.17.Bahwa terhadap alasan pemebrhentian yang dikemukakanan oleh Tergugatkarena terkait dengan pengurangan tenaga guru dan dapat dikualifisikansebagai efisiensi , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, maka perhitunganuang pesangom , uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hakyang

harus diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut ;e Penggugat telah bekerja sejak 1 Juli tahun 2009 sampai dengan 17 Juli2017 (masa kerja 8 tahun) sehingga perhitungan uang pesangonmenggunakan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Huruf i , perhitungan uangpenghargaan masa kerja menggunakan Pasal 156 Ayat (3) huruf b,uang Penggantian hak menggunakan pasal 156 Ayat (4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan.

Uang Penggantian Hak15 % (atb) + sisa cuti tahunan yang belum diambil15 % (Rp 31.273.425 + Rp. 5.212.237,5 ) + Rp 1.737.412,5 : 30 hari x 12hari15 % (Rp. 36.485.662,5,) + Rp. 694.965, + Rp 6.167.814.38, Hak Penggugat adalah ;Halaman 7 dari 16 halamanPutusan Nomor: 4/Pdt.SusPHI/2018/PN Bglat+tb+c = Uang Pesangon + uang Penghargaan + Uang Penggantian Hak =Rp. 31.273.425 . + Rp. 5.212.237,5 , + Rp 6.167.814,38 = Rp.42.653.476,9,4.

Yayasan Witri Transmigrasi keberatan memberikan Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak. Karena YayasanWitri Transmigrasi bukan perusahaan, tetapi yayasan non profit yang tidakmengambil keuntungan. Sehingga tidak akan mampu mengabulkangugatan dimaksud.4. Yayasan Witri Transmigrasi keberatan membayar kekurangan upah yangdiajukan Penggugat, karena tidak memenuhi syarat jam kerja.

ANANG WIJAYANTO dkk 69 orang) sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003, yang terincisebagai berikut: Uang Pesangon 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun2008 ; Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)UU No.13 Tahun 2003 Uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 20038 ;" Upah selama tidak dipekerjakan (sejak bulan September s/d bulanJanuari 2005) agar dibayar 100% ;8.3. Pengusaha PT.

minuman Aqua pada perusahaanTergugat ; Menimbang, bahwa jika kemudian berakibat hukum lebih lanjut padamasalah pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugatkarena efisiensiperusahaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 27 ayat (1) Kepmenaker No.Kep,150/Men/2000 pada Penggugat wajib diberikan hakhaknya yangberupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang meliputi :penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upahselama proses secara tunai kepada Penggugat yang nilaikeseluruhannya adalah sebesar Rp.139.000.000, (seratus tiga puluhsembilan juta rupiah) ;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;5.

No. 144 K/Pdt.Sus/2010.3.membayar hakhak Penggugatsecara tunai dan sekaligus dengan perinciansebagai berikut : Uang pesangon 2 x 9 x Rp.4.000.000, = Rp. 72.000.000, Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp.4.000.000, = Rp. 28.000.000, Uang penggantian hak 15% x Rp.100.000.000, = Rp. 15.000.000, Uang proses bulan September 2004 s/d bulanPebruari 2005 :6 x Rp. 4.000.000, = Rp. 24.000.000,Jumlah = Rp.139.000.000, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul Ataumohon putusan yang adil ;Menimbang

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hakdan upahsejak bulan September 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2005 adalahsebesar Rp.139.000.000, (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ;4. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya ;5.

tersebut, Penggugat saatinipengangguran sementara kehidupan keluarga semakinterancam, dimanaPenggugat harus menanggung beban biaya kehidupan seharihari istri dananaknya;Bahwa perundingan secara Bipartit tidak dimungkinkanlagi untukdilakukan, karena Tergugat telah mengeluarkan surat PHKsecara sepihak;Bahwa atas Anjuran Madiator Disnaker Kota BandarLampung Nornor : 560/453/07/05/2006, tanggal 1 Juni 2006,Penggugat dipekerjakan kembali atau dibayar uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

Ro5.100.000, +Jumlah.... we eee Ro20.400.000, Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan15% X Rp 20.4001.000, wees = Rp 3.060.000, Penggantian Hak Cuti Tahunan yang belum diambil12/25 X Rp 850.000, .........00..Hal. 3 dari 11 hal.

Menyatakan keputusan Tergugat Nomor380/Pers/BW.WL/VII1/2005,tentang PHK Pengunduran Diri tidak sah menurut hukum ;Memerintahkan Tergugat untukMemanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat padake dudukan dan uang penggantian hak sebesar Rp23.686.000, (dua puluh tiga juta enam ratus delapanpuluh enam ribu rupiah) dan ; Membayar kepada Penggugat secara tunai TunjanganHal. 5 dari 11 hal.

., tanggal 1 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Provisi: Menyatakan tidak dapat diterima Provisi Para Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian; Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat; Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Para Penggugatsebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 xketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian

SusPHI/2017Uang Penggantian Hak15 % x (Rp31.359.375,00 + 13.937.500,00)Jumlah2. Pukka TambunanUang Pesangon 1 x 8 x Rp3.484.375,00Uang Penghargaan Masa Kerja1 x 3 x Rp3.484.375,00Uang Penggantian Hak15 % x (Rp31.359.375,00 + Rp10.453. 125,00)Jumlah3. Tomi Johnson SinagaUang Pesangon 1 x 6 x Rp3.484.375,00Uang Penghargaan Masa Kerja1x 2 x Rp 3.484.375,00Uang Penggantian Hak15 % x (Rp20.906.250,00 + Rp6.968.750,00Jumlah4.

Adi KusnadiUang Pesangon 1 x 8 xRp3.484.375,00Uang Penghargaan Masa Kerja1 x 3 x Rp3.484.375,00Uang Penggantian Hak15 % x (Rp.27.875.000,00 + Rp10.453.125,00)Jumlah5. Yayat SupriatnaUang Pesangon 1 x 9 x Rp3.484.375,00Uang Penghargaan Masa Kerja1 x 4x Rp3.484.375,00Uang Penggantian Hak15 % x (Rp31.359.375,00 + Rp13.937.500,00)Jumlah6.

Evi Saepul Milla Uang Pesangon 1 x 6 x Rp3.484.375,00 = Rp20.906.250,00 Uang Penghargaan masa kerja1x 2 x Rp 3.484.375,00 = Rp6.968.750,00 Uang Penggantian Hak15 % x (Rp20.906.250,00 + Rp6.968.750,00) = Rp4.181.250,00Jumlah = Rp32.056.250,008. Hisar Parlindungan Uang Pesangon 1 x 6 x Rp3.484.375,00 = Rp20.906.250,00 Uang Penghargaan Masa Kerja1 x 2 x Rp3.484.375,00 = Rp6.968.750,00 Uang Penggantian Hak15 % x (Rp20.906.250,00 + Rp6.968.750,00) = Rp4.181.250 ,00Jumlah = Rp32.056.250,009.

Gunawan Uang Pesangon 1 x 7 x Rp3.484.375,00 = Rp24.390.625,00 Uang Penghargaan Masa Kerja1x 3x Rp 3.484.375,00 = Rp10.453.125,00 Uang Penggantian Hak15 % x (Rp24.390.625,00 + Rp10.453.125,00) = Rp5.226.563,00Jumlah = Rp40.070.313,00 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung tanggal 20 Mei 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus

Pemutusan Hubungan Industrial masuk dalam kategori pasal 43 ayat 2 yaituPengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegahterjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat(3); danc. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).Pembayaran Hakhak Penggugat harus dibayar

Hakhak Penggugat diuraikan sebagai berikut:BURHAN M tahun 8 bulan menerima upah terakhir Sebesar Rp2.925.000, Upah Pesangon berdasarkan pasal 40 ayat 2:Rp. 2.925.000, x 2 bulan = Rp. 5.850.000, Uang penggantian Hak: cuti tahunan yang belum dibayar, berdasarkan pasal40 ayat 4:12/25 x Rp. 2.925.000, = Rp. 1.404.000, Perhitungan upah proses 6 bulan berturutturut sejak tanggal 6 Mei 2020;Rp. 2.925.000, x6 bulan = Rp. 17.550.000, Tunjangan Hari Raya tahun 2020 = Rp. 2.925.000.Jumlah Total = Rp. 27.729.000

Menghukum Tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masakerja, penggantian Hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidakdiangsur dengan perincian sebagai berikut;BURHAN M 1 tahun 8 bulan menerima upah terakhir Sebesar Rp. 2.925.000, Upah Pesangon berdasarkan pasal 40 ayat 2:Rp. 2.925.000, x 2 bulan = Rp.5.850.000, Uang penggantian Hak;cuti tahunan yang belum dibayar, berdasarkanpasal 40 ayat 4Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.SusPHI/2021/PN Kdi 12/25 x Rp. 2.925.000, diangsur

besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja Bersama:Menimbang, bahwa karena uang penggantian hak terdiri dari:1.

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditentukansejumlah 15% dari pesangon dan penghargaan masa kerja, karenakualifikasi pengakhiran hubungan kerja ini adalah mengundurkan diri:4.

Akun Nilai Penggantian (Rp)33020001 GBU Television Spot General Audience 34.131.665.41233049999GBU Other Print Space 480.807.87033059999/GBU Advertising Other 2.540.590.79133210003GBU Offer Premium 29.160.00033210003GBU Direct to Consumer Mailings & Print 91.741.42033239999GBU Other Director to Consumer Expense 60.150.88533240002GBU Event Promotion 60.537.18533240004/GBU In Store Promotion 4.035.384.33133260010GBU Publicity 195.808.93233269999GBU All Other Promotion Expense (7.762.000)33470004Media

Halini juga dapat dibuktikan kebenarannya melalui Rekening Bank PemohonBanding dimana tidak pernah ada uang masuk dari PGIO atas suatu transaksiyang dianggap Pemeriksa sebagai permintaan penggantian;4. Tinjauan HukumBahwa Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN No. 42 Tahun 2009 menyatakanbahwa:(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukanoleh pengusaha;b. Impor Barang Kena Pajak;c.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan PeninjauanKembali ini adalah koreksi DPP PPN berupa Penggantian (reimburse)atas biaya promosi berupa Biaya iklan, Biaya Pameran Produk, danBiaya Pengenalan Produk Baru dengan jumlah total pada Masa PajakPebruari 2011 adalah Rp42.129.211.697,00 dengan rincian sebagai berikut:No.

Kemudian dipertegas oleh Termohon Peninjauan Kembalitentang penggantian tersebut dengan pernyataan namunTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengetahui komponenbiaya yang diganti dan diperhitungkan pihak PGIO dalam pembelianproduk dan tidak mengetahui nilai sebenarnya yang diganti PGIO.3.25.

Pemohon BandingHalaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 965/B/PK/PJK/20163.26.menyatakan tidak pernah meminta penggantian/reimbursement biayapemasaran kepada PGIO.

Uang Penggantian Hak15% X Rp.200.439.924. =Rp. 30.065.988.6,d. Uang Cuti 15/20 x Rp. 10.549.463 =Rp. 7.912.097.25,e. Uang Bulan Januari Mei 20185 xX Rp. 10.549.463., =Rp. 52.747.315, +Rp. 90.725.400,85JUMLAH TOTAL (Rp.200.439.924, + Rp.90.725.400,85) =Rp.291.165.324,85,Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt.

Uang Penggantian Hak15% X Rp.200.439.797, =Rp. 30.065.969,55,d.

Uang Penggantian Hak15% X Rp.200.439.797, = Rp. 30.065.969,55,d. Uang pengganti Cuti yang belum diambil 15/20 x Rp.10.549.463 =Rp. 7.912.097.25,+Jumlah (2) = Rp. 37.978.066,8Jumlah Total (Jumlah 1 + Jumlah 2) = Rp.238.417.863,8(Terbilang: dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribudelapan ratus enam puluh tiga rupiah koma delapan sen).

Uang Penggantian Hak 15 % x 110.894.630,......... Rp. 16.634.195,d.

Uang Penggantian Hak 15 % x 110.894.630,......... Rp. 16.634.195,4. Uang Pengganti Cuti yg belum diambil 3 hari.......... Rp. 1.507.066,Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 209/Pdt. SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.17.TOTAL = Rp.129.035.891, (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga PuluhLima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).Bahwa selain daripada itu Penggugat telah menerima PHK yang dilakukanoleh Tergugat.

Riau sebagaimana terlampir;b Mengesahkan namanama Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota DumaiPropinsi Riau;c Surat Keputusan ini disampaikan kepada masingmasing yang bersangkutanuntuk diketahui dan namanama yang terlampir tidak lagi diperbolehkanmengatasnamakan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota DumaiPropinsi Riau;d Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.Bahwa kemudian Tergugat juga telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian

DPRD Kota Dumai dari Partai Matahari Bangsa (PMB)dengan menggantikan Sahabat Yuhardi Manaf pada Daerah PemilihanII;d Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhirsampai dengan adanya Surat Keputusan yang baru;Bahwa setelah Penggugat mempelajari Surat Keputusan Tergugat No. 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 Tentang Pengesahan Reshuffle Pimpinan Daerah PartaiMatahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Tergugat No. : 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian

Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 20092014 Partai Matahari Bangsa(PMB);Adapun alasan keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat No.807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 Tentang Pengesahan Reshuffle Pimpinan DaerahPartai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Tergugat No. :817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009 2014 Partai Matahari BangsaHal. 3 dari 28 hal.

No. 585 K/Pdt.Sus/2012Ketua Pemenangan Pemilu sedangkan sebagai Sekretaris Jenderal adalah Ahmad Rofigq,dan juga telah menandatangani Surat Keputusan Tergugat No. : 817/P.1/1432 tanggal 15September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota DumaiPropinsi Riau Masa Bakti 2009 2014 Partai Matahari Bangsa (PMB) dengan mengakudan menyatakan diri sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa(PMB), sementara dalam kepengurusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB)jabatan

TBL/4010/XI/2011/PMJ/Ditreskrim Urn tanggal 17 Nopember 2011 yang saat ini sedang dalamproses penyidikan;Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat No. 817/P.1/1432 tanggal 15September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota DumaiPropinsi Riau Masa Bakti 2009 2014 Partai Matahari Bangsa (PMB), Tergugat jugamenunjuk Sahabat Andrian Budi Saputra untuk menggantikan kedudukan Penggugatsebagai Anggota DPRD Kota Dumai.

Nomor 666 K/Padt.SusPHI/201719,Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3:10 (sepuluh) bulan x Rp3.021.650,00 = Rp30.216.500,00Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4:15% x Rp84.606.200,00 = Rp12.690.930,00 +Jumlah = Rp97.297.130,00Jadi Jumlah Uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang harusdibayarkan Tergugat kepada Sdr.

Bahwa baik di dalam posita maupun petitum Gugatan, Penggugat selalumemunculkan hitunghitungan tuntutan jumlah uang yakni 2 (dua) kali UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;Bahwa faktanya di dalam dalil posita, Penggugat tidak menguraikan denganjelas dan pasti mengenai alasan pemutusan hubungan kerja.

Bahwa karena PHK dengan alasan mendesak seperti diuraikan di atas,maka Tergugat Rekonvensi berhak atas:Hak Tergugat Rekonvensi:e Uang Penggantian Hak:a. Sisa Upah yang belum diambil Rp 0,00b. Cuti Tahunan yang belum diambil (sisa 0) Rp 0,00e Uang Pisah:Kategori PHK alasan mendesak Rp100.000,00Total Rp100.000,00Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serangagar memberikan putusan sebagai berikut:1.

Menyatakan hak Tergugat Rekonvensi atas pemutusan hubungan kerja inisebagai berikut:4.1.Uang Penggantian Hak:a. Sisa Upah yang belum diambil Rp 0,00Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Padt.SusPHI/2017b.

mulai 1 November 1983 sampai dengan 5 April 2016Uang Pesangon 2 x 9 x Rp3.021.650,00 = Rp54.389.700,00Uang Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp3.021.650,00 = Rp30.216.500,00Uang Penggantian Hak 15% X Rp84.606.200,00 =Rp12.690.930,00+Total =Rp97.297.130,00(sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tigapuluh rupiah);4.

M E N G A D I L I : DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri ;- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja tersebut berupa uang Pisah dan uang penggantian Hak perumahan dan perobatan sebesar Rp. 7.630.972,- ( Tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan

Hak kepada Penggugatuntuk masa kerja selama 22 (dua puluh dua) tahun sebesar Rp24.760.945, yang meliputi:. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar 1(satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil dan belumgugur untuk masa kerja selama 22 (dua puluh dua) tahun adalah: 22 x Rp1.374.950, = Rp 30.248.900.;. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempatdimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerja selama 22 (duapuluh dua) tahun

Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 22 (dua puluh dua)tahun adalah sebesar Rp 24.760.945, yang meliputi:1. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar1 (satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil danbelum gugur untuk masa kerja selama 22 (dua puluh dua) tahunadalah: 22 x Rp 1.374.950, = Rp 30.248.900.

.;3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu: 15% x(Rp 63.247.700, + Rp 10.999.600,) adalah: Rp 11.137.095,;e.

Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 22 (dua puluh dua)tahun adalah sebesar Rp 24.760.945, yang meliputi:1. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar1 (satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil danbelum gugur untuk masa kerja selama 22 (dua puluh dua) tahunadalah: 22 x Rp 1.374.950, = Rp 30.248.900,;2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerjaselama 22 (dua puluh dua

) tahun adalah: 1 x Rp 1.374.950, =Rp 1.374.950,;3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu: 15%x (Rp 63.247.700, + Rp 10.999.600,) adalah: Rp 11.137.095,;.

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem),khususnya peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut :Halaman 38 Alinea ke3, ke4, ke5 dan ke6:bahwa dengan demikian, menurut Majelis saat dimulainya pemanfaatan BarangKena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeanadalah pada saat nilai penggantian

Putusan Nomor 318/B/PK/PJK/2013b saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa KenaPajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;Esaat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajaktersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau;d saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa KenaPajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yangmemanfaatkannya;"Pasal 4Ayat (1)"Pajak Pertambahan

pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah mengakui secara tegasdan nyatanyata bahwa Pajak Pertambahan Nilai pemanfaatan Jasa LuarNegeri terutang pada saat diketahuinya secara pasti besarnya nilaipenggantian yang harus dibayar kepada pihak yang menyerahkan Jasa KenaPajak (568/KMK.04/2000 Pasal 3 ayat (1) huruf d) dengan alasan :e Untuk dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, harussudah dapat diketahui besarnya nilai penggantian

yang akan ditagih dandipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;e Pada saat invoice penagihan diterima, nilai penggantian yang ditagihbelum dapat dipastikan merupakan nilai yang akan dibayarkan kepadapihak yang menyerahkan jasa, karena untuk transaksi yang TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding lakukan dengan pihakyang menyerahkan jasa luar negeri, nilai penggantian yang harusTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bayar danyang akan dipergunakan sebagai dasar

secarategas dan nyatanyata telah diatur bahwa saat dimulainya pemanfaatanBarang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luarDaerah Pabean adalah mana yang terjadi lebih dahulu antara saat BarangKena Pajak/ Jasa Kena Pajak secara nyata digunakan, saat hargaperolehan dinyatakan sebagai utang, saat harga jual Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak ditagih dan saat pembayaran Barang Kena Pajak/ JasaKena Pajak (dalam kasus ini adalah saat harga jual Barang Kena Pajaktidak berwujud dan atau penggantian

setiappenduduk wajib memiliki NIK atau Nomor Induk Kependudukan yang menjadidasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya misalnyaPaspor,SIM,NPWP,SHM dan penerbitan dokumen identitas lainnya,.Menimbang bahwa dengan demikian semua penerbitan dokumenidentitas lainnya haruslah berdasarkan KTP dan KK yang sudah terdaftar NIKatau Nomor Induk Kependudukannya sehingga permohonan Pemohon yangbermaksud untuk memperbaiki nama yang tercatat dan terbaca pada bukti P.3yaitu Rifay Canda Saragih berkaitan dengan penggantian

Kepndudukan sehinggga perbaikan nama Pemohon dalam halmenggantian huruf menjadi Rivai Canda Saragin dengan perbaikan padakutipan akta kelahiran sebagaimana bukti P.3 tersebut tidak bertentangandengan peraturan perundanganundangan yang berlaku dan tidakbertentangan azasazas kepatutan dalam sendi kehidupan bernegara maupundalam kehidupan seharihari serta tidak bertentangan dengan adat,budaya danagama sehingga perbaikan nama Pemohon menjadi Rivai Canda Saragihberalasan hukum sepanjang perbaikan dengan penggantian

huruf pada namaPemohon yaitu Huruf F diganti huruf V dan huruf Y diganti huruf I.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan namaHalaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 390/Pdt.P/2019/PN Smrdengan dengan penggantian huruf pada nama Pemohon yaitu Huruf F digantihuruf V dan huruf Y diganti huruf beralasan hukum untuk dikabulkan.Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon dibebankan untuk

berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalampenetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagimengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeriberpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebutdiatas yaitu penggantian

kekuasan kehakiman (JudicialPower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuangdalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan vide Pasal4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ; Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar PengadilanNegeri Lhokseumawe membuat penetapan tentang penggantian

KK dan Akta Pernikahan, lahir tanggal 31 Desember 1955,tahun lahir Pemohon yang sebenarnya ; Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksisaksi, surat bukti tertanda P1 s/d P4serta berdasarkan keterangan pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri memperolehfaktafakta hukum (feitelijk grond) yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut : Bahwa benar tahun kelahiran pemohon adalah tanggal 31 Desember 1955; Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun kelahiran Pemohon