nama anak pemohon di Akta Kelahiran anakpemohon agar sesuail den Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan ljazKelahiran Nomor : FARRAHAT, yangdikeluarkan oleh Sipil KabupatenBekasi, yang dik an Catatan SipilKabupaten Beka: n oleh pemohonadalah akta Oten berwenang makaorang yang tertera : 70/CKB/2003 atasnama AHMAD FATHI n oleh Kepala DinasKependudukan dan Catat Bekasi adalah anak daripemohon;Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasikependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslan

Bahwa untuk menambah nama keluarga yang salah dalam akta kelahiranPemohon tersebut haruslan mendapat izin/penetapan dari PengadilanNegeri ;Berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon dengan segalahormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri sudilah kiranya memanggilPemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan menetapkan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;2.

182 ayat 4 KUHAP dasar Majelis Hakim untukbermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan faktaHalaman 8 dari 14 Putusan Pidana Khusus Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Ktbfakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjutadalah apakah berdasarkan faktafakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, perbuatannya haruslan

Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akandikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaandakwaan yang termuatdalam surat dakwaan sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaanalternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya MajelisHakim dapat langsung memilin dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harusmengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslan mengacu pada fakta yangterungkap dipersidangan ;Menimbang, bahwa

Bahwa untuk pergantian/perubahan nama pemohon tersebut haruslan adapenetapan dari pengadilan negeri setempat;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat memeriksa permohonanPemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut :. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohondari ANTHONES SEMUEL MATULESSY dirubah menjadi ANTONESSEMUEL MATULESSY;.

setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya; Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.PngMenimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon)yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya

yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiaporang disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yangdianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 419/Pid.B/2016/PN.Pngserta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya

Bahwa untuk Akte Kelahiran yang terlambat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil( Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ), haruslan melalui PenetapanPengadilan Negeri setempat ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengabulkan permohonan pemohontersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :Primair:1. Mengabulkan permohonan pemohon ;2.

Dari ketentuan hukum tersebut dapatditarik suatu pemahaman, bahwa suatu gugatan haruslan menyebutkanidentitas dan alamat Tergugat dengan jelas dan pasti ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 seperti telah dirubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan kemudian dirubah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, telah benar dan tepat karena Penggugat berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Penggugatmengajukan

belumdicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P. 4 dapat disimpulkan bahwakelahiran Pemohon tersebut telah melampaui / melewati batas waktu 1 tahun, makauntuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohonadalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon sertauntuk dapat dicatatkan kelahiran Pemohon tersebut haruslan

tersebut telah dilahirkan seorang anakketiga, jenis kelamin lakilaki yang diberi nama : SAIFUL BADRI, lahir diSitubondo , pada hari : RABU , TANGGAL 14 FEBRUARI 1996 , pukul 15.00WIB ;e Bahwa karena kesibukan dan kelalaian Pemohon, maka AkteKelahiran anak Pemohon yang bernama SAIFUL BADRI tersebut belum sempatkami daftarkan di Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)e Bahwa untuk Akte kelahiran yang terlambat didaftarkan di Kantor CatatanSipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), haruslan

P3 ketiga buktitersebut merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan hukummengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamketiga alat bukti Surat tersebut ternyata ada perbedaan data identitas aktanikah dengan akta lainnya yang sepatutnya haruslan sama, karena samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturpemerintah/negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi Substansi fungsinya

,pada pokoknya telah mengatur bahwa barangsiapa mengatakan mempunyaisuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu,Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2020/PA.TALUatau untuk membantah hak orang lain, haruslan membuktikan adanya hak itudan adanya perbuatan itu.

Bahwa pemohon sangat memerlukan akta kelahirantersebut,sebagaimana ketentuan undangundang, yang berlakuHal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PN.Ptk.terlebih dahulu haruslan memperoleh izin/Penetapan dari pengadilannegeri, dan oleh karena pemohon berdomisili di kota Pontianak danmaka permohonan ini, pemohon ajukan ke Pengadilan NegeriPontianakBahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Pontianak Berkenan,kiranya memanggil pemohonuntuk sidang

bukti P1 alat bukti tersebutadalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P2, atas namaPemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah namaPemohon dan nama Ayah Pemohon I, nama Pemohon II dan namaAyah Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohondihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh faktabahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dannama Ayah Pemohon . nama Pemohon II dan nama Ayah Pemohon IIyang sepatutnya haruslan

Kabupaten Karawang,dimana terhadap buktibukti yang diajukan oleh pemohon adalah akta Otentikyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka orang yang terterapada foto copy Akta Kelahiran Nomor : 562/2001 atas nama Muhamad AlieffHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN.Ckr.Syahid Nur Zaman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilKabupaten Kerawang adalah anak dari pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasikependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslan

Bahwa untuk membetulkan nama seseorang tersebut haruslan adapenetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dari buktibukti dan saksisaksi tersebut di atasternyata benar bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohonyang semula bernama Hj.

Bahwa untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pemohontersebut haruslan mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan NegeriAtambua ;Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.AtbBerdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon denganhormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerimaPermohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua danAkhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;1.

April2006 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku , Buku Il,Buku Ill dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan padatanggal 5 Februari 2007;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku IlPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009halaman 4349 suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslan

Petitum ke2permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke3 yaitu menetapkan Pemohonsebagai kuasa ahli waris agar dapat bertindak mengurus administrasi pengurusanberkas Taspen, dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku IlPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009halaman 4349 suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslan

menerangkan bahwa tujuanpemohon memperbaiki nama pemohon di Akta Kelahiran anak pemohonagar sesuai dengan Akta Kelahiran pemohon, Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Duplikat Kutipan Akta Nikah pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5 UBEN AKBAR KARISNAyang dikeluarkan ole dan Pencatatan SipilKabupaten Bekasj an oleh pemohonadalah akta Ote erwenang makaorang yang tert 5926/2007 atasnama RUBEN n;Menimb a administrasikependudukan haruslan

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama pemohon pada AktaKelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan pemohon mendapatkesulitan sewaktu) menguruskan suratsurat yang berhubungaan danmemakai suratsurat tersebut ;dariHalaman 1 dari 6 Penetapan No.1014 /Pdt.P/2019/PN Bdg Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anakPemohon tersebut haruslan melalui Penetapan Pengadilan NegeriBandung Kelas 1 A Khusus ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak KetuaPengadilan