P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaM. YUSUF Alias USUP BinMUHARAM dengan pidana penjara selama3 (tiga) Tahundan dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulankurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahsupaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;3.

Selanjutnyaberdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHKwilayah Sumatera Nomor: ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal4 Desember 2019, saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersamadengan beberapa Polisi Kehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember2019, sekira pukul 06.00 Wib mendatangi rumah terdakwa yang berada diteluk Binjai Teluk, Kec.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis TumbuhanHalaman 25 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plwdan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2.

Selanjutnya berdasarkan surat tugasyang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor:ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal 4 Desember 2019, saksiAbdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa PolisiKehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wibmendatangi rumah terdakwa yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi dan Undangundang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa M.

tersebut didapatkan dari terdakwa (TokoViktori) sebanyak 10 ekor dan dari saksi GO MARNEX GOLIAT (diajukan dalamberkas perkara terpisah) sebanyak 18 ekor.Bahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Dapat ahli jelaskan bahwa kriteria yang digunakan sehingga satwaBurung Cendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukanpengawetan adalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunanyang tajam pada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannyaterbatas (endemik).Dapat ahli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua Jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Dapat ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa memiliki lampiran jenisjenis

Sus/2018/PN TulMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut 448 yaknijenis burung cenderawasih kecil (paradisaea minor).Dapat ahli jelaskan bahwa ciriciri knusus dari burung cenderawasikecil (paradisaea

supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, dan memiliki adalahmempunyai ;Menimbang bahwa aturan yang mengatur tentang atau terkait denganpengawetan tumbuhan dan hewan yakni Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa dan sebelum lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dicabut dandiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Objek Sengketa: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAH BARANGMILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGANCARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014 ;B.

Bahwa kemudian KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 TentangPENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARADIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014 yangdikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Prosedur, Subtantifdan/atau Kewenangan yang akan dijelaskan Penggugat dalamposita selanjutnya; 10.Bahwa ditinjau. dari prosedur, penerbitan KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR188.44/0114/KUM

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2. so Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATANNOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAHBARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATANDENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAMNEGERI ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014;3. so MewajibkanTergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATANNOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang

BuktiP19 : Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0114 / KUM /2014 tentang Penghapusan Tanah Barang MilikPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengancara dihibahkan Kepada Institut Agama Islam NegeriHalaman 79 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.Antasari Banjarmasin, tanggal 14 Maret 2014(Fotokopi Sesuai fotokopi).20.

Bukti T Il Int. : Surat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0114/KUM/2014 tanggal 14 Maret 2014tentang Penghapusan Tanah Barang MilikPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan DenganCara Dihibahkan Kepada Institut Agama IslamNegeri Antasari Banjarmasin (fotokopi sesuai asl).2.

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota Kayu Kayu Bulat (SKSHHKKB) sedangkan untuk Kayu Olahan adalahSurat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)itupun harus berasal dan dikeluarkan oleh industri yang memiliki izinIUIPHHK.Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1 /11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota itupun harus berasal dan dikeluarkan oleh industri yang memiliki izinIUIPHHK.Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/ Setjen/ Kum. /8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu BudiDaya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam.Sebagaimana

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak; Yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang berada padatanah yang di bebani hak atas tanah.Dan Di atur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/ MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / Menlhk / Setjen /Kum. / 8 / 2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi DayaYang berasal dari Hutan Hak

Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam;Bahwa Tata cara atau Prosedur Pemanfaatan hasil hutan adalah : Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan

Dan Di atur dalam Peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / Menlhk / Setjen / Kum. / 8 / 2017Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari HutanHak; Berdasarkan Permenlhk Nomor NOMOR : P.43/MenlhkSetjen/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, Yang dimaksud dengan Industri Primer hasil hutan kayu ( IPHHK) yang selanjutnyadisebut industri primer adalah industri yang

Bahwa Selanjutnya pada sekitar bulan April 2018 terdakwakemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ENGK1 KUM denganharga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana motor tersebutagar tidak diketahui oleh Debt Collector lainnva terdakwa melepas Tanda NomorKendaraan Bennotor yang aslinya dengan menjadi DM 3112 BW.Bahwa setelah dilakukan pengecekkan diketahui bahwa terdakwa bukan sebagaikaryawan Debtcollector yang bekerja pada perusahaan pembiayaan PT ADIRAGorontalo

Bahwa Selanjutnya pada sekitar bulan April 2018 terdakwakemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ENGK1 KUM denganharga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana motor tersebutagar tidak diketahui oleh Debt Collector lainnya terdakwa melepas Tanda NomorKendaraan Bennotor yang aslinva dengan menjadi DM 3112 BW.Bahwa setelah dilakukan pengecekkan diketahui bahwa terdakwa bukan sebagaikaryawan Debtcollector yang bekerja pada perusahaan pembiayaan PT ADIRAGorontalo

di Kel Kayumerah Kec Limboto Kab Gorontalotepatnya di jalan menuju kerumahnya.Bahwa Pencurian dan Penipuan yang Saksi maksud adalah terdakwa telahmerampas/mengambil sepeda motor milik BERLIANA MAKU yang saat itudikendarai oleh Saksi dengan mengatas namakan Debkolector dari salah satupembiayaan yang bertugas akan menarik Sepeda motor tersebut, akan tetapisepeda motor itu tidak dimasukan dalam perusahaan pembiayaan namunhanya digadaikan / dijual Kembali kepada seorang penampung/penadah yaituENGKI KUM

motormerek Yamah Mio warna Biru yang diperlihatkan kepada dirinya dan sepedamotor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi yangkemudian dirampas/diambil oleh Terdakwa akan tetapi TNKB (plat nornor)sudah diganti/palsu ;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat dariperistiwa tersebut karena yang mengetahuinya adalah BERLIANA MAKU (lbuHalaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN LboSaksi).Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;Saksi ENGKI KUM

dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satujuta tiga ratusribu rupiah).Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepadaENGKI KUM, Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (TNKB) yang asli dilepasoleh Terdakwa untuk menghindari teman sesama Debtcollector lainya.Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motormerek Yamah Mio warna Biru yang diperlinatkan kepada dirinya dan sepedamotor tersebut adalah sepeda motor yang ditarik/diambil oleh Terdakwa daritangan REFAGIL HASAN

./2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebagai Kredit Admin (CAD) yang bertugasmenyimpan file atau dokumen serta mengeluarkan dan menerima BPKB yangakan diproses atau dileasing serta membuat asuransi atau klaim asuransi untukunit kendaraan kemudian mengirim file/ dokumen ke direksi sms finance.bahwa terdakwa kemudian meminjam nama saksi Basri Kum alias Basridan saksi Sri Wahyuni Abidin alias Rini untuk mengajukan leasing kepadaPT.SMS finance Kotamobagu dimana saksi Sri Wahyuni Abidin pada hari Rabutanggal

15 Februari 2012 mengajukan leasing kepada PT.SMS FinanceKotamobagu untuk membeli mobil bekas merk Daihatsu Xenia warna merahmetalik dengan nomor Polisi DB 4780 K dengan harga Rp. 152. 892.000,(seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) danproses pengajuan leasing tersebut oleh PT.SMS Finance Kotamobagu diprosesdan diterima sehingga pembelian mobil tersebut ditanggung oleh SMS financedan selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 saksi Basri Kum aliasBasri

BASRI KUM, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa terdakwa meminjam nama saksi untuk mengajukan pijamankepada PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Cabang Kotamobaguuntuk membeli mobil merk Toyota Avanza warna biru metalik dengannomor polisi DB 4119 DA;Bahwa alasan terdakwa meminjam nama saksi karena terdakwamerupakan karyawan PT.

Sinar Mitra Sepadan(SMS) Finance;Bahwa terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Dwi Pujiastuti Akubsebagai atasan langsung dari terdakwa;Bahwa benar terdakwa meminjam nama saksi Sri Wahyuni Abidinuntuk membeli mobil merk Daihatsu Xenia warna merah metalikdengan nomor Polisi DB 4780 kK;Bahwa Terdakwa meminjam nama saksi Basri Kum untuk mebelimobil merk Toyota Avanza warna biru metalik dengan nomor polisi DB4119 DA dimana mengajukan peminjaman dana kepada PT.

SinarMitra Sepadan (SMS) Finance;Bahwa pada bulan Februari 2012 terdakwa meminjam nama saksi SriWahyuni Abidin untuk mengajukan peminjaman dana kepada PT.Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Cabang Kotamobagu yang akandigunakan untuk membiayai pembelian mobil merk Daihatsu Xeniawarna merah metalik dengan nomor Polisi DB 4780 K;Bahwa pada bulan Februari 2012 Terdakwa meminjam nama saksiBasri Kum untuk mengajukan peminjaman dana kepada PT.

Hasil HutanKayu (SKSHHk):Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2021/PN MpwBahwa berdasarkan Pasal 1 angka (29) Peraturan Pemerintah Nomor : 6tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana PengelolaanHutan, serta Pemanfaatan Hutan, yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

untuk melindungi hasil hutan kayu Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan setelahmembayar lunas Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa terhadap kepemilikan kayu bulat yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah mengakibatkankerugian negara, karena pemilik tidak mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

ternadap kepemilikan kayu bulatberjenis kelompok rimba campuran sejumlah 200 (dua ratus) batang atausama dengan volume 27,74 m* yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan danPeraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.64/MenLHK/Setjen/Kum

.1/1/2017 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti RugiTegakan adalah sebagai berikut : Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan) sebesar:Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2021/PN MpwRp.500.000 x 10% x 27,74 m* = Rp.1.387.000,00

(dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat meter kubik) yang dilakukan olehTerdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)maka timbul kerugian negara yang mana berdasarkan keterangan ahli, kerugiannegara tersebut meliputi: Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukPerhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan

Nomor 3835/Pdt.P/2018/PA.JrLafad ljab dilakukan oleh Ustadz Kum setelah mendapat kuasa dari wali nikah(pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon sebagaicalon mempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ;Antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telahmemenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukumIslam maupun peraturan

Nomor 3835/Pdt.P/2018/PA.Jr Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Paman Pemohon II; Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tahun 14 Juli 1981 diDesa Mojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember karena saksi waktuitu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh paraundangan lainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Asmo denganmaskawin berupa Rp. 2500 telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Ustadz Kum sebagai Kuasa dari wali nikah

tinggal diDesa Mojogemi Kecamatan Sukwono Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon ; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II padatahun 14 Juli 1981, di Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono KabupatenJember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Asmodengan maskawin berupa Rp. 2500 telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Ustadz Kum

dapatditerima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti sertasaksisaksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukanfakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut: Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tahun 14 Juli 1981, di DesaMojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaituwali nikah Asmo, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Ustadz Kum

tumbuhan dan satwa bahwa suatu jenis tumbuhandan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telahmemenuhi kriteria antara lain mempunyai populasi yang kecil, adanyapenurunan yang tajam pada jumlah individu dialam dan daerah penyebaranyang terbatas (endemik), satwa tringgiling ditetapkan oleh pemerintahsebagai satwa yang dilindungi tentu telah memenuhi kriteria tersebut, Sesuaidengan peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28Desember 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalamurutan nomor 84 yaituTringgiling dengan nama latinnya Manis Javanica.

.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasperaturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentangjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam urutan nomor 84yaituTringgiling dengan nama latinnya Manis Javanica; Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin daripihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yangdilindungi dalam

berdarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 tahun 1990 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwabahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yangdilindungi apabila telah memenuhi kriteria antara lain mempunyai populasi yangkecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dialam dan daerahpenyebaran yang terbatas (endemik); Bahwa berdasarkan peraturan MenteriLingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasperaturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam urutan nomor 84 yaitu Tringgilingdengan nama latinnya Manis Javanica;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurutMajelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) hurufa Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 05

Bahwa Ahli HENDRIO FADLY, S.Hut. menerangkan berdasarkan Pasal5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, kayu jenis bayur dan tarok/terap yangdimiliki oleh terdakwa tersebut tidak termasuk jenis hasil hutan kayu budidayasehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016,pengangkutan jenis bayur dan terap/tarok mengacu pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup

Ahli HENDRIO FADLY, S.Hut: Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atauSKSHH adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam Penatausahaan atau Pemanfaatan hasilhutan;Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B.LH/2019/PN Pnn.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan

/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017, dimana Tempat Pengumpulan kayurakyat Terdaftar yang selanjutnya disingkat TOKRT adalah tempatpengumpulan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan haksebelum dikirim ke tujuan akhir yang lokasinya diketahui oleh KepalaBalai (Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Pengelolaan HutanProduksi Lestari), untuk Provinsi Sumatera barat UPT dimaksud adalahbalai Pengelolaan Hutan Produksi BPHP Wilayah III Pekan Baru; Bahwa contoh dokumen SKSHHK untuk kayu jenis Terap

Bahwa menurut keterangan Ahli HENDRIO FADLY, S.Hut. sesuai Pasal 5ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, kayu jenis bayur dan tarok/terapyang dimiliki olen terdakwa tersebut tidak termasuk jenis hasil hutan kayubudidaya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, pengangkutan jenis bayur danterap/tarok mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut:Bahwa hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul18.55 WIB Brigpol Rio Kusbiantoro Bin Sumaryo bersamadengan Bripka Rubi Ardiansyah Bin H.

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 20 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaAd.b.Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi,terdapat 3 (tiga) jenis burung tang termasuk sebagai satwayang dilindungi yaitu:a. burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsismoluccensis) sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekorterdaftar di No.

Selainitu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahuladanya ketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang terlepas dari pengetahuan Terdakwa

.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak), dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian tubuh

.1/8/2018 yangkemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorHalaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN KtnP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak), dan

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan telah ternyata ketika Terdakwa sedang berada di Dusun Air PanasDesa Singgah Mulo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues SaksiMusmuliadi Als Mus Bin Kamarudin (Alm) menelepon Terdakwa denganmengatakan untuk dicarikan pembeli (tokeh) Paruh Burung Rangkong.

.1/8/2018 yang kemudian telah dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi ternyata barang bukti berupa tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (Mutiacus Muntjak),dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tersebut merupakantubuh satwa liar yang dilindungi oleh Undangundang maka menurut MajelisHakim perbuatan Terdakwa telah termasuk dengan sengaja memperniagakanbagianbagian satwa yang dilindungi yang telah mati sehingga unsurmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati haruslahdinyatakan telah

sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN TulBahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

sehingga satwa BurungCendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukan pengawetanadalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajampada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik).Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN TulAhli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua Jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran jenisjenis

adalah mempunyai ;Menimbang, bahwa aturan yang mengatur tentang atau terkait denganpengawetan tumbuhan dan hewan yakni Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa dan sebelum lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NomorHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Tul7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dicabut dandiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

dan Satwa yang dilindungi termasuk BurungCenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru)masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnyapada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni jenis

Surat keputusan Nomor :047SK/DPPNasDem/V1I/2017, tanggal14 Juli 2017;Adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, olehkarenanya mohon dinyatakan Batal Demi Hukum..Bahwa oleh karena Surat Nomor : 188.44/0517/KUM/2017, Tertanggal 9 Nopember2017 yang di terbitkan Turut Tergugat didasari oleh Surat keputusan Nomor : 047SK/DPPNasDem/VIV2017, tanggali4 Juli 2017 yang di Terbitkan oleh Tergugat secara Melawan WHukum, maka dengan demikian Surat Nomor188.44/0517/KUM/2017, Tertanggal

Bahwa dasar gugatan Penggugat selain mempermasalahkan Suratsurat yangsebagaimana telah dikeluarkan oleh Tergugat , Tergugat li Dan Tergugat Ill(Para Tergugat) di atas, Penggugat juga mempermasalahkan Surat Nomor:188.44/0517/ KUM/2017 Tanggal 9 November 2017 yang dikeluarkan olehTurut Tergugat.

;Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo, karena permasalahan keabsahan danpembatalan Surat Nomor: 188.44/0517/KUM/2017 Tanggal 9 November 2017 adalahkewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0517/KUM/2017 tanggal 9 Nopember 2017 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sisa Masa Jabatan Tahun20142019 berdasarkan ketentuan peraturan perandangundangan yangberawal dari:a.

Menyatakan sah dan benar Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0517/KUM/2017 tanggal 9 Nopember 2017 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sisa Masa Jabatan Tahun20142019;4. Menolak Penggugat tetap menduduki jabatan sebagai anggota DPRD KabupatenTanah Bumbu Periode 20142019.5.

pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.Ahli menerangkan bahwa, Dapat Ahli terangkan bahwa yang berhak dandapat memanfaatkan hasil hutan tersebut adalah berdasarkan pasal 67 PPNo 06 tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutanserta Pemanfaatan Hutan adalah pemegang izin antara lain Badan UsahaMilik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) dan Koperasi atau Perorangan, hal tersebutdijelaskan kembali dalam PermenLHK NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yaitu pemegang izin adalahpemegang IUPHHKHA/IUPHHKRE/IPPKH/ IPHHK/IPK dan ijin lainyayang sah sesuai ketentuan peraturaan perundang undangan yangberlaku.Ahli menerangkan bahwa, Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alamdisebutkan bahwa Penatausahaan hasil hutan

Ahli menerangkan bahwa, Berdasarkan Bab ketentuan umum pasal 1angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.66/MENLHK/SETJEN /KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam,yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yangselanjutnya disebut SIPUHH adalah Sistem informasi berbasis web yangdigunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronikdalam penatausahaan hasil hutan.

Ahli menerangkan bahwa, Bentuk Fisik Dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (GKSHHK) berupa Kayu Olahan adalah dalamformat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan secaraElektronik (eSKSHHK Olahan) sesuai dengan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam.

.1/1/2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan danGanti Rugi Tegakan adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 12Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.64/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2017), sebesar : Kelompok Jenis Meranti : (Harga Patokan x Tarif x Volume x 2 )= 810.000, x 10 % x ( 8,9521 x 2) = Rp. 1.450.240,20.

Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhandan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada nomor urut 84 sisik jenisTrenggiling dengan nama ilmiah Manis javanica,termasuk dalam FamiliManidae.

Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan TumbuhanHalaman 4 dari 27 Putusan nomor 93/Pid.B/LH/2020/PN.Wnodan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Perbuatan TerdakwaHENGKI PRASETYO Bin SUPARNOsebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

bukti yang ditunjukkan olehPenyidik dan sesuai dengan dokumentasi (foto) di atas merupakan sisikjenis Trenggiling dengan nama ilmiah Manis javanica,termasuk dalamFamili Manidae.Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenissatwa yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantumdalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

Hal tersebutakan menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.Bahwa barang bukti berupa satwa liar baik dalam keadaan hidup atau matidan/atau bagianbagiannya, sebagimana diatur dalam pasal 7 PeraturanMenteri LHK No.26/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang PenangananBarang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentangTata Cara Penanganan Barang Bukti dilakukan dengan cara :Identifikasi;Pengamanan;Pengangkutan;Penyimpanan;Pengujian laboratorium;Perawatan atau Pemeliharaan

dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantumdalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Bahwa menurut pendapat Ahli dimaksud Sisik adalah lapisan kulit yangkeras dan berkepingkeping pada ikan, ular, kaki ayam, dan sebagainya.Bagianbagian satwa dilindungi adalah bagian bagian dari tubuh satwayang

memiliki 3 kriteria yakni : memilikipopulasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individudan dalam daerah penyebarannya yang terbatas.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenisTumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertandukKijang Muncak (Mutiacus Muntjak), dan Cula Rangkong Gading(Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian tubuh

Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018yang kemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berawal dari Sdr.

.1/8/2018 yang kemudiantelah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk KijangMuncak (Mutiacus Muntjak), DAN Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil)adalah bagianbagian tubuh

.1/11/2016, tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Bila Kayu yang berasal dari hutan hak tersebut tumbuh secara alami ataudiluar dari jenis jenis yang tersebut diatas, maka pengangkutannyamengikuti ketentuan dalam Permen yang Hutan Negara yaituPeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.

Nota Angkutan untuk Hutan Hakyang menerbitkan adalahpemilik hutan hak yang kayunya hasil budidaya atau termasuk dalamjenisjenis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Jo.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum. 1/11/2016,Jo.P.48/MENLHK/SETJEN/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, pada prinsipnyapengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak menggunakan NotaAngkutan. Dalam kayu yang berasal dari hutan hak tersebut tumbuhsecara alami, maka mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan negara yang menggunakan SKSHHK.

.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutanuntuk hutan hak jika kayu olahan tersebut berasal dari hutan haksebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo.

P.48 /MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 8 / 2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN BIs Bahwa apabila tidak ada izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) maka dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) tidak dapat diterbitkan. Bahwa dalam mengangkut dan membawa hasil hutan harus dilengkap!

. :163/KptsII/2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasarpengenaan iuran kehutanan tanggal 26 Mei 2003, sedangkan untukkayu bulat jenis Jengkol sebanyak 4 batang (1,08 m) merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nya adalah : TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya, berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00,TOTAL DR adalah Rp.1.056.679,28

Penggugat:
ZAINUDDIN SIDIQ
Tergugat:
1.kepala kampung hangaitji
2.HELENA BEANAL
3.DEN BILU HAGABAL
4.INCE KUM
Turut Tergugat:
4.pemerintah daerah kabupaten mimika
5.IBU FANI
6.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA