Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-07-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 51-K/PM.I-04/AD/VII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 — Oditur:
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Tara
115 — 78
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Tara
115 — 78
Lampung gunamenjalani tes urin secara resmi untuk mendapatkanlegalitas kelanjutan proses hukum terhadap Terdakwa.Bahwa setelah diinterogasi dan dilakukan pendalamandidapatkan keterangan dari pengakuan TerdakwaHal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 51K/PM I04/AD/VII/202110.pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenissabusabu pada tahun 2016 waktu itu) Terdakwamengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama orang sipilyang bernama Sdr.
Register : 28-05-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 33-K/PM.II-11/AD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 — Oditur:
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Herbowo Berniawanto
72 — 40
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Herbowo Berniawanto
72 — 40
Asun (toko material bangunan) sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan kepada orang sipilyang Saksi tidak tahu namanya. Sebesar Rp. 390.000.000. (tigaratus sembilan puluh juta).5.
Register : 22-03-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 25 Juli 2011 — Betmawati;Menteri Pertahanan Republik Indonesia
109 — 38
109 — 38
Pokok Kepegawaian;Bahwa dalam pasal 23 ayat (5) butir (c) Undang UndangPokok Pokok Kepegawaian(UUPk) disebutkan PegawaiNegeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karenadihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUNJKT.Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan : Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-04-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kis Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 23
98 — 23
Apabila alasanalasan yang dikemukakandalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harusmeminta keterangan tambahan dari istri atau Suami dari Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikanketerangan yang meyakinkan.
Register : 23-09-2010 — Putus : 28-10-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 34-K/PM I-05/AD/IX/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 — - PELDA YASRUN
126 — 53
126 — 53
Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Dishub Kota Singkawang sejak tahun1978 hingga sekarang menjabat sebagai Kasi lalulintas Dishub Komunikasi dan Informatika yang tugasdan tanggung jawabnya dalam bidang lalu lintas diKota Singkawang.3. Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksiahli dalam perkara kecelakaan lalu lintas yangterjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Dusun LirangKel. Sedau, Kec.
Register : 10-10-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat:
SUTANTO, ATD, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
116 — 58
SUTANTO, ATD, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
116 — 58
mendatang;(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;(8) kepentingan pria dan wanita.Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar asaskemanfaatan karena dengan adanya objek gugatan tidak membawa dampakperubahan yang signifikan baik untuk kemajuan birokrasi maupunkinerjapemerintahan di pusat maupun di daerah Provinsi Papua justru dengan diterbitkanobjek gugatan yang memberhentikan PENGGUGAT dari pekerjaan dan jabatannyamenyebabkan Pemerintah Provinsi Papua kehilangan aset Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-06-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN SENGETI Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt. Tanggal 16 Agustus 2016 — Pidana
- Hendriyati alias Heny Binti BaâÂÂatun
78 — 31
78 — 31
tanggal 2 Mei 2014, Terdakwamenyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah) kepada Saksi atas permintaan Saksisendiri sebagai imbalan Saksi menemani Terdakwa namunSaksi membantah dan menyatakan tetap padaketerangannya;Menimbang, bahwa Terdakwa Hendriyati alias Heny Binti Baatun dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:e Bahwa Terdakwa diperiksasehubungan dengan tindakpidana penipuan dalampenerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.BKL Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon:
Dr.ELEKTISON SOMI, S.H., M.H.
Termohon:
1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
2.REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
113 — 713
Dr.ELEKTISON SOMI, S.H., M.H.
Termohon:
1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
2.REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
113 — 713
,M.Hum danmenyampaikan laporan hasil pemeriksaan yangbersangkutan disertai dengan berita acara pemeriksaanyang ditandatangani oleh Terperiksa dan Pemeriksa;Bahwa Dekan Fakultas Hukum sampai sekarang tidakmenindaklanjuti Surat Rektor nomor 6990/UN30/KP/2015tanggal 28 Desember 2015(T.II.3) maupun surat Rektornomor 2517/UN30/KP/2016 tanggal 15 Januari 2016 (T.II.5)laporan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh Sdr. Dr. Elektison Somi,S.H.
Dengan demikianpermohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diajukan oleh PEMOHON langsung melalui TERMOHON IIadalah salah alamat, dan oleh karena itu) permohonanPEMOHON harus ditolak.Bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (2) Permohonanpemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atauditolak diberikan setelah mendapatrekomendasi dariPyB. Sedangkan batas waktu kapan PyB harus memberikanrekomendasi tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor11 Tahun 2017 ini.
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — RAMLA TUHINDUN vs BUPATI DOMPU
75 — 34
75 — 34
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/040/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/163/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/040/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/163/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama RamlaTuhindun;3.
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — ELOK MAYASARI vs BUPATI DOMPU
51 — 44
51 — 44
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat denganPutusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.sewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/030/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/127/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/030/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/127/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama ElokMayasari, S.Pd.;3.
Register : 25-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 79/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
BAMBANG SURYADI, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI BENGKULU TENGAH
92 — 45
BAMBANG SURYADI, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI BENGKULU TENGAH
92 — 45
Terhadaplamanya Pidana Penjara yang diputuskan tersebut,untuk kemudian apabila dilihat pada pengaturanpemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak DenganHormat, yang disandarkan pada ketentuan Pasal 87Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Perkara Nomor :79/G/2019/PTUNBKLayat (4) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun2014, maka jangka waktu Pidana Penjara yangdikenakan kepada Penggugat tidak memenuhi bataswaktu paling lama pidana penjara yang dapatberakibat pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan
Putus : 29-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pdt./2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — REVIANA HUTAHAEAN, DK
VS
FERRY RUMENGAN, DKK
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur kerugian kepada orang lain adalah kerugian saya, FerryRumengan, dalam kedudukan sebagai duda dari pegawai negeri sipilyang telah meninggal dunia, di mana kerugian itu nyata dalam bentuk:e Kerusakan pada nama baik saya baik sebagai pribadi yang beritikatbaik maupun sebagai seorang rohaniawan (pendeta KristenProtestan) sebagai akibat tuduhan para Penggugat baik dalamberbagai dalil pada Gugatan maupun dalam berbagai kesempatanyang pada intinya menyatakan bahwa saya dan istri sayaAlmarhumah Marietta
Register : 31-10-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 260/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 28 Maret 2019 — TUAN DAVID ADRIAN SIQUEIROS : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
200 — 98
200 — 98
perkawinanWarga Negara Indonesia dalam Daftar PerkawinanWarga Negara Indonesia dan memberikan surat buktipencatatan perkawinan dari negara setempat; ;Bukti pelaporan di perwakilan RI sebagaimana dimaksud Pasal70 Perpres No. 25/2008 itulah, yang dijadikan salah satu syaratdefinitif pelaporan perkawinan di luar negeri di Kantor PencatatanSipil setempat (in casu: Tergugat), sebagaimana diatur Pasal 14Permendagri No. 10/2012, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 28/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
WIDYAWATI
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
284 — 166
WIDYAWATI
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
284 — 166
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yangbersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan atasputusan tersebut Penggugat menerima dan tidak melakukan upaya hukum;Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : Pegawai negeri sipilyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilapabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang
Register : 24-08-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.ABN Tanggal 21 September 2020 — Nama : ALWI ALBAAR, S.T., M.T.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 5 September 1976
Tempat Tinggal : Komp. Gria Bandung Indah, RT. 007, RW. 009,
Kelurahan Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
e-mail : alwi.albaar@gmail.com;
Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:
1. MH. D. MARIO TALAOHU, S.H.
2. TAUFIK MALAWAT, S.H., M.H.
keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MDI LAW FIRM, beralamat di Jalan Remaja, Perumahan Pesona Taman Anggrek No. 18, RT. 06, RW. 08, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, e-mail: mdilawfirm19@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 168/SKK.Pdt/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;
selanjutnya disebut PEMOHON;
M E L A W A N :
Nama Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
Tempat Kedudukan : Jl. Jusuf Abdulrahman, Kampus Gambesi, Kelurahan
Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
e-mail : admin@unkhair.ac.id;
Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:
GUNAWAN TAUDA, S.H., LL.M. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Univer- sitas Khairun Ternate dan Staf Khusus Rektor Bidang Hukum dan Organisasi, beralamat kantor di Jl. Jusuf Abdulrahman, Kampus Gambesi, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, e-mail: gunawan.tauda@gmail.com, ber- dasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 484/UN44/ SK/2020, tanggal 28 Agustus 2020;
selanjutnya disebut TERMOHON;
330 — 160
330 — 160
Hal mana merupakan pelanggaranterhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dikenaisanksi disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluhenam) hari kerja atau lebih.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Kuasa HukumTermohon berkesimpulan bahwa Petitum
Register : 02-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 54/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
SITTI RAKHMAH, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
169 — 45
SITTI RAKHMAH, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
169 — 45
(vide Bukti P8, P10);Menimbang, bahwa dalam rangka sinergitas antara kementerian / Lembagaserta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin AparaturSipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah di jatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telahhalaman 32 dari 35 Putusan Nomor 54/G/2019
Register : 18-10-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 13-02-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/G/2017/PTUN.JKT Tanggal 6 Februari 2018 — OKTOVIANTHINNO ESR WA RO, A.Mk : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
530 — 312
530 — 312
Selanjutnya Tim Pemeriksa danPenggugat selaku Terperiksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis menarikkesimpulan bahwa atas dugaan perbuatan melanggar kewajiban masuk kerja danmenaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 11Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang diduga dilakukan oleh Penggugat, terhadap Penggugat telah dilakukanpemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang pangkatnya
Register : 25-03-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 121/Pdt.G/2013/PA Plk Tanggal 2 September 2013 — Termohon
Pemohon
14 — 3
14 — 3
Atas penjelasantersebut Pemohon menyatakan bahwa Surat Izin dimaksud sedang diurus oleh Pemohon,namun belum diperoleh;Menimbang bahwa kepada Pemohon telah diberikan waktu secukupnya untukmengurus izin mengajukan permohonan perceraian dari Pejabat yang Berwenang, tetapisampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak memperoleh izin tersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim telah memperingatkanPemohon tentang berbagai resiko yang mungkin diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 7 Juni 2016 — ITMADI AZIZ ; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 65
80 — 65
tindak pidana sengaja turut campur dalamperusahaan judi biar ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apajugapun untuk memakai kesempatan itu dan dihukum pidana selama 2(dua) tahun 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan sesuai petikanputusan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 632/PID.B/ 2013/.PN.PDG Tanggal 21 Januari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht);Memperhatikan hal tersebut diatas maka Pemberhentian DenganHormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-10-2021 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs Tanggal 7 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 12
16 — 12
(bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya lebih lanjut;Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya telahmenyatakan keberatannya namun tidak seluruhnya dibebankan kepadaPemohon dengan alasan Tergugat rekonvensi juga masih mempunyaltanggungan 2 orang anak dengan perkawinannya terdahulu sertaPengggat rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang