Penanaman Modal Asing Nomor00289/107/15/052/17 tanggal 3 Mei 2017 Masa Pajak Januari 2015 sebesarRp208.725.739 adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku dan seharusnya STP tersebut dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan pada tanggal 30 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007892.99/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 Mei 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kemballidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 5189/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01437/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 28Mei 2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00002/

Putusan Nomor 3292/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa MasaPajak November 2012 Nomor 00037/207/12/039/14 tanggal 14 April2014, atas nama PT Pyramid Pirantindo;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74194/PP/M.IB/16/2016, tanggal 14 September 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasaltersebut di atas, merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepadaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang gunadilakukan perubahan Akte Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah bersifat sepihakuntuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon inidikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan selurunhnya kepada Pemohon;Mengingat, peraturan

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya

., tanggal 26 November 2018 yang dimintakanbanding tersebut;Memerintahkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalankanTerdakwa dikurangi selurunhnya dari pidana yang telah dijatunkan;Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;Membebani Terdakwa membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Januari

Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 Agustus 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Menerima dan mengabulkan selurunhnya permohonan Banding PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP39/WBC.13/2018 sehingga seluruh jumlah Bea Keluar diubah menjadisesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding);Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 833/B/PK/Pjk/20202.

pula dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidakmelawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil denganpatut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruhorang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dangugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan denganverstek selurunhnya

., yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat III selurunhnya;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Pr.

banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapatmemutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanpenjelasan tertulis pengganti surat uraian banding tanggal 19 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006038.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Sipil Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri KabupatenKediri untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untukmemperbaiki setiap data kependudukan dan pencatatan sipil terkait namaPemohon sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohondinyatakan dikabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 Oktober 2017, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Jumlah Pajak Keluaran sebesar Rp708.424.204,00 dan Pajak Masukansebesar Rp12.773.001.888,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85459/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 1 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1998/WPJ.07/2015 tanggal 24 Juni2015

1.389.192.343Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 5.318.160.619PPN Lebih Bayar 3.928.968.276Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.928.968.276 PPN Yang Kurang Dibayar Sanksi KenaikanPPN Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085637.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

berat brutto 0,28 gramdan 1 (satu) bungkus plastic bening kode E berisikan narkotika jenis sabudengan berat brutto 0,16 gram (kode B s/d E berat netto keseluruhan 1,1725gram) yang keseluruhannya dimasukkan ke dalam tabung bekas CDR warnakuning dalam dompet warna hitam yang terdakwa simpan dalam rak tempatbuku; Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa sendiriyang diperoleh dengan cara diberikan oleh orang yang bernama Keni (DPO)melalui system setoran apabila sudah laku terjual selurunhnya

dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna putih; Bahwa Narkotika jenis shabushabu tersebut adalah milik terdakwayang diperoleh dengan cara membeli dari AMMUH.YUSUF Als UCUsebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumForensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3691/NNF/IX/2018 tanggal19 September 2018 disimpulkan bahwa 5 (lima) saset narkotika jenis shabushabu dengan berat netto 0,2723 gram setelah dilakukan pemeriksaan beratnetto selurunhnya

Membatalkan selurunhnya koreksi Terbanding atas Penyerahan Eksporsebesar Rp32.985.568, Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp182.322.607 dan Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp602. 136.519;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009826.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai