Ketika Permohon dirumahkan oleh Perusahaan, sikap Termohon berubah,karena menurut anggapan Termohon dirumahkan berarti tidakdipekerjakan oleh perusahaan sehingga Termohon pergi, Pemohon sudahberusaha melarang Termohon pergi dengan memberi penjelasan tentangstatus pekerjaan yang tidak di PHK oleh perusahaan akan tetapi Termohontetap pergi meninggalkan Pemohon dan anakanak ;b.

Pemohon tetap mempertahankanisi dan maksud dari dalildalil Permohonannya tanpa adanya perubahan ;Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, makaditemukan pokok masalah yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon memohonagar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan dalil/alasanyaitu sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohonmulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terusmenerusdisebabkan Termohon merasa Pemohon telah di PHK

SP.3 Kampung Karang Senang ;e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun danharmonis dan dikaruniai 4 (empat) orang anak ;e Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu rumah tanggaPemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terusmenerus ;e Bahwa sebabnya adalah terlebih dahulunya Pemohon dekat denganwanita lain sehingga Termohon pun melakukan hal yang samadengan selingkuh dengan lakilaki bernama Max, Termohon jugamenyangka Pemohon di PHK

telah menawarkan kepada Tergugat nilaipesangon sebesar kurang lebih Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh jutarupiah) tetapi hal tersebut ditolak oleh Tergugat, sehingga pada akhirnyasetelah dilakukan pembicaraan secara bipartit tidak ada titik temu, makapada tanggal 20 Agustus 2014 Tergugat mengajukan permohonanpencatatan perselisinan hubungan industrial di Disnaker Kota Surabaya;Bahwa dari hasil mediasi antara kedua belah pihakpun tidak ada titik temudan akhirnya Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor 94/PHK

Cholik sebagaiberikut:Uang pesangon 9 x Rp2.200.000,00 = Rp19.800.000,00;Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp2.200.000,00 = Rp 6.600.000,00;Jumlah Rp26.400.000,00;Uang penggantian hak 15% x Rp26.400.000,00 Rp 3.960.000,00;Upah selama tidak dipekerjakan selama bulan Mei 2014 sampai denganDesember 2014 (8 x Rp2.200.000,00) = Rp17.600.000,00;THR Keagamaan Tahun 2014 sebesar 1 bulan upah Rp 2.200.000,00;Bahwa Penggugat menolak isi Anjuran Mediator Nomor 94/PHK/XII/2014karena tidak memenuhi rasa keadilan

Dasar Negara RI Tahun 1945 pada angka 4menyebutkan sebagai berikut:Angka 4:Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidakmemungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapatmenempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah jelas dimungkinkan untukdilakukan pemutusan hubungan kerja apabila ada alasan mendesak,sehingga dapat disampaikan dalam posita gugatan ini, bahwa apabilaTergugat tidak di PHK

diterimaserta keadaan pasar yang tidak mendukung, Tergugat menyampaikan 2 (dua)pernyataannya, yaitu : pertama, sejak Januari 2009 Tergugat tidak lagimembayar upah para buruh termasuk para Penggugat, dan kedua, para buruhtermasuk para Penggugat disuruh mengundurkan diri dari perusahaan,pernyataan mana sangat merugikan hakhak para Penggugat ;Bahwa dalam menyikapi pernyataan Tergugat tersebut, para buruhtermasuk para Penggugat meminta kepada Tergugat supaya Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

kepada Negara sesuai hukum ;Subsidair :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBBEL)Bahwa gugatan ini telah diajukan secara tidak berdasar hukum, sebab :a.Sebagian dari para Penggugat (Penggugat IVAcep Sugandani danPenggugat Il/Dena Suherman), sampai hari ini masih bekerja pada Tergugatdan tidak pernah menyampaikan keinginannya untuk di PHK

No. 219 K/Pdt.Sus/2010substansi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, oleh karenanyaakan dipertimbangkan bersamasama pokok perkara dan haruslah eksepsiTergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;Bahwa mengenai keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat atas pertimbanganhukum judex facti tersebut akan diterangkan sebagai berikut : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat mengenaiPenggugat Il dan Penggugat Ill tidak pernah menyampaikan keinginanuntuk PHK, bukanlah materi keberatan yang

sudah memasuki pokokperkara, sebab akibat hukum dari sebuah gugatan yang di dalamnyamemasukkan persoon yang tidak memiliki keinginan untuk menggugatatau menyatakan ingin di PHK, mengakibatkan gugatan menjadi obscuurlibel, sebab di dalamnya telah terjadi diskualifikasi pihak atau error inpersona.

PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUUIX/2011 Tanggal19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 (enam) bulanyakni sejak bulan Desember 2019 sampai dengan diajukannya gugatan aquosebagaimana perincian berikut ini ;Uang Pesangon 2X9XRp.3.222.556, = Rp. 58.006.008,Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp. 3.222.556, =Rp. 9.667.668,Total = Rp. 67.673.676,Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 67.673.676, =Rp. 10.151.052,Uang Proses Selama Penetapan PHK:6 xRp. 3.222.556, = Rp

Bahwa kita tidak memungkiri adanya perusahaanperusahaan yang sukamenekan karyawannya atau mem PHK karyawannya secara semenamenatetap! akhirakhir ini banyak juga para karyawan yang nakalnakal mencobamengakali tempat bekas bekerjanya dengan menjual kisahkisah yangmengharukan seolaholah di zolimi atau di PHK secara semenamenapadahal hal tersebut tidak benar;8.

Apakah benar Tergugat yang telah melakukan Pemutusan hubungan kerjasecara sepihak kepada Penggugat, sehingga Penggugat berhakmengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)..? dan berhak atas hak haknormatifnya..?2. Apakah hakhak penggugat telah diberikan berdasarkan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul perselisihan sejakTergugat mengeluarkan Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)Nomor 192/II.b/SKYKWK/2010 tanggal 29 November 2010 tentangpemberhentian Penggugat sebagai pegawai tetap yayasan pada PoliteknikKesehatan Majapahit Mojokerto;.

Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemutusan HubunganKerja, selanjutnya pada tanggal 29 November 2010 Penggugat membuatpengaduan PHK tanpa prosedur kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Mojokerto, dan setelah diproses melalui pegawaimediator akhirnya Disnakertrans Kabupaten Mojokerto mengeluarkanAnjuran Nomor 565/161 1/416.105/2011 tertanggal 18 November 2011;.

Bahwa sejak di PHK hingga keluarnya Anjuran dari DisnakertransKabupaten Mojokerto, sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum pernahmemberikan hakhak dari Penggugat yang semestinya diterima berdasarkanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Pemutusan HubunganKerja seperti pesangon, THR tahun 2011, THR tahun 2012 serta gaji/upahselama tidak dipekerjakan (25 bulan), serta hakhak lainnya yang biasaditerima oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Musyawarah Majelis Hakim Agung padatanggal 28 Mei 2015 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dariPembaca Hakim Anggota Dwi Tjahyo, S.H., M.H., yang berpendapat:Bahwa alasanalasan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan hakim terdapat kekhilafan ataukekeliruan yang nyata oleh Judex Facti dan Judex Juris sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah di PHK

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (kebutuhan ekonomi,belanja) kepada Penggugat sejak Oktober 2019 sampai sekarang + 21bulan, karena Tergugat enggan lagi bekerja sejak ter PHK. Tergugat sudah tidak mencintai lagi kepada Penggugat, hal initerbuki Tergugat tidak bersedia hidup bersama dan meninggalkanPenggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Ketapang Rt/Rw009/003 Suko Sukodono Sidoarjo.6.

tangga berubah goyah/tidak harmonis lagi, sering terjadiperselisinan dan pertengkaran terus menerus yang Sulit didamaikan lagi yangdisebabkan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat (sepertimembentak, berkata kasar,goblok), hal ini sering dilakukan setiap saat Tergugatdiingatkan agar memberi uang belanja setiap bulannya, Tergugat tidakmemberikan nafkah lahir (kebutunan ekonomi, belanja) kepada Penggugatsejak Oktober 2019 sampai sekarang + 21 bulan, karena Tergugat enggan lagibekerja sejak ter PHK

putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah kepada Penggugatsebesar Rp30.000, X 30 hari X 3 bulan = Rp2.700.000, (dua juta tujuh ratusribu rupiah) dan tuntutan uang mut'ah kepada Penggugat Rp1.000.000, (satujuta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan seketikasetelah putusan ini dibacakan, ternyata tuntutan Penggugat tidak didukungdengan buktibukti tentang penghasilan Tergugat bahkan sebagaimana positaPenggugat angka 5.2. sejak 21 bulan yang lalu Tergugat telah di PHK

Putusan No.2145/Pdt.G/2021/PA.SdaTergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 21 bulan Tergugat tidakpernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka harus dinyatakan terbuktimenurut hukum bahwa selama 21 bulan Tergugat telah lalai memberi nafkahkepada Penggugat;Menimbang, bahwa besarnya nafkah lampau yang harus dibayarkanoleh Tergugat yang baru mempunyai pekerjaan setelah di PHK sejak bulanOktober 2021 adalah sebagaimana dictum putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar nafkah iddah

sebagaimanadalam Pasal 155 ayat 2 dan pengganti uang cuti karena Penggugatmengalami keguguran kandungan sebagaimana dalam Pasal 82 ayat 2Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang belum dibayar oleh Tergugat;Bahwa terhadap perkara antara Penggugat dengan Tergugat MediatorDinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau telahmengeluarkan putusan anjuran sebagai berikut: Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dengan masa terhitungdari tanggal 18 Juli 2012 s/d 19 Januari 2016 (Surat PHK

, karenaPenggugat sudah jelas tidak akan bersedia pindah (mutasi) ke Jakartamengingat Penggugat adalah Istri dari seorang Polri dan merupakan ibu dari2 (dua) orang anak yang masih kecil atau balita;Bahwa berdasarkan halhal tersebut dia atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbarumemberikan putusan sebagasi berikut:Primair:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

Menghukum Tergugat membayar untuk Kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugat secara tunai, seketika, sekaligus sebagaiberikut: Uang pesangon Rp 4.700.000,00 x 2x4 (Rp37.600.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 4.700.000,00 x 2 Rp 9.400.000,00 c Tunjangan Perumahan dan Rp 37.000.000,00 x 15% Rp 7.050.000,00Pengobatan 15% d Pengganti Cuti karena gugur Rp 4.700.000,00 x 10/25 Rp 1.680.000,00 kandungane Upah bulan Februari, Maret dan Rp 4.700.000,00 x 3 Rp14.100.000,00April 2016Total

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengantegas jenis perselisihan yang diajukan kepada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, apakah gugatan a quoadalah atas perselisihan tentang Hak, Kepentingan, PHK atau antaraSerikat Pekerja di dalam satu Perusahaan;2. Bahwa mengacu pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:a. Perselisihan hak;b.

Termohon Kasasi karena alasan disharmoni sudahtidak dapat digunakan sebagai dasar PHK (vide Putusan MahkamahAgung Nomor 173 K/Padt.Sus/2012);Bahwa Judex Facti keliru mendasarkan perhitungan hak TermohonKasasi berupa uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) UndangHalaman 26 dari 29 hal.

Lintech DutaPratama;Bahwa, dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Tergugatjelasjelas merupakan PHK sepihak (bukan atas kehendakPenggugat) dengan alasan pengurangan karyawan (efisiensi)sebagaimana dimaksud pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan;Bahwa, ketentuan pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaanmenyatakan bahwa, Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa

Bahwa Penggugat mendalilkan dasar gugatan adalah PemutusanHubungan Kerja tanpa adanya Surat Keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) dari Tergugat, sangat bertolak belakangdengan fakta hukum yang menyatakan Penggugat berkeinginanmundur sebagai karyawan;3.

Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat tentang PemutusanHubungan Kerja secara sepihak adalah tidak benar dan tidakberalasan secara hukum, oleh karena Tergugat sama sekali tidakpernah menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan tentangpemutusan Hubungan Kerja (PHK);2.

No. 20/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby.34demikian menurut Penggugat perbuatan Tergugat memutus hubungankerja terhadap Penggugat merupakan PHK sepihak dengan alasanmelakukan pengurangan karyawan ( efisiensi ) sebagaimana dimaksudpasal. 164 ayat ( 3 ) UndangUndang Nomor. 13 Tahun 2003, tentangKetenagakerjaan ;4.

Bahwa, Tergugat tidak benar telah memutus hubungan kerja secarasepihnak kepada Penggugat, karena Tergugat sama sekali tidak pernahmengeluarkan surat keputusan tentang pemutusan hubungan kerja(PHK) ;2.

selama 1 tahun kemudian pindahkerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;e Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKI, umur 21 tahun;e Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohontelah terjadi perselisihan dalam rumahtangga yang disebabkan karena Termohonmerasa tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena padasaat itu Pemohon dalam keadaan terkena PHK

kemudianpindah kerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;Bahwa keduanya sudah dikaruniai seorang anak bernama Yeanika, umur 21 tahun;Bahwa sekarang ini rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;Bahwa sejak awal tahun 2004 ketenteraman rumahtangga Pemohon denganTermohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumahtangga antaraPemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak terimadengan nafkah yang diberikan Pemohon karena pada saat itu Pemohon dalamkeadaan terkena PHK

kemudianberpindahpindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman dirumah sendiri di xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXKXXXXXXXXXXXxX Selama 12 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 3 orang anak bernama:2.4.mn&Bahwa tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak rukun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugatmenerus terjadi perselisihan;Bahwa penyebab perselisinan tersebut dikarenakan faktor ekonomi yaituketika Tergugat di PHK

Penggugat dan Tergugat karenaa: Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkediaman sendiri xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulanDesember 2010 sudah tidak rukun dan harmonis; Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakrukun dan harmonis karena sering bertengkar; Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerjasetelah di PHK

berdasarkan bukti P tersebut telahterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejaktanggal 18 Agustus 1994 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitassebagai pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa setelah membaca dalildalil gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkankepada alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yaitu ketikaTergugat di PHK

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator HubunganIndustrial No. 84/PHK/VII/2009 yang menganjurkan sebagaiberikut :Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri mempekerjakankembali pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng untuk bekerja kemballseperti semula ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri memanggil pekerja Sdr.Muhari dan Sugeng secara tertulis untuk bekerja kembali ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri membayar upahpekerja Sdr.

seksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 angka 5menyatakan : menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannyamendalilkan yang esensinya bahwa para Penggugat adalah karyawan tetapsehingga atas PHK

selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;e Sugeng, telah bekerja mulai tanggal 10 Maret2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/paraPenggugat yaitu bukti yang diberi Tanda P3 yaitu Anjuran MediatorHubungan Industrial No. 84/PHK

O90K/Pdt.Sus/201 1bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) itu beralasan hanya bertujuan untukmemutuskan hubungan mitra dengan Kop.

BongkarMuat Mitra Utama, danuntuk menghilangkan hakhak pekerja bertentangan dengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan olehTergugat tanpa menjelaskan sebabsebab yang dapat diterima oleh Penggugat ;Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tibatiba tanpamelalui prosedur yang berlaku, sehingga berusaha menyelesaikan secara bipartit ;Bahwa berhubung penyelesaian bipartit tidak dapat menyelesaikanmasalah, maka selanjutnya Penggugat mengajukan

Peradilan Hubungan Industrial, olen karenanya pengajuan gugatanyang dilakukan Penggugat adalah cukup beralasan ;Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpakesalahan, jelas merugikan Penggugat. Kerugian mana harus dibayar Tergugatsesuai Pasal 156 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yaitu Tergugat diwajibkan membayar hakhak Penggugatsebagai berikut :a. Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.437.467,00 = Rp 25.874.406,00b.

KristianiUtomo melalui kuasanya (DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Provinsi JawaTimur) agar sepakat mengakhiri dan diakhiri hubungan kerja sejak tanggal 30Juni 2008 ;Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut Penggugat menolak dengantegas di mana pokok permasalahan yaitu Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tanpa prosedur kepada Penggugat dan pendirian akhirPenggugat dalam kronologisnya adalah : dipekerjakan kembali seperti keadaansemula dan hakhak Penggugat selama tidak dipekerjakan mulai

Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja(PHk)Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.227 K/Pdt.Sus/2009tanggal 25 April 2008 No.0002/SJAHRD/IV/2008 tidak mempunyaikekuatan mengikat ;4.

Hakhak Normatif tersebut akan diberikan apabila telah terjadikesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat ;Bahwa dengan demikian telah jelas terdapat kelalaian judex facti memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmana Mahkamah Agung pada tingkat kasasi diberikan wewenang untukmembatalkannya karena isi Surat Pemberitahuan No.0002/SJAHRD/IV/2008 tanggal 25 April 2008 adalah PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak terhitung tanggal 15 April 2008 tanpamemperoleh penetapan

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dariperusahaan tempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesaningin mendapatkan pekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gajiyang tinggi dan tidak mau memulai dengan mendapatkan pekerjaan daribawah.

Bjn Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk berceraidengan Tergugat; Bahwa Karenarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni2006 mulai goyah karena sering terjadi perselisinhan dan pertengkaran; Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja sejak di PHK dariperusahaan sehingga tidak bisa memberi kecukupan nafkah kepadaPenggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dansudah

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dari perusahaantempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesan ingin mendapatkanpekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gaji yang tinggi dan tidak maumemulai dengan mendapatkan pekerjaan dari bawah.

Tergugat denganalasan selesai kontrak adalah tidak berdasarkan hukum;Menyatakan oleh karena Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkanhubungan kerja dengan Penggugat, sehingga hubungan kerja tidak dapat lagiditeruskan, karena Jjika dipaksakan untuk diteruskan tidak akan harmonis lagi,oleh karena itu pula maka hubaungan kerja antara Penggugat dan Tergugatharus dinyatakan putus sejak putusan dibacakan;Menghukum Tergugat membayar hakhak yang timbul sehubungan denganpemutusan hubungan kerja (PHK

Menghukum Tergugat membayar hakhak yang timbul sehubungan denganpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat yaitu: a. Uang pesangon: 2 x 8 x US$7.530,28 = US$135.545,04b. Penghargaan masa kerja: 1 x 3 x US$7.530,28 = US$22.590,84c.

padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 20 April 2020 dan kontra memori kasasitanggal 8 Mei 2020 dinubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarindatidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

SusPHI/2020waktu tertentu (PKWT) maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK)tersebut Para Penggugat/Para Termohon Kasasi berhak memperoleh uangganti rugi sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yaitu sebesar upah Penggugat sampai batas waktuberakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti dalamputusannya;Bahwa alasanalasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karenamerupakan penilaian ternadap

sebagai wakilnya, tanpa alasan yang sah, makaTermohon dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon merupakan persangkaanbahwa Termohon tidak membantah dalildalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pl dan telah terbukti bahwaPemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atasmenerangkan bahwa setelah Pemohon dan Termohon pulang dari Jakarta, saksi IImenerangkan Pemohon terkena PHK

, kedua belah pihak sering berselisih danbertengkar masalah nafkah, yang akhirnya Termohon dengan membawa anaknyapergi tidak jelas alamatnya selama tahun lebih, perhitungan tersebut dihitungsampai dengan saksisaksi tersebut memberikan keterangan pada sidang tanggal 6Agustus 2009;~ 2222222222 22222222Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, keterangan saksisaksi dan faktadalam persidangan telah terbukti bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuaPemohon yang kedua, setelah Pemohon terkena PHK, kedua pihak

ANAK KANDUNG ; umur 7tahun; Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat seringberselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugatkerja di PHK tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah2.Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugatberpisah tempat tinggal 2 tahun 10 bulan danselama itu pula mereka sudah tidak pernah salingmengunjungi ; Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telahberusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akantetapi tidakberhasil ; SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaantani

, tempat kediaman di Kecamatan Sugio KabupatenLamongan ; Di hadapan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,karena saksi adalah Ibu kandung' Penggugat ;Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalahsuami istri sah dan dikaruniai 1 orang anakbernama : ANAK KANDUNG, umur 7 tahun ;Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat seringberselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugatdi PHK tidak bisa mencukupi

Nomor 473 K/Padt.SusPHI/2019Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telan mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan pemutusan hubungan Kerja (PHK) yang

Nomor 473 K/Padt.SusPHI/2019Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Desember 2018dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2019 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHk) terhadapPenggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon

Bahwa = semula rumah tangga Pemohon dan Termohonberjalan harmonis, kemudian sejak bulan Agustus tahun2007 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yangdisebabkan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhanrumah tangga Termohon dan Anaknya karena Pemohonterkena PHK dari tempat ia bekerja;.

mnamun usaha dan upaya tersebut, tidakberhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejakbulan Agustus tahun 2007 =ketentraman rumah tanggaPemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antaraPemohon dengan Termohon terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohontidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohondan Anaknya karena Pemohon terkena PHK