Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Ptk
Tanggal 26 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
172
  • PUTUSANNomor 0197/Pdt.G/2016/PA.PtkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang diajukan oleh ;Pemohon umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagaiPemohon;melawanTermohon umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IbuRumah Tangga
Putus : 15-12-2009 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 15 Desember 2009 — - Drs. MARTIN SURYA PUTRA - CAMAT MUARA BADAK
9337
  • Bahwa di jalan blok ke4 bidang tanah tersebut pernahdiminta wakaf oleh Bpk. Samad dengan ukuran 10 x 10 muntuk dibangun pabrik pengolahan biji jarak, yang suratwakaf dan pernyataannya ditandatangani di atas materaioleh Penggugat;. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah bersengketadengan pihak lain, karena dilokasi tanah yang dikuasai,dirawat dan ditanami oleh Penggugat dan terhadap tanahtersebut juga tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh Penggugat ;.
Register : 23-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN SAMPANG Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Spg
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
1.Abd.Razak
2.Maisurah
Tergugat:
1.Koldi
2.Rudi
Turut Tergugat:
Abd. Manap
668
  • yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketakekuasaan pengadilan. kekuasaan Pengadilan dilingkungan Peradilan Agamaadalah memeriksa, memutus, dan meneyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang orang yang beragama Islam.kekuasaan absolut pengadilan agama diatur dalam pasal 4 9 UndangUndang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undngundang no 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya mengaturmasalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketakekuasaan pengadilan. kekuasaan Pengadilan dilingkungan PeradilanAgama adalah memeriksa, memutus, dan meneyelesaikan perkara perdatatertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang orang yangberagama Islam. kekuasaan absolut pengadilan agama diatur dalam pasal4 9 Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undngundang no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknyamengatur masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    yang berhubungan denganjenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. kekuasaan Pengadilandilingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, danmeneyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu,yaitu orang orang yang beragama Islam. kekuasaan absolut pengadilan agamadiatur dalam pasal 4 9 Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas Undngundang no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya mengatur masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Upload : 17-04-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 289/PDT/2013/PT-MDN
PUJIO DK X DRS. HALUDIN
2118
  • dantunai ;Terhadap Tergugat VII (Subeki) ;Bahwa demikian juga terhadap Tergugat VII yang pada awalnya hanya mau menyewa tanahPenggugat sehingga disepakati harga sewa tanah Penggugat dengan harga Rp. 75.000,/tahun(tujuh puluh lima ribu rupiah persatu tahun) untuk seluas tanah 20x20 m terhitung sejak tanggal10 Nopember 1992 ;Adapun batasbatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII adalah sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatas dengan Sanusi/Usik Tergugat VIe Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf
    Deli Serdang dengan ukuran 20 x 230 meter = 4600 m2berikut bangunan 18,5 x 11 m berada diatasnya sesuai dengan akte171818Notaris No. 4 Keterangan Milik Perorangan yang diperbuat dihadapanNotaris/PPAT Gloria Simanjuntak tertanggal 01 Agustus 2006 adalahsah milik Penggugat dengan batasbatas tanah sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Medan Tanjung Morawa .............. + 20 m;Sebelah Selatan berbatas dengan Abdulrahman/tanah wakaf/ Damhuri ....... + 20 m;Sebelah Timur berbatas dengan
    III Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten DeliSerdang dengan ukuran 20 x 230 meter = 4600 m2 berikut bangunan 18,5 x 11 m berada2121 diatasnya sesuai dengan Akte Notaris No. 4 Keterangan Milik Perorangan yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT Gloria Simanjuntak tertanggal 01 Agustus 2006 adalah sahmilik Penggugat dengan batasbatas tanah sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Jalan MedanTanjung Morawa ................+ +20m;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul Rahman/tanah wakaf
Putus : 30-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — M. ASPANI Bin BASE vs AMIRULLAH Bin PIDE, dkk
9037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengapatidak mempertimbangkan bahwa dalam Berita Acara PemeriksaanSetempat juga termasuk tanah milik orang lain yang bernama H.M.Usman bin Base dan tanah wakaf milik Darud Dakwah WalIrsyad(DDI) tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan? apakah dengan dasarSurat Pernyataan Waris tahun 2014 dapat menunjukan bukti hak atastanah sedangkan tanah yang diakui memiliki dasar kKepemilikan sejakHalaman 13 dari 21 hal. Put.
    Usman bin Base)dan tanah wakaf DDI dalam tanah yang diakui Termohon Kasasi tentumenunjukan tanah objek sengketa tidak jelas atau kabur (obscure libe!)lalu mengapa tidak dipertimbangkan berdasarkan ketentuan hukumacara perdata atau hukum perdata?;4.10.
    Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan (sidang) Setempatterhadap objek sengketa yang dilaksanakan tanggal 3 Februari 2016,diketahui tanah TERPERKARA yang dimaksud tersebut bukanhanya tanah milik Pemohon Kasasi, tetapi juga milik Darud DakwahWalIrsyad (DDI) Batulicin yang telah berstatus wakaf dan tanah milikalm H.M.
Register : 09-01-2020 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Prg
Tanggal 27 Januari 2020 — Pemohon melawan Termohon
2313
  • Artinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang darijabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatpribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang danHal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prgmilik seseorang.
    Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima untukmeneguhkan dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon IIdan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, makaditemukanlah faktafakta hukum sebagai berikut:1.
Putus : 23-06-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid/2014
Tanggal 23 Juni 2014 — DJAMPURI Bin RIPUH, dkk
7241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIDJAH RIPUH) kepadasaksi korban INDRA GUNAWAN dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)per meter persegi, sehingga harga keseluruhannya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh jutarupiah), dimana batasbatasnya adalah:e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SINAN;e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KADAM Bin GONT;e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah wakaf;e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.
Register : 21-04-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Dgl
Tanggal 13 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
2417
  • aedlill Gong r0>/ SlogArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah besertaseluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasanseseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapatbahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2.
    Wakaf dan 7.
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.ME
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10736
  • Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadi perihal dandijelaskan secara terperinci dalam Posita dan Petitum menyatakan ParaTergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan mengacukepada Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakanAmandemen UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa,memutuskan, dan menyelesaikan perkaraperkara di antara orangorangyang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    Sedangkanmengacu kepada Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yangmerupakan Amandemen UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang,memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkaraperkara di antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah, dan tidak berhak mengadiliperkara perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa
    maka Majelis Hakimmemandang perlu untuk ketentuanketentuan yang terkait dengan kewenanganabsolut pengadilan agama;Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undangudang Nomor 3 tahun 2006,yang merupakan perubahan pertama dari Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa pengadilan agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Putus : 23-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 830 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Juni 2016 — Drs. AHMAD RIDWAN VS TATI SIRJIWATI Binti RADEN HASAN SOEDJAI ENOCH, dkk
6547 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan tidak dilaksanakannya seluruh isi putusan oleh Tergugat sampai dengan Tergugat IX, maka terhadap objek kedua bidang tanah yangdijadikan jalan umum sebagaimana dalam putusan a quo, ada wargamasyarakat yang menganggap bahwa adanya fasilitas jalan umum tersebut,sematamata karena adanya kebaikan dari para Ahli Waris alm Raden HajiHasan Soedjai Enoch yaitu Tergugat sampai dengan Tergugat IX melaluipemberian wakaf, hal ini terbukti pada sekitar bulan Februari 2014, pada saatpegawai Penggugat
    hukum Tergugat sampai denganTergugat IX terhadap Penggugat, maka hakhak subjektif Penggugat ataspelaksanaan putusan a quo, telah dilanggar secara melawan hukum olehTergugat sampai dengan Tergugat IX, sehingga telah merugikankepentingan Penggugat dan nyatanyata telah merendahkan harkat danmartabat Penggugat, in casu pemisahan dua bidang tanah dari (dahulu)Sertifikat Hak Milik Nomor 335, sekarang terdapat di dalam Sertifikat HakMilik Nomor 885 atas nama Raden Haji Hasan Soedjai Enoch, bukanpemberian wakaf
    tidak dilaksanakannya seluruh isi putusan oleh Tergugat s/dTergugat IX, Penggugat merasa telah dilecehkan harkat dan martabatnya,sebab dengan tidak adanya surat pemberitahuan tentang pemisahan keduabidang tanah untuk jalan umum tersebut, dari Tergugat sampai Tergugat IXkepada Penggugat, maka Penggugat tidak dapat memberikan informasi danbukti adanya pemisahan kepada warga masyarakat, sehingga ada wargadisekitar lokasi tanah yang dijadikan jalan umum tetap menganggap, bahwatanah tersebut pemberian wakaf
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 882/Pid.B/2020/PN Plg
Tanggal 7 Juli 2020 — Penuntut Umum:
MARISA GIANTI SH
Terdakwa:
1.HERI IBRAHIM Als ONINBin IBRAHIM
2.ARCAT Als ACETBin FAISAL
3210

Dikembalikan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

  • 1 (satu) buah besi gerinda warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

  • 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW.

Dikembalikan kepada terdakwa Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim.

6.Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;