Ditemukan 4983 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PA KALIANDA Perdata Agama Perceraian
Register : 05-08-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PA KALIANDA Nomor 615/Pdt.G/2015/PA.Kla
Tanggal 18 Februari 2016 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
12 — 0
  • Bahwa Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai XXX dengan gaji Rp. 4.291.300, perbulan;2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisahrumah, yang pertama sejak bulan Penggugat Rekonvensi pergi bekerjake luar negeri selama lebih kurang dua tahun adalah terkategori bukannusyuz karena Penggugat Rekonvensi pergi ke Luar Negeri dengan izindari Tergugat Rekonvensi.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 27-11-2017 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6280/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
  • Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatkeberadaan Surat Izin Bercerai dari Termohon tersebut dianggap telahmencukupi dan tidak mengurangi makna dari Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 :halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6280/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPemohon
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Agama Perceraian
Register : 04-12-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Jap
Tanggal 21 Oktober 2020 — PERDATA : - Penggugat : SYSKA WANGLOAN - Tergugat : RIDUWAN FERNANDO HASIHOLAN LUMBANTORUAN
118 — 34
  • bukti P4 berupa Surat Tanda TerimaLaporan Polisi NomorSTTLP/740/VIII/2020 Papua/Resta Jayapura Kota tanggal29 Agustus 2020 menunjukkan bukti bahwa setelah berjalannya waktu rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi penelantaran dan kekeraanpsikis dalam Rumah Tangga menandakan antara Penggugat dengan Tergugatada terjadi pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga;Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN JapMenimbang, bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 151/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. H. Sakhira Zandi, Msi
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
76 — 41
  • quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah substansi objek sengketa telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P1=T1, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang
    tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamHalaman 41 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.Keputusan atau ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadidasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara dibidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentiankarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yangada hubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 01-04-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bjm
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : Tri Ari Sandi, A.Md. bin Hariyanto
Terbanding/Tergugat : Oktaviyanti, A.Md. binti H. Anang Sani, M.Pd.
68 — 30
  • Oleh karenanyaputusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang besaran baiaya hadhanahanak harus dikuatkan dan dipertahankan;Menimbang, bahwa tentang tuntutan 1/3 gaji Tergugat/Pembanding agardiberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku bekas isteri yang dicerai dananaknya, adalah tuntutan atas pembagian gaji seorang Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990.
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PA KENDARI Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Kdi
Tanggal 11 Mei 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
59 — 21
  • Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 adalah merupakan tertiob administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian atau poligami, dan bukan merupakanperangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasantersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonanHal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2016/PA Kdicerai Pemohon, apalagi Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataanbersedia menanggung segala resiko perceraian, oleh karena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — ITMADI AZIZ, SKM VS MENTERI KESEHATAN RI;
57 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tindak pidana sengaja turut campur dalamperusahaan judi biar ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apajugapun untuk memakai kesempatan itu dan dinukum pidana selama 2(dua) tahun 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan sesuai petikanputusan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 632/PID.B/2013/.PN.PDG tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap (/nkracht);Memperhatikan hal tersebut diatas maka Pemberhentian DenganHormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Perdata Agama
Register : 16-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 21-08-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 0002/Pdt.P/2016/MS.KSG
Tanggal 17 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
30 — 8
  • IImasingmasing berbadan sehat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P11 berupa Surat KeteranganCatatan Kepolisian yang menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang tersangkutperkara pidana atau gerakan terlarang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P12 berupa Surat TandaTamat Belajar, maka terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari1983 dan saat ini telah berumur 33 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P13 berupa PerincianPenghasilan Pegawai, maka terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA SORONG Perdata Agama
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA SORONG Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Srog
Tanggal 7 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
34 — 19
  • anak angkatbernama Akmal Dzakwan Hafidzuddin adalah benar anak kandung dariKristanto dan Lina Ningtias yang lahir di Sorong pada tanggal 14 Maret 2018.Dengan diajukannya bukti P.7 tersebut, maka ketentuan yang diatur dalamSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2009 tentangKewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan AktaKelahiran dinilai telah terpenuhi.Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.8 dan P.9 dikuatkan denganketerangan saksisaksi bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN LUBUK PAKAM
Putus : 17-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 127/Pdt.G/2015/PN.Lbp
Tanggal 17 Desember 2015 —
16 — 2
  • tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil disebutkan : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat" ;Menimbang, bahwa dalam penjelasannya disebutkan ketentuan ini berlakubagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yaitu bagiPegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajibmemperoleh izin lebin dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum Penipuan
Register : 17-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN DONGGALA Nomor 12/Pid.B/2017/PN Dgl
Tanggal 14 Maret 2017 — Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias PAPA FIKI Vs JPU
69 — 24
  • tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untukpembelian racun tanaman tomat.6) tanggal 27 Oktober 2014 sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) untukpembayaran sebagai panjar masuk PNS.7) tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp.2.570.000 (dua juta lima ratustujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran membeli baju dinas 4 pasanguntuk dua orang anak.Namun setelah uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sampai sekaranganak dari saksi korban ABDI belum terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus HAM
Putus : 08-03-2006 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06K/PID.HAM.AD.HOC/2005
Tanggal 8 Maret 2006 — Eurico Guterres
1317 — 6181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Masyhur Effendi, SH.berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan berpendapat bahwa Terdakwatidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dandiberikan rehabilitasi, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa Rapat Akbar tanggal 17 Juli 1999 merupakan awal sekaligus dasaryang memicu warga masyarakat Dili melakukan penyerbuan ke rumahManuel Viegas Carascalao yang mengakibatkan terbunuhnya 12 warga sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 37/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
ZULFAKRI ZA,S.Pi
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
199 — 103
  • Bahwa PENGGUGAT merasa jawaban tersebut belumlah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu PENGGUGAT telahmengajukan kembali Upaya Banding kepada Gubernur Aceh selaku atasanTERGUGATdengan Surat PENGGUGAT Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019perihal Banding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 800/4953 tanggal 20Juni 2019M/16 Syawal 1440H perihalPenjelasan Terhadap Pengajuan KeberatanSaudara Zulfakri ZA, S.Pi Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telahPENGGUGATsampaikankepadaTERGUGAT
    Bahwa mengenai lowongan jabatan diatur dalam Pasal 249 ayat (2)PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan sebagai berikut :(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagaiPNS apabila tersedia lowongan jabatan.d.
    BuktiP9 : Surat Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihalBanding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor800/4953 tanggal 20 Juni 2019/16 Syawal 1440H perihalPenjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan SaudaraZulfakri ZA, S.Pi atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);10.
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama Perceraian
Register : 28-03-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 1137/Pdt.G/2013/PA.BL
Tanggal 22 Mei 2014 — pemohon dan termohon
11 — 2
  • MURDINI, selaku mediator dalam perkara ini telahmelaksanakan tugasnya yang dalam laporannya pada pokoknya menyatakanbahwa proses mediasi telah gagal ;Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terlebih dahulu harus memperoleh surat Izin dari Pejabat yang berwenang,Majelis Hakim sudah menanyakan kepada Pemohon tentang hal tersebut,Pemohon menyatakan bahwa surat dimaksud sudah diajukan, namun sampaisekarang belum ada kecuali surat dari Kementrian Hukum dan HAM RI KanwilJawa
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Putus : 30-05-2012 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor : 403/ PID.SUS / 2012 / PN. BB
Tanggal 30 Mei 2012 — - FAHMI SIDIK GUMILAR Bin JONO ;
30 — 4
  • saksikorban kemudian setelah kemmaluan terdakwa msuk ke dalam kemaluansaksi korban terdakwa mendorong dan menarik kemaluan terdakwa secaraberulang kali ke dalam kemaluan saksi korban namun terdakwa tidakmengeluarkan sperma karena pada waktu itu terdakwa dalam kondisimabuk akibat minum minuman keras dan Pil Dextro;10e Bahwa pada waktu terdakwa menngajak saksi korban untuk melakukanpersetubuhan tersebut saksi korban GUMILAR SANTI YUDISTTRAberusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipilyang
Pengadilan PA BREBES Perdata Agama
Register : 25-04-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA BREBES Nomor 1597/Pdt.G/2017/PA.Bbs
Tanggal 22 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
  • Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuludari Pejabat;Be Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa : Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atauPutusan Cerai GugatNomor 1597/Pdt.G/2017/PA Bbs.Halaman 11 dari 24surat
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata Perjanjian
Register : 07-04-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 3/Pdt./2016/PT TJK.
Tanggal 7 April 2016 — Sidjodjo Herwanta, beralamat di Jalan Griya Kencana Blok K/3 RT 003 RW-, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung; dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada 1.Ariansyah, SH. 2. Wiwik Handayani, SH., MH. 3. Ratna Wilis, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada ARIANSYAH HUSIN, SH & REKAN, beralamat di Jalan M Yunus, Tanjung Raya Permai Blok 2 No.4 Tanjung Senang, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2014;- ------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula Peng-gugat;- ------------------------------------------------------------------- Melawan 1. Hj. Sri Wilastri, S.Pd., Jabatan Kepala Badan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, beralamat di Jalan Pesanggrahan No.1 Kota Gajah, Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Nina Kartini, SH., MH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih selaku Jaksa Pengacara Negara, kemudian memberi kuasa substitusi kepada 1.Didik Kurniawan, SH., 2.Bayu Mediansyah, SH. 3.Elfa Yulita, SH. 4. Leni Oktarina SH., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih berkedudukan di Jalan Raya Trans Sumatera No.43 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2015;- ---------------- Selanjutnya disebut sebagai Terbanding Isemula Ter-gugat I;- ------------------------------------------------------------------ 2. Hi. A. Pairin, S.Sos., Jabatan Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Jabatan Bupati Lampung Tengah, beralamat di Jalan Subing No. 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Nina Kartini, SH., MH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih selaku Jaksa Pengacara Negara, kemudian memberi kuasa substitusi kepada 1.Didik Kurniawan, SH., 2.Bayu Mediansyah, SH. 3.Elfa Yulita, SH. 4. Anita Cerlina, SH., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih berkedudukan di Jalan Raya Trans Sumatera No.43 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2015;- ---------------- Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IIsemula Ter-gugat II;- ----------------------------------------------------------------- D A N: 1. Safuan Jauhari, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jl Dr. Soetomo No. 88 – 22 A Hadi Mulyo - Metro, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada 1.Nawawi, S.H., M.Kn. 2. M. Yaman, S.H., M.H. 3.Rialisasi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “NAWAWI, SH., M.Kn dan REKAN” beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 47 A/B Teluk Betung - Bandar Lampung; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ……………... 2014;- ------------ Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Isemula Turut Tergugat I;- ----------------------------------------------------- 2. Hi. Andi Ahmad S., bertempat tinggal di Jl Subing No. 1 Gunung Sugih, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada 1.Nawawi, S.H., M.Kn. 2. M. Yaman, S.H., M.H. 3.Rialisasi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “NAWAWI, SH., M.Kn dan REKAN” beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 47 A/B Teluk Betung - Bandar Lampung; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal …….. 2014;- -------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IIsemula Turut Tergugat II;
77 — 49
  • DanTergugat 2 hal ini diatur pasal 125 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004(P3) tentang Pemerintahan Daerah, adalah:1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepaladaerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yangbersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor, atau rumah sakit umumdaerah;2) Badan, Kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana pada ayat(1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakitumum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 25
  • Bahwa Penggugat sebagai seorang ASN dalam mengajukan gugatanperceraian di Pengadilan Negeri Ambon dengan perkara Nomor :13/Pdt.G/2020/PN.Amb, tertanggal 15 Januari 2020 tidak memiliki ijinsebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh ijin atau suratketerangan lebih dahulu dari atasannya;.
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Perceraian
Register : 27-10-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PA PONTIANAK Nomor 1028/Pdt.G/2014/PA.Ptk
Tanggal 13 Januari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 0
  • ihwalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masihaktif di depan sidang Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan WalikotaPontianak Nomor tanggal 16 Oktober 2014 Tentang Pemberian Izin UntukMelakukan Perceraian, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 01-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 254/Pdt.G/2020/PA Bb
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 20
  • petunjuk teknis pelaksanaan peraturan tersebutpada angka 1.3 diterangkan lebih lanjut dalam Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor08/SE/1983, tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Nomor48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
    danmenyajikannya semua sampai tuntas sesuai apa yang disampaikanbunyi pasal 3 (tiga) tersebut di dalam jawaban tergugat dalam eksepsipoint 1.7 dimana bunyi pasal 3 (tiga) tersebut adalah: Karenaperkaraperkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraianadalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islamdan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam,diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agarHakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipilyang