Ditemukan 17962 data
Terbanding/Penggugat : ISKANDAR BIN ABDURRAHMAN Diwakili Oleh : Heri Saputra, S.H.
100 — 53
145 — 40
282 — 219
hokum wakaf maka harus menggunakan hartabenda miliknya yang secara sah.
di wilayahKecamatan Tambun Selatan telah menerbitkan akta ikrar wakaf atas tanahtersebut dan akta ikrar wakaf tersebut terbit sudah sesuai denganketentuan dan peraturan yang berlaku karena persyaratan atas terbitnyaakta ikrar wakaf telah terpenuhi, sehingga akta ikrar wakaf NomorKK.10.16.06/W.2/ 25/1/2013 tanggal 21 Januari 2013, dinyatakan sah danberlaku.
Ikrar Wakaf(PPAIW) dan 2 (dua) orang saksi, bahwa pada Faktanya Wakifmembawa Salinan Ikrar wakaf untuk di tandatangani oleh para Pihakyakni Saksisaksi yang terdapat salinan Ikarar Wakaf Nomor.KK/10.16.
1 tahun 2004tentang Wakaf Pasal 6, dijelaskan bahwa wakaf dianggap sah jikamemenuhi unsurunsur wakaf antara lain ada Wakif, Nadzir, harta/objekwakef, ikrar wakaf, tujuan/peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf;Menimbang, bahwa jika unsurunsur wakaf tersebut dihubungkandengan gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa Penggugattidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai siapa saja yangmenjadi Nadzir dalam peristiwa wakaf sebagaimana yang digugat olehPenggugat, padahal Nadzir adalah unsur
Hayati denganAhmad Kholid Dawam, M.Hum dan peruntukan wakaef tersebut adalahuntuk rumah Ibadah dan pendidikan pesantren;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat ini majelis hakim akanpertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 41 tahun2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa unsurunsur yang harus ada dalamsuatu wakaf adalah Wakif, Nadzir, harta/objek wakaf, ikrar wakaf,tujuan/peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf;Menimbang, bahwa jika unsurunsur tersebut di hubungkan
91 — 9
114 — 76
Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 1997 masehi bertepatan dengan tanggal22 Rabiul Akhir 1418 hijriyah dibuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan petugasHal 1 dari Hal 8 Put. No. 0366/Pdt.G/2015/PA.Mtr.Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dengan No. W.2a/K/21/1997 dan penggugatmerupakan Pewakif sekaligus Nadzirnya.3. Bahwa, sesuai salinan Ikrar Wakaf No.
Sebidang tanah wakaf seluas 3.000 m? sesuai Persil No. 24.a, terletakdi Desa Subak Jelateng, Kecamatan Narmada, Kabupaten LombokBarat, dengan batas :Utara : Sawah H. Darwis.Timur : Tanah Kubur Ketapang.Selatan : Sawah Halil.Barat : Sawah Haji Darwis.Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa.4. Bahwa, sejak diwakafkan pada tahun 1997, tanah wakaf tersebut dikeloladan dikerjakan oleh anak almarhum H. Moh. Husni yang bernama H.
Oleh karena itu) para tergugat wajibmengembalikan tanah wakaf serta wajib pula membayar ganti rugi hasilpanen yang semestinya diperoleh selama 8 (delapan tahun, yang kalaudiperhitungkan hasil panen dalam 1(satu) tahun sebesar Rp.20.000.000,(dua uluh juta rupiah) = Rp.160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah).Bahwa, dengan tanah wakaf objek sengketa saat ini dalam kondisi rusakberat, maka para tergugat diwajibkan untuk mengembalikan kondisi tanahwakaf objek sengketa tersebut seperti sediakala,
Menetapkan penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf/objek sengketasebagaimana posita pada point 4 untuk keperluan Masjid BaiturrahimPejarakan.4. Menetapkan H. Moh. Husni telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni1963.5. Menetapkan penggugat telah mewakafkan tanah wakaf/objek sengketasebagaimana posita pada point 4 untuk keperluan Masjid BaiturrahimPejarakan.6. Menetapkan tanah wakaf/objek sengketa sebagaimana posita pada point4 adalah tanah wakaf Masjid Baiturrahim Pejarakan.7.
Tidak jelas status penggugat dalam kasus sengketa tanah wakaf objeksengketa, yakni antara penggugat, Pewakif, Nadzir, pengurus MasjidBaeturrahim, dan pengelola objek sengketa.2. Tidak jelas alasan perpindahan tangan objek sengketa dari penggugatsebagai Pewakif, Nadzir dan pengelola ke tangan para tergugat.3.
64 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan wakaf tanggal 15 Januari 1973 M. (bertepatan tanggal 10Dzulhijjah 1392 H.) dari ayah Tergugat (H. Muhammad Dahlan) kepadaPanitia Pembangunan Gedung Pesantren Islam/Datuk Ribandang KalukuBodoa, Kecamatan Tallo, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat selaku KetuaUmum sebagai Penerima Wakaf adalah sah ;3. Menyatakan wakaf tanggal 1 Maret 1973 M. (26 Muharram 1393 H.) dariTergugat Il (H. Muh.
adalah sah atau tidak sah perbuatan pemberian wakaf berupatanah yang kini terbangun gedung SD, SMP dan SMA Datuk Ribandang,sehingga secara hukum judex facti berkompoten secara absolut memeriksadan memutuskan perkara ini.Bahwa adapun caranya Tergugat selaku ahli waris Wakif dan Tergugat IlWakif sendiri menyatakan pemberian wakaf berupa tanah adalah batal lalumengusir penerima wakaf karena penerima wakaf juga sebagai PengurusYayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang, dengan itu tadi menyebarkanfitnah
No. 522 K/AG/2008objek wakaf baik secara perdata maupun pidana. Gugatan Penggugatsematamata pemberian wakaf oleh Wakifnya dianggap tidak sah alasannyakarena ada niat H. Muhammad Thahir almarhum untuk memiliki secarapribadi (inilah dianggap oleh Penggugat sebagai fitnah besar).Sekali lagi cara Tergugat dan Il menyatakan pemberian wakaf berupatanah tersebut adalah dianggap tidak sah beralasan karena ada maksuddan tujuan H.
tidak sah pemberian wakaf berupa tanah tersebut di atas.
sekolah di atas tanah wakaf demi kepentinganuang (duitnya) hanya dengan alasan fitnah besar, maka judex factiberkempoten secara mutlak mengadili serta memutuskan perkara wakaf ini,Hal. 12 dari 14 hal.
164 — 96
PEMERINTAH RI Cq Kementerian Agama RI Cq Badan Wakaf IndonesiaPusat Cq Badan Wakaf Indonesia Provinsi AcehCq Badan Wakaf Indonesia Kabupaten AcehTengah berkedudukan di Aceh Tengah, dahulusebagal Tegugat XII, sekarang Terbanding XII ;Mahkamah Syariyah Aceh tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara dan semua Surat yang berhubungan denganperkara inl ;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamPutusan Mahkamah Syariyah Takengon Nomor 0080/Pdt.G/2015/MSTkntanggal 31
No 33 /Pdt.G/2017/MSAcehMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca danmemperhatikan cara pembuatannya tidak dilengkapi dengan surat keterangandari Kepala Desa/Lurah sebagaimana maksud dari Buku II tersebut di atas danjuga bunyi dari Surat Kuasa tanggal 28 April 2000 tersebut dibuat bukan untukkeperluan Pembatalan Wakaf, akan tetapi untuk keperluan meminta FatwaWaris dari harta peninggalan Almarhum Abu Bakar Bintang kepada PengadilanAgama (tanpa menyebutkan Pengadilan Agama yang dituju), maka
144 — 4
228 — 202
PUTUSANNomor 56/Pdt.G/2021/PTA.MTRerectseaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaragugatan wakaf antara pihakpihak sebagai berikut:FAHRONY, umur 44 tahun, Jenis kelamin lakilaki, Agama Islam, WNI,1.pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di LingkunganBugis, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Bugis, KecamatanSumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Pathurrahman
365 — 329
(Nazir) diperkenankan membiarkan, menginginkan adanya jual bell,pengalihan atau pemindahtanganan harta wakaf (tanah wakaf)?
amalan wakaf, unsurunsur amalan wakaf, syaratsyarat wakaf,kedudukan harta wakaf, perubahan peruntukan harta wakaf, danpengelolaan/pengurusan harta wakaf.
Pencatatanatas tanah wakaf bukan merupakan syarat sahnya wakaf, tetapi hanya bersifatadministratif untuk tertibnya administrasi pendataan tanah wakaf.
Syafei(bagian tanah wakaf yang dijual oleh H.
Armas pada tahun 1938 telah sesuai menurutsyariah, yaitu telah memenuhi rukun Wakaf, ada Wakif (Hj.Arnas), Penerima Wakaf(H.Tamim), Pengelola Wakaf (H.Ardai), Benda Wakaf (Sebidang tanah seluas 5.666m2), jab Kabul antara Wakif dan Penerima Wakaf, dengan demikian Wakaf yang9495dilaksanakan oleh Hj.Arnas pada tahun 1938 tersebut telah sah menurut ketentuanhukum Islam dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4a, P4b, P4c, P5, P6, P9,P10, P15 dan
31 — 24
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
Terbanding/Tergugat II : MUHTADI HABLI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Terbanding/Turut Tergugat : LURAH CIWEDUS
205 — 120
Wakaf tetap menerbitkan Akta Ikrar Wakaf, meskipun tanpaadanya lIkrar dan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalamUndang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17, 18, 19yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.(1 ) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir dihadapanPPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (2) Ikrar Wakafsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atautulisan
serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW .Pasal 18 UU No 41 Tahun 2004 Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksnaan ikrar wakaf karena alasan yangdibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan suratkuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi;Pasal 19 UU No 41 Tahun 2004Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanyamenyerahan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakafkepada PPAIW Bahwa oleh
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuatpertimbangan hukumnya tentang Akta Pengganti Ikrar wakaf yang telahdikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Cilegon (Tergugta I/Terbanding 1).
(Persepsi Para Tergugat/Para Turut Tergugat).Pertanyaannya:Bagaimana dapat dibenarkan seseorang menduduki dan/atautinggal di lanan wakaf dan memiliki sertifikat hak milik atas nama dirinya diatas lahan wakaf?.
Karenanya disimpulkan bahwa proses penerbitan APAIWHalaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.terjadi setelah pemilik objek sengketa meninggal dunia, berdasarkan ketentuanterkait telah terjadinya wakaf maka akta yang diterbitkan adalah APAIW bukanAIW; Selanjutnya bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 yang mengatur suatu peristiwa wakaf harus memenuhi unsur(rukun) wakaf, yaitu a. wakif, b. nazhir, c. harta benda wakaf, d. ikrar wakaf, e.peruntukan harta benda
91 — 0
136 — 82
103 — 0
1360 — 945 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan olen BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (pbenerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugatterhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November
Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Pembanding/Tergugat IV : Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Terbanding/Penggugat I : BABANG AMALUDIN, S.Ag
Terbanding/Penggugat II : M. RIHANUDIN, SH.
Terbanding/Penggugat III : NUR ARIFAH AENI, S.E, MM
Terbanding/Penggugat IV : NICO BERAWAN, ST.
Terbanding/Penggugat V : ILPAH RAINAMI
Turut Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut
Turut Terbanding/Tergugat III : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat
188 — 127
Persil 84 dengan luas awalnya 2130 m2 dengan adanya perluasan menjadi 3030 m2 Leter C No. 30 Persil No. 47 b S.II sebagaimana SHM No. 153/Wakaf yang terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj.
Maemunah
- Sebelah Timur : bebatasan dengan tanah selokan/tanah negara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Aman, Adi dan Apum
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Soma dan Iyas
- Menyatakan sah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 04/14/Wkf Tahun 1981 tanggal 3 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kadungora selaku Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf;
- Menyatakan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan No.
S.II sebagaimana SHM No. 153/Wakaf yang terletak setempat dikenal derngan nama Blok Pabrik, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj.
Maemunah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah selokan/tanah negara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Aman, Adi dan Apum
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Soma dan Iyas
- Menyatakan tidak dapat diterima petitum Para Penggugat Rekonvensi pada angka 2 dan
tanah Aman, Adi dan tanah Apum Sebelah Barat : berbatasan dengan tanahSoma, lyasSebagai harta wakaf.3.
Izuddin, Kepala KUAKecamatan Kadungora selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),yang merupakan bukti otentik adanya ikrar wakaf yang dilakukanHj. Maemunah atas tanah seluas 2130 m?, dengan Nadzir Moh. Atho sebagaiKetua Nadzir, dengan saksi H.M. lyos dan H.
No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dibuat atau diterbitkan oleh PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf, yakni pejabat yang berwenang untuk membuatAkta Ikrar Wakaf (Vide Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 2004 Jo.
Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan/kualifikasi sebagai Nadzir Pengganti atas tanah wakaf yang terletak diblok Pabrik Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora KabupatenGarut sebagaimana tercatat dalam SHM No. 153/Wakaf tersebut;3.
No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.3.Menyatakan sah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 04/14/WkfTahun 1981 tanggal 3 Januari 1981 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora selaku PejabatPembuat Ikrar Wakaf;4.Menyatakan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan No.
beserta bangunan sekolah yang berada di atas tanah tersebut adalah harta benda wakaf;
sebagai harta wakaf yang pengelolaannya dikembalikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah in casu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora Barat;
225 — 83
Menyatakan bahwa Nadzir Masjid Jami Al-Hidayah adalah satu-satunya yang berhak mengurus, mengelola, mengembangkan tanah Masjid Jami Al-Hidayah Sertifikat Hak Milik No.18 Wakaf, Kelurahan Tebet Barat sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3. Menyatakan Yayasan Al-Hidayah Tebet Barat tidak berhak menguasai sebagian tanah Masjid Al-Hidayah;
4.
180 — 91
PUTUSANNomor 300/Pdt.G/2017/PTA.SbyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhnkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatanpembatalan wakaf antara:1.
NURHIDAYATULLAH, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro, Rt 05Rw. 18 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, KabupatenJember, selain bertindak untuk dirinya sendiri juga sebagaiNadzir dalam Akta lkrar Wakaf PPAIW Chotib S Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Bangsalsari tanggal 30 September1991 No : 101/04/20/IX/1991 Di.no. 8224/1991 sebagaiTERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSIII/ Pembanding ;2.
Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat (Nur Hidayatullah)tidak sah bertindak sebagai nadzir untuk mengurus dan mengawasisebagian tanah obyek sengketa sebagai obyek wakaf;4. Menyatakan bahwa akta ikrar wakaf yang dibuat dihadapan PejabatPembuat lkrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanBangsalsari) tanggal 30 September 1991 Nomor101.04/04/20/IX/1991, D.301, No. 8224/1991 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;5.
berdasarkan aktaikrar wakaf PPAW Chotib S, Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanBangsalsari, tgl.3091991. No.101/04/20/IX/1991.
telah diatursecara imperatif dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama selanjutnya diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 serta UndangUndang RI Nomor 50 Tahun 2009, disebutkandengan tegas mengenai kewenangan Pengadilan Agama yaitu :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;c. wakaf
167 — 12