Bahwa menurut Saksi seluruh anggota Satuan Denpom VI/2Banjarmasin sudah mengetahui tentang larangan keras tentangpenyalahgunaan Narkotika, karena dari Pimpinan selalu mengedarkanST maupun penekanan terhadap seluruh anggota.9.

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkanperilaku seorang Prajurit yang tidak peduli adanya larangan keras dariPemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang laranganpenyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwasetiap bentuk penyalahgunaan narkotika sangat dilarang, apalagiTerdakwa adalah anggota Polisi Militer yang merupakan aparat penegakhukum yang seharusnya menjadi contoh bagi prajurit yang lainnyabukannya malah ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika

Namun dalam haldijabarkannya arti penindakan tegas dalam halpenjatunan Hukuman terhadap penyalagunaannarkotika di lingkungan TNI dalam bentuk pemberianhukuman tambahan bagi oprajurit INI yangmenyalagunakan narkotika untuk diri sendiri denganhukuman pemecatan dari dinas TNI secara tidakhormat adalah = merupakan hukuman yangberlebihan.2) Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNIdijelaskan adanya penekanan bagi para pengedar,pemilik, pengguna yang berulang/pecandu agarditindak tegas sampai dengan

citra TNI pada umumnyakesatuan Lanud Sultan Hasanuddin pada khususnya dimata masyarakat;c) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan programpemerintah yang sedang giatgiatnya memberantaspenyalahgunaan Narkotika termasuk jenis Shabushabu;d) Terdakwa sebagai aparat Penegak Hukum (penyidik TNIAU) seharusnya mengetahui penyalahgunaan Narkobadilarang namun Terdakwa terlibat dalam penggunaNarkotika jenis shabushabu;e) Perbuatan Terdakwa melanggar ST Panglima TNI NomorST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan

berdasarkan Blacks Law DictionaryEdisi Ketujuh adalah A corporation that is related to another corporation15210,Zl 1.2.12.2aA3.by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, orsiblings corporation;Yang terjemahan bebasnya adalah afiliasi adalah perusahaan yangterkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan sahamatau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan,atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga(penebalan oleh Pemohon Kasasi untuk penekanan

Jovin Chandra merupakan keponakan dariChandra Antonio ;Bahwa UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa KonstruksiPasal 17 ayat (6) menyatakan:BadanBadan Usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orangyang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak bolehmengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secarabersamaan ;(penebalan oleh Pemohon Kasasi untuk penekanan)Bahwa sebagai peserta tender yang merupakan calon penyedia jasa, ParaTermohon Kasasi seharusnya mengetahui dan memahami

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menuruthukum ketentuan UUHT Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e. Danmenghukum kepada Tergugat untuk menghentikan ancamanancamanyang mengandung unsur tindakan melawan hukum;6.

angsuran kredit Penggugat; Bahwa saksi mengetahui jaminan Penggugat mencari kredit di Bankberupa tanah dari grup Whatsapp relawan nasabah; Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan luas tanah tersebut yangdijadikan jaminan Penggugat di Bank; Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah angsuran perbulan Penggugat; Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatanke Pengadilan; Bahwa saksi tidak mengetahui jaminan berupa tanah tersebut akandilelang oleh Bank; Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penekanan

Surjit Singh, Sp.F.DFM dari Rumah SakitUmum Pringadi Medan yang pada kesimpulannya ; neces Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapatdisimpulkan bahwa penyebab kematian Almarhum korban adalah pendarahanyang banyak pada rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala disertaiadanya penekanan pada leher sebelah kiri dan kanan (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara) ;n Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUH.

Surjit Singh, Sp.F.DFM dari Rumah SakitUmum Pringadi Medan yang pada kesimpulannya ; noone Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapatdisimpulkan bahwa penyebab kematian Almarhum korban adalah pendarahanyang banyak pada rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala disertaiadanya penekanan pada leher sebelah kiri dan kanan (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara) ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55ayat (1) ke1le KUH.

terdakwa mengakibatkan korban Rinan Pinemmeninggal dunia dengan lukaluka dan penyebab kematian sebagaimanatersebut dalam hasil pemeriksaan mayat an. korban Rinan Pinem als TakurNomor : O7/V/IKK/VER/2016 tanggal 21 Mei 2016 yang dibuat danditandatangani oleh Dokter Guntur Bumi Naution, Sp.F Dokter Pemeriksa padaRumah Sakit Bhayangkara Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :TANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokong yang tidak hilang pada penekanan

Halaman 12 dari 41 halamanTANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokongyang tidak hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada alat gerak atas dan alat gerak bawah yang dapatdilawan.PEMERIKSAAN LUAR : Kepala : Rambut: hitam beruban, ikal, panjang rambut depan tujuhsentimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri limasentimeter, panjang rambut belakang sembilan sentimeter. Dijumpai empat luka terobuka pada kapala.

Medan sebagai berikut :Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat denganidentitas sebagai berikut :Nama >: RINAN PINEM Als TAKURUmur : 55 TahunJenis Kelamin : LakilakiPekerjaan feKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamAlamat : Dusun Pengambatan Desa Sarintonu KecamatanTiga Lingga Kabupaten Dairi;Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :TANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokongyang tidak hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada alat

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 1 (satu)900/43/434.15/2002 tanggal ... tentangPedoman Kerja Dan Penekanan TugasTahun Anggaran 20029. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 1 (satu)900/1X/427.18/2003 tanggal .... TentangPetunjuk teknis pelaksanaan APBDTahun Anggaran 200310. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu)Daerah Kabupaten Lumajang Nomor :35 Tahun 1999 tanggal 25 Oktober1999 tentang Peraturan Tata TertibRakyat DaerahDewan PerwakilanKabupaten Lumajang 11.

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 900/43/434.15/2002 tanggaltentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas Tahun Anggaran 2002,1 (satu) ;9.

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 900/43/434.115/2002 tanggaltentang Pedoman kerja dan Penekanan Tugas Tahun Anggaran 2002, 1(satu) ;. Keputusan Bupati Nomor : 900/.../427.18/2003 tanggal .... TentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 ;10.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang Nomor : 35Tahun 1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang ;Hal. 36 dari 45 hal. Put.

Bahwa pada hari Rabu 2 Agustus 2017 akan dilakukanpergeseran personil, namun sebelumnya Saksi melakukan briefingkepada seluruh anggota termasuk melakukan tindakan pengamanansenjata dengan penekanan agar Pistol dan magasen harus disimpan diHolster pinggang dan senjata harus melekat di badan.10.

Bahwa benar pada hari Rabu 2 Agustus 2017 akan dilakukanpergeseran personil, namun sebelumnya Saksi3 melakukan briefingkepada seluruh anggota termasuk melakukan tindakan pengamanansenjata dengan penekanan agar Pistol dan magasen harus disimpan diHolster pinggang dan senjata harus melekat di badan.16.

Bahwa benar pada hari Rabu 2 Agustus 2017 akan dilakukanpergeseran personil, namun sebelumnya Saksi3 melakukan briefingkepada seluruh anggota termasuk melakukan tindakan pengamanansenjata dengan penekanan agar Pistol dan magasen harus disimpan diHolster pinggang dan senjata harus melekat di badan.14.

2016Menimbang20.21.22.23.24.14alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu karenasalah dalam pergaulan dengan temanteman pecandu Narkotika.Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatanyang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnyaKodim 0101/BS, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinassebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi dan bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.Bahwa Terdakwa selama berdinas di kesatuan Kodim 0101/BSsering mendapatkan penekanan

Bahwa benar Terdakwa selama berdinas di kesatuan Kodim0101/BS sering mendapatkan penekanan baik pada saat jamkomandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira HukumKodam IM mengenai Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagikehidupan Prajurit TNI, dan Terdakwa juga mengetahui apabilaPemerintah saat ini juga sedang gencargencarnya memberantasperedaran Narkotika.22.

Bahwa benar Terdakwa selama berdinas di kesatuan Kodim0101/BS sering mendapatkan penekanan baik pada saat jamkomandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira HukumKodam IM mengenai Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagikehidupan Prajurit TNI, dan Terdakwa juga mengetahui apabilaPemerintah saat ini juga sedang gencargencarnya memberantasperedaran Narkotika.24.

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis HakimMs.Sbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu anakAnak 1, umur 5 tahun;5.

perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;,,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasinhal.Hukum Islam adalah sebagai penekanan

Takdir bin Saleng tidak ada halangan perkawinanbaik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika di dasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, haltersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap

tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam pasalini biasa disebut juga dengan setiap orang adalah orang atau anak sebagaisubyek hukum yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilansebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orangatau anak disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh PenuntutUmum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebabitu penekanan

perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

Unsur barang siapa ;Menimbang, unsur barang siapa, yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk padasubyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukumpendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dengan demikian penekanan unsur imi adalah adanya kehadiran orang tersebut,tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikan dalampertimbangan unsur materil dakwaan ;Menimbang, bahwa selanjutnya

Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah tempat kerja suami di Bratasena kurang lebih selama 6 ( enam )tahun di Tulang Bawang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dantinggal dirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;4.

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;Ad. 1 Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah siapasaja sebagai subyek hukum yang mampu bertaggungjawab menurut hukum yangtelah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umumdengan demikiam penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut,tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana, itu akandibuktikan

Januari1997 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

Putusan No.0632/Pdt.G/2020/PA.Sdnhari itu juga dengan register perkara Nomor XXX, mengemukakanhalhalsebagai berikut:1.Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 17 Oktober 2009, sesuai dengan duplikat akta nikah yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara,Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor: XXX, tertanggal 13 April 2020;Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,