Ditemukan 12293 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-07-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0712/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 8 September 2016 — Pemohon dan termohon
147
  • AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002Putusan nomor 0001, Halaman 22 dari 25tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 08-10-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PTA SURABAYA Nomor 391/Pdt.G/2021/PTA.Sby
Tanggal 10 Desember 2021 — Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding
192116
  • Syawal 1438 Hijriyah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat.Menyatakan gugatan Penggugat:a)b)posita 11.1 SHM no. 5750,SU No.29Jember Kidul1999,Tanggal 03031999, Seluas 212 m2; ex.Tanah Gus Najib.posita 11.2 SHM No.5700, G.S. no. 178Jember Kidul 1998,tanggal 27111998, seluas 92 m2; ex. tanah H.MashuriQ)h)))k)posita 11.3 SHM no.38, gs no.2Tamansari1998, tanggal 13071998, seluas 2.598 m2. ex.tanah Maimunahposita 11.4 SHM No.47; SU Tanggal 01052000, No.6 TamanSari 2000, seluas 409
Register : 19-05-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
WIDODO
Tergugat:
1.PT. KOPEGMAR MANDIRI
2.RS. PORT MEDICAL CENTER
10533
  • KP.409/01/19/KM2017,Menerangkan masa kerja penggugat sejak tahunSeptember 2013 s/d 2017;Bukti P3 : Informasi saldo jaminan hari tua atas nama PerusahaanPT. Kopegmar Mandiri (Port Medica Center)Bukti P4 : Kartu perhitungan sisa hasil usaha (SHU) tahun 2014 atasnama widodo dengan unit kerja PT. Kopegmar Mandiri,TNO. Kopman dan TNO PMC Security;Bukti P5 : Putusan perkara PHI No.174/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST atas nama Muhamad Nasirmelawan PT.
Register : 26-05-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 27-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 20/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 5 Juli 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SYAHRUDDIN Diwakili Oleh : Zabri Said SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YUSNITA, SH
6538
  • Galian M 31.881.60 409. 18,144.61 131 basin 3 720 44.280 4 7 44.280 5.60 3.41 .2 Timbunan SirtuJUMLAH 31,881.60 1814461 34, 73Hl 0 5,60IV PEKERJAANPASANGAN1 Pemasangan Bh 719. 133.000 95.627.00 1.04 133.000.0 138.852.0 26.0 43.225,000 Hal 20 dari 58 hal Put Nomor.20./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS Buis Beton Dia90 mT 50 Batu Gunung 1: Hal 30 dari 58 hal Put Nomor.20./Pid.Sus.Tpk/2017/PT MKS 3Pemasangan 12.1Angkur Besi Kg 23.0 12.123 wan se 12,123.00 ee 1.58 eeDia 16 0 aPek.
Putus : 25-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1897 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Maret 2015 — MARKUS PETRUS, ; TOMAS PETRUS, dkk
2913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PengadilanNegeri Jakarta Pusat Register Nomor 247/Pdt.G/1984, bertanggal14 Februari 1985 tanpa didasarkan atas pertimbanganpertimbanganhukum yang jelas dan juga tidak mempertimbangkan sama sekalimemori banding dari Pemohon Kasasi/Penggugat asal, dengandemikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut bersifatonvoldoende gemotiveerd (dimuat dalam Varia Peradilan Nomor 17,halaman 39 jo. halaman 40);(Dengan segala kerendahan hati mohon diperhatikan juga keputusanhukum Mahkamah Agung RI Nomor 409
Register : 25-08-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0830/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 28 September 2016 — Pemohon dengan Termohon
136
  • AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan nomor 0001, Halaman 24 dari 272009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 02-09-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN KLATEN Nomor 81/Pdt.G/2013/PN.Klt
Tanggal 3 April 2014 — NY. SUYATI, dkk vs NY. LIANAWATY, dkk
7423
  • SKCK, KTPtiga Penggugat, suratketerangan Kades.nomor: 145/387, nomor:145/409 dan nomor: 145/386 dan surat kuasa) dan penerbitan suratijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013, enam peristiwahukum dan perbuatan hukum semua di Klaten tanggal 02092013dalam ralat untuk surat kuasa dan surat ijin kuasa insidentil menjadi03092013.
    tanggal 2September 2013, pendaftaran surat gugatan tanggal 2 September 2013,permohonan surat ijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013 (catatan hukum: logika syarat formal proseduralnya permohonan surat ijin kuasainsidentil ini harus ada dan harus tertanggal 2 September 2013 karenasurat ijin kuasa insidentil diterbitkan tanggal 2 September 2013, namunsaat inzage surat permohonan tidak ditemukan, kecuali 8 dokumen cq.SKCK, KTP tiga Penggugat, suratketerangan Kades.nomor: 145/387,nomor: 145/409
    tanggal 2September 2013, pendaftaran surat gugatan tanggal 2 September 2013,permohonan surat ijin kuasa insidentil tanggal 2 September 2013 (catatan hukum: logika syarat formal proseduralnya permohonan surat ijin kuasa insidentil ini harus ada dan harus tertanggal 2 September 2013 karena surat ijin kuasa insidentil diterbitkan tanggal 2 September 2013, namun saat inzage surat permohonan tidak ditemukan, kecuali 8 dokumen cq.SKCK, KTP tiga Pengegugat, surat keterangan Kades.nomor: 145/387,nomor: 145/409
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2017
Tanggal 23 Februari 2017 — NANANG, DKK VS I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. BUPATI KUTAI KARTANEGARA., III. PT. BERINGIN JAYA ABADI;
7142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan Polisi yang dilakukan olehbeberapa dari antara Para Penggugat melalui kuasanya kala itu, yakniSadaruddin, dilakukan pada tanggal 26 November 2012 dengan Laporandengan Laporan Polisi Nomor: 409/X1I/2013/KALTIM/RES KUKAR.Halaman 9 dari 78 halaman.
    Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud sudahmelampaui waktu 90 hari (da/uwarsa) karena Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat II No. 540/123/IUPOP/MBPBAT/VI/2011tanggal 27 Februari 2012 secara kasuistis Penggugat sudah mengetahuibahwa kepentingannya merasa dirugikan yaitu sejak Penggugat membuatlaporan diKepolisian Resor Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Nopember2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Polisi No.409/X1/2013/Kaltim/Res.Kukar, namun demikian laporan Penggugattersebut
    Disamping itu Para Penggugat /n person serta kuasanya yangterdahulu juga sudah mengetahui di Kepolisian Resort Kutai Kartanegarasewaktu Para Penggugat /n person membuat Laporan Polisi Nomor :LP/409/X1/2013/Kaltim/Res Kukar Tanggal 26 November 2013.
Register : 21-06-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2013/PT BGL
Tanggal 19 Agustus 2013 — Pembanding/Terdakwa : INDRANSONO, BE, ST Bin (Alm) TOMAN Diwakili Oleh : Drs. Ahmad Nurdin, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALIDIMANJAYA, SH
14255
  • tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
  • Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900,- tentang pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
  • Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase Kota Bengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen
  • Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor ; KU.08.12/BAP/PPLP/409
    020.000.11.00000014 tanggal 29Nopember 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisipembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900, tentangpekerjaan Supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase KotaBengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor ;KU.08.12/BAP/PPLP/409
    020.000.11.00000014 tanggal 29 Nopember2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunandrainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900, tentangpekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase KotaBengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011 yangditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor ; KU.08.12/BAP/PPLP/409
    020.000.11.00000014 tanggal 29Nopember 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisipembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900, tentangpekerjaan Supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011; Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase KotaBengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :KU.08.12/BAP/PPLP/409
Register : 25-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2016/PT.DKI
Tanggal 26 Oktober 2016 — STEVEN WIDJAYA
130137
  • Dinas P-2b Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Juni 2010 dan jawaban Kepala bidang perizinan dinas pengawasan dan penertiban bangunan provinsi DKI Jakarta No. 409/-I.785.51 tertanggal 09 Juli 2010 (bukti T-10) ;11. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor : 294/251-550.2.09.01-200 tertanggal 24-03-2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama perseroan terbatas PT. Djabesman LTd berkedudukan di Jakarta atas tanah di Jakarta Pusat (bukti T-11) ;12.
    DinasP2b Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Juni 2010 dan jawaban Kepalabidang perizinan dinas pengawasan dan penertiban bangunan provinsiDKI Jakarta Nomor 409/I.785.51 tertanggal 09 Juli 2010 (bukti T10) ;Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor294/251550.2.09.01200 tertanggal 24032006 tentang PemberianHak Guna Bangunan atas nama perseroan terbatas PT.
    DinasP2b Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Juni 2010 dan jawaban Kepalabidang perizinan dinas pengawasan dan penertiban bangunan provinsiDKI Jakarta No. 409/I.785.51 tertanggal 09 Juli 2010 (bukti T10) ;Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor :294/251550.2.09.01200 tertanggal 24032006 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas nama perseroan terbatas PT. Djabesman LTdberkedudukan di Jakarta atas tanah di Jakarta Pusat (bukti T11) ;Halaman 42 dari 44 hal.
Register : 12-12-2011 — Putus : 17-10-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 304 /Pid.Sus/2011 /PN.TK.
Tanggal 17 Oktober 2011 — Hi. SATONO, S.H., S.P. Bin Hi. DARMO SUSISWO
293320
  • BPRTripanca Setiadana sebesar Rp.100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah).Per tanggal 11 Desember 2007 besar bungatambahan Rp. 409 .500.000, (Empat ratussembilan juta lima ratus ribu rupiah) darisaldo tabungan yang ditempatkan Terdakwa diPT.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684 PK/Pdt/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — FARIDA DJAYA, dkk vs PT. SARINAH (Persero), dk
13990 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akta Pembeli Penjual TanggalTanahae Milik DIMulja Djaja Tan Abdulah 161 156 Kohir 293 1.242Liang Hin Soma Okt'64Blok 373ae Milik D.1Mulja Djaja Tan Murtaha b 162 157 Kohir 409 1.112Liang Hin Derahman Okt'64Blok 461Milik D.1Mulja Djaja Tan Amsir b 163 158 Kohir 409 372Liang Hin mina Okt'64Blok 461. Mlik D.1Mulja Djaja Tan H. Moh. 164 159 . Kohir Blok 1.197Liang Hin Tojib Okt'64 4634 Halaman 6 dari 45 hal. Put.
Register : 02-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL
Tanggal 18 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : PALUPI WIRYAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S. Sos., M. Ap.
8252
  • SURYA RAYA SEJAHTERA dengandirekturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja(SPK) 467/410/SPK/DISSOSDGL/VIII/2017 tanggal 25Agustus 2107dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 409/PA/SPMK/DISSOSGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs.A. BUDI PATARAI M Si., dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukandengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA,yaitu sebagai berikut : No. Jenis Barang Kuantitas Satuan Harga Jumlah HargaSatuan1. Semen 720 Sak Rp.
    SURYA RAYA SEJAHTERA dengandirekturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja(SPK) 467/410/SPK/DISSOSDGL/VIII/2017 tanggal 25Agustus 2107Kerja Nomor 409/PA/SPMK/DISSOSGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs.A. BUDI PATARAI M Si., dengan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukandengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA,yaitu sebagai berikut :dan Surat Perintah Mulai No. Jenis Barang Kuantitas Satuan Harga Jumlah HargaSatuan1. Semen 720 Sak Rp.
Register : 07-08-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA BITUNG Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Bitg
Tanggal 26 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12130
  • Bukti tersebuttelah dinazzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf;4.Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, NomorKP.409/DJPL/2019 tentang Pemberhentian Sementara Dari JabatanNegeri Atas Nama QM, sopada tanggal 07 Mei 2019.Hal. 18 dari 59 hal. Put. 155/Pdt.G/2019/PA.
    Oleh MajelisHakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sertarelevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Keputusan Direktur JenderalPerhubungan Laut, Nomor KP.409/DJPL/2019), telah bermeterai cukup,dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Atas Nama
Register : 13-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA Sungai Raya Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3920
  • .: 08, sedangkan didalampemohonan sebelumnya dengan Termohon Eddy Mardeni bin ZakariaIsmail Anwar Nomor : 409/Pdt.G/2020/PA.Sry, pada posita 2 sangatlahjelas tertulis yang menjadi wali nikah dan yang menjadi munakih (yangmenikahkan) adalah xxxxxxxx yang disaksikan oleh bapak SAKSI danSAKSI dengan mahar/mas kawinnya berupa sebentuk cincin emas,berdasarkan hal itu. maka sangatlah patut dan berdasar hukumHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.SryPermohonan pengesahan pernikahan yang diajukan
Register : 04-05-2011 — Putus : 20-06-2011 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 88/Pid.B/2011/PN.Kds
Tanggal 20 Juni 2011 — Pidana - SUKAMTO BIN SUJUD - RUDI MALINDRA HERYANTO ALS QINCI BIN MUHADI
503
  • pukul14.00 WIB.Bahwa saksi tahu kalau Rudi nyetornya juga berasal dari SUKAMTO,karenadirekapan togel tersebut bertuliskan Pak To,namun karena yang menyetor adalahRudi als Qinsi maka selanjutnya saya kasih tanda Q yang berarti dari Qinsi,Bahwa setahu saksi Rudi menyetor dari Sukamto hanya pada hari minggutanggal , 17 Pebruari 2011,sedangkan hari Senin,tanggal 28 Pebruari 2011 belumdisetorkan kepada saya.Bahwa seingat saksi yang sudah membeli nomor yaitu NONO ia membeli Nomor67.8400,400 ,00,09 dan 409
Register : 25-09-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 13 Maret 2019 — 1. FREDEK Y. KORMPAULUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2014-2019, asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat USW Desa Sitnana, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. YAFLAUN PETRUS CANISIUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), beralamat di Desa Ritabel, RT/RW. 008/004, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, USW Desa Olilit Timur samping Panti Asuhan Bakti Luhur, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. JUNUS WERMASAUBUN, S.H.; 2. JOHANIS KUWAY, S.H..M.MP.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Junus Wermasaubun, S.H.dan Rekan beralamat di Jl. Cidurian II No. 138 Depok Timur, Propinsi Jawa Barat- Indonesia, memilih beralamat di Kantor di Jalan Mathilda Batlajery,RT/RW. 004/002, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. M E LAWAN GUBERNUR MALUKU,tempat kedudukan di JL. Raya Pattimura No. 1 Ambon, Propinsi Maluku; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, S.H., Kepala Biro Hukum danHAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2. HENDRIK R. HERMAWAN, S.H. M.H., Kabag BantuanHukum pada Kantor Gubernur Maluku.; 3. FRANKY SAPARDI, S.H., Kabid Penilaian Kinerja Aparaturdan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4. DAVID WATUTAMATA, S.H., Kasi Pengamanan Hutan danPenegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5. JERROLD I. D. LEASSA, S.H. M.H., Kasubag SengketaHukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6. RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM padaKantor Gubernur Maluku.; Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor: 1 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :180-63Tahun 2018,tertanggal 9 Oktober 2018,selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
13961
  • diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalilHalaman 72 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABNTergugat yang mempersoalkan mengenai penggabungan gugatan yangdilakukan oleh Para Penggugat adalah layak ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengujikeabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang(bevoegdheid), prosedur dan subtansi penerbitan objek sengketa 1 dan 2dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405, 406, 409
    kotamenyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepadagubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmianpemberhentian.(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usultersebut kepada gubernur.(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentiananggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.Pasal 409
    /kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatananggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas dihubungkandengan kedua objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai bahwa secarahukum, Tergugat selaku Gubernur Maluku berwenang untuk menerbitkan objeksengketa 1 dan 2 tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengujian aspekprosedur penerbitan kedua objek sengketa, Majelis Hakim selain mempedomaniPasal 405, 406, 409
Register : 31-12-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Rhl
Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
ANDRI GUNAWAN
4523
  • Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribumeter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak diKepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan HilirProvinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409
    Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribumeter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak diHal 16 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl31.32.33.34.35.36.37.38.39.AO.Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan HilirProvinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409
    Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acekkepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluhribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletakdi Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten RokanHilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan BaganSinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;SHM Nomor 409
Register : 28-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 2/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat:
Ir. HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Intervensi:
AGUS RIANSYAH, S.Ag
13767
  • Bupati Lahat;Bahwa KPUD Kabupaten Lahat mengeluarkan Surat Berita Acara No.24/PY.04.1BA/1604/KPUkab/VIII/2017 telah sesuai dengan ketentuan padaPasal 409 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2017tentang Majelis Pemusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 25 danPasal 27 ayat (1) Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman TeknisVerifikasi syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat dan Dewan
    bahwapada pokoknya Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Biro pemerintahan dan otonomidaerah kepada Tergugat kontradiktif karena isi nota dinas menyatakan belum bisamelaksanakan Pengganti antarwaktu atas nama Agus Riansyah, S.Ag terhadap Ir.Halaman 59 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLGHudson Arpan, M.Si dikarenakan Pengganti Antarwaktu berasal daerah pemilihanLahat 1 dan itu merupakan pelanggaran prosedur sesuai dengan UndangundangNo. 23 Tahun 2014 Pasal 192 ayat (2); Menimbang, bahwa Pasal 409
Putus : 14-06-2012 — Upload : 26-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/PID/2012
Tanggal 14 Juni 2012 — BOEDI SOETANTO dk
6236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .;4 Menetapkan supaya Terdakwa masingmasing membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 409 / Pid / B / 2009 /PN.Jkt.Ut. tanggal 29 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I BOEDI SOETANTOdan Terdakwa II YULIUS TIRTA SOETANTO terbukti akan tetapi bukanmerupakan tindak pidana ;Menyatakan Terdakwa I BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTASOETANTO, lepas dari segala tuntutan
    ;165 1(satu) lembar fotocopy surat yang dikirim dari Slamet Jaya No.Fax 0216912532 tertanggal 14 Mei 2007 pukul 03.48 PM ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ; Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 407 K/Pid/2010 tanggal 4 Juni2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 409