PALAPA BUMI SERASI CS >< KAPOLRI CQ KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN RI

SONNY SETYAWAN Selaku PejabatPembuat Komitmen Divisi Hubungan Masyarakat MarkasBesar Kepolisian Republik Indonesia yang beralamat di Jl.Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semulaTergugat II ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yangberkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan mengutip halhal yang tercantum dalamsalinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal31 Januari 2013

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BULUNGAN;melawanMUH JAMIL/DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI JATAM KALTIM;

Jamil selaku Divisi Hukum & Advokasi JATAM Kalimantan Timur Melawan Dinas Pertambanagn dan EnergiKabupaten Bulungan Tanggal 05 Nopember 2015 dengan Amar Putusan :1. Mngabulkan Permohonan untuk sebagian2.

pribadi dalam halmengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sehinggacukup hanya dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untukmembuktikan bahwa Termohon Keberatan adalah individu sehingga termohonKeberatan memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaipemohon Sengketa informasi, sementara dalam kesmpulan TermohonKeberatan adalah Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur(selanjutnya disebut JATAM KALTIM) yang memiliki Anggaran Dasaryang diwakili Sdr Muh Jamil selaku divisi

Pembanding/Penggugat : HAMRUL KASUAK Diwakili Oleh : ABDUL RAHMAN DALLE, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Perum Bulog Cq Kepala Divisi Regional Bulog Sulsel Cq Kepala Sub Devisi Regional Palopo Divisi Regional Sulsel Bar

Bahwa pada tahun 2008, Penggugat / Pembanding telah memasukkanberas kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wil. VI Palopo (Tergugat /Terbanding) sebanyak 3.877 (tiga ribu depalan ratus tujuh puluh tujuh) ton.5. Bahwa dari jumlah 3.877 ton beras yang telah dimasukkan olehPenggugat / Pembanding kepada Tergugat / Terbanding tersebut,Tergugat/Terbanding baru menyelesaikan pembayaran beras tersebut kepada 10.11.5Penggugat/Pembanding, sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh)ton.

DIVISI SERVICE tersebut ;

DIVISI SERVICE vs Dra. JUSTINA M. SETIAWAN, SE, M.AK, AK.

DIVISI SERVICE tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 oleh Prof. Rehngena Purba,SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Syamsul Maarif, SH.,LLM.,PhD. dan H. Djafni Djamal, SH.

PT KERETA API INDONESIA PERSERO DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA ACEH, dk vs SYAH IRWAN, dk

KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL-I SUMATERA UTARA (TERGUGAT)

KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONALI SUMATERAUTARA :Beralamat di Jl. Prof.H.M Yamin,SH No. 14 Medan yang halini memberikan kuasa kepada 1. JOHNY KHOESOEMAHIOE,SH, 2. BORKAT HARAHAP,SH, 3. SYARIKATGURUSINGA,SH, 4. ENDAH AGUSTINI SIREGAR,SH, 5.ELIESER SIMANGUNSONG,SH, dan 5. AULIA ZUFRI,SHpara Advokat pada Kantor Hukum NERACA yangberalamat di Jalan Sahid Office Boutique Unit B Lantai 3Kompleks Sahid Jaya Jl.

Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : HK214/V1/31/KA2014 tanggal 23 Juni2014 yang diberikan oleh Edi Sukmoro dalam kedudukannya sebagai DirekturPT Kereta Api Indonesia ( Persero) kepada Saridal dalam kedudukannya sebagaiVice Presiden Divisi Regional I Sumatera Utara , yang telah dinazegelend dandisesuaikan dengan aslinya di persidangan ,diberi tanda bukti T dk/Pdr.1;2 Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963,Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan

Kereta Api Indonesia (Persero) , Tergugat dk/Penggugat dr.Nomor 242/Aset/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Pemberitahuan kepadaT.M Azad Abzal (Penggugat dk/Tergugat dr), telah dinazegelend tetapi tanpadiperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti Tdk/Pdr. 35 ;Fotokopi Daftar Rumah Dinas Milik Tergugat dk/Penggugat dr yang berada diwilayah Divisi Regional I Sumatera Utara di dalamnya terdapat Tanah danRumah Obyek Perkara, telah dinazegelend tetapi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan

ADHI KARYA (Persero) DIVISI ADHI REALITI

KERETA API INDONESIA (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara & Propinsi Aceh

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional Sumatera Utara &Propinsi Aceh berkedudukan di Jalan Prof. H.M.Yamin, SH Medan, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri Tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mempelajari suratsurat bukti;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal11Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dibawahRegister Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.BNJ mengemukakan sebagai berikut;1.

Kereta Api Indonesia(Persero) Divisi Regional Sumatera Utara dan Aceh merupaka salah satuperusahaan Badan Urusan Milik Negara (BUMN) maka secara hukumpengoperasian, pengolahan dan pemanfaatan asetnya harus tunduk padMenteri Negara Urusan Milik Negara, Menteri Keuangan, tunduk UUperbendaraan Negara, dan Keuangan Negara tegasnya peralihan danpenghapusan asset Tergugat termasuk objek perkara harus mendapatpersetujuan Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Komosaris PT.Kereta Api Indonesia (Persero

Keretapi Indonesia (Persero) Divisi Regional Sumatera Utaradan Aceh kepada PT. Telkom sebagai mana dalil para Tergugat d.r., yangmenyatakan berdasarkan Surat Serah Terima Tanah dan Bangunan No.Esu.00231/U.5/81 tanggal 17 Februari 1981 objek perkara telah diserahkanPJKA/tergugat dk kepada PT. Telkom lalu PT. Telkom adalah tidak benar danmenyesatkan sebab apa karena selama ini pihak PT.

Foto copySurat Vice Presiden Divisi Regional Sumatera Utara perihalSurat Ke2 (dua) Pengembalian Rumah Dinas Jabatan yang ditujukankepada Keluarga Alm. Salamudin Nasution tertanggal 16 januari201 4selanjutnya diberi tanda bukti P4;5. Foto copy Gambar Sebagian Emplasemen Binjai Terdiri dari Aset PT KA(Persero) dan Aset PT Telkom (Persero), selanjutnya diberi tanda buktiSSSR ERE RE SHS P5;6.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II DIVISI I SEKSI BEKASI vs. LIONG ONG NIO alias ONIWATI

PUTUSANNo. 542 PK/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA Il DIVISI SEKSI BEKASI, berkedudukan di JI. Mulyadi Joyomartono No.7, Bulak Kapal, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.S.

kepada pihak Penggugat sebagai pemilik yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II DIVISI SEKSIBEKASI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/ TergugatVII berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang No. 48 Tahun 2009

,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II DIVISI SEKSI BEKASI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat VIII untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesarRp 2.500.000,00

Divisi Self Employed Mass Market Medan, DKK

Tbk Divisi SelfEmployed Mass Market Medan) selaku pemohon lelang Eksekusihak tanggungan.

Divisi SelfEmployed Mass Market selaku Pemegang Hak TanggunganPertama;Bahwa Diana ButarButar dan suaminya yang bernama GomalSimangunsong adalah bukan Pemilik Tanah berikutbangunan yang telah dijaminkan kepada PT Bank DanamonIndonesia Tbk.

Divisi Self Employed Mass MarketMedan adalah milik dari Diana ButarButar atau masih milik bersamadari ahli waris Alm.

BANKDANAMON INDONESIA Tbk, Divisi Self Employed Mass MarketMedan masih milik bersama dari ahli waris Alm.

Divisi Self Mass Market Medan)atas Perjanjian Kredit No : 007/PK/3603/12/09 tanggal 11 Desember 200981adalah menjadi tanggungan jawab dari Diana ButarButar selakuTermohon Eksekusi bukan tanggung jawab dari para Pelawan.

., VS KETUA DIVISI PEMBINAAN ORGANISASI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT JAWA TIMUR,DK

., Advokat, beralamat di Jalan Cengger Ayam I Nomor 9 KotaMalang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Maret 2013;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;Melawan:1 KETUA DIVISI PEMBINAAN ORGANISASI DEWANPIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT JAWATIMUR, berkedudukan di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 82Surabaya;2 Drs.

pokoknyasebagai berikut:1 Bahwa Penggugat dalam hal ini mewakili seluruh jajaran kepengurusan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti 20072012;2 Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri masa bakti20072012 (Penggugat) adalah memiliki kewenangan dan kekuasaan ataspenyelenggaraan musyawarah cabang di wilayahnya, sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat serta peraturan organisasi Partai Demokrat;3 Bahwa atas dasar surat perintah melalui sms dari Ketua Divisi

Nomor 37 Pare Kabupaten Kediri, yang diselenggarakanpada Hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 sesuai dengan perintah Tergugat III danTergugat IV, namun Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jatim (Tergugat IIdan Tergugat IV) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat III danTergugat IV) tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan ditunda atas perintah TergugatIi dan Tergugat IV melalui Tergugat I melalui telpon;Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 Tergugat III dan Tergugat IV melalui TergugatI, Ketua Divisi

Pemberitahuan Muscab IIlanjutan Kabupaten Kediri serta pengambil alihan penyelenggaraan Muscab II DPCPD Kabupaten Kediri oleh Tergugat III dan Tergugat IV;Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012, berdasarkan keputusan rapat pleno DPC PartaiDemokrat Kabupaten Kediri masa bakti 20072012 (Penggugat), melalui suratNomor 55/35.06/DPC.PD/III/2012, melakukan perlawanan dan menolak suratsebagaimana tersebut dalam posita Nomor 7 (tujuh) di atas, dengan alasan:aTergugat III dan Tergugat IV, melalui Tergugat I, Ketua Divisi

Jatim (Tergugat III dan Tergugat IV) melalui Tergugat I, KetuaDivisi Pembinaan Organisasi, adalah bukan merupakan implementasi dariperaturan organisasi yang menjunjung tinggi AD/ART organisasi PartaiDemokrat;Bahwa atas perbuatan sebagaimana diuraikan di atas telah jelas Dewan PimpinanDaerah Partai Demokrat Jatim (Tergugat III dan Tergugat IV) melalui TergugatI, selaku Ketua Divisi Pembinaan Organisasi DPD Partai Demokrat Prov.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II (Divisi Pengelolaan Air I) tersebut;

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II (Divisi Pengelolaan AirI)lawanATMAJA, dkkdanBUDI SATRIO, dkk

PUTUSANNomor 1215 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II (Divisi Pengelolaan Air1), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 124 D, Bekasi,yang diwakili oleh Direktur Utama, Djoko Saputro,berkedudukan di Jalan Ir. H.

., Para Karyawan pada Perusahaan Umum JasaTirta Il (Divisi Pengelolaan Air 1), beralamat di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 124 D, Bekasi, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 September 2017;Pemohon Kasasi;Lawan.:1. ATMAJA, bertempat tinggal di Kampung Muara PinangLima Rt.015/009, Desa Muara Bakti Kecamatan BabelanKabupaten Bekasi;2. ROHMAT Bin WAMIN, bertempat tinggal di KampungBabakan Poncol Rt.001/013 Desa Suka Mekar KecamatanSukawangi Kabupaten Bekasi;3.

PengadilanTinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa ganti rugi tersebut layak diberikan kepada Para Penggugatsebagai Penggarap atas tanah negara yang telah diusahai bertahuntahunlamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PERUSAHAANUMUM JASA TIRTA II (Divisi

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAANUMUM JASA TIRTA II (Divisi Pengelolaan Air ) tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK DIVISI. BOGASARI Fm

Penggugat:
AGUS SALIM
Tergugat:
PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk Divisi Tapioka (Sungai Budi Group)

CV.WAHYU ABADI SEJATI (SYAMSUAR SIKUMBANG) VS DEPUTY VICE PRESIDENT DIVISI REGIONAL I SUMUT ,PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO)

biasatelah menjatunkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkaraANCA A j~ === naan nena nnn nnn nnn nnn nnn cence ncn nnn nn anneCV.WAHYU ABADI SEJATI dalam hal ini diwakili oleh SYAMSUAR SIKUMBANG;Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan DirekturCV.WAHYU ABADI SEJATI, Tempat Tinggal LingkunganSMU plus,Kelurahan Padang Matinggi,Kecamatan RantauUtara Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebutSCDAQAIL 2... eee e cece cece cette eee eee eeeeeeeeeeneee PENGGUGAT ;LAWAN DEPUTY VICE PRESIDENT DIVISI

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2012 saya ada diundang ke Kantor DEPUTYVICE PRESIDENT DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARA PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) Di Medan dan rencananya Pengelolaan parkir tersebut akan dilelang selanjutnya saya diarahkan untuk membuat ProposalPerpanjangan Kontrak Parkir yang isinya sebagai berikut :1. Harus membuat palang/portal di pintu masuk dan keluar ; 2. Harus membuat pos di pintu masuk dan keluar ; 3.

Bahwa selanjutnya beberapa minggu kemudian saya diundang lagi DEPUTYVICE PRESIDENT DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARA PT.KERETA APIINDONESIA (PERSERO) (Tergugat) ke Medan guna menerangkan bahwaCV.WAHYU ABADI SEJATI (Penggugat) tidah sah sebab tidak terdaftar diDepartemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.1 ; . Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat, yang menyatakan bahwa CV.

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional Sumatera Utaradengan Syamsuar Sikumbang Nomor :0001/21411/DIVRE.1/400/KIS/HP/X/ 2011 tentang Sewa Menyewa Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia(Persero) yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2011 dan telah berakhirsejak tanggal 30 September 2012 ;b. Bahwa dengan telah berakhirnya Perjanjian tersebut, ternyata terhadappersewaan tanah milik PT.

Kereta Api Inodenesia (Persero) Divisi Regional Sumatra Utara,dalam proses Beauty Contest jelas dan tandas berkaitan dengan perbuatanhukum perdata, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugatyang dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan perihal HasilKlarifikasi Pemeriksaan Berkas tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara namun merupakan perbuatan hukumi.

ASTRA SEDAYA FINANCE DIVISI LEMBAGA KEUANGAN ASTRA ACC CABANG MALANG

ASTRA SEDAYA FINANCE DIVISI LEMBAGA KEUANGAN ASTRA (ACCCABANG MALANG), Alamat JI.

ROKHIM.Bahwa saksi tahu mengenai jual beli mobil antara CHUSNIYAH denganWAHYUDDIN ST namun saksi tidak melihat langsung penyerahan uang nyakarena saksi hanya mengantar sajakan saja.Bahwa harga kendaraan yang di Beli CHUSNIYAH harganya Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).Bahwa saksi pernah melihat kwitansi jual beli mobil tersebut;Bahwa saksi pernah bantu mencari WAHYUDDIn ST namun selalu tidak adadirumah.Bahwa jual beli mobil tersebut berupa oper kredit dan leassorya adalah PT.Astra Sedaya Finance Divisi

Astra Sedaya Finance Divisi LembagaKeuangan Astra (ACC Cabang Malang) ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi masingmasing MOCH.

Penggugat:
YUDI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA
2.ADMINISTRATUR / KKPH PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR
3.ADMINISTRATUR / KKPH PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR KPH MADURA

Kepala Biro Pid Divisi Humas Polri;1. Ketua Komisi Informasi Pusat, 2. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat

Surat Gugatan tertanggal 1 Maret2011 yang diterima dan di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 1 Maret2011, dibawah Register Perkara Nomor37/G/ 2011/PTUNJKT, dan telah diperbaikidalam sidang pemeriksaan persiapantanggal 14 April 2011, dalam perkaraantaraKEPALA BIRO PID DIVISI HUMAS POLRI.Berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Puspa Agro
Tergugat:
1.Satuan Kerja Pengadaan Bulog Subdivre Surabaya Selatan
2.Bulog Sub Divisi Regional Surabaya Selatan
3.Bulog Divisi Regional Jawa Timur
4.Perum Bulog

ALFIAN NASUTION, Sp.A LAWAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONALI SUMATERA UTARA, DK

Yani, Nomor 29, Kisaran,Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Juni 2019;Pemohon Kasasi:LawanPT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARA, yang diwakili oleh Vice President PTKereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional SumateraUtara, Rusi Haryono, berkedudukan di Jalan Prof. H. M. Yamin,S.H., Nomor 44, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasakepada Parlindungan H.C.