ASEP HERNAWAN Bin TAMAN ARUM (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan Terdakwa ; Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira18.30 Wib saksi sedang berkunjung kerumah Terdakwa, kemudian ketikasaksi sedang mengobrol bersama Terdakwa di dalam kamar dan kemudiansekira pukul 19.30 Wib tibatiba datang beberapa orang yang berpakaian sipilyang mengaku dari pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba PolresKuningan; Bahwa

114 PK/TUN/2017Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:Konkret : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapiberwujud dan Tertentu. tentang menolak bandingadministrasi Penggugat dan memperkuat jenis hukumandisiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan BupatiTapin Nomor Nomor 862.5/022Bang.2/BKD tanggal 22November 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormattidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkanberita acara panggilan tanggal 17 Oktober 2018 dan 26 Oktober 2018, masingmasing untuk sidang tanggal 23 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018, Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan danketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Menetapkan biaya perkara menurut hukumSubsider :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono);Halalam 3 dari 22 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.RhBahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat dan Tergugatmasingmasing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dankedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;Bahwa Majelis mengingatkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari

Pada tanggal 21 September 2001 (21092001), Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pengky Andu pada tanggal duapuluh satu September dua ribu satu (21092001) di Gereja Bethel IndonesiaJemaat Rahmat Emmanuel Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan AktaPerkawinan No. 179/U/JB/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil KotamadyaJakarta

Unsur Menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementarawaktu ;Menimbang, bahwa terdakwa Roni Takalamingan merupakan Pengawai negeri sipilyang bertugas sebagai kepala Kantor Pos Cabang Tahuna yang diangkat berdasarkan suratkeputusan kepala kantor wilayah X Makasar dengan nomor.376/SDMI/Rhs/0507 tanggal 10mei 2007;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa Roni Takalaminganmempunyai tugas untuk melakukan pemasaran, Pengawasan operasional dan keuangan Kantor,melaksanakan pembinaan

Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggarSumpah/Janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berat yang menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidakdapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam denganhukuman penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan ancamanhukuman yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatanyang berat.

Utr.Oktober 2013 secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia dengan GembalaSidang Pdt.Drs.Luther Sarjono, M.TH dengan Akte Nikah No.27/GBIESS/10/13,tetapi bukti surat (P 4) ini telah hilang sebagaimana keterangan dari bukti (P 3) dan perkawinan mereka belum terdaftar atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipilyang berwenang UNItUK ItU j0 222202 nn none nn nen n nn nen ene nnn enenenene> Bahwa berdasarkan buktibukti P 6 jo.

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan T.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan AktaAuthentik dan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, maka terbukti Penggugatdan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanyaberkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Sipil (PNS) dan dalam mengajukanpermohonannya Pemohon telah melampirkan Surat Keputusan BupatiBangka Barat Nomor : 188.45/37.B/4.5.1.1/2020 tentang Pemberian IzinPerceraian Kepada Pemohon (P.3), berdasarkan alat bukti tersebut telahterbukti bahwa Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohontelah mendapatkan izin dari atasan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilaiPemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa,terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansipenerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P4=T1 dan P11, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku padatanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Pasuruan; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri dan telah dikaruniai 2 (dua) oranganak, masing masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal bersama saksi di Kraton; Bahwa saksi tahu antara Penggugat denganTergugat sering berselisih dan bertengkarsejak sekitar tahun 1998; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarantersebut karena tergugat berbuat selingkuhdengan isteri XXXXXX, Pegawai Negeri Sipilyang

apitersebut adalah anggota TNI, POLRI, dan Instansi Sipil yang dapatrekomendasi dari pimpinan, perbakin dan lulus psikologi, dapatmenembak dan menguasai senjata dan lulus ujian menembak;=> Bahwa sampai saat ini yang berhak memproduksi senjata apibeserta dengan amunisi adalah PT.PINDAD Indonesia yang telahdipercaya dan diberi ijin oleh pemerintah sedangkan siapasiapa yangdiperbolehkan atau menggunakan senjata api adalah Pejabat Negara(Pemerintahan), TNI, POLRI, Instansi Pemerintahan maupun orang sipilyang

hukumberkenaan dengan tindak pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, terbukti ParaPemohon berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang dapatmengganggu aktivitasnya merawat calon anak angkat.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti Para Pemohontelah memperoleh persetujuan dari Dinas Sosial untuk melakukanpengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK.Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.12 dan P.13, dikuatkan denganketerangan saksisaksi bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang

sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut untukdikabulkan;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa karena permohonan Termohon dikabulkan, makaMajelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan olehPemohon Rekonvensi;Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagianrekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadiTermohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagaiTermohon menjadi Pemohon Rekonvensi;Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang

., MH telah berupayamendamaikan para pihak berperkara, namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif guna memenuhi maksud Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, di depan sidang Penggugat tidak menyerahkan surat izindari atasan namun hanya menyampaikan surat Pernyataantertanggal 9 April 2011, meskipun Majelis hakim telahmemberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus suratizin atasan tersebut ;Menimbang

dalildalil Penggugat pada angka13, 14, 15, dan 16 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinangdikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atautindak pidana dalam jabatan dan terhadap Penggugat telah adaputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ Tanggal10 September 2018 Tentang Penegakan Hukum TerhadapAparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi di seluruhIndonesia;22 P22 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Hukum Sekretariat Daerah KotaPangkalpinang, dan Kabid Perencanaan, Pengadaan, Mutasi & Data KotaPangkalpinang;Menimbang, bahwa dari Rapat koordinasi tersebut diatas yang tertuangdalam bukti T2 tersebut, Rapat tersebut disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahHalaman 52 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.PGPberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/018/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/105/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/018/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/105/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurhaidah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/018/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/105/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurhaidah;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKhaerunnisah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKhaerunnisah;4.

Binjaitertanggal 16 Oktober 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT,yang mana pernikahan tersebut telah sah menurut hukum dan telah sesuaidengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

memberikanpertimbangannya apakah kemudian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugata quo dapat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasanalasanyang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya antara lain Penggugatpada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang