Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-04-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 05-10-2012
Putusan PA MALANG Nomor 599/Pdt.G/2012/PA.Mlg Tanggal 24 Juli 2012 — TERGUGAT VS PENGGUGAT
10 — 3
10 — 3
Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 31)2)3)13.14.15.Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat; Bagi Pegawai negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; Dalam permintaan izin atau pemberitahuan
Register : 03-01-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Plk Tanggal 13 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
FC Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2015,2. FC Kartu Keluarga3. Tanggapan tertulis atas Gugatan Cerai tanggal 16Februari 2017 dimana tidak terdapat salam pembuka yaitu"Assalamualaikum wrWb" dan salam penutup"wassalamu'alaikum wr. Wb."4.b Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugatbekerja untuk mencukupi kebutuhan diri Tergugat sendiri saja,sedangkan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersamaadalah Penggugat.
Register : 04-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TSe Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
31 — 15
31 — 15
aslinya dan hanya dapat dipercaya jikaaslinya bukti tersebut diperlihatkan;Menimbang, bahwa bukti P19 sampai P21 (fotokopi surat pernyataanakan memberitahu tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya,surat pernyataan akan memberi hibah dan surat pernyataan akan memberikanasuransi kesehatan dan pendidikan) telah dinazagelen dan dicocok denganaslinya yang ditandatangani oleh Pemohon dan Pemohon II di atas meterai.Oleh karena asli bukti tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat sipilyang
Register : 09-06-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PA PARIAMAN Nomor 290/Pdt.G/2014/PA.Prm Tanggal 18 Agustus 2014 — *Hermansyah, A. Md. bin Sidi Oesman
*Zulbaiti, S.Pd. binti Amirudin
19 — 5
19 — 5
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu apabilaakan menggugat cerai harus mendapat izin dari atasan dan Pemohon telahmendapatkan izin atasan tersebut serta menyerahkannya di persidangan;Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
Register : 06-03-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 11/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat:
AMIR HAMZAH, A.Md
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
157 — 98
AMIR HAMZAH, A.Md
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
157 — 98
Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara.4) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS;5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danHalaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGPKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
IndonesiaNomor : B1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan danPengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Deputi BidangPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BadanKepegawaian Negara;Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 20-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/TUN/2013 Tanggal 20 Mei 2013 — Ir. SOEDARDJO SA VS KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 135 K/TUN/20132222berlaku, yang bersifatkonkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Berdasarkan Petunjuk PengisianLampiran II Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara,Nomor 0)2/SE/1980, tanggal11 Februari 1980, halaman 51, NomorUrut 13, Lajur Angka 7, jelasjelasterdapat uraian sebagai berikut: Apabilaada keberatan dari Pegawai Negeri Sipilyang dinilai, maka Atasan Pejabat Penilaimengukuhkan nilai yang sudah dibuatoleh
Register : 19-11-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PA KENDARI Nomor 597/Pdt.G/2014/PA Kdi. Tanggal 6 April 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
17 — 12
17 — 12
kesimpulanyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta tuntutantuntutannya danmohon adanya putusan;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 235/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 8 Maret 2016 — BELKI SAMPE ANGIN;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
56 — 34
56 — 34
pengujian dari segi kewenanganTergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa selanjutnya MajelisHakim memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 164) yang mengatur sebagai berikut :1) Pasal 1 angka (1) : Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 2087/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 12
31 — 12
Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil, pada Pasal 6 ayat (2) mengatur Apabila alasanalasan dan syaratsyarat yang dikemukakan dalam permintaanizin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus memintaketerangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yangHalaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2087/Pdt.
Upload : 14-04-2014
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 557/Pdt.G/2012/PAME Perdata
6 — 0
6 — 0
tidakterkait dengan pokok sengketa dalam perkara ini yaitu perceraian yang termasuk dalamlingkup persoon recht, sehingga tidak termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama,dengan demikian Pengadilan Agama menyatakan diri tidak berwenang mengadili dangugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvajkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agar diberlakukanpembagian gaji sesuai dengan peraturan yang mengatur perceraian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 141-K/PM.III-12/AD/VII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
YOPI CANDRA PERMANA
47 — 27
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
YOPI CANDRA PERMANA
47 — 27
Bahwa selain Terdakwa Saksi juga melaporkan orang sipilyang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi ke PolresMalang, akan tetapi tidak sampai disidangkan karena Saksidan orang sipil tersebut telah berdamai dan saling memaafkan.Atas keterangan Saksi2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkansebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya, adapun halhal yangdisangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:1. Terdakwa tidak dalam kedaan mabok.2. Terdakwa tidak memukul Kepala, Rahang dan Mata.3.
Register : 05-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PA MASAMBA Nomor 677/Pdt.G/2017/PA.Msb Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat
Tergugat
21 — 12
21 — 12
SITTIHUSNAENAH (Hakim Pengadilan Agama Masamba), namun tetap tidakberhasil, karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian sebagaimana ketentuan PP Nomor 10 tahunhalaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.1983 jo. PP 45 tahun 1990 jo.
Register : 17-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
549 — 9699
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
549 — 9699
pelaksanaanObjek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karenaterdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai PegwaiNegeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHakkeuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji danTunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
fotokopinya);Surat Gubernur Riau Nomor: 800/BKD/6.1/VIII/2018/30.18tanggal 27 Agustus 2018 kepada Ketua Pengadilan NegeriPekanbaru perihal permintaan Putusan Pengadilan terlibatTIPIKOR dan Pidana Umum PNS Pemerintah Provinsi Riau(sesuai dengan fotokopinya);Surat Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara:Nomor : 182/6597/SJNomor : 15 Tahun 2018Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
SYARIFAH UMI KALSUM, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
147 — 82
SYARIFAH UMI KALSUM, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
147 — 82
dari Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenaipenyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajiandan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pension, jaminanhari tua dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini;Bahwa Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan Dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan MS KUTACANE Nomor 27/Pdt.G/2019/MS.KC Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 6
29 — 6
Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohondan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilantersebut, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan.Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang di persidangan telah mengajukan izin perceraian yang dikeluarkan
Register : 05-01-2012 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 03-07-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 01/G/2012/PTUN.ABN Tanggal 18 Juni 2012 — Drs. Nurdin Rahawarin, MM sebagai Penggugat Melawan Gubernur Propinsi Maluku sebagai Tergugat
91 — 42
91 — 42
32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Republik Indonesia; P12: Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia, Nomor : 821.2/1489/SJ, tanggal 13 Juli 2006 PerihalPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural diLingkungan Pemerintah Daerah ; P13: Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, tanggal 28 Maret2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang
Register : 04-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PA MASAMBA Nomor 378/Pdt.G/2013/PA Msb Tanggal 28 April 2014 — Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi
Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi
21 — 13
21 — 13
berujung dengan kepergian Penggugat meninggalkanTergugat; Bahwa keberatankeberatan Penggugat yang harus menerima perceraianyang tidak dikehendaki Penggugat adalah karena Tergugat mengusirPenggugat, Keluarga Tergugat tidak suka kepada Penggugat danmenginginkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Latar belakang kehidupan social ekonomi Penggugat danTergugat,adalah Penggugat sekarang ini masih kuliah dan tidak mempunyaipenghasilan tertentu, sedang Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 11-01-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 18/G/2016/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Januari 2017 — Drs. ABDUL HAPID; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
55 — 25
55 — 25
JKT.sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e, dapatmengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEk); Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada Pasal 3 huruf bjo Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BAPEK memiliki tugas memeriksa danmengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat
Register : 01-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN BTA Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
MOHD. REZA LAGAN, SH
Terdakwa:
MUHAIRIN BIN ALM. AZHARI
33 — 5
MOHD. REZA LAGAN, SH
Terdakwa:
MUHAIRIN BIN ALM. AZHARI
33 — 5
OKU Selatan;Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sedang bersama seorang lakilaki yangbernama HAMKA, saat ditangkap terdakwa sedang menjual narkotika jenisshabu kepada sdr HAMKA namun sdr HAMKA berhasil melarikan diri;Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi berpakaian sipilyang tidak terdakwa kenal, dan anggota polisi menemukan 1 (satu) paketbesar narkotika jenis shabu dan kemudian sekira pukul 01.15 Wib anggotapolisi melanjutkan penggeledahan di sebuah penginapan SAFIRA di kamarno.01 (satu
Register : 04-07-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 250/Pdt.G/2014/MS Bir Tanggal 18 Februari 2015 — ETA VIANTI, SKM binti H.M. NASIR THAHIR
Vs
ZULFANDA bin BAKHTIAR
62 — 9
62 — 9
Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hadhanah keduaanak tersebut sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) setiap bulan sampai Alayya Yataza Nuzul dan BunayyaAdhua Latifha dewasa/mumayyiz atau mandiri;Subsidair :e Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap di persidangan;Menimbang bahwa Penggugat adalah berstatus Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai