,dan Bambang Setiawan, S.H Keenamenamnya berkantor pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja No. 1Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru,berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/01199/KUM, tanggal 12 Oktober2020 serta surat perintah tugas Nomor 183.1/01198/KUM tanggal 12 OktoberHalaman 1 dari 30 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/PDT/2021/PT BJM2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbarutanggal 22 Oktober 2020

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti TI1) bahwa ruas jalan simpang 3 lingkarutaralingkar utara Banjarbaru masuk dalam Rencana umum jaringanjalan Provinsi, artinya saat Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor: 188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur

Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatantahun 20122032 yang ditetapkan sejak tahun 2012 dan mengalamibeberapa kali perubahan, jalan tersebut bukan jalan milik asetPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.3.

Bahwa perencanaan jaringan jalan provinsi sebagaimana tertuangKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti Tl1) awalnya di tetapkan pada tahun 2012.Bahwa baik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaHalaman 23 dari

Bahwa Terbanding/ semula Tergugat sebagai pihak yangmemerlukan tanah terkait pelaksanaan atau untuk menindaklanjutiKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti TI1) harus melakukan tindakan lanjutansetelah tanah yang diperlukan diserahkan oleh pihak yang mengadakantanah (Pembanding/ semula

;Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada BendaharaPembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KUM ;a.

Daftar Pembayaran Uang KUM ;b. Surat Pertanggung jawaban Mutlak ;c. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru DalamKegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan,d.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian TugasGuru Dalam Proses Belajar Mengajar ;Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KUM ;Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari paraKepala Sekolah Dasar sebagaimana tercantum didalam DAFTARPEMBAYARAN UANG KUM ;Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menandatanganiREKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD ;Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tandatangan REKAPITULASIPENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU

Kaur ;Para Bendahara Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM KepadaBendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimanayang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIFKJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KUM :Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD ;Daftar Pembayaran Uang KUM ;Surat Pertanggung Jawaban Multlak ;Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru DalamKegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan ;e.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas GuruDalam Proses Belajar Mengajar.4) Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KUM.5) Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para KepalaSekolah sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KUM.6) Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menandatangani REKAPITULASIPENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.7) Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tandatangan REKAPITULASIPENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU

kedua sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kredit710Nomor : 200/KUM/BPR.DP/DLG/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 denganplafond pinjaman sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)yang telah lunas pada tanggal 13 Agustus 2013 ;Fasilitas pinjaman ketiga sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kredit(SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus2013 dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh Lima JutaRupiah) dengan outstanding pinjaman sebesar Rp. 88.199.900

Pada kenyataannya, Perjanjian Kredit atas Fasilitas Pinjamanketiga antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatatdalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 yang diikuti dengan perjanjian pemberianjaminan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 214/2013 yangHal 7 dari 29 hal, Perk.

/ BPR.DP/ DLGVIII/2010, tertanggal : 5 Agustus 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T 3 ;Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Nomor ;: 200/KUM/ BPR.DP/ DLG/IV/ 2012,tertanggal : 30 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T 4;Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Nomor ;: 200422/ KUM/BPR.DP/ DLGVII/2013, tertanggal : 13 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T 5 ;Fotokopi Surat No. 194/ Krd/BPR.DP/ DLG/ V/ 2015,

(SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh LimaJuta Rupiah) dengan outstanding pinjaman sebesar Rp. 88.199.900, (DelapanPuluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan RatusRupiah).Bahwa atas Fasilitas pinjaman ketiga sebagaimana diatur dalam Surat PerjanjianKredit (SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VII/2013 tertanggal 13Agustus 2013 dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh LimaJuta Rupiah

/ BPR.DP/ DLG/VIII/2010, Surat Perjanjian Kredit No200/KUM/BPR.DP/DLG/TV/2012 dan Surat Perjanjian Kredit No 422/KUM/BPR.DP/DLG/VIII/2013 pada kenyataannya Para Penggugat secara tegas telah membubuhkantanda tangan sebagai persetujuannya, serta dengan adanya bukti T10 telah terbukti pulakalau Penggugat kenyataannya telah menerima salinan atas surat Perjanjian Kredit No422/ KUM/ BPR.DP/ DLG/ VIII/ 2013 tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai pula dengan bukti T2 berupa sertifikat haktanggungan, dan adanya

Bahwa atas pengajuan kredit dari Tergugat dan orang yangmengatas namakan dirinya bernama BAGUS SATRIYAWICAKSONO kepada Tergugat Il tersebut telah diproses dandisetujui dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit antara orangyang mengatasnamakan dirinya bernama BAGUS SATRIYAWICAKSONOdengan Tergugat Il yaitu NomorMBD.CP1/1518/KUM/2014 tertaggal 24 Februari 2014 , dan jugaPerjanjian Kredit antara ERLINAWATI dengan Tergugat II yaituNomor MBD.CP1/1519/KUM/2014 tertaggal 24 Februari 2014 ;.

Menyatakan dokumen kredit berupa permohonan pengajuankredit tertanggal 17 Februari 2014 , Perjanjian kredit antara orangyang mengatas namakan dirinya bernama BAGUS SATRIYAWICAKSONO dengan Tergugat ii yaitu NomorMBD.CP1/1518/KUM/2014 tertanggal 24 Februari 2014 ,Perjanjian kredit antara ERLINAWATI dengan Tergugat II yaituNomor MBD.CP1/1519/KUM/2014 tertanggal 24 Februari 2014dan juga Akta Pengikatan Hak Tanggungan tnah (APHT)tertanggal 24 Februrai 2014 yang dibuatoleh Tergugat Ill (Notaris/ PPAT ERLI

Tergugat IItelah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepadaPenggugat sebesar Rp.100.000.000,dengan jangka waktuselama 36 bulan terhitung mulai tanggal pencairankredit, sesuaiPerjanjian Kredit No.MBD.CP1/1518/KUM/ 2014.A00 tanggal24 Februari 2014.2. Bahwa setelah fasilitas kredit dicairkan pada tanggal 24Februari 2014,Penggugat mendalilkan bahwa Penggugattidak pernah mengajukan kredit dan menjaminkantanah SHMNo.1910 an.

/2014.A00danPK No.MBD.CP1/1518/ KUM/2014.A00 keduanya tertanggal 24Februari2014, dimana perjanjian kredit tersebut telahditandatangani oleh Penggugatdan Tergugat.7.Bahwa guna menjamin pelunasan kedua fasilitas kredittersebut, Penggugatselaku pemilik sah sertifikat tanah telahmenyerahkan harta miliknya kepadaTergugat Il yaitu berupatanah SHM No. 1910 an.

Bahwa fakta hukum membuktikan bahwa telah terjadihubungan hukumantara Penggugat dengan Tergugat Ilsesuai PK No.MBD.CP1/1518/KUM/2014.A00 tanggal 24Februari 2014, dimana Penggugat telah menandatanganiakta perjanjian kredit tersebut denganpersetuju anistrinya/Tergugat I, demikian juga dengan Tergugat sesuai PKNo.MBD.CP1/1518/KUM/2014.A00 tanggal 24Februari 2014, karenanyasah secara hukum dan mengikat.b.

MBD.BBD/172/KUM/2011 berikut Addendumnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Bank Mandiri (Persero) Tbk MBUKCBDG BRAGA) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataandalam hal perjanjian pinjaman kredit, yakni perjanjian kredit perjanjiankredit No.MBD.BBG/172/KUM/2011, yang dalam perjanjian aquo padapokoknya PENGGUGAT mendapat pinjaman kredit yakni sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan kewajiban membayar pokokbunga serta biaya lainlain sekitar Rp. 4.300.000, (empat juta tiga ratusribu rupiah);2.

Menyatakan perjanjian kredit yang dilakukan antara PENGGUGAT denganTERGUGAT sebagaimana perjanjian kreditNo.MBD.BBG/172/KUM/2011berikut Addendumnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ;3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan prestasiprestasi berupapembayaran kepada TERGUGAT yakni sejumlah Rp. 38.700.000, (tiga puluhdelapan juta tujuh ratus ribu rupiah);4.

MBD.BBG/ 172/KUM/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jo addendum I PK MBD.BBG/ 172/KUM/2011 tanggal 14 Januari 2013 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit)sebagai bukti kesepakatan dan persetujuan Penggugat terhadap syarat danketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan Addendum PerjanjianKredit, karenanya Perjanjian Kredit tersebut sah secara hukum dan berlakusebagai undangundang serta mengikat Penggugat (sesuai Pasal 1320 jo Pasal1338 KUHPerdata).b.

MBD.BBG/172/KUM/2011 tanggal 31 Oktober 2011 joaddendum I PK No.

/2011tanggal 31 Oktober 2011 ; Adedendum I PKMBD.BBG/172/KUM/2011,tanggal 14 Januari 2013 ; Lampiran Perjanjian Kredit :Jadwal Angsuran atas namaDebitur JANIPANSIREGAR ; Bukti KepemilikanKendaraan Bermotor(BPKB) No.07204689, an.JANIPAN SIREGAR ; Berita Acara Serah TerimaINo.MBD.BBG/172/KUM/2011, tanggal 14Januari 2013 TentangPenyerahan BPKB olehPenggugat kepada Tergugat; Sertifikat Hak GunaBangunan, No. 5902 DesaRancaekek Wetan,Kecamatan Rancaekek,Kabupaten Bandung,Propinsi Jawa Barat, atasnama JANIPAN

Hal tersebutdengan didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :a)Bahwa TERMOHON KEBERATAN dengan suratnya tanggal 14 Mei 2013telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM)kepada PEMOHON KEBERATAN dengan tujuan untuk tambahan ModalUsaha Pembuatan Loading Sawit.Bahwa atas permohonan kredit dari TERMOHON KEBERATAN tersebutdiatas, PEMOHON KEBERATANtelah menyetujui memberikan fasilitasKredit Usaha Mikro (KUM) kepada TERMOHONKEBERATANsesuaiPerjanjian Kredit No.

MBD.PSM1/084/KUM/2013.A00tanggal 24 Mei 2013, dengan limit kredit sebesar Rp. 80.000.000,(Delapan puluh jutaRupiah).Bahwa Perjanjian Kredit No.

Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit NomorMBD.PSM1/084/KUM/2013.A00 tanggal 24 Mei 2013.4.

Foto copy Perjanjian Kredit Usaha Mikro (KUM) No.MBD.PSM1/084/KUM/2013.A00 tanggal 24 Mei 2013,selanjutnya diberi tandaPK 1;2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 6106 / Nagari Lingkuang Aua a.n.Syafri. Y, selanjutnya diberi tanda PK 2;3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1176/2013 tanggal 09 Juli2013,selanjutnya diberi tanda PK 3;4. Foto copy Surat No. MBC.UMU/PSM1/0017/2014 tanggal 09 Januari 2014perihal Peringatan (Pertama), selanjutnya diberitanda PK 4.5. Foto copy Surat No.

,M.Kndalam Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 781/2013 yang tidak terlepasdari Perjanjian Kredit Usaha Mikro (KUM) No.

.* Bahwa bagianbagian satwa yang dilindungi undangundang kecualiKima Raksasa (Tridacna gigas) karena sudah dikeluarkan dari satwadilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, akan tetapi masih termasukAppendiks CITES dimana peredarannya harus memiliki izin edar.* Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi menyebutkan bahwaKepala Kambing dengan nama ilmiahnya Cassis cornuta termasukdalam satwa dilindungi yang tertuang pada lampiran peraturan tersebutnomor 780, Triton Trompet dengan nama ilmiahnya Charonia tritonistermasuk dalam satwa dilindungi yang tertuang pada lampiran peraturantersebut nomor 782.Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (

2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:Halaman 4 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut TimPenasihat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, didalam dakwaantunggal Penuntut Umum;Halaman 5 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBY Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Imam Sumantri BinMujadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,dikurang!

.1 /12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasHalaman 13 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYPeraturan Menteri Lingkungan WHidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, Pasalpasal dalam Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) dan ketentuanketentuanhukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo

terdakwa tetap saja melakukannya dengan tujuan untuk dipeliharadan dikembangbiakan agar bisa beranak banyak.Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau melawan hukumberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentangJenis =Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:Trenggiling (Manis javanica)termasuk famili Manidae terdapat padanomor

Trenggilingtermasuk satwa yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi pada Nomor Urut 84;Bahwa Peraturan atau undangundang yang melarang setiap orang untukmenangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut dan memperniagakan

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa setiap orang tidak diperbolehkanmemiliki, mengangkut, menyimpan, memelihara dan memperniagakansatwa yang dilindungi undangundang Bahwa berdasarkan hasil identifikasi ahli satwasatwa yang diamankan dariterdakwa adalah jenis satwa dilindungi undangundang berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM/.1/6/2018

terdakwa di tempat tinggalnya dan menemukan 2 (dua)ekor trenggiling berada di kandang yang terbuat dari kayu dengan kawatanyaman yang dibuat oleh terdakwa didepan tempat tinggalnya.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli setelah dilakukanidentifikasi terhadap barang bukti 2 (dua) ekor trenggiling yang ditemukan dalamkeadaan hidup di tempat tinggal terdakwa, satwasatwa tersebut merupakansatwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM/.1/6/2018 tentang Jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi dan setiap orang tidak diperbolehkan memiliki,menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yangdilindungi undangundang.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas UnsurKedua telah terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2)huruf (a) jo.

/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang di lindungi Nomor Urut 58;2.

Peraturan Pemerintah Nomor: 7tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yanglampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 1999tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl.Bahwa, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWADILINDUNGI disebutkan bahwa terdapat 904 (sembilan ratus empat)jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;Bahwa, sampai saat ini Jenis Trenggiling yang ada di Indonesia hanyasatu yaitu jenis pada daftar lampiranP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 terdapat pada nomor urut 84dengan nama ilmiah Manis javanica;Bahwa, Trenggiling hidup di hutan tropis dataran rendah, hutansekunder dan

.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi serta Peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkaraint;MENGADILI:1.

MENGADILI :

1. Menerima dan menggabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan sah dan mengikat dokumen Perjanjian Kredit Nomor : MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang telah ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlah seluruhnya

   Rivai No. 1008Palembang, Sei Pangeran, Ilir Timur I, KotaPalembang, Sumatera Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Lyondi Suryaputra,Jabatan Area Micro KUM KUR Collection &Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.Region Il/Sumatera Il Palembang yangberkantor di PT.

   Menyatakan sah dan mengikat dokumen Perjanjian Kredit Nomor :MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang telah ditandatanganioleh PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT.4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seluruh kewajibannyakepada PENGGUGAT secara kontan dan seketika yang jumlahnya pertanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp. 409.525.901,54 (empat ratus sembilanjuta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah lima puluhempat sen).

   Bahwa memang benar antara PENGGUGAT dan TERGUGATtelah terjadi hubungan hukum utang piutang yang dituangkan dalam aktaPerjanjian Kredit Nomor : MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 mei 2016(selanjutnya disebut Perjanjian Kredit).2.

   Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti Surat yaitu :iL,Perjanjian Kredit Nomor: MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei2016, diberi tanda (P1) ;Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Mikro dan Tabel PembayaranAngsuran (bagian dari Perjanjian Kredit Nomor: MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, diberi tanda (P2) ;Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9061/Sukajadi tanggal 28 September2011 atas nama Asep Sutarman yang terletak

   Menyatakan sah dan mengikat dokumen Perjanjian Kredit Nomor :MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang telah ditandatanganioleh Penggugat bersama dengan Tergugat ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajibannyakepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlah seluruhnyaRp.197.858.258,76.

dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.

Bondol(Haliasturindus) sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatercantum pada lampiran nomor urut 163 (Seratus enam puluh tiga)selanjutnya yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM

.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum pada lampiran nomor urut 179(seratus tujuh puluh sembilan) disebut Elang Bondol(Haliasturindus).Serta Burung Jalak Putih (Strurnusmelanopterus) sebagaimanadiatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang

diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, selanjutnya yang diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul10.00 wita Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersamasamadengan Petugasdari BKSDA Bali benar telah menemukan satwayang dilindungi berupa burung Elang Bondol dan burung Jalak Putihdi rumah tersangka yang

Alamat : Jalan Pemuda RT. 009, RW. 001, DesaCandi, Kecamatan Kumai, KabupatenKotawaringin Barat, Provinsi KalimantanTengah;Hal. 1 dari 4 hal/Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN PbuJenis Kelamin : Perempuan;Pekerjaan > Ibu Rumah Tangga;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yangpada pookoknya adalah mengenai gugatan cidera janji;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan jika di antaraPenggugat dan Para Tergugat terdapat suatu perjanjian kredit, yang dkenaldengan Perjanjian Kredit Nomor: 04044/KUM

makaterhadap kelalaian dimaksud akan dikenakan sanksi berupa denda yangbesarnya itu sebesar 0,17 (nol koma satutujuh) perhari atau sebesar 3(tiga) persen perbulannya, dengan caracara dan penghitungan yang telahdisepakati oleh Para Pihak;Menimbang, bahwa pada kenyataannya, Para Tergugat telah lalaimelaksanakan kewajibannya tersebut, dan atas itu Penggugat telahmengeluarkan teguran demi teguran dengan menyampaikan peringatansecara tertulis;Menimbang, bahwa pada akhirnya perjanjian kredit Nomor:04044/KUM

dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa meskipun Hakim telah mengabulkan gugatanPenggugat seluruhnya, maka pertimbangan di atas harus dimaknai tidaktermasuk pertimbangan tentang permintaan Penggugat untuk melaksanakansendiri upayaupaya penjualan jaminan hutang milik Para Tergugat, yangrencananya akan dilakukan melalui penjualan di muka umum melaluiperantaraan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)Pangkalan Bun, mengingat hal itu tidak ada kaitannya dengan PerjanjianKredit Nomor: 04044/KUM

Bahwa sesuai PermenLHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentangIUI Primer Hasil Hutan dan P.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/ Setjen /Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, jenisjenisproduk dari industri primer hasil hutan adalah:1. Penggergajian Kayu dan/atau Pengawetan Kayu dengan ragam produkyaitu kayu gergajian dan/atau palet kayu;2.

Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Permen LHK NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 yang dimaksud dengan hak atas tanahadalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;Bahwa terkait penatausahaan hasil hutan kayu yang berada pada lahan yangsudah dibebani dengan PHAT, maka Permen LHK NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 = Jo.

8 Permen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.Permen LHK Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016.

kayu olahan (TPTKO);Bahwa menurut Permen LHK Nomor : P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 danPermen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.

Menyatakan Terdakwa Arbain Als Bain telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, memelihara, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup,No 05 Tahun1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan

tiga) ekor anakan Elang Brontok/ NisaetusCirrhatus,dan 3 (tiga) ekor anakan kucing akar(Pardofelis marmorata)tersebutTerdakwa tidak mempunyai Ijin Penangkaran atau Ijin Lembaga Konservasi dariisntansi yang berwenang dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup danKehutanan; Sesuai keterangan DEDE SYAHPUTRA TANJUNG, SP. yaitu Ahli dariBalai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bahwa, berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.92/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi bahwa satwa tersebut diatasbenar adalah satwa yang dilindungi dengan jenis:a.

Kucing akar / Kucing Batu (Pardofelis marmorata)sesuai denganpoin57Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi.Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana pasal 21 Jo. pasal40 ayat (2) UU RI No. 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya

.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, pemilik Lutung Emas, ElangBrontok dan Kucing Akar yang ditemukan pada saat penangkapan adalahTerdakwa;Halaman 5 dari 13Putusan Pidana No 800/Pid B/LH/2019/PN Mdn Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor BBKSDA Sumatera Utara,Terdakwa tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan

AcehTimur.1 (satu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 04/04/KUM/2002 tanggal 21Nopember 2002 untuk Rp2.000.000.000,00 berhubungan denganpinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT No.07/04/PT/2002.1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2003 untukmendebet Rekeninh No. 01.01.803001.2 atau No. 01.02.803.338.2 atasnama Pemda Kab.

No.127 tanggal 21 Mei 2003.1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002.1 (asatu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp3.000.000.000,00 berhugubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.1 (asatu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.1 (satu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp5.000.000.000,00 berhubungan denganpinjaman

No.127 tanggal 21 Mei 2003;1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002;1 (asatu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp3.000.000.000,00 berhugubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003;1 (asatu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003;1 (satu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp5.000.000.000,00 berhubungan denganpinjaman

No. 1168 K/PID.SUS/201710.11.12.13.14.15.16.17.18.19.pinjaaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.1 (satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal21 Nopember 2003 untuk Rp5.000.000.000,00 berhubungan denganpinjaman No.PMK/11/04/KUM/2003 dan PT No.18/04/2003.1(satu) lember foto copy Surat Persetujuan Tambahan PemberianKredit No. 18/04/PT/2003;1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan

No.127 tanggal 21 Mei 2003.1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuaan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002.1 (asatu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp3.000.000.000,00 berhugubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.1 (asatu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.1 (satu) lembar fotokopi Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp5.000.000.000,00 berhubungan dengan

.1/ 6/2018tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubahdengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhir denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi.Berdasarkan keterangan Ahli ISEP MUKTI

.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungisebagaimana diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Bahwa dalam hal ini satwa liar tidak semua dilindungi,terhadapjenis satwa liar yang dilindungi perlu dilakukan penetapan.Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1990 JoPasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahunn 1999 TentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 1 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6

.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungisebagaimana diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangHalaman 22 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN CbiJenis Tumbuhan Dan Satwa

.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor: 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa;Menimbang, bahwa ciriciri atau tanda dari jenis ikan

mendapat laporan dariBalai BKSDA Sumatera Utara terkait penangkapan KM LumbaLumbatersebut, lalu pada tanggal 04 Februari 2019 saksi SYOFYAN diperintahkanmelakukan pemeriksaan KM LumbaLumba dengan muatan + 7.000 ekorblangkas di Pelabuhan Lantamal Belawan; Bahwa AHLI FITRI NOOR Ch, S.Hut, MP menerangkan sebanyak + 7.000ekor blangkas (Carcinoscorpius rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor : P.106 /MENLHK /SETJEN /KUM

.1 /12 /2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1905/Pid.B/LH/2019/PN.MdnNomor P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhandan satwa yang dilindungi dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKSDA dan Ekosistemnya.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2)jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .ATAUKedua :Bahwa

.1 /12 /2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /6 /2018 tentang Jenis Tumbuhandan satwa yang dilindungi dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKSDA dan Ekosistemnya.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2)jo Pasal 21 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenerangkan

S.Hut.MP menerangkan sebanyak 7000ekor blangkas (carcinoscropus rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan Nomor : P.106 /MENLH /SETJEN /KUM.1 /12. 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi dan undangundang Nomor 2 Tahun1990 tentang KSDA dan ekosistemnya;Bahwa tindakan yang saksi Syofyan dan rekannya lakukan selanjutnyaadalah mengambil dokumen, membuat laporan kejadian, melaporkan kepadapimpinan, menyerahkan

S.Hut.MP menerangkan sebanyak 7000ekor blangkas (carcinoscropus rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan Nomor : P.106 /MENLH /SETJEN /KUM.1 /12.2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi dan undangundang Nomor 2 Tahun1990 tentang KSDA dan ekosistemnya; Bahwa tindakan yang saksi Wakidi dan rekannya lakukan selanjutnya adalahmengambil dokumen, membuat laporan kejadian, melaporkan kepadapimpinan, menyerahkan

TERGUGAT dalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang berlakuselama 60 (enam puluh) bulan tersebut tidak menyebutkan Surat Kuasadari Direksi yang menyatakan bahwa TERGUGAT II dapat melakukanperbuatan hukum untuk mewakili TERGUGAT di Banjarbaru atau dengankata lain Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal10 Maret 2015 menjadi tidak sah, karena diduga melanggar ketentuantentang UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassebagaimana

Banjar pada tanggal 08 April 1998,mestinya dibuat perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian KreditNomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yangberlaku selama 60 (enam puluh) bulan19.

Banjar pada tanggal 08 April 1998, dengan jangka waktu selama 60 (enampuluh) bulan atau berakhir tanggal 10 Februari 2020, sesuai dengan PerjanjianKredit Nomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yangditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat di Banjarbaru yang dalamhal ini Tergugat diwakili oleh Tergugat II ;Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatanganioleh Para Pihak antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili

olehTergugat Il di Banjarbaru, dimana didalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang berlaku selama 60(enam puluh) bulan tersebut tidak menyebutkan Surat Kuasa dari Direksi yangmenyatakan bahwa Tergugat II dapat melakukan perbuatan hukum untukmewakili Tergugat di Banjarbaru atau dengan kata lain Perjanjian KreditHalaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN BjbNomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 menjadi tidaksah, karena

olehTergugat Il di Banjarbaru, dimana didalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang berlaku selama 60Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjb(enam puluh) bulan tersebut tidak menyebutkan Surat Kuasa dari Direksi yangmenyatakan bahwa Tergugat II dapat melakukan perbuatan hukum untukmewakili Tergugat di Banjarbaru atau dengan kata lain Perjanjian KreditNomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 menjadi tidaksah, karena

Bahwa terhadap setiap orang yang akan memiliki, mengangkut ataumenguasai hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yangtumbuh secara alami (bukan hasil budidaya) aturannya mengacukepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHKSETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam.

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu BudidayaYang Berasal Dari Hutan Hak, dinyatakan bahwa Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapidengan Nota Angkutan.

Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal4 November 2016 tentang nota angkutan dan nota angkutan lanjutandipergunakan untuk :a. pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal darihutan hak di provinsi di pulau Jawa dan Bali.b.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 TentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak bahwa Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar yangselanjutnya disebut TPKRT adalah tempat pengumpulan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuanakhir yang lokasinya diketahui oleh

Bahwa kayu budidaya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupaNota Angkutan atau nota angkutan lanjutan maka Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 = Tentang Perubahan = AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak sesuai denganPasal 10 :(1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti digunakansebagai dokumen angkutan kayu yang berasal

JabatanAnalis Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/12/KUM,183.1/13/KUM, 183.1/14/KUM, 183.1/15/KUM, 183.1/16/KUM,183.1/17/KUM,183.1/18/KUM dan 183.1/19/KUM tanggal 27 Desember2017 serta Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/01/KUM, 183.1/02/KUM,183.1/03KUM dan 183.1/04/KUM tanggal 18 Januari 2018 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 10Januari 2018 dibawah Register Nomor 11/SKU.Pdt/2018/PN.Ktb, Nomor4/SKU.Pdt/2018/PNKtb, Nomor 2/SKU.Pdt/2018/PN.Ktb, Nomor1