Ditemukan 14204 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pusaka pusako pustika pastika pustoko pastawa
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-05-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 116/PID.SUS/2014/PN.SKW
Tanggal 23 Juli 2014 — MAULUDIANA Als ANA Binti UNTAT YAPAN
45 — 4
  • Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis OfAmphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analoguesin Seized Materials, 2006.Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotikagolongan menurut Undangundang RI No.35 tahun 2009 tentangnarkotika.e Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada RS. SANTOVINCENTIUS SINGKAWANG JI. Pangeran Diponegoro No.5Singkawang, No.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN PADANG Nomor 627/Pid.Sus/2019/PN Pdg
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ASNIZAR, SH
Terdakwa:
1.WAHYU SURYA HALIM Pgl. BAYU Bin JASLIM.
2.BAYU SUSANTO Pgl. BAYU Bin. SYARIFUDIN.
39 — 5
  • Hiariej dalam bukunya PrinsipPrinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, tahun2016, halaman 370 dan 371);Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakimtidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali subunsur itu ada kaitannya dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan danapabila sub unsur yang ada kaitannya dengan faktafakta dipersidanganterpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 4 ini dianggap terpenuhipula;Menimbang,
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 129/Pid.Sus-LH/2020/PN Kla
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
FRANSISCA, SH., MH.
Terdakwa:
Darwan Bin Hadi Sunarso, Alm.
115 — 11
  • Hliariej, PrinsipPrinsip Hukum Pidana, Cetakan ke5,Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori mala inse atau mala prohibita yang merupakan serangan terhadap harmoni sosialmasyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "lukaberupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatanmakin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya padamasyarakat.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-07-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN PADANG Nomor 498/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 9 Agustus 2016 — Terdakwa I. JULI ADI Pgl JULI Alias PETER dan Terdakwa II. FANDY SURYANDI Pgl FANDY
43 — 13
  • Bahwa Dalam hal turut serta initidak semua Terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapiharus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, Hazewingkel Suringa,Rangkaian sari kuliah hukum pidana ll, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994halaman 9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-06-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — I. H. DRS. TRIBASKORO, Bc. TT., II. H. SOEHARTO, SH VS I. DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NIN BANK I., II. DIREKTUR UTAMA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA., II. KETUA UMUM PERSATUAN PENSIUNAN TELKOM;
99 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, gugatan atas objek sengketa seharusnyaditujukan kepada Dewan Komisoner OJK dan bukan ditujukan kepadaDeputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank ;Bahwa hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 25 UndangUndangOJK yang menyatakan bahwa Dewan Komisioner mewakili OJK didalam dan di luar Pengadilan;Bahwa selain itu, menurut Indroharto dalam bukunya UsahaMemahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha NegaraBuku ; Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negaraterbitan Pustaka
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-07-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN PADANG Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Pdg
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
LIDYA, SH
Terdakwa:
ILHAMDI AR Pgl CAIL Bin AMRIL.
44 — 13
  • telah menggunakan narkotika golongan tanpa hak dan melawan hukum (7);Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandungpengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseoranguntuk menggunakan narkotika golongan I, sedangkan apa yang dimaksud denganperbuatan "menggunakan narkotika ternyata tidak ada pengertian konkrit yangdiberikan oleh UndangUndang;Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusunoleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Putus : 31-05-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 63/PID.SUS/2017/PT KPG
Tanggal 31 Mei 2017 — - YOSEF PARAGAYE Alias YOSEP
131 — 74
  • ., dalam bukunyaPenuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakvaan, Penerbit Pustaka TintaMas Surabaya,1988, hlm.54, diuraikan bahwa Yang dimaksud dengancermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan suratdakwaan yang didasarkan kepada Undangundang yang berlaku bagiHalaman 17 dari 30Putusan Nomor 63/PID.SUS/2017/PT KPGTerdakua, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapatmengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antaralain misalnya: Apaada pengaduan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 04-07-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/TUN/2011/PTUN.Smg.
Tanggal 25 Agustus 2011 — PT. REKA KONSTRUKSI, PT RIZKI KEMBAR JAYA, PT BRATAUTAMA RODA MANDIRI Melawan WALIKOTA MAGELANG
107 — 69
  • Ketentuan Pasal 2a tersebut diatas dianggap sebagai Keputusan TataUsaha Negara yang melebur kedalam tindakan hukumperdata yang dimaksudkan segatai akhir tujuan daridilakukannya tindakan Tata Usaha tersebut.Sehingga kalau terjadi sengketa dalampelaksanaannya menjadi kompetensi PeradilanUmum/Hakim Perdata (Indroharto, Usaha MemahamiUndang undang Peradilan Tata Usaha Negara Buku IBeberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2000, hall17 118).7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 726 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIATIC PERSADA;
137 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPNmengatur bahwa: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan JasaKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapatdikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal1277, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional,Balai Pustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna:kata yang menyatakan bahwa bagian kalimatberikutnya menjelaskan kata yang didepannya;Bahwa oleh karena itu, Kalimat
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-12-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 92/Pid.Sus/2015/PN.Lbb ;
Tanggal 3 Desember 2015 — - RIKA DARMAYENTI Pgl RIKA ;
101 — 12
  • ;Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandungpengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dariseseorang untuk menggunakan narkotika golongan , sedangkan apayang dimaksud dengan perbuatan *menggunakan narkotika ternyatatidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh UndangUndang;Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yangdisusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitanBalai Pustaka tahun 2005, kata menggunakan mengandung arti : (1)memakai, (2
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ckr
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
NURAGUSTINI, SH
Terdakwa:
SURYADI Alias SUR Bin RASAN
119 — 28
  • Dalam UU ini telah ditentukanpula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhakuntuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabiladilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya memiliki menurut Kamus Besar BahasaIndonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional TerbitanPT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 berarti mempunyai sehingga berdasarkanhal tersebut maka rumusan memiliki
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum Pencurian
Register : 16-04-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN CIANJUR Nomor 82 /Pid.B/2015/PN.Cjr
Tanggal 25 Mei 2015 — PIJAR HASTOMO Bin MARKO
62 — 5
  • Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh duaorang atau lebih dengan bersekutu (twee of meer verenigde personen), dalamdogmatika hukum pidana dinamakan convengentiedelict, yaitu delik yang terjadijika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, HukumPidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320321), tanpa melihatawal timbulnya niat dari pihak man apun)Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangantersebut
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 08-04-2013 — Putus : 07-10-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 65/B/2013/PT.TUN.JKT.
Tanggal 7 Oktober 2013 — PT. ANGKASA PURA II (PERSERO).; 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG.; 2.PT. PRIMAGRIYA LESTARI.;
95 — 72
  • No. 65/B/2013/PT.TUN.JKT93.94.95.96.97.Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI 91 / TERBANDING; MAYZAL NUGROHO SANTOSO, warga negara Indonesia, pekerjaanwiraswasta, alamat Jalan Pustaka Kencana BlokU/43A, XI5, RT.003 RW.005, Desa/Kelurahan Ciater,Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ilINTERVENSI 92 / TERBANDING; FIRDAUS, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamatTaman Adhiloka Blok E No.6, RT.002 RW.015,Kelurahan Karangsari, Kecamatan
Pengadilan PN SIGLI Pidana Khusus Senjata Api
Putus : 18-08-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SIGLI Nomor 150/Pid.B/2015/PN-SGI
Tanggal 18 Agustus 2015 — AHMADI alias ARMADI bin ABU YADID
98 — 9
  • Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman3132) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya ;Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif oranglain ;Pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum denganpengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undangundangtetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis ;Van Hammel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpahak/wewenang ;Hoge
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 14-03-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 10-03-2017
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 55-K/PM-I-03/AD/III/2016
Tanggal 25 Oktober 2016 — Pratu Muhammad Indra Gunawan
107 — 95
  • istilah tanoa hak (zonder eigen recht) melampauiwewenang (met onverschrijding van zijn bevoegdheid) tanpamengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonderinachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen)dan lainlain.Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht)tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk).Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentubertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat JanRemmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2008 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135K/TUN/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — PT. SUBUR LADANG ANDALAN ; KEPALA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA
102 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunyaUsaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Buku Il Beracara di pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka SinarHarapan, Cet. Ke9, Tahun 2005, hal. 181 menyatakan bahwa yang dimaksudasas kepastian hukum formal adalah keputusan yang dikeluarkan itu haruscukup jelas bagi yang bersangkutan ;Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 135 K/TUN/2008Sedangkan Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara PenerbitPT.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-04-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Rap
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ROMA ARINA TIUR SIMBOLON SH MH
Terdakwa:
SULIANI Alias ANI
32 — 3
  • Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halam 1151, yangdimaksud dengan menawarkan (v) adalah mengunjukkan sesuatu kepada.....
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 06-09-2016 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 144-K/PM I-03/AD/IX/2016
Tanggal 7 Juni 2017 — Serka Afrizon
111 — 60
  • Seseorangyang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindakbertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink,Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum (wederechtelijk)berbeda dengan istilah tanoa hak (zonder eigen recht). Untuk suatuwederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-05-2014 — Upload : 16-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1522 K/PID/2012
Tanggal 14 Mei 2014 — ELLEN KURNIA WIJAYA
105 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP Jilid terbitan Pustaka Kartini tahun 1985 hal. 415, menyatakan :Apabila Hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang darihasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan surat dakwaanHal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1522 K /Pid/2012tidak dapat diterima atas alasan isi surat dakwaan kabur atau "obscuurlibel.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-05-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 267/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. Putera Pandawa Asli nama baru PPA Diwakili Oleh : RISTAN BP. SIMBOLON, SH
Terbanding/Tergugat I : IWAN RIDWAN SUKMANA, Diwakili Oleh : TEDDY TURANGGA SH. LLM
Terbanding/Tergugat II : YUDI KURNIAWAN, Diwakili Oleh : TEDDY TURANGGA SH. LLM
Terbanding/Tergugat III : WIWIN WIDIANINGSIH, Diwakili Oleh : TEDDY TURANGGA SH. LLM
Terbanding/Tergugat IV : MAMAH, Diwakili Oleh : TEDDY TURANGGA SH. LLM
Terbanding/Tergugat V : AMAT SLAMET, Diwakili Oleh : TEDDY TURANGGA SH. LLM
Terbanding/Tergugat VI : BAMBANG SUTRISNO, Diwakili Oleh : TEDDY TURANGGA SH. LLM
Terbanding/Tergugat VII : ERI SAMSURI, Diwakili Oleh : TEDDY TURANGGA SH. LLM
Terbanding/Tergugat VIII : GUNAWAN WIBISONO, , Diwakili Oleh : TEDDY TURANGGA SH. LLM
Terbanding/Tergugat IX : IFNU MUHARDHI, Diwakili Oleh : TEDDY TURANGGA SH. LLM
Terbanding/Tergugat X : MUFID, Diwakili Oleh : TEDDY TURANGGA SH. LLM
Terbanding/Tergugat XI : NURYANTI, Diwakili Oleh : TEDDY TURANGGA SH. LLM
Terbanding/Tergugat
121 — 90
  • jauh dalam perkara perdata a quo, halhal sebagaiberikut: bahwa penyeludupan hukum terjadi bilamana ada seseorang ataupihakpihak yang mempergunakan berlakunya hukum formiil denganCaracara yang tidak benar, dengan maksud untuk menghindariberlakunya hukum materiil, dan sebagai akibat penyeludupan hukum,adalah batal demi hukum; bahwa pada dasarnya, penyeludupan hukum berasal dari kata"selundup", dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan d/h Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka