Ditemukan 11601 data
86 — 10
ditemukan barang buktinya pada saat dilakukanpenggeledahan ;e Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan isterinya Terdakwa ;e Bahwa benar barang bukti yang didapat itu sudah sesuai dengan yangdisita. dan pada saat mereka ditanyai mengakui pada saat dilapangandan mereka mengakui malah dia mau setor uang sebesar Rp. 100 juta kepadakita /Petugas .e Bahwa benar ditempat penangkapan dia mengakui perbuatannya .e Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidakada melakukan pemaksaan atau penekanan
75 — 59
Adib Nagib Sp.OG, Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum DrChasan Boesorie Ternate ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruhorang lain untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang tersebutmelakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak hatinya sendiri dan dilakukansecara melawan hak, sehingga penekanan pada unsur ini adalah adanya orangyang secara melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu.
30 — 3
Zulfikar alias Papa Agam dan kondisi saat itu yang saksi lihat tidakada penekanan ataupun paksaan kepada Lk. Zulfikar yang dilanjutkan denganpenandatanganan kwitansi oleh Lk. Zulfikar alias Papa Agam yang mana kwitansi Bahwa, yang berada di rumah tersebut saksi dengan Lk.
109 — 41
Shabushabu dan Ekstasikemudian juga mengkonsumsinya secara berulangkali adalah zatMenimbangMenimbang26narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusiadisamping itu juga perbuatan tersebut dilarang oleh Undangundang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkanrusaknya kesehatan seseorang dan membahayakan keselamatandan merusak generasi muda, meskipun Terdakwa sudahmengetahui akibatnya tersebut akan tetapi Terdakwa tetapmelakukannya juga.12.Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan,penekanan
BAKTI SURYANTO, SH
Terdakwa:
NOFRIZAL bin ASRIJAL
90 — 45
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
130 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1138 K/Pdt/2006Kolok kepada Tergugat D sebanyak 2.906,5 ton dengan harga seluruhnya sejumlahkurang lebin Rp.633.630.000, (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tigapuluh ribu rupiah) ;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat C yang menawarkan untuk menjual batubara dengan menyetorkan hasil penjualan ke rekening Tergugat A dankemudian mendatangi rumah Penggugat serta melakukan penekanan dan bukanmemproses laporan para Penggugat, akan tetapi justru telah membuka police linedan membiarkan Tergugat
94 — 24
13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa: "BagiPekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yangtugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusahasecara langsung, selain menerima Uang Penggantian Hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan Uang Pisah yang besarnyadan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama'";Kata "selain menerima Uang Penggantian Hak" dalam ayat iniadalah bentuk pengulangan yang merupakan penekanan
69 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penekanan kami di siniadalah pada terpenuhinya syarat berakhirnya hubungan kerja berdasarkanPasal 61 ayat (1) butir d UU No. 13/2003 Jo. Pasal 12 Ayat 10, Bagian D dariPeraturan Perusahaan. Sebaliknya, Judex Facti justru membuat pertimbangantentang tidak adanya 2 kali panggilan berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UUKetenagakerjaan.
101 — 46
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotikamenunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yangbertugas di Kesatuan Kogartap WJakarta untuk menjauhi narkotikasebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidakterlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena dampak darimenggunakan narkotika utamanya terhadap~ diri sendiri akanmempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akandapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan.
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
EDI SUGIARTO Als ED Als PAPA Bin RUSLAN
122 — 22
Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang dimaksud dalam unsur iniadalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satuperbuatan maka perbuatan yang lainya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalahmenyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa sehinggaorang tersebut melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak hatinyasendiri dan dilakukan secara melawan hak, sehingga penekanan
53 — 4
Putusan No.2175/Pdt.G/2020/PA.Lmgsampai dengan perkara ini putus yaitu selama 3 bulan yang masih terutangyang merupakan kewajiban bagi seorang suami dalam menafkahi Penggugat,dan dilain pihak Penggugat tidak dikategorikan nusyuz sebagaimana yang telahdipertimbangkan dalam Konpensi, maka Penggugat berhak mendapat nafkahyang dilalaikan oleh Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil syari yangmerupakan penekanan pentingnya memberikan nafkah kepada isteri yangwalaupun telah
1.Ida Bagus Lok Abiana
2.Ida Ayu Ratih Candra Dewi
Tergugat:
2.I Made Sudira
3.Ida Ayu Sri Marthini , S.H., M.Kn
4.Ni Wayan Netri
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
904 — 322
No :01142 / Sibanggede / 2011 NIB22.03.06.12. 02009 terletak di desa Sibang gede KecamatanAbiansemal, Kabupaten Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama NIWAYAN NETRI, adalah sah karena telah mendapatkan persetujuandari NI WAYAN NETRI dan akta pengakuan hutang dengan memakaijaminan No 21 tanggal 18 Nopember 2013 telah ada kesepakatanantara para pihak dan Para Pihak sudah menandatangani aktatersebut tanpa ada unsur paksaan, kekhilafan, penekanan, atauHalaman 13 dari 29, Putusan Perdata No.570/Pdt.G
SURIANI, SH
Terdakwa:
MITRA ALVIN ALS MITRA
27 — 10
Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salahorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkanseorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Mitra Alvinals.
74 — 38
Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurityang seharusnya menjadi contoh / atau suritauladan bagi masyarakat tentang pemberantasanNarkoba dan psikotropika, dan mendukung programdari pemerintah terhadap upaya pemberantasannarkoba, psikotrpika yang sangat membahayakanbagi kelangsungan hidup generasi muda melainkanTerdakwa berbuat sebaliknya mencarikan ataumenjadi perantara penjualan sabusabu bagi oranglain, bahkan Terdakwa ikut mengkonsumsipsikotropika.Bahwa sebenarnyaTerdakwa telah mengetahui adanya Penekanan
Mayor Chk Yudho wibowo
Terdakwa:
Jaka Suci Purnama
241 — 177
TotokWahyudi, setiap tahapan pemeriksaan semuanya dilakukan secaraprofesional, tidak ada penekanan maupun arahan Saksi,semuanya atas petunjuk penyidik.11. Bahwa selama pengalaman Saksi membantu penyidikmelakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, kebijakan tersebutberlaku di tingkat Puspom TNI sampai di tingkat Pomdam, karenaketerbatasan personel penyidik dan pada intinya semua dilakukansecara profesional tanpa ada penekanan atau arahan.12.
96 — 52
Bahwa saksi dalam rangka memeriksa saksi1 tersebut dilakukandiruangan penyidikan dan disitu tidak ada orang lain kecuali saksi pebagaipenyidik dan saksi1 sendiri sebagai orang yang disidik atau diambilketerangannya dan dalam melakukan penyidikan tersebut saksi tidakpernah melakukan kekerasan, penekanan atau) memaksa danmengarahkan jawaban terhadap' saksi1 dan sebelum dilakukanpenyidikan terlebin dahulu saksi1 diambil Ssumpahnya menurut agamayang dianutnya.4.
Bahwa saksi Verbalisan atas nama Serka Sumunar dalampersidangan menjelaskan bahwa ketika memeriksa saksi Denny padatanggal 26 Pebruari 2015 dalam rangka pemeriksaan tambahan dilakukansecara prosedural tanpa ada paksaan, penekanan maupun jawaban yangdiarahkan dan setelah selesai pemeriksaan diberikan kesempatan kepadasaksi Denny untuk membaca dan memberikan tanda tangannya sehinggaalasan saksi1 memberikan keterangan tambahan dalam BAP tersebutkarena adanya tekanan dari dalam dirinya sendiri, sehingga
119 — 54
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kirakira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum,lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayatmudah dilawan;2.
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).5.
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function
373 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan pemeriksaan terhadapAgus Rustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar pada tingkat penyidikandi Polres Bulungan dan Polda Kaltim ; Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto dan Halim Bahtiar, saksi telah mengambilsumpah terlebin dahulu terhadap masingmasing saksi dengandihadiri oleh rohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalupelaksanaan pengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acara ; Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernahmelakukan penekanan
No. 305 K/PID.SUS/2009 Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar, ketiganya telah di sumpahterlebin dahulu terhadap masingmasing saksi dengan dihadiri olehrohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalu pelaksanaanpengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acaralaludituangkan dalam Berita Acara ; Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak pernahmelakukan penekanan, paksaan dan juga tidak pernahmengarahkan jawaban Agus Rustiadi, Suprapto
melakukan pemeriksaan terhadapAgus Rustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar pada tingkat penyidikandi Polres Bulungan dan Polda Kaltim ;Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto dan Halim Bahtiar, saksi telah mengambilsumpah terlebin dahulu terhadap masingmasing saksi dengandihadiri oleh rohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalupelaksanaan pengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acara ;Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernahmelakukan penekanan
terhadap AgusRustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar pada tingkat penyidikan diPolres Bulungan dan Polda Kaltim ;Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan terhadap AgusRustiadi, Suprapto, dan Halim Bahtiar, ketiganya telah di sumpahterlebih dahulu terhadap masingmasing saksi dengan dihadiri olehrohaniawan/Juru Sumpah dan 2 orang saksi, lalu pelaksanaanpengambilan sumpah dituangkan dalam Berita Acaralaludituangkan dalam Berita Acara ;Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak pernahmelakukan penekanan
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum remedium sebagai berikut:a.
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function