/2016 tanggal 03 Agustus 2016;Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kreditKupedes dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh jutarupiah);Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh ParaTergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.751.200, (Satu juta tujuh ratus limapuluh satu ribu dua ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunanberupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKD

Raya Aduy;Bahwa asli bukti SKD No. 310/Pemdes/VII/2016 atas nama Raya Aduytersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkanmaka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawahHalaman 2 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S./2020/PN.Kng.tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat,dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan

Apabila Para Tergugat tidak melunasiseluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKD No.310/Pemdes/VII/2016. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) danhasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;5.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadapobyek dalam SKD No. 310/Pemdes/VII/2016 berikut sekaligus tanah danbangunan yang berdiri di atasnya;6.

bagian yang tidak terpisahkandengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum sebagai tindaklanjut dari putusan tersebut, maka terhadap lelang melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) cukuplah dikesamingkan dandinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat point ke5yang menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap SKD No.310/pemdes/VII/2016 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiridiatasnya akan dipertimbangkan sebagai

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Oktober 2002, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/WNI/Skd/2010, tertanggal 9 Maret 2010 adalah sah dan putus karena

Pdt.G/2019/PN Sgrtanggal 28 Agustus 2019, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatantentang hal hal sebagai berikut :Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2019/PN SgrBahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telahmelangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Pegadunganpada tanggal 06102002, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Pegadungan,Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 6102002, danperkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 82/WNI/SKD, tertanggal 932010, dinyatakan putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/WNI/Skd/2010, tertanggal9 Maret 2010, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, kemudiandiberi tanda P1 ;2. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 461/Disp/Skd/2010, tertanggal14 Mei 2010, atas nama ANAK 1, kemudian diberi tanda P2 ;3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108LT010820190010,tertanggal 1 Agustus 2019, atas nama ANAK 2, kemudian diberi tanda P3;4.

itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, makapersidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidakmembantah dalil Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannyaPenggugat telah menyerahkan buktibukti tertulis yang dibubuhi materai cukupdan diberi tanda P1 s/d P5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dinubungkandengan bukti bertanda P1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor82/WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di DesaPegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 6Oktober 2002, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor82/WNI/Skd/2010, tertanggal 9 Maret 2010 adalah sah dan putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

.: 04 /WNI/Skd/2008tanggal 02 Januari 2008; .

Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan di Singaraja , tanggal 26 April Tahun 2007, sebagaimana Kutipan AktaPerkawinan No.: 04 /WNI/Skd/2008 tanggal 02 Januani 2008 yang telah dicatatkanKantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kelunga Berencana KabupatenBuleleng, adalah sah putus karena perceraian; c.

Menyatakan Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang bernama PUTU GEDE ARYA SUDARMA PUTRA, yang lahir diDenpasar pada tanggal 15 Oktober tahun 2007 , sebagaimana terdaftar dalam KutipanAkta Kelahiran No.52/ist/skd/2008, tanggal 15 Januari tahun 2008 pada KantorBadan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,hak asuh diberikan kepada Penggugat ; d. Memerintahkan...... 6d.

Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No. 04/WNI/Skd/2008 tertanggal 2 Januari2008, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeteraicukup, diberi tanda Pl : 2.

Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan di Singaraja , tanggal 26 April Tahun 2007, sebagaimana Kutipan AktaPerkawinan No.: 04 /WNI/Skd/2008 tanggal 02 Januani 2008 yang telah dicatatkanKantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kelunga Berencana KabupatenBuleleng, adalah sah putus karena perceraian; .

Dengandemikian dari koreksi awal sebesar Rp1.341.855.000,00, koreksiyang dibatalkan hanya atas transaksi dengan Zinckon sebesar Rp439.231.000,00, dan Office Stationery sebesar Rp11.777.000,00;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakmenyebutkan bahwa koreksi disebabkan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkanSurat Keterangan Domisili (SKD) atas nama BaggermaatschappijBoskalis BV, karena koreksi dilakukan mengingat wajib pajak tidakdapat menyerahkan

bukti COD atau SKD atas lawan transaksi danlawan transaksi yang dimaksud tidak secara khusus menunjukBaggermaatschappij Boskalis BV karena memang belum tentuBaggermaatschappij Boskalis BV adalah perusahaan asuransi diluar negeri sebagai pihak yang wajib menunjukkan SKD atau CODuntuk dapat menikmati manfaat P3B;b.

Bahwa faktanya Majelis dalam memutus sengketa bandingmemfokuskan pada pembuktian ada tidaknya SKD atas namaBaggermaatschappij Boskalis BV, dimana dengan mendasarkanHalaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1779 B/PK/PJK/2017pada adanya SKD atau COD atas nama BaggermaatschappijBoskalis BV yang diterbitkan Otoritas Pajak Belanda tanggal 26Juli 2010 maka Majelis kemudian menyimpulkan permohonanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ataskoreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp.846.378.000,00

Bahwakoreksi disebabkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkan Surat KeteranganDomisili (SKD) atas nama Baggermaatschappij Boskalis BV.Sedangkan alasan koreksi yang sebenarnya adalah wajib pajaktidak dapat menyerahkan bukti COD atau SKD atas lawantransaksi.

Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo terikat dengan prinsip hukum /ex specialisderograt lex geralis dan lex superior derogat legi inferiori, dimana buktibuktipendukung yang cukup memadai yaitu berupa biaya asuransi kapal yangdisewa oleh Baagermaatschapij Boskalis BV adalah sebagai pemilikmanfaat (beneficial owner) serta Surat Keterangan Domisli (SKD

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iwan SKD bin Muktar Min) dengan Pemohon II (Mastina binti M. Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1998 di Desa Lingga Alas, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun 2022;

WIWIN PURNAMAWATI pada Akte Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan No. 134/WNI/Skd.1999, bernama RORO WIWIN PURNAMAWATI pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 5108065006700004 dengan Kartu Keluarga (KK) No. 5108011606150004 adalah orangnya sama dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama : WIWIN PURNAMAWATI, S.E.

Yogyakarta dengan Nomor SeriIjazah : 026/uns/VIII/93, nama Pemohon tertulis : WIWIN PURNAMAWATI.Bahwa kemudian Pemohon mendapatkan Ijazah tingkat Stratum Satu (S.1)dari Sekolah Tinggi IIlmu Ekonomi Kerjasama Yogyakarta dengan NomorSeri lazah : 164/un/III/97, nama Pemohon tertulis : WIWINPURNAMAWATI dan berhak memakai gelar akademik Sarjana Ekonomi(S.E.) di belakang namanya.Bahwa kemudian Pemohon telah membuat Akte Perkawinan pada KantorCatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Il Buleleng dengan No.134/WNI/Skd

terjadi masalah dalam pengurusan berkas PasporPemohon, Pemohon harus mendapat Penetapan dari Pengadilan NegeriSingaraja tentang Penegasan Nama yang menyatakan bahwa nama didalam Kutipan Akte Kenal Lahir No. 144/1970 tertanggal 17 Juni 1970dengan nama Pemohon tertulis RORO WIWIN PURNOMOWATI, padajazah dari Tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi namaPemohon tertulis : WIWIN PURNAMAWATI, pada Akte Perkawinan padaKantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan No.134/WNI/Skd

WIWINPURNAMAWATI pada Akte Perkawinan pada Kantor Catatan SipilKabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan No. 134/WNI/Skd.1999,bernama RORO WIWIN PURNAMAWATI pada Kartu Tanda Pendudukhalaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.(KTP) dengan NIK : 5108065006700004 dengan Kartu Keluarga (KK)No. 5108011606150004 adalah orangnya sama dan selanjutnyaPemohon menggunakan nama : WIWIN PURNAMAWATI, S.E.3.

WIWIN PURNAMAWATI pada Akte Perkawinanpada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan No.halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.134/WNI/Skd.1999, bernama RORO WIWIN PURNAMAWATI pada Kartu TandaPenduduk (KTP) dengan NIK: 5108065006700004 dengan Kartu Keluarga (KK)No. 5108011606150004 adalah orangnya sama dan selanjutnya Pemohonmenggunakan nama: WIWIN PURNAMAWATI, S.E.Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud penegasan nama yangdimohonkan oleh Pemohon adalah

WIWINPURNAMAWATI pada Akte Perkawinan pada Kantor Catatan SipilKabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan No. 134/WNI/Skd.1999,bernama RORO WIWIN PURNAMAWATI pada Kartu Tanda Pendudukhalaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.(KTP) dengan NIK : 5108065006700004 dengan Kartu Keluarga (KK)No. 5108011606150004 adalah orangnya sama dan selanjutnyaPemohon menggunakan nama : WIWIN PURNAMAWATI, S.E..

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:482/WNI/Skd/2011, tertanggal 14 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja adalah putus karena perceraian ;4.

;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 55/Pdt.G/2014/Pn.Segr, tertanggal 18 Pebruari 2014 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugatyang pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinanmenurut Hukum Adat atau Agama Hindu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal14 Desember 2011, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :482/WNI/Skd

tidakmendatangkan hasil yang maksimal, sehingga Penggugat dengan Tergugattelah pisah ranjang sejak tanggal 05 September 2013 sampai sekarang ;8 Bahwa berdasarkan atas penjelasanpenjelasan tersebut diatas maka sesuaidengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hakuntuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, KabupatenBuleleng, pada tanggal 14 Desember 2011, yang sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 482/WNI/Skd

Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datangmenghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu,Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Desember 2011,yang sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:482/WNI/Skd

kuasanya, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikanUndangundang untuk membela kepentingannya dan oleh karena itu,pemeriksaanperkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakantersebut,Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalilgugatannya,Penggugat mengajukan bukti surat berupa:1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 482/WNI/Skd

Bahwa perkawinan Penggugat danTergugat tersebut, kemudian telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan register Nomor 482/WNI/Skd/2011,tertanggal 14 Desember 2011 dan telah memiliki kutipan akta perkawinan;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut ketentuanhukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sahmenurut hukum agama dan hukum nasional

Putusan Nomor 1738/B/PK/PJK/2017Pasal 4 Ayat (1)Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahformulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran II FormDGT1 atau Lampiran III FormDGT 2 Peraturan Direktur JenderalPajak ini;Pasal 4 Ayat (2)Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a.

Putusan Nomor 1738/B/PK/PJK/2017Pasal 5 ayat (1)SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkandalam Lampiran Il Form DGT 1 yang disampaikan kepadaPemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktupenyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak,tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B;Pasal 9 ayat (1)Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotocopi SKDyang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;2.4.

Bahwa Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata CaraPenerapan Persetujuan Penghindaran Berganda, antara lainmengatur sebagai berikut:Huruf A angka 7Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN,Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitianapakah SKD mencantumkan jawaban:a. "No"dalam Butir 3 Part IV; ataub. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atauc.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal26 terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD)3.2.1.wee,didiBahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi a quo dengan alasan pada pokoknyamenyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPTMasa PPh Pasal 26;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapatantara

)huruf b PER24 karena SKD tidak diisi denganlengkap;Bahwa Termohon Peninjauan Kembalimelampirkan fotokopi COD yang sama sebanyak12 kali untuk masingmasing pelaporan SPT MasaPPh Pasal 23/26 Masa Januari s.d.

Bahwa saya pemohon bernama LUH PUTU NOVISTA ARYANTINI, perempuan,tempat tanggal lahir :Bakung, 01 Nopember 1995,,dengan Kutipan AktaKelahiranno. 51/Ist/skd.2000 tertanggal 07 Juli 20002. Bahwa setelah dibuatkan akta kelahiran ternyata ada kekeliruan pengetikantahun kelahiran diKutipan Akta Kelahiran, dimana dalam Kutipan Akte Kelahirantertulis 01 Nopember 1995, seharusnya tertulis 01 Nopember 19923.

Bahwa untuk mengganti tahun kelahiran ini, dari tahun lahir 1995 menjadi tahunlahir 1992, oleh karena pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran,maka mengganti, memperbaiki tahun kelahiran dari tahun 1995 menjadi 1992dalam Kutipan Akta Kelahiran no. 51/Ist/skd.2000 tertanggal O7 Juli 2000diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggilpemohon

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng untuk mengganti tahun kelahiran pemohon dalam KutipanAkte Kelahiran 51/Ist/skd.2000 tertanggal 07 Juli 2000 dari tahun lahir 1995menjadi tahun lahir 19924.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Nomor : 8001142BKPSDMD, tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKBPenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah KotaParepare Formasi Tahun 2009 khususnya halaman 90 nomor urut 1(satu) atas nama Asta, tanggal 30 Oktober 2020 ;3.

),dimana hasil rekonsiliasi data nilai SKD disampaikan oleh Panitia SeleksiNasional (PANSELNAS) kepada Panitia Seleksi Daerah secara elektronikuntuk diumumkan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan SeleksiKompetensi Bidang (SKB), serta verifikasi sertifikat pendidik sesuaiarahan PANSELNAS sebelum dilakukan integrasi data SKD dan SKB,selalu mengacu pada Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BadanKepegawaian Negara (BKN) selaku Penanggung jawab Tim FinalisasiHasil Pemberkasan dan Penetapan NIP,

padatahap ujian SKD dan SKB, sedangkan amat nyata di dalam Rekap HasilIntegrasi nilai SKD dan SKB pengadaan CPNS 2019 Jabatan GuruAgama Islam, lokasi Formasi SD Negeri 75 Parepare, yang dikeluarkanHalaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mksoleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019, menunjukkanbahwa peserta atas nama ASTA di posisi pertama dengan nilai akhir87.360 atau unggul jauh di atas nilai Penggugat (posisi kedua) yanghanya mengumpulkan nilai 58.040, sehingga terlihat bahwa BadanKepegawaian

Negara lah yang melakukan integrasi nilai SKD dan SKBdan bukan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare.

Soppeng ;Fotokopi sesuai dengan hasil print out; Detil Data PTKPangkalan Data Peminjaman Mutu Pendidikan KementerianAgama Republik Indonesia, atas nama Hasna ;Fotokopi dari fotokopi ; Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB(Rincian) Pengadaan CPNS 2019, Kode Instansi: 7321Pemerintah Kab.

Putusan Nomor1736/B/PK/PJK/2017sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 36 Tahun 2008.Pasal 4 Ayat (1)Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahformulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran II FormDGT1 atau Lampiran III FormDGT 2 Peraturan Direktur JenderalPajak ini;Pasal 4 Ayat (2)Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a.

menyampaikan fotocopi SKDyang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;Bahwa Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata CaraPenerapan Persetujuan Penghindaran Berganda, antara lainmengatur sebagai berikut:Huruf A angka 7Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN,Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitianapakah SKD mencantumkan jawaban:a.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD);3.2.1.Bahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenawee,3.2.3.Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi aquo dengan alasan pada pokoknyamenyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPT MasaPPh Pasal 26;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapatantara

Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali atasCOD/SKD yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembalijuga diketahui bahwa pada Part VI angka la "tidak diketahui jenispenghasilan yang diperoleh (type of income) apakah dividen,bunga atau royalti";Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwapersyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diaturHalaman 29dari 33 halaman.

Desember Tahun 2011.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sesuai denganPasal 4 ayat (3) huruf e PER24maka setiap SKD wajibdisampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaianuntuk masingmasing SPT Masa untuk masa pajak terutangnyapajak karena terdapat jumlah dan jenis penghasilan yang berbedayang diterima oleh WPLN di dalam setiap masa Januari s.d.Desember Tahun 2011 tersebut;j.

ZAINI HD), berdasarkan AKTA HIBAHyang dibuat dihadapan Pembuat Akta Tanah Kecamatan Talang Kelapa No.594.4/32/TK/SKD/1991 16 Mei 1991 dengan 8750 M2 yang terletak di JalanKM17 Kabupaten Banyuasin dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara dengan tanah usaha Damini ;e Timur dengan tanah lou Marlia ;e Selatan Jalan PalembangSekayu ;e Barat dengan tanah Poniman ;. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1991 orangtua para Penggugat (M.

ZAINI HD yang dibuat dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah No. 594.4/32/TK/SKD/1991 tanggal 16 Mei 1991dengan luas 8750 M?

Bahwa gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur Libel).a. para Penggugat di dalam gugatannya halaman 2 angka 1 mendalilkanmemiliki yang diperoleh berdasarkan HIBAH dari orang tuanya M Zaini.H.D yang dihadapan PPAT Kecamatan Talang Kelapa dengan surat No.594.4/32/TK/SKD/1991 tanggal 16 Mei 1991.

Bahwa dari gugatan para Penggugat dimana mendalilkan memiliki sebidangtanah berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Mei 1991 No. 594.4/32/TK/SKD/1991 dari M.

Hibah tanggal 16 Mei 1991 No. 594.4/32/TK/SKD/1991 kepada Azah Depati,dkk (para Penggugat)2. Jual Beli dan Pengoperan tanggal 23 Februari 1996 No. 168 kepada NY.Nuryani (Tergugat ).Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telahmenjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 22/PDT.G/2006/PN.SKY tanggal12 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat ;Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 110 K/Padt/2009DALAM POKOK PERKARA:1.

2.198.729.662 2.198.729.662 Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 26 berdasarkanekualisasi PPh Pasal 26 dengan objekobjek di Laporan Keuangan sebagai berikut:Objek menurut SPT/Pemohon Banding Rp 12.617.630.744,00Objek menurut Pemeriksa Rp 21.284.783.537.00Selisih Rp 8.667.152.793,00Bahwa koreksi dilakukan karena adanya pembayaran technical assistance feebaik yang dicatat sebagai biaya maupun yang dicatat dengan menambah nilai perolehanaktiva tetap dan tidak ada Surat Keterangan Domisili (SKD

Putusan Nomor 138/B/PK/PJK/2014 royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;d imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan;f pensiun dan pembayaran berkala lainnya;Bahwaberdasarkan SE03/PJ.101/1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam menerapkan PPh Pasal 26 sesuai denganP3B maka WPLN wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihakyang membayarkan penghasilan;Fakta dan Penjelasan;Bahwa dalam

Sehingga menurut Pemohon Bandingtidak tepat jika Pemeriksa menggunakan alasan tidak adanya SKD menyebabkan ataspembayaran tersebut Pemohon Banding harus melakukan pemotongan PPh Pasal 26;Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim untuk membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP234/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPhPasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember

Putusan Nomor 138/B/PK/PJK/20141Keterangan Domisili (SKD), namun Pemohon Banding menyatakan bahwatransaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi pembelianbarang, sehingga tidak diperlukan adanya SKD.

Lagi pula Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD)selama persidangan berlangsung, oleh karenanya koreksi Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidangperpajakan;Halaman 13 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 374/B/PK/PJK/2015Bahwa rincian koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 terhutang adalahsebagai berikut: ZzoONama SupplierNegaraDomisiliKoreksiTerbandingTarifPPh 26TerutangKeterangan Alcatel China Ltd.Hong Kong158,368,32020%31,673,664SKD tidak ada AlcatelLucent China Ltd.Hong Kong614,43020%122,885SKD tidak ada AlcatelLucent Deutschland AGJerman854,386,4307.5%64,078,982SKD ada AlcatelLucent Singapore PTE Ltd.Singapura380,219,12020%76,043,824)SKD tidak ada Asia Global Risk PTE LTD.Singapura771,682,57020%

Hong Kong 158,368,320) 20% 31,673,664) SKD tidak ada Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 374/B/PK/PJK/2015 2 AlcatelLucent China Ltd. Hong Kong 514,430) 20% 122,885 SKD tidak ada3 AlcatelLucent Deutschland AG Jarman 854,386,430) 7.5% 64,078,982) SKD ada4 AlcatelLucent Singapore PTE Ltd. Singapura 380,219.120) 20% . 76,043,824 SKD tidak ada5 Asia Global Risk PTE LTD. Singapura 771,682,570) 20% 154,336,514!

SKD tidak ada6 Asia Now Holdings Hong Kong 425,412,160 20% 85,082,432 SKD tidak ada7 Futuro Group (Schweiz) AG Swiss 27,307,460 20% 205,725,427) SKD tidak ada8 Gerard Vincent USA 2,043,312,940) 20% 408,682,588 SKD tidak ada9 Redback Networks 75,712,280) 20% 15,142,456) SKID tidak ada10 Singapore Pte Ltd Conferencing Singapura 189,565,280 20% 37,913,056 SKD tidak ada11 XO Consulting Ltd, 662,933,660 20% 132,586,732) SKD tidak adaTotal 5,589 519,650 1,211,368,560 Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26

Distrik Wania Nomor: 426/SKD/KN/DW/VII/2020;2. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Nama Pemohon yangsebelumnya tertulis dan dibaca Hengky Kumisi, Tempat Lahir Tutreansesuai KTPE Nomor: 9109010502600004, Menjadi Tertulis dan dibacaHengky Rahangtoknam, Tempat Lahir Totrean Sesuai Surat Nikah GerejaKristen Injili Di Tanah Papua Nomor: 15/175/ET/93, Kartu KeluargaNomor: 9109012203130007 Dan Surat Keterangan Domisili JalanNawaripi Baru Kampung Nawaripi Distrik Wania Nomor:426/SKD/KN/DW/VII/2020;3.

Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulisdan dibaca Hengky Kumisi, Tempat Lahir Tutrean sesuai KTPE Nomor :9109010502600004, Menjadi Tertulis dan dibaca Hengky Rahangtoknam,Tempat Lahir Totrean Sesuai Surat Nikah Gereja Kristen Injili Di TanahPapua Nomor: 15/175/ET/93, Kartu Keluarga Nomor:9109012203130007 Dan Surat Keterangan Domisili Jalan Nawaripi BaruKampung Nawaripi Distrik Wania Nomor: 426/SKD/KN/DW/VII/2020;3.

Keluarga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Nomor9109012203130007 atas nama Kepala Keluarga Hengky Rahantoknam,selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P2;opy Surat Nikah Daftar Nomor 15/75/ET/93 dikeluarkan oleh GerejaHalaman 2 dari 9 Penetepan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN TimKristen Injili di Tanah Papua, antara suami istri Hengky Rahantoknam danMerry Kelanit, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P3;opy Surat Keterangan Domisili Nomor 426/SKD/KN/DW/VII/2020dikeluarkan oleh Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten

pokoknya guna PengadilanNegeri menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulisHalaman 4 dari 9 Penetepan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Timdan dibaca Hengky Kumisi, Tempat Lahir Tutrean sesuai KTPE Nomor9109010502600004, Menjadi Tertulis dan dibaca Hengky Rahangtoknam,Tempat Lahir Totrean, sesuai Surat Nikah Gereja Kristen Injili Di Tanah PapuaNomor 15/175/ET/93, Kartu Keluarga Nomor 9109012203130007 dan SuratKeterangan Domisili Jalan Nawaripi Baru Kampung Nawaripi Distrik WaniaNomor 426/SKD

Keluarga Nomor9109012203130007 dan Surat Keterangan Domisili Jalan Nawaripi BaruKampung Nawaripi Distrik Wania Nomor 426/SKD/KN/DW/VII/2020.

MENGADILI :1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal September 1989, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatan Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 523/WNI/Skd/2009, tanggal 9 September

Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor621/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 28 Nopember 2016, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami Istri, yang telah melangsungkanupacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1September 1989.Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukandan Catatan Sipil Kabupatan Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 523/WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkandihadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal September 1989, danperkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatanBuleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 523/WNI/Skd/2009, tanggal 9September 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3.

, tanggal 07 Desember 2016, 15 Desember 2016, dan 22Desember 2016 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu olehkarena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugatmenyatakan tetap pada gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya, penggugat telahmengajukan suratsurat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 523/WNI/Skd

/2009 tertanggal 09 September 2009antara Penggugat dengan Tergugat, yang diberi tanda bukti P.1 ; Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108052609060084 tertanggal 02 Juli 2009 atas nama kepalakeluarga Penggugat, yang diberi tanda bukti P2; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1515/Disp/Skd/2009 tertanggal 10 September 2009atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti P3; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1516/Disp/Skd/2009 tertanggal 10 September 2009atas nama Anak Kedua

bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkandihadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal September 1989, danperkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatanBuleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinnan Nomor : 523/WNI/Skd

Redshaw sebesar Rp29.320.403,00Menurut Tim Peneliti Keberatan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding bukanmerupakan SKD/COD, namun hanya merupakan fotocopy jawaban surat dari HM Revenue& Customs (Otoritas perpajakan dan cukai) tanggal 27 Januari 2009 atas surat MR.

Menurut Tim Peneliti Keberatan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Bandingbukan merupakan SKD/COD, namun hanya merupakan fotocopy jawaban surat dari HMRevenue & Customs (Otoritas perpajakan dan cukai) tanggal 27 Januari 2009 atas suratMR.

Dengan demikian dokumen yang diserahkan ke Tim Peneliti Keberatan tersebut tidakmemenuhi syarat sebagai suatu SKD/COD sebagaimana yang diatur dalam Butir 3 SuratEdaran Nomor SE03/PJ.101/1996. Selain itu, sesuai persyaratan yang diatur dalam butir 2 huruf a dan huruf b Surat EdaranNomor SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996, Wajib Pajak tidak dapat menunjukkanbukti bahwa Wajib Pajak Luar Negeri (MJ.

Redshaw maupun dokumen yang membuktikan bahwaPemohon Banding telah menyampaikan fotocoy SKD tersebut kepada KPP tempat pihak yangmembayar penghasilan (Pemohon Banding) terdaftar;bahwa berdasar pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Hasil Keberatan nomorLAP288/WPJ.01/BD.06/2012 tanggal 04 Juli 2012 diketahui bahwa Peneliti Keberatan dalam angka4 Hasil Penelitian atas koreksi Positif DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp29.320.403 huruf e padapokoknya menyatakan;MenimbangWajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti

bahwa Wajib Pajak Iuar Negeri (Redshaw) telahmenyampaikan fotocopy/dokumen tersebut (SKD/COD) kepada KPP tempat pihak yangmembayar penghasilan terdafiarbahwa meskipun Tim Pemeriksa tidak memberikan dasar koreksi yang jelas, namun denganmenunjuk ketentuan dari butir 3 huruf c Surat Edaran Nomor SE03/PJ.101/1993 tanggal 29 Maret1996 dan alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa pekerjaan Manuring RecommendationFee bukan merupakan objek PPh Pasal 26 karena MJ.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Agustus 2012, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 382/WNI/Skd

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diatas, telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak yang diberi nama dirahasiakan perempuan,lahir di Padangbulia pada tanggal 6 April 2013, sebagaimana Kutipan AktaKelahiran No. 928/Um/Skd/2013, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7Juni 2013, yang hingga kini anak dimaksud tetap diasuh dan dipelihara olehTergugat ;5.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugatyang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu di Desa Padangbulia,Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Agustus 2012,sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 382/WNI/Skd/2012,tertanggal 15 Oktoberi 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalan sah dan putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

Fotocopy dari aslinya Kutipan berupa Kutipan Akta PerkawinanNomor 382WNI/Skd/2012 tanggal 15 Oktober 2012 atas namadirahasiakanyang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda P 1;Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Padt.G/2019/PN.Sgr2. Fotocopy dari aslinya berupa Kartu. Keluarga Nomor5108051809120001, atas dirahasiakan yang selanjutnya diberi tanda P a3.

Fotocopy dari aslinya Kutipan berupa Kutipan Akta KelahiranNomor 828Um/Skd/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas nama dirahasiakan 3;4. Fotocopy dari aslinya berupa Surat Pernyataan cerai a/ndirahasiakan yang selanjutnya diberi tanda P 4;5. Fotocopy dari aslinya berupa Kartu.

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan secara adat dan Agama Hindu di Desa Padangbulia,Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Agustus 2012,sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 382MWNI/Skd/2012,tertanggal 15 Oktoberi 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Izhar bin Sarip) dengan Pemohon II (Sri Marlina binti Samin SKD) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1999 di Desa Kute Lang-Lang, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun 2022;

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsukan menurut Adat dan Agama hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanngal 22 Nopember 2002 sesuai dengan akta perkawinan Nomor: 270 / WNI / Skd / 2007 tertanggal 30 Oktober 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnnya; 4.

TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwaPenggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2015 yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 Mei 2015 dalamregister Nomor 204/Pdt.G/2015/PN.Ser telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1 Bahwa, Penggugat dengan tergugat adalah sebagai suamiistri, yang telah melangsungkanupacara perkawianan menurut adat dan Agama hindu, di Kabupaten Buleleng padatanggal 22 November 2002, sesuai dengan akta perkawinan no 270/WNI/SKD

berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal28Mei 2015, tanggal 12 Juni 2015 dan tanggal 18Juni 2015 telah dipanggil dengan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanbuktibukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :Halaman3 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2015/PN.Sgr.1 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 1683/SKD

/Pj 2015, atas nama Tergugat,tertanggal 26Juni 2015, diberi tanda bukti surat P1;2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 270/WNI/Skd/2007 antaraTERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 30Oktober 2007, diberi tandabukti surat P2;3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 599/Ist/Skd/2007 atas nama AnakPenggugat dan Tergugat, tertanggal 25Januari 2008, diberi tanda bukti surat P3;4 Foto copy Surat Pernyataan perceraian antara Tergugat dengan PENGGUGAT,tertanggal 29 Juli 2010, diberi tanda bukti surat

;Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah apakahbenar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumahtangganya sering terjadi percekcokan dan pertengkaran;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang dihubungkan dengan bukti surat P5dimana bukti surat P2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 270/WNI/Skd/2007,menerangkan ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yangtelah disatukan dalam lembaga

danTergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;Memperhatikan Pasall49RBg dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan:MENGADILI:1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsukan menurut Adat dan Agama hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanngal22 Nopember 2002 sesuai dengan akta perkawinan Nomor: 270 / WNI / Skd