Ditemukan 14389 data
1.MOHAMMAD RAHMAN, SH.
2.Ardiansyah, S.H.
Terdakwa:
2.BURHANUDDIN SIRANDE Alias BAPAK IWAN Bin TOBAKKARAN
3.MULIANTO PAREMME Alias EMBANG Bin MUHADING
4.RASMA Alias MAMA AGUS Binti SAMMADING
5.ERNI SEREDINA Alias MAMA FEBI Binti ESDINA
6.SERLY Alias IJA Binti PRIANTO
44 — 12
selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
31 — 13
Dengan demikian dapatlah dipastikan bahwa setiappermainan judi yang diadakan di Indonesia adalah tanpa hak dan ilegal karenatidak akan ada izin yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang; Putusan Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 18 dari 28Menimbang, bahwa hal diatas sudah merupakan kebijaksanaan umumpemerintah Indonesia, karenanya hal tersebut termasuk sesuatu yang sudahdiketahui oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak diperlukan lagipembuktiannya.
133 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal demikan menurut Pemohon Kasasi/dahulu Tergugattidaklah tepat, Judex facti justru telah melampaui wewenang yang seharusnyabukan menjadi kewenangannya, karena permasalahan yang berkaitan dengankepentingan partai ke depan, mutlak dikembalikan dan menjadi otoritas atauwewenang Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa, bukan dikembalikan padapersonal pribadi di tubuh Partai Matahari Bangsa.
101 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepadaPelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan,hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yangdibeli oleh konsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dandiamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1)dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, sedangkan pada
913 — 648
pembuatan akta dan pendaftaran pembebanan tersebut namunsenyatanya (de facto) praktek yang terjadi adalah pada waktupenandatanganan perjanjian pokok pihak pelaku usaha sekaligus memintakonsumen menandatangani surat kuasa yang menyatakan pelaku usahadiberikan kuasa oleh konsumen untuk membuat dan menandatangani aktajaminan fiducia dan/atau akta pembebanan hak tanggungan;Bahwa guna mengantisipasi praktek yang berlangsung selama inidan berpotensi melanggar hak konsumen adalah patut dan wajar apabilapihak Otoritas
CAESARINI ASTARI, SH.
Terdakwa:
ENDANG SAPUTRA Bin WAHYONO
18 — 14
persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Terbanding/Penggugat : Jerry Sudhira Pard, Direktur P.T Karya Beton Sudhira
Turut Terbanding/Tergugat II : Adi Purwoko
67 — 37
konfirmasi dan klarifikasi langsung kepada Penggugat,perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapatdipertanggungjawabkan secara hukum dansecara nyata telahmenyebabkan kerugian bagi Penggugat.Bahwa perbuatan dari Tergugat dengan tidak membayar pesanan betonsiap pakai kepada Penggugat, namun melakukan pembayaran kepadaHalaman 6 dari halaman 30 Putusan Nomor 96 /PDT /2020 /PT.BDG19.20.21.perseorangan yang merupakan pihak yang tidak berwenang, yakniTergugat Il dan tidak memiliki kapasitas/otoritas
55 — 19
ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
30 — 22
terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danuntuk itu dijatuhi pidana;Hal 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN PbmMenimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
RONALDUS DARSON alias DARSON
56 — 10
Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidakmeninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
127 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasakepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan haktanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadapbarang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dandiamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 Tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1)dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, sedangkan
268 — 89
Pemohon Keberatan telah mengalihkan tanggung jawab penagihankepada Pihak ke 3 (Debt Kolektor Ekternal) untuk melakukanpenagihan baik kepada Termohon Keberatan maupun kepada orangtua kandung Termohon Keberatan, hal ini sangatlah dilarang olehUndang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPasal 18 Ayat 1 Hurup a, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangannomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan Pasal 22.Ill.6.c.
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1124/B/PK/PJK/2015(semula Terbanding) berpendapat bahwa Hatfield ConsultantsLtd (HCL) menulis tagihan sesuai dengan jenis transaksi,mengingat invoice yang diterbitkan oleh Hatfield ConsultantsLtd (HCL) pasti juga akan diperiksa oleh Otoritas Perpajakandimana Hatfield Consultants Ltd (HCL) berada.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. Yogyakarta Katamso
101 — 33
TERGUGAT, maka PENGGUGAT telahdirugikan secara materiil dan immateriil karena tidak mengetahui denganjelas beban hutang yang ditanggungnya, yaitu Sisa Hutang Pokok,Bunga yang ditetapkan oleh TERGUGAT merupakan Bunga Berbungaatau tidak, serta Denda yang ditetapkan oleh TERGUGAT sudahsesuaikah dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar asas keterbukaandan transparansi data yang diatur oleh undangundang Perbankanmaupun peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas
267 — 132
Bahwa hubungan Pemegang Saham sebagai otoritas tertinggdalam Perusahaan dan sekaligus juga sebagai Pemilik Perusahaandengan ODireksi haruslan dibangun berdasarkan PrinsipKepercayaan (Fiduciary Duties) dan Pemberian Mandat / Amanat(Legal Mandatory).
301 — 183
dalam Arbitrase dapatdimintakan pertanggung jawaban terhadap pembayaran Bright/BlackAnnealed Cold Rolled Steel Straps yang sudah dikirimkan namun disita olehpihak kepabeanan Indonesia.10.Bahwa dengan dimulainya sidang sengketa arbitrase tersebut, makaPENGGUGAT dengan terpaksa harus mengeluarkan uang, waktu dan tenagauntuk mengikuti jalannya persidangan yang pada pokoknya adalah mengenaikerugian yang timbul dikarenakan oleh disitanya barang yang dikirimkan olehTERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT oleh otoritas
326 — 236
Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak tanggungan hak gadai atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 150/Padt.SusBPSKkK/2016.
53 — 6
dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untukmemberantas peredaran gelap narkotika; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelitbelit dalammemberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;Keadaan yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
136 — 17
Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
YULIANA SARI, SH
Terdakwa:
HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN ALM
20 — 14
Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut; Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancamanhukuman yang berat, berupa pidana penjara; Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwadalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding denganbobot kesalahan terdakwa