Apt melakukan Operasi Gabungan Daerah terhadap Kios Mitramilik terdakwa yang menjual pangan, ternyata ditemukan barangbarang pangan yangsudah rusak, cacat atau bekas karena telah melewati batas kadaluarsa, namun terdakwamasih memperdagangkan yaitu terdakwa menyimpan di display atau dipajang pada rakpenjualan kios milik terdakwa berupa : No Nama Produksi Jumlah Nilai Tanggal Jenis Ket.Barang Ekonomi Kadaluarsa Temuan(Rp)1. Kopi KapalPT.

Bintang 108 180.000, JUN 15 PanganBlend Toedjoe Kadaluarsa Nutri Gold PT. Nestle 2 222.000, MAR 2015 Pangan3 KadaluarsaNutri Gold PT. Nestle 1 63.000, MEI2014 PanganA KadaluarsaTiky Jelly PT. Kurnia 2 24.000, (07.15 PanganWijaya KadaluarsaAnekaIndustriIndomie PT. Indofood 1 3.000, 11.14 PanganRasa Kari KadaluarsaAyamABC PT.

Apt melakukan Operasi Gabungan Daerah terhadap Kios Mitramilik terdakwa yang menjual pangan, ternyata ditemukan barangbarang pangan yangsudah rusak, cacat atau bekas karena telah melewati batas kadaluarsa, namun terdakwaHal. 3 Putusan Nomor 49/Pid/2016/PT JAPpenjualan kios milik terdakwa berupa:masih memperdagangkan yaitu terdakwa menyimpan di display atau dipajang pada rak No Nama Produksi Jumlah Nilai Tanggal Jenis Ket.Barang Ekonomi Kadaluarsa Temuan(Rp)Kopi KapalPT.

2 (dua) bungkus;e Indomie rasa kari ayam sebanyak (satu) bungkus;e ABC sambal terasi sebanyak (satu) botol;Dirampas untuk dimusnahkan.4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (duaribu rupiah)Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telahmengajukan Pembelaan yang diajukan secara tertulis pada tanggal 26 Mei 2016, yang padapokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum telah keliru menerapkan hukum;2 Menyatakan barang kadaluarsa

Menyatakan Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dangugatan Para Penggugat kadaluarsa, karena telah melebihi waktu 1(satu) tahun sejak tanggal dilakukan Pemutusan Hubungan Kerjanya;3.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan memberikanputusan pada dictum ke 2 Menyatakan para Penggugat dikualifikasimengundurkan diri dan gugatan para Penggugat Kadaluarsa karena telahmelebihi waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusanhubungankerja;.

Nomor 741 K/Pdt.SusPHI/20162.32.4berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja(vide Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003) masihrelevan dan tidak patut di kualifikasi mengundurkan diri maupundinyatakan kadaluarsa;Bahwa terhadap amar putusan Judex Facti yang menyatakangugatan Para Penggugat kadaluarsa, selain salah menerapkanhukum, ternyata gugatan kadaluarsa sudah tidak memiliki dasarhukum serta sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikatlagi, Karena kadaluarsa tersebut

) bulan dan 22 (dua puluhdua) hari);Bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan berpendirianbahwa gugatan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahunsebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, dinyatakan kadaluarsa.

Nomor 641 K/Pdt.SusPHI/2014tanggal 21 Januari 2015, dalam pertimbangan hukumnya halaman11 paragraf 4 menegaskan:"Bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasidinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukandalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Bahwa Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum pernah dilakukanjudicial review oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menjadi dasarMahkamah Agung RI untuk menyatakan kadaluarsa apabila gugatandiajukan melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun;9.

demi hukum menjatuhkan putusan yangamarnya :DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa;Hal 38 dari 51 Putusan Perkara No. 51/Pdt.SusPHI/2018/PN.

Eksepsi Kadaluarsa (Exceptio Tempotis); Bahwa Penggugat diberhentikan tanggal 13 September 2015 dangugatan diajukan pada tanggal 04 Juni 2018, sehingga bertentangandengan Pasal 82 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung berpendirian bahwagugatan yang melampaui batas waktu 1 (Satu) tahun sebagaimana Pasal82 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dinyatakan kadaluarsa

Gugatan Kadaluarsa:1.Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek tanah denganbatas dan ukuran tersebut pada dalil poin (satu) juncto poin 2 (dua)dimiliki/dipunyainya berdasarkan warisan ibu kandung Penggugat(almh.

., tanggal 16Juni 1936;Bahwa senyatanya Penggugat baru mengajukan gugatannya terhadapTergugat pada tahun 2010, artinya gugatan diajukan setelah kuranglebih 74 (tujuh puluh empat) tahun dan/atau setelah lebih dari 30 (tigapuluh) tahun terhitung dari tahun 1936;Bahwa berdasarkan hal di atas, maka secara hukum gugatanPenggugat telah kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1950 junctoPasal 1967 KUH Perdata juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 10 Januari 1956, Nomor 210 K/Sip/1055;Bahwa oleh karena

gugatan telah kadaluarsa, kiranya cukup alasan bagiTergugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatanPenggugat telah kadaluarsa serta menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima karena kadaluarsa atau setidaknya, dinyatakan tidak dapatditerima;b.

Nomor 747 PK/Pdt/2016Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa, dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan NegeriMedan tanggal 13 Juli 2011 Nomor 462/Pdt.G/2010/PN.Mdn. padahalaman 32 alinea 3 dan 4 menyatakan:Bahwa, menurut ketentuan Pasal 835 KUH Perdata menyatakan:Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluarsa dengan tenggangwaktu selama 30 (tiga puluh) tahun;bahwa, Ketentuan Pasal 835 KUH Perdata dikuatkan

Upik) tinggal dirumah tersebut sejak tahun 1922 tidak mungkin diterbitkan GrantHaven van Belawan kepada Chadijah (Nenek Para PemohonPeninjauan Kembali) pada tahun 1936 dan tahun 1948 (Bukti P7alP7b dan P8a/P8b):Dengan demikian Mahkamah Agung (Judex Juris) telah salah ataspertimbangan hukumnya tersebut;Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Judex Facti danJudex Juris mengabulkan eksepsi gugatan kadaluarsa adalahmelanggar hukum dan/atau undangundang yang berlaku;e.

Ketentuan hukum yang digunakan untukmenghitung kadaluarsa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2)KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Pasal 385 ke1 KUHP yangdilakukan oleh Terdakwa seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 79KUHP saja yang berbunyi tenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku padahari sesudah perbuatan dilakukan.Bahwa karena itu tenggang waktu daluwarsa dalam perkara Terdakwa initidak dihitung sejak dibuat / diketiknya

Unsur melawan hukum subjektif;Bahwa dalam keberatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum tidak akanmenguraikan dan menganalisa secara yuridis tentang perbuatan pidana yangdilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo, tapi akan kami sampaikansalah satu unsur dari perbuatan pidana, yaitu unsur adanya kelakuan(tingkah laku) dan akibat konstitutif, sehingga bisa menjadi dasar untukmenghitung kadaluarsa penuntutan yang menjadi kKewenangan kami selaku,Jaksa Penuntut Umum ;Bahwa perbuatan pidana adalah mengenai

penuntutanberdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyi "tenggang waktukadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan" dihitungdari waktu sesudah diketahuinya perbuatan "memalsukan" atau "membuatSurat palsu atau menggunakan surat palsu tersebut menimbulkan kerugianyaitu di tanggal 12 Oktober 2011;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 menyatakankewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsa mengenai kejahatanyang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun

Sehingga kadaluarsa dalam perkaraaquo dimulai dari tanggal tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan 12 (duabelas) tahun kemudian sehingga tindakan penuntutan yang dilakukan olehJaksa Penuntut Umum adalah masih dalam tenggang waktu kadaluarsasebagaimana yang ditentukan oleh undangundang;Maka menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum bahwa waktukadaluarsa penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyitenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatandilakukan dihitung dari

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 KUHPmenyatakan kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsamengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tigatahun adalah sesudah 12 (dua belas) tahun, maka mengingat ketentuantersebut kadaluarsa perbuatan pidana membuat surat palsu atau yangdipalsukan atau memakai surat palsu atau yang dipalsukan yang dilakukanoleh Terdakwa bersamasama dengan Sdr.

merusakan, membuat sehingga tidak dapatdipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang sama sekali atausebagaian kepunyaan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada wakiu dan tempat seperti tersebut diatas, bermulasebelum kejadian Tim dari Nestle mendatangi PT GANDA Jaya Pratama yangbergerak di bidang menjual makanan ringan jenis Nestle dan para karyawanPT Ganda Jaya Pratama sedang berkumpul dalam rangka untuk pemusnaanbarang yang kadaluarsa

berupa produk dari Nastle Indonesia dan barangtersebut akan di buang ke tempat TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dansaksi Eva Agustian (selaku Kepala Gudang PT Ganda Jaya Pratama) barangbatrang yang sudah kadaluarsa untuk dikembalikan atau di data kepada PihakNasile lindonesia tetapi terdakwa tidak menjawab, kemudian merasatersinggung dengan perkataan saksi Eva secara spontan terdakwa emosi danmengeluarkan katakata cewek bae kau, awas kau, tunggu kau, kutamparkau kemudian terdakwa keluar lewat pintu

Bahwa denar saksi Eva Agustian (selaku Kepala Gudang PT Ganda JayaPratama) barangbarang yang sudah kadaluarsa untuk dikembalikan ataudi data kepada Pihak Nastle IIndonesia tetapi terdakwa tidak menjawab.

Bahwa denar saksi Eva Agustian (selaku Kepala Gudang PT Ganda JayaPratama) barangbarang yang sudah kadaluarsa untuk dikembalikan ataudi data kepada Pihak Nastle Ilndonesia tetapi terdakwa tidak menjawab.

li>Uang 50.000 Rupiah (Lima Puluh Ribu Ribu Rupiah) Nomor Resi YDP572832 1 lembar

TarakanTengah, Kota Tarakan atau setidak tidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTarakan, memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standaryang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang undangan atautidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara 7 cara sebagaiberikut : Pada waktu dan tempat

Polairud yang terdiri dari anggota yaituDENAN HAMBALI dan EDI APRIANTO, yang memeriksa isi kapaltersebut dan menemukan sejumlah gula produksi asal negaraMalaysia merk Pray dan GPT sebanyak 250 (dua ratus lima puluh)pack dan setiap pack berisi 24 bungkus dengan berat masing masing bungkus 1 Kg yang mana gula tersebut merupakan panganimpor tidak terdaftar pada Badan POM RI dan tidak memenuhi atautidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuanperundang undangan serta tidak mencantumkan kadaluarsa

Polairud yang terdiri dari anggota yaituDENAN HAMBALT dan EDI APRIANTO, yang memeriksa isi kapal tersebutdan menemukan sejumlah gula produksi asal negara Malaysia merkPray dan GPT sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pack dan setiappack berisi 24 bungkus dengan berat masing masing bungkus 1 Kgyang mana gula tersebut merupakan pangan impor tidak terdaftarpada Badan POM RI dan tidak memenuhi atau tidak sesuai denganstandar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undanganserta tidak mencantumkan kadaluarsa

patroliPolairud yang terdiri dari anggota yaitu DENAN HAMBALT dan EDIAPRIANTO, yang memeriksa isi kapal tersebut dan menemukansejumlah gula produksi asal negara Malaysia merk Pray dan GPTsebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pack dan setiap pack berisi24 bungkus dengan berat massing masing bungkus 1 Kg yang managula tersebut merupakan pangan impor tidak terdaftar pada BadanPOM RI dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan serta tidakmencantumkan kadaluarsa

semua asetaset barangbaik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun Tergugat melakukan upaya hukum Kasasi;Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat;Menghukum Para Pihak yang terkait untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan ini nantinya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Gugatan Kadaluarsa

Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut:Pekerja/ourun yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yangberwenang, dan pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak dapat menerimapemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/ourun dapatmengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian hubungan industrialdalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukanpemutusan kerjanya:Maka jelas dan tegas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugattelah kadaluarsa

Putusan Nomor 82 K/Padt.Sus/2013.waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syaratsyarat yang ditentukandalam undangundang;Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas jelas dan tegas gugatanPenggugat telah kadaluarsa yang mengakibatkan hilangnya hakPenggugat untuk mengajukan tuntutan hukum;Dengan demikian sudah selayaknya gugatan penggugat untuk ditolakatau setidak tidaknya tidak dapat diterima, sehingga mempunyailandasan hukum yang kuat bagi yang mulia majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk

Putusan Nomor 82 K/Padt.Sus/2013.Karena Termohon Kasasi semula Penggugat telah melakukan pelanggaranberat sehingga dapat dikenakan pasal tersebut;Bahwa menurut Pemohon Kasasi semula Tergugat, gugatan yang diajukanoleh Termohon Kasasi semula Penggugat telah kadaluarsa, dan HakimMajelis Tingkat Pertama telah mengabaikan peraturan yang berlaku tentangkadaluarsa, padahal ketentuan Kadaluarsa telah diatur berdasarkan:Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan; Pasal 96 UndangUndang

Bank Bukopin, TbkNomor SKEP/300 DIR/07/2009 dengan demikian Pemutusan HubunganKerja telah mencapai lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga tenggangwaktu yang diberikan oleh undang undang untuk pengajuan gugatantelah terlewati;Bahwa berdasarkan keberatan keberatan tersebut diatas jelas dan tegasgugatan Termohon Kasasi semula Penggugat telah kadaluarsa yangmengakibatkan hilangnya hak Termohon Kasasi semula Penggugat untukmengajukan tuntutan hukum;Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Termohon Kasasi

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang berwenang dapat mengajukanGugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lamaI (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja, sehingga dengandemikian Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa :1 Bahwa tuntutan upah dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melebihi 2 (dua)tahun sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang No. 13 tahun

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dansegala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampauijangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak?

; 2 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah dan telah Kadaluarsa sebagaimana point4 (empat) dan point 5 (lima) diatas sehingga Penggugat sudah tidak berhak lagi mengajukanGugatan kepada Tergugat, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada hubungan hukum apapun sehingga oleh karenanya tidak ada hak bagi Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ; Bahwa berdasarkan faktafakta diatasTergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusanyang

amar putusannya berbunyi; 1 Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa sehingga patut ditolak atau dinyatakantidak dapat diterima ; Z Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; It.

harus dilakukanberdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR / Pasal162 RBg ; 292 292 Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi yang diajukan olehTergugat mengenai : e Gugatan Penggugat Sudah Kadaluarsa ; adalahtidak beralasan hukum oleh karena Penggugat telah melakukan tindakan hukum (legal action)yang berupa Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang berupa Perselisihan PemutusanHubungan Kerja ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yangmengakomudasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295K/Sip/1973 tanggal 9 desember 1975 tentang azas kadaluarsa,Majelis Hakim banding tidak sependapat tentang hal tesebutoleh karena azas kadaluarsa hanya dikenal dalam sistim hukumbarat yang tunduk pada Kitab UndangUndang Hukum Perdata,yakni terhadap tanahtanah yang sebelumnya berasal daritanah hak barat seperti hak Eigendom atau hak Erfpach, akantetapi dalam sistem hukum adat tidak dikenal tentang

adanyaazas kadaluarsa karena jika azas kadaluarsa dalam hak adatditerapbkan akan membahayakan hakhak masyarakat adat,terutama masyarakat adat yang bertempat tinggal di perkotaan,15kecuali jika tentang kadaluarsa ini diajukan dalam eksepsi,maka hakim wajiob mempertimbangkan terlebin dahulu, akantetapi karena tidak diajukan dalam eksepsi maka Hakim karenajabatan/ambhalve tidak diperkenankan menerapkan azaskadaluarsa ini termasuk dalam menentukan kadaluarsa dalamsistem hukum adat ;10.Bahwa berdasarkan

Kemudian terdakwa danbarang bukti berupa 2 ( dua) bungkus TONGKAT ALI GINSENG produksiMalaysia; 6 (enam) bungkus coklat merk CLOUD 9 CLASSIC produksiMalaysia yang tidak terdaftar/ tanpa izin edar dari BPOM dan 4 (empat)bungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia yang telah melewati batastanggal kadaluarsa dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaanlebih lanjut.Bahwa terhadap 2 ( dua) bungkus TONGKAT ALI GINSENG produksiMalaysia; 6 (enam) bungkus coklat merk CLOUD 9 CLASSIC produksimalaysia yang

tidak terdaftar/ tanpa izin edar dari BPOM dan 4 (empat)bungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia yang telah melewati batastanggal kadaluarsa diperoleh terdakwa dengan cara membeli darifreelance/sales yang bukan distributor resmi.Bahwa produk pangan berupa 2 ( dua) bungkus TONGKAT ALIGINSENG produksi Malaysia; 6 (enam) bungkus coklat merk CLOUD 9CLASSIC produksi malaysia tidak memiliki ijin edar dan 4 (empat)halaman 3 dari 16 Putusan No. 1100/Pid.Sus/2017/PN Ptkbungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia

yang telah melewati batastanggal kadaluarsa namun demikian terdakwa dengan sengaja tetapmenjual pangan tersebut ditokonya sedang terdakwa mengetahui bahwapangan tersebut tidak memiliki ijin edar karena dilihat pada kemasannyatidak dicantumkan nomor register pendaftaran dari Dep.Kes.RI ataupunBadan POM RI dengan nomor kode pendaftaran Badan POM RIsebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No.18 tahun 2012 tentangPangan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 91 ayat (1

Sedangkan untuk 4 (empat) bungkus kue Merk JULIES produksiMalaysia pada kemasannya tertera tanggal kadaluarsa 04/082017sehingga bila produk tersebut melewati batas tanggal kadaluarsadinyatakan kadaluarsa.

Pontianak Kota dan melakukan pengecekan, ketikasaksi FERNANDO ARUAN, saksi PRAYOGA IMAN.S melakukanpemeriksaan ditemukan jenis pangan produk Malaysia yang tidakterdaftar/ tanpa izin edar dari Badan POM RI diantaranya : 2 ( dua)bungkus TONGKAT ALI GINSENG produksi Malaysia; 6 (enam) bungkuscoklat merk CLOUD 9 CLASSIC produksi Malaysia dan 4 (empat)bungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia yang telah melewati batastanggal kadaluarsa yang dijual oleh terdakwa di Toko HERO milikterdakwa.

Tentang Gugatan Penggugat Kadaluarsa.1. Bahwa gugatan Penggugat adalah sudah kadaluarsa;2.

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) lewat 90 harisebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 55 terbukti bahwa pada26 November 2013 telah mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah kePengadilan Agama Cibinong yang teregister dalam Nomor perkara2400/Pdt.G/2013/PA.CBN tertanggal 27 November 2013 sebagaimanadisebutkan pada lembar pertama Kutipan Putusan Nomor 2400/Pdt.G/Halaman 8 dari 15 halaman.

DALAM EKSEPSI:Bahwa, Pemohon Kasasi tetap mengatakan bahwa, gugatan TermohonKasasi/Penggugat adalah Kadaluarsa, dengan alasan hukum: Bahwa terhadap objek sengketa a quo Termohon Kasasi/Penggugattelah mengetahuinya sejak tanggal 26 November 2013, yang mana padasaat itu Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan pembatalanHalaman 10 dari 15 halaman.

Int3);Berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa gugatanPenggugat/Termohon Kasasi adalah Kadaluarsa , karena telah melewati90 hari sebagaimana yang telah diatur Pasal 55 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 yang berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalamwaktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;2.

Putusan Nomor 337 K/TUN/2015tanggal 20 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Jasinga Bogor dangugatan tersebut telah kadaluarsa;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Factitelah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Objek Sengketa merupakan bukti otentik terjadinya peristiwa hukumpernikahan.

1. Menyatakan Terdakwa Sujito Ansor Bin Alm.Sukari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelaku Usaha memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan

Menyatakan Terdakwa SUJITO ANSOR Bin Alm.SUKARI bersalahmelakukan TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG YANGTIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA ATAU JANGKAWAKTU PENGGUNAAN /PEMANFAATAN YANG PALING BAIK ATASBARANG TERTENTU DAN TIDAK MEMASANG LABEL ATAU MEMBUATPENJELASAN BARANG YANG MEMUAT NAMA BARANG, UKURAN,Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN TlgBERAT/ISI BERSIH ATAU METTO, KOMPOSISI, ATURAN PAKAI,TANGGAL PEMBUATAN, AKIBAT DAN ALAMAT PELAKU USAHASERTA KETERANGAN LAIN UNTUK PENGGUNAAN

sekira pukul 20.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktutertentu dalam dalam bulan Mei 2018 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2018bertempat di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagungatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkanHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Tlgbarang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

Tulungagung.Bahwa dalam hal melakukan jual beli minuman keras mengandungalkohol tersebut terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pemerintah danjuga belum memenuhi standar keamanan pangan.Bahwa terdakwa dalam menjual atau memperdagangkan minumankeras mengandung alkohol tersebut menggunakan tempat jerigen yangtidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dapat disimpulkan bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) s/d (4) Undangundang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, semua pelaku usaha baik yangmemproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasanwajid mencantumkan label kadaluarsa pangan yang diperdagangkan.

Pelaku Usaha ;2. memproduksi dan atau) memperdagangkan barang yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa dan atau tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isibersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yangmenurut ketentuan harus dipasang/dibuat ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

SLAMET telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Memperdagangkan barang yangtidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentusebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8ayat (1) huruf g UURI No.8 Tahun 1999 dalam dakwaan Kedua.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS EKO Bin Alm.

Mujionodengan cara diantar ke warungnya yang dibawa dengan karung laludinaikkan becak.Bahwa minuman keras jenis ciu yang dijual tersebut tidak adaketerangan atau label yang menerangkan tentang keadaan,kegunaan, komposisi serta kadaluarsa tentang minuman tersebutsehingga praktis tidak ada tanda maupun, karena dijual dalam botolbekas aqua besar sehingga apabila seseorang membeli miras jenis ciutersebut akan menjadi kebingungan dan tidak tahu petunjuk carameminumnya yang baik dan tidak mengetahui tentang

manfaat,kadaluarsa, maupun keterangan mengenai ciu tersebut sehingga bisamembahayakan bagi keselamatan si pemakainya bahkan bisamengakibatkan meninggal dunia, dimana dampak setelah minum ciutersebut akan mabuk.

/Kab.Tulungagung, atau setidaktidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tulungagung, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/atau jasa yang, tidak mencantumkantanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yangpaling atas barang tertentu, perbuatan mana dilakukan dengan carasebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwaAgus Eko Bin Alm.

manfaat,kadaluarsa, maupun keterangan mengenai ciu tersebut sehingga bisamembahayakan bagi keselamatan si pemakainya bahkan bisamengakibatkan meninggal dunia , dimana dampak setelah minum ciutersebut akan mabuk.

Bahwa Tergugat dalam jawaban ke1 tanggal 5 Maret 2003 dan dalamDuplik tanggal 20 Maret 2003 pada pokoknya menerangkan bahwagugatan Penggugat sudah kadaluarsa yaitu telah lebih dari 30 tahun ;2.

No. 2637 K/Pdt/2004dan bukan KUHPerdata (BW) dan sesuai dengan aturan hukum adatyang berlaku, bahwa tuntutan hak mengenai kepemilikan (hak milik)terhadap seseorang itu tidak mengenal batas waktu (kadaluarsa), jadikapanpun tuntutan hak itu bisa diajukan, hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret1960 yang intinya tuntutan mengenai warisan tidak dapat kadaluarsa...."

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan judex factiyang menyatakan dalil Tergugat bahwa gugatan Penggugat gugurkarena kadaluarsa harus ditolak adalah sudah tepat dan benar tetapisayang judex facti tidak konsisten dengan pertimbangan tersebut karenajustru. dibatalkan sendiri dengan pertimbangan hukumnya sebagaiberikut :wie 5 ae Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 37 K/Sip/1959 tanggal 1831959, bahwa anak angkat hanyadiperkenankan mewarisi harta gono gini orang

Bahwa sanggahan Tergugat tentang gugatan kadaluarsa sebagaimanatersebut dalam butir yang seharusnya didukung oleh saksisaksi, tetapisaksisaksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memperkuat sanggahanTergugat tentang telah kadaluarsanya gugatan Penggugat tetapi justrumenerangkan tentang asalusul obyek sengketa sehingga tidak adaHal. 8 dari 13 hal. Put.

No. 2637 K/Pdt/2004kesinambungan dan keselarasan antara sanggahan Tergugat dengansaksisaksi yang diajukan oleh Tergugat oleh karena itu sanggahanTergugat tersebut harus dikesampingkan ;Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 10 Juli 2003, tidakmenyinggung tentang "kadaluarsa" tetapi berubah 180 % denganmenerangkan antara lain sebagai berikut : (butir 2)vanes lapangan ini sudah ada jauh sebelum Hardjodiguno menjabat KepalaDesa, yang kemudian oleh Kepala Desa ada perluasan lapangan seluas407

membantu melakukan tes laboratorium untuk mengetahui layakatau tidak air kemasan merek Rencong tersebut dikonsumsi dan dari hasil teslaboratorium tersebut maka air kemasan merek Rencong diproduksi dankemudian perdagangkan ke supermarket/tokotoko yang ada di Banda Aceh.Bahwa air kemasan merek Rencong yang tidak ada izin diperdagangkan olehterdakwa di supermarket/tokotoko yang ada di Banda Aceh ternyata padakemasan botol plastiknya juga tidak mencantum jenis produksi, grade(tingkatan mutu), tanggal kadaluarsa

C2.814.06.13.1280 tanggal 14 Juni 2013 dan SuratKepala BPOM RI Nomor PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun 2014;Bahwa setelah dikeluarkannya surat tersebut telah dilakukan perbaikan, namuntetap dikeluarkan surat teguran;Bahwa surat teguran dikeluarkan karena ada kekurangan yaitu berupa lampupenerangan di ruangan produksi tidak sesuai dengan standar, kamar mandiharus di luar, ruang produksi dan pekerja harus mengenakan masker, tutupkepala dan sarung tangan;Bahwa pada kemasan 220 ml, ada dicantumkan masa kadaluarsa

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa setelah mendengar seluruh keterangan para saksitersebut di atas, telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa pernah berjumpa dengan pegawai BPOM yang bernamaHasbi;Bahwa Terdakwa tidak tahu apa kesalahan PT.

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakim akanpertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaiman yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa TerdakwaolehPenuntut Umum telah didakwa denganSurat Dakwaan yang bersifat gabungan alternatifsubsidaritas, yaitu :Pertama :Primair : melanggar Pasal 141 Jo.

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai Terdakwa telah memiliki kKesengajaan dalam memperdagangkan airminum dalam kemasan milik Rencong walaupun telah diketahuinya izinnya telahdicabut karena tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangansebagaimana Surat Kepala BPOM RI Nomor PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun2014 tentang Pencabutan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan serta suratsurat

membantu melakukan tes laboratorium untuk mengetahui layakatau tidak air kemasan merek Rencong tersebut dikonsumsi dan dari hasil teslaboratorium tersebut maka air kemasan merek Rencong diproduksi dankemudian perdagangkan ke supermarket/tokotoko yang ada di Banda Aceh.Bahwa air kemasan merek Rencong yang tidak ada izin diperdagangkan olehterdakwa di supermarket/tokotoko yang ada di Banda Aceh ternyata padakemasan botol plastiknya juga tidak mencantum jenis produksi, grade(tingkatan mutu), tanggal kadaluarsa

C2.814.06.13.1280 tanggal 14 Juni 2013 dan SuratKepala BPOM RI Nomor PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun 2014;Bahwa setelah dikeluarkannya surat tersebut telah dilakukan perbaikan, namuntetap dikeluarkan surat teguran;Bahwa surat teguran dikeluarkan karena ada kekurangan yaitu berupa lampupenerangan di ruangan produksi tidak sesuai dengan standar, kamar mandiharus di luar, ruang produksi dan pekerja harus mengenakan masker, tutupkepala dan sarung tangan;Bahwa pada kemasan 220 ml, ada dicantumkan masa kadaluarsa

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa selain alatalat bukti tersebut di atas, di mukapersidangan telah pula diperlinatkan barang bukti berupa :11(satu) rangkap surat dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan MakananRepublik Indonesia dengan Nomor : PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun 2014tentang Pencabutan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan;(satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan No.503/4233/KPPTSP/2013 tertanggal 8 Nopember 2013

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakim akanpertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaiman yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwadengan Surat Dakwaan yang bersifat gabungan alternatifsubsidaritas, yaitu :Pertama :Primair : melanggar Pasal 141 Jo.

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai Terdakwa telah memiliki kKesengajaan dalam memperdagangkan airminum dalam kemasan milik Rencong walaupun telah diketahuinya izinnya telahdicabut karena tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangansebagaimana Surat Kepala BPOM RI Nomor PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun2014 tentang Pencabutan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan serta suratsurat

Leo Hartono yang ditanda tangani pemohon kegunaankeempat giro tersebut kepada dr Leo Hartono untuk pembayaran ada surat berita acarapenyerahan giro ;Bahwa 4 (empat) lembar giro yang diperlihatkan termohon II kepada pemohon tanpaditujukan kepada dr.Leo Hartono, tidak tertera pembayaran apa hanya nilai uang yangtertera ;Bahwa keempat giro yang diperlihatkan termohon II penerbitan Bank Mandiri Binjaitahun 2007 telah kadaluarsa serta tidak pernah diberikan Pemohon hanya rekayasaPelapor yaitu dr.

termohon II terhadap perbuatan yang tidak pernahmenyerahkan keempat giro kepada pelapor, oleh karena itu mengajukan Permohonan15.16.17.Pra Peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa permohonanini berdasarkan laporan pelapor kepada termohon II ;Bahwa Permohon Pra Peradilan diajukan Pemohon untuk memohon keadilan bagiPemohon yang disidik Termohon II berdasarkan laporan pelapor yang buktipermulaannya yang tidak pernah diberikan pemohon untuk pembayaran kepadapelapor dan gironya kadaluarsa

Leo Hartono masihberlaku dan tidak kadaluarsa, karena tanggal jatuh tempo dari 4 (empat) girotersebut adalah 10 September 2015, sedangkan masa berlaku bilyet giro adalah 270(dua ratus tujuh puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dicantumkanpada bilyet giro.Bahwa terhadap panggilan sebagaimana diuraikan pada poin 17, karena suatu alasan,Pemohon baru menghadirinya pada tanggal 25 Nopember 2015 dan dalampemeriksaan Pemohon pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon

Leo Hartono.Bahwa tentang permintaan dari Pemohon untuk menyatakan tidak sah penyidikan yangdilakukan TermohonII, karena laporan Pelapor mempergunakan giro tanpa tandaterima dan sudah kadaluarsa pada tahun 2007 adalah tidak tepat dengan didasarkanpada 2 (dua) alasan sebagai berikut : Bahwa tidak ada satu aturanpun yang mewajibkan penyerahan bilyet giro harusmenggunakan tanda terima. Bahwa 4 (empat) bilyet giro dari PT.

Leo Hartono serta ke 413Bilyet giro tersebut telah kadaluarsa karena diterbitkan sejak tahun 2007, sehingga karenanyapenyidikan yang dilakukan oleh Termohon II tersebut menjadi tidak sah.Menimbang, bahwa pada prinsipnya kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidikadalah kegiatan yang independen yang harus terbebas dari intervensi yang berpotensimembiaskan arah penyidikan diluar kepentingan hukum, dengan demikian tanggung jawabsecara hukum atas kegiatan penyidikan yang dilakukan merupakan tanggung

barang sediaan farmasi berupa obatobatantradisional berbagng menemui terdakwa di Toko AlKaromah Jln. panjunan No.61Kota Cirebon dengan membawa obat tradisional sesuai permintaan, kemudiaan tanpamemperdulikan standar mutu dan persyaratan keamanan produk dan obatobatantradisional yang dipesannya yaitu penandaan yang terdapat dalam kemasan ataubungkusan luar produk yang memuat informasi lengkap seputar produk seperti adatidaknya mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets,batas kadaluarsa

B/2015/PN.Bdg4Toko AlKaromah dimana dari hasil pemeriksaan Petugas menemukan obatobatantradisional yang tidak mencantumkan informasi lengkap pada kemasan atau bungkusluarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar,nomor bets, batas kadaluarsa dan komposisi, sehingga petugas langsung melakukanpenyitaan terhadap obatobatan tradisional tersebut yaitu Nangen ZengZhangsusebanyak 11(sebelas) dus, Osagi tablet 4 (empat) pak, Urat Madu Obat Kuat dan tahanlama 10 (sepuluh) dus

menjual obatobatantradisional yang tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan, diketahuioleh Petugas dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang ada pada hariKamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 Wib datang melakukan inspeksi keToko AlKaromah dimana dari hasil pemeriksaan Petugas menemukan obatobatantradisional yang tidak mencantumkan informasi lengkap pada kemasan atau bungkusluarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar,nomor bets, batas kadaluarsa

Batas kadaluarsa, 13. Klaim penggunaan, 14.Halaman7 dari 15 Putusan No. 106/Pid. B/2015/PN.BdgKonra Indikasi, 15. Efek samping, 16. Interaksi obat, 17. Cara penyimpanan,18.

PanjunanNo.61 Kota Cirebon menjual obatobatan tradisional tidak mencantumkan informasilengkap pada kemasan atau bungkus luarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluarsa dan komposisi, yangatas temuan oleh petugas atau penyidik dari Balai Besar POM di Bandung dan darihasil pemeriksaan di Balai POM obatobatan yang terdakwa jual menggunakan izinedar fiktif/tidak mempunyai izin edar dan diantara produk tersebut mengandung bahanyang dilarang