Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-08-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Sim Tanggal 12 Agustus 2021 — Pemohon:
Lamsor Boris Gultom
58 — 12
Lamsor Boris Gultom
58 — 12
Pemohon yangtelah di keluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya pada hari Selasa,tanggal 27 Desember 2016, dengan Surat Perberkatan Nikah (Akta Pernikahan)Nomor 03/GPPS/SP/XII/2016 dan di tanda tangani oleh Pendeta Lisna E.Lumban Raja,S.PdK di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya dengan SuratBaptisan Nomor 09/GPPS/SB/XII/2016 yang telah melangsungkan pernikahanmenurut Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama dalam hal inisebagai Pejabat Agama yaitu Pendeta dengan data pada Kantor Catatan Sipilyang
Register : 17-11-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Buk Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 16
54 — 16
ini, yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Him 7 dari 17 Him Putusan Nomor: 361/Pdt.G/2020/PA.BukMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 25November 2020 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.RAP Tanggal 7 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
12 — 0
Surat Pernyataan Tidak Merupakan Pasangan Sejenis tanggal 2710.id.12.13.April 2018, yang telah dinazagelen (P. 9);Surat Pernyataan Belum Pernah Melahirkan Dan Memiliki Anaktanggal 27 April 2018, yang telah dinazagelen (P. 10);Surat Pernyataan Berpenghasilan Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diketahui oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri nomor 112242Desa Lohsari Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanbatuSelatan tanggal 27 April 2018, yang telah dinazagelen (P. 11);Surat Pernyataan Orang Tua Kandung
Register : 05-03-2019 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 87/Pdt.P/2019/PN Bnr Tanggal 15 Maret 2019 — Pemohon:
MUHAMAD FAUZAN HELLYO SABARA
26 — 6
MUHAMAD FAUZAN HELLYO SABARA
26 — 6
NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat perubahanNama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama MOCHAMAD FAOZAN HS Nomor 6336/DIS/2001 tanggal DuaPuluh Delapan Agustus Dua Ribu Satu tertulis dan terbaca MOCHAMADFAOZAN HS dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMADFAUZAN HELLYO SABARA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Putus : 31-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 46/G.TUN/2009/PTUN.Mdo Tanggal 31 Maret 2010 — Penggugat: JOOTJE ANTONIUS REPI;
Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO;
Tergugat II Intervensi: JOHANNIS REPI;
77 — 22
77 — 22
Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang sering berpindah tugas diluar daerah, maka Penggugat telahmeminta orang tua (Ayah dan Ibu) yaitu) FRANSICUS XAVERIUS REPI(alm) dan RUTH TIELUNG (alm) untuk tinggal dan menjaga tanahtersebut sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2003 ; + BahwaPemegang Sertifikat (JOHANNIS REPI) ~ pada saat penerbitansertifikat objek sengketa tersebut, tidak bertempat tinggaldiatas tanah yang dikuasai Penggugat ;.
Register : 15-07-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. FOLULU FIRMATUS LAIA;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
60 — 23
60 — 23
Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan, pada angka 7; struktural eselon IIIke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia kebawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c danayat (4).Menimbang, bahwa pada saat dan Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan,Penggugat adalah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosirdengan pangkat/golongan ruang Pembina Tk.
ditetapkan.Menimbang, bahwa kemudian diatur pula dalam Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pendelegasian wewenangpemeriksaan pelanggaran disiplin sedang dan berat yang diduga dilakukanPegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, yang menyebutkan :mendelegasikan wewenang kepada Inspektur Jenderal untuk membentuk TimPemeriksa Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
akan dipertimbangkan mengenai materi atausubstansi dari Surat Keputusan objek sengketa.Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa adalah mengenaipenjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan, dengan dasarpertimbangan adanya pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Bnr Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
UDIN PRIBADI SABILLULOH
25 — 5
UDIN PRIBADI SABILLULOH
25 — 5
Banjarnegara untukmengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis padaAkta Kelahiran Pemohon yang bernama UDIN PRIBADI SABILLULOH Nomor3304LT170120190059 tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Sembilan Belastertulis dan terbaca UDIN PRIBADI SABILLULOH dirubah / diperbaiki menjaditertulis dan terbaca UDIN PRIBADI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Register : 18-01-2018 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Srp Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
206 — 32
206 — 32
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 09-05-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN TEGAL Nomor 15/Pdt.P/2016/PN Tgl Tanggal 1 Juni 2016 — Ali Salam
23 — 5
23 — 5
ini dapat dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sepanjang tidak melebihi maksuddan tujuan petitum Permohon sepanjang mengenai perintah kepada Pemohon untukmelaporkan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipilbaru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulisredaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon, danPejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang
Register : 10-09-2009 — Putus : 13-01-2010 — Upload : 23-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 49/G/2009/PTUN.Smg. Tanggal 13 Januari 2010 — MUHYI FADLIL,S.Pd Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
74 — 46
74 — 46
Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkut berdasarkan Surat Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor: 821.2/18/11 tanggal 22 Nopember1980;. Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuansebagaimana diperyaratkan oleh:a.
Register : 01-04-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MS MEULABOH Nomor 0099/Pdt.G/2015/MS.Mbo Tanggal 9 Juni 2015 — Pemohon dan Termohon
23 — 9
23 — 9
No. 0099 /Pdt.G/2015/MS.MboMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.
Register : 15-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN BANGLI Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli Tanggal 28 Januari 2021 — Pemohon:
1.I Wayan Mertadana
2.II. Ni Komang Wati
38 — 24
1.I Wayan Mertadana
2.II. Ni Komang Wati
38 — 24
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwaperubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksanatersebut;5.
Register : 18-03-2014 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 837/Pdt.G/2014/PA.Sda Tanggal 6 Januari 2015 — PEMOHON & TERMOHON
11 — 0
11 — 0
Sda.Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 22 April 2014 pokoknyamenyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menunda persidangandengan tenggang yang cukup ternyata Termohon tetap belum memperolehsurat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat maka Majelis Hakimmemperingatkan Termohon akan sangsisangsi bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian dari Pejabat namun Termohon
Register : 23-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BATANG Nomor 204/Pdt.P/2021/PA.Btg Tanggal 19 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
24 — 12
24 — 12
Halaman 13Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminalapapun,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12, jugaberdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksisaksi dipersidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp 5.502.999,00, sehinggadipandang cukup mampu untuk membiayai anak angkatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14, jugaberdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksisaksi
Register : 22-07-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan MS BIREUEN Nomor 322/Pdt.G/2019/MS.BIR Tanggal 26 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 17
122 — 17
Alat bukti P.3tersebut hanyalah sebagai syarat formil bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan gugatan cerai. Dalam hal ini Majelis Hakim tidakterikat dengan ada atau tidak adanya syarat formil sebagaimana dimaksudHalam 12 dari 17 halaman Pts.
Register : 06-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Psp Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 8
62 — 8
Pasal 143(1), (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di mukasidang, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian terlebih dahulu wajib memperoleh Surat Izinuntuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Pemohon
Register : 04-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PTA SURABAYA Nomor 30/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tanggal 20 Februari 2017 — PEMBANDING VS TERBANDING
21 — 10
21 — 10
memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, olehkarena itu untuk melengkapi Putusan Pengadilan Agama tersebut, MajelisHakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya seperti yangakan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasar Surat permohonan Pemohon dalamperkara Konvensi dan pengakuan Penggugat/Termohon serta Tergugat/Pemohon, pekerjaan Tergugat adalah Swasta, bukan Pegawai Negeri Sipil,dan bukan pula Pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-04-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PA SENGETI Nomor 147/Pdt.G/2015/PA.Sgt Tanggal 23 Juni 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 10
12 — 10
73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan AgamaSengeti memiliki Kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Izin perceraianMenimbang, bahwa selaku seorang anggota Kepolisian RepunlikIndonesia, Penggugat telah mengurus surat izin perceraian dari atasanPenggugat, maka quod est Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Ktb Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 21
25 — 21
., M.H.dari Pengadilan Agama Kotabaru, namun tidak juga berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian,dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yang diajukannya di PengadilanAgama Kotabaru;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian, wajid memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagaiPenggugat/Pemohon atau
Register : 24-11-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN MALILI Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mll Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 39
112 — 39
seorang suami yangseharusnya mendampingi Penggugat dalam menjalankan bahtera rumahtangga mereka, juga memberikan petunjuk bahwa antara Penggugat danTergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumahtangga yang seharusnya saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraanmaterial dan spritual;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di depanpersidangan 4 diketahui bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang