Ditemukan 12293 data
14 — 7
AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002Putusan nomor 0001, Halaman 22 dari 25tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
192 — 116
Syawal 1438 Hijriyah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat.Menyatakan gugatan Penggugat:a)b)posita 11.1 SHM no. 5750,SU No.29Jember Kidul1999,Tanggal 03031999, Seluas 212 m2; ex.Tanah Gus Najib.posita 11.2 SHM No.5700, G.S. no. 178Jember Kidul 1998,tanggal 27111998, seluas 92 m2; ex. tanah H.MashuriQ)h)))k)posita 11.3 SHM no.38, gs no.2Tamansari1998, tanggal 13071998, seluas 2.598 m2. ex.tanah Maimunahposita 11.4 SHM No.47; SU Tanggal 01052000, No.6 TamanSari 2000, seluas 409
WIDODO
Tergugat:
1.PT. KOPEGMAR MANDIRI
2.RS. PORT MEDICAL CENTER
105 — 33
KP.409/01/19/KM2017,Menerangkan masa kerja penggugat sejak tahunSeptember 2013 s/d 2017;Bukti P3 : Informasi saldo jaminan hari tua atas nama PerusahaanPT. Kopegmar Mandiri (Port Medica Center)Bukti P4 : Kartu perhitungan sisa hasil usaha (SHU) tahun 2014 atasnama widodo dengan unit kerja PT. Kopegmar Mandiri,TNO. Kopman dan TNO PMC Security;Bukti P5 : Putusan perkara PHI No.174/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST atas nama Muhamad Nasirmelawan PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YUSNITA, SH
65 — 38
Galian M 31.881.60 409. 18,144.61 131 basin 3 720 44.280 4 7 44.280 5.60 3.41 .2 Timbunan SirtuJUMLAH 31,881.60 1814461 34, 73Hl 0 5,60IV PEKERJAANPASANGAN1 Pemasangan Bh 719. 133.000 95.627.00 1.04 133.000.0 138.852.0 26.0 43.225,000 Hal 20 dari 58 hal Put Nomor.20./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS Buis Beton Dia90 mT 50 Batu Gunung 1: Hal 30 dari 58 hal Put Nomor.20./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS 3Pemasangan 12.1Angkur Besi Kg 23.0 12.123 wan se 12,123.00 ee 1.58 eeDia 16 0 aPek.
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanNegeri Jakarta Pusat Register Nomor 247/Pdt.G/1984, bertanggal14 Februari 1985 tanpa didasarkan atas pertimbanganpertimbanganhukum yang jelas dan juga tidak mempertimbangkan sama sekalimemori banding dari Pemohon Kasasi/Penggugat asal, dengandemikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut bersifatonvoldoende gemotiveerd (dimuat dalam Varia Peradilan Nomor 17,halaman 39 jo. halaman 40);(Dengan segala kerendahan hati mohon diperhatikan juga keputusanhukum Mahkamah Agung RI Nomor 409
13 — 6
AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan nomor 0001, Halaman 24 dari 272009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
74 — 23
SKCK, KTPtiga Penggugat, suratketerangan Kades.nomor: 145/387, nomor:145/409 dan nomor: 145/386 dan surat kuasa) dan penerbitan suratijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013, enam peristiwahukum dan perbuatan hukum semua di Klaten tanggal 02092013dalam ralat untuk surat kuasa dan surat ijin kuasa insidentil menjadi03092013.
tanggal 2September 2013, pendaftaran surat gugatan tanggal 2 September 2013,permohonan surat ijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013 (catatan hukum: logika syarat formal proseduralnya permohonan surat ijin kuasainsidentil ini harus ada dan harus tertanggal 2 September 2013 karenasurat ijin kuasa insidentil diterbitkan tanggal 2 September 2013, namunsaat inzage surat permohonan tidak ditemukan, kecuali 8 dokumen cq.SKCK, KTP tiga Penggugat, suratketerangan Kades.nomor: 145/387,nomor: 145/409
tanggal 2September 2013, pendaftaran surat gugatan tanggal 2 September 2013,permohonan surat ijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013 (catatan hukum: logika syarat formal proseduralnya permohonan surat ijin kuasa insidentil ini harus ada dan harus tertanggal 2 September 2013 karena surat ijin kuasa insidentil diterbitkan tanggal 2 September 2013, namun saat inzage surat permohonan tidak ditemukan, kecuali 8 dokumen cq.SKCK, KTP tiga Pengegugat, surat keterangan Kades.nomor: 145/387,nomor: 145/409
71 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Laporan Polisi yang dilakukan olehbeberapa dari antara Para Penggugat melalui kuasanya kala itu, yakniSadaruddin, dilakukan pada tanggal 26 November 2012 dengan Laporandengan Laporan Polisi Nomor: 409/X1I/2013/KALTIM/RES KUKAR.Halaman 9 dari 78 halaman.
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud sudahmelampaui waktu 90 hari (da/uwarsa) karena Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat II No. 540/123/IUPOP/MBPBAT/VI/2011tanggal 27 Februari 2012 secara kasuistis Penggugat sudah mengetahuibahwa kepentingannya merasa dirugikan yaitu sejak Penggugat membuatlaporan diKepolisian Resor Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Nopember2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Polisi No.409/X1/2013/Kaltim/Res.Kukar, namun demikian laporan Penggugattersebut
Disamping itu Para Penggugat /n person serta kuasanya yangterdahulu juga sudah mengetahui di Kepolisian Resort Kutai Kartanegarasewaktu Para Penggugat /n person membuat Laporan Polisi Nomor :LP/409/X1/2013/Kaltim/Res Kukar Tanggal 26 November 2013.
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALIDIMANJAYA, SH
142 — 55
tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900,- tentang pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
- Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase Kota Bengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen
- Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor ; KU.08.12/BAP/PPLP/409
020.000.11.00000014 tanggal 29Nopember 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisipembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900, tentangpekerjaan Supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase KotaBengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor ;KU.08.12/BAP/PPLP/409
020.000.11.00000014 tanggal 29 Nopember2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunandrainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900, tentangpekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase KotaBengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011 yangditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor ; KU.08.12/BAP/PPLP/409
020.000.11.00000014 tanggal 29Nopember 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisipembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900, tentangpekerjaan Supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase KotaBengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :KU.08.12/BAP/PPLP/409
130 — 137
Dinas P-2b Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Juni 2010 dan jawaban Kepala bidang perizinan dinas pengawasan dan penertiban bangunan provinsi DKI Jakarta No. 409/-I.785.51 tertanggal 09 Juli 2010 (bukti T-10) ;11. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor : 294/251-550.2.09.01-200 tertanggal 24-03-2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama perseroan terbatas PT. Djabesman LTd berkedudukan di Jakarta atas tanah di Jakarta Pusat (bukti T-11) ;12.
DinasP2b Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Juni 2010 dan jawaban Kepalabidang perizinan dinas pengawasan dan penertiban bangunan provinsiDKI Jakarta Nomor 409/I.785.51 tertanggal 09 Juli 2010 (bukti T10) ;Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor294/251550.2.09.01200 tertanggal 24032006 tentang PemberianHak Guna Bangunan atas nama perseroan terbatas PT.
DinasP2b Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Juni 2010 dan jawaban Kepalabidang perizinan dinas pengawasan dan penertiban bangunan provinsiDKI Jakarta No. 409/I.785.51 tertanggal 09 Juli 2010 (bukti T10) ;Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor :294/251550.2.09.01200 tertanggal 24032006 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas nama perseroan terbatas PT. Djabesman LTdberkedudukan di Jakarta atas tanah di Jakarta Pusat (bukti T11) ;Halaman 42 dari 44 hal.
293 — 320
BPRTripanca Setiadana sebesar Rp.100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah).Per tanggal 11 Desember 2007 besar bungatambahan Rp. 409 .500.000, (Empat ratussembilan juta lima ratus ribu rupiah) darisaldo tabungan yang ditempatkan Terdakwa diPT.
139 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Pembeli Penjual TanggalTanahae Milik DIMulja Djaja Tan Abdulah 161 156 Kohir 293 1.242Liang Hin Soma Okt'64Blok 373ae Milik D.1Mulja Djaja Tan Murtaha b 162 157 Kohir 409 1.112Liang Hin Derahman Okt'64Blok 461Milik D.1Mulja Djaja Tan Amsir b 163 158 Kohir 409 372Liang Hin mina Okt'64Blok 461. Mlik D.1Mulja Djaja Tan H. Moh. 164 159 . Kohir Blok 1.197Liang Hin Tojib Okt'64 4634 Halaman 6 dari 45 hal. Put.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S. Sos., M. Ap.
82 — 52
SURYA RAYA SEJAHTERA dengandirekturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja(SPK) 467/410/SPK/DISSOSDGL/VIII/2017 tanggal 25Agustus 2107dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 409/PA/SPMK/DISSOSGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs.A. BUDI PATARAI M Si., dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukandengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA,yaitu sebagai berikut : No. Jenis Barang Kuantitas Satuan Harga Jumlah HargaSatuan1. Semen 720 Sak Rp.
SURYA RAYA SEJAHTERA dengandirekturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja(SPK) 467/410/SPK/DISSOSDGL/VIII/2017 tanggal 25Agustus 2107Kerja Nomor 409/PA/SPMK/DISSOSGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs.A. BUDI PATARAI M Si., dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukandengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA,yaitu sebagai berikut :dan Surat Perintah Mulai No. Jenis Barang Kuantitas Satuan Harga Jumlah HargaSatuan1. Semen 720 Sak Rp.
121 — 30
Bukti tersebuttelah dinazzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf;4.Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, NomorKP.409/DJPL/2019 tentang Pemberhentian Sementara Dari JabatanNegeri Atas Nama QM, sopada tanggal 07 Mei 2019.Hal. 18 dari 59 hal. Put. 155/Pdt.G/2019/PA.
Oleh MajelisHakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sertarelevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Keputusan Direktur JenderalPerhubungan Laut, Nomor KP.409/DJPL/2019), telah bermeterai cukup,dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Atas Nama
39 — 20
.: 08, sedangkan didalampemohonan sebelumnya dengan Termohon Eddy Mardeni bin ZakariaIsmail Anwar Nomor : 409/Pdt.G/2020/PA.Sry, pada posita 2 sangatlahjelas tertulis yang menjadi wali nikah dan yang menjadi munakih (yangmenikahkan) adalah xxxxxxxx yang disaksikan oleh bapak SAKSI danSAKSI dengan mahar/mas kawinnya berupa sebentuk cincin emas,berdasarkan hal itu. maka sangatlah patut dan berdasar hukumHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.SryPermohonan pengesahan pernikahan yang diajukan
50 — 3
pukul14.00 WIB.Bahwa saksi tahu kalau Rudi nyetornya juga berasal dari SUKAMTO,karenadirekapan togel tersebut bertuliskan Pak To,namun karena yang menyetor adalahRudi als Qinsi maka selanjutnya saya kasih tanda Q yang berarti dari Qinsi,Bahwa setahu saksi Rudi menyetor dari Sukamto hanya pada hari minggutanggal , 17 Pebruari 2011,sedangkan hari Senin,tanggal 28 Pebruari 2011 belumdisetorkan kepada saya.Bahwa seingat saksi yang sudah membeli nomor yaitu NONO ia membeli Nomor67.8400,400 ,00,09 dan 409
139 — 61
diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalilHalaman 72 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABNTergugat yang mempersoalkan mengenai penggabungan gugatan yangdilakukan oleh Para Penggugat adalah layak ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengujikeabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang(bevoegdheid), prosedur dan subtansi penerbitan objek sengketa 1 dan 2dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405, 406, 409
kotamenyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepadagubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmianpemberhentian.(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usultersebut kepada gubernur.(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentiananggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.Pasal 409
/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatananggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas dihubungkandengan kedua objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai bahwa secarahukum, Tergugat selaku Gubernur Maluku berwenang untuk menerbitkan objeksengketa 1 dan 2 tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengujian aspekprosedur penerbitan kedua objek sengketa, Majelis Hakim selain mempedomaniPasal 405, 406, 409
ANDRI GUNAWAN
45 — 23
Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribumeter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak diKepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan HilirProvinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409
Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribumeter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak diHal 16 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl31.32.33.34.35.36.37.38.39.AO.Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan HilirProvinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409
Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluhribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletakdi Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten RokanHilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409
Ir. HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Intervensi:
AGUS RIANSYAH, S.Ag
137 — 67
Bupati Lahat;Bahwa KPUD Kabupaten Lahat mengeluarkan Surat Berita Acara No.24/PY.04.1BA/1604/KPUkab/VIII/2017 telah sesuai dengan ketentuan padaPasal 409 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2017tentang Majelis Pemusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 25 danPasal 27 ayat (1) Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman TeknisVerifikasi syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat dan Dewan
bahwapada pokoknya Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Biro pemerintahan dan otonomidaerah kepada Tergugat kontradiktif karena isi nota dinas menyatakan belum bisamelaksanakan Pengganti antarwaktu atas nama Agus Riansyah, S.Ag terhadap Ir.Halaman 59 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLGHudson Arpan, M.Si dikarenakan Pengganti Antarwaktu berasal daerah pemilihanLahat 1 dan itu merupakan pelanggaran prosedur sesuai dengan UndangundangNo. 23 Tahun 2014 Pasal 192 ayat (2); Menimbang, bahwa Pasal 409
62 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
.;4 Menetapkan supaya Terdakwa masingmasing membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 409 / Pid / B / 2009 /PN.Jkt.Ut. tanggal 29 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I BOEDI SOETANTOdan Terdakwa II YULIUS TIRTA SOETANTO terbukti akan tetapi bukanmerupakan tindak pidana ;Menyatakan Terdakwa I BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTASOETANTO, lepas dari segala tuntutan
;165 1(satu) lembar fotocopy surat yang dikirim dari Slamet Jaya No.Fax 0216912532 tertanggal 14 Mei 2007 pukul 03.48 PM ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ; Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 407 K/Pid/2010 tanggal 4 Juni2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 409