Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 15-08-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 4051/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 13
  • Waris (c).Wasiat(d).Hibah (e)Wakaf (f)Zakat (g).Infaq (h).Shodagoh dan (i) ekonomisyariah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;2. Khusus mengenai kewarisan telah ditentukan pulabahwa Pengadilan Agama berwenang menentukan siapa yang menjadiahli waris dan menentukan bagian masingmasing ahli waris.3.
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 05-11-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 978/Pdt.G/2019/PA.Bkn
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 3
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-04-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 April 2012 —
40 — 15
  • sertifikatnya tidak dilaksanakan sehingga masyarakat terpaksamembayar biaya yang telah ditentukan oleh terdakwa yang semestinya tidak perludikeluarkan oleh para pemohon sertifikat ajudikasi. menyalahgunakan kekuasaanmemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaranBahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
    menerima hadian atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau15kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya .Bahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
    pungutan dana yang dilakukan Kepala Desa telah lebih dulu dimusyawarahkanyaitu untuk kepentingan pembelian Meterai, Patok dan Saksi tetangga batas dan bayarKonsumsi pada saat sosialisasi Bahwa dengan adanya program ajudikasi saksi mendapat uang jasa yang diambilkanoleh Kepala Desa Pulogedang dari uang pemohon sebesar Rp.17.500, perbidang dansecara keseluruhan sebesar Rp. 982.089,Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak 371bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf
    KK, SPPT yang asli, tanda bukti pelunasan pajak,dan segel.Bahwa pembagian Sertifikat dilakukan oleh Tim Ajudikasi sendiri didampingi olehperangkat Desa dan diserahkan kepada pemohon di balai Desa Pulogedang.Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak371 bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf ) dan mendapatkan uang secarakeseluruhan sebesar Rp. 72.800.000, kemudian diserahkan kepada kepala desapulogedang atas nama Drs.
    (dua ratus ribu rupiah ) dan hal tersebut disepakati olehwarga desa serta semua yang hadir dalam acara tersebut ;Menimbang, bahwa uang atau biaya tambahan untuk ajudikasi tersebut telahdikumpulkan oleh panitia pelaksanaan Ajudikasi Desa Pulogedang sebanyak Rp. 72.800.000.( Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sebanyak 371 pemohon sertifikat tetapi 7pemohon sertifikat tidak dipungut biaya karena berupa Tanah Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Panitia Ajudikasi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-05-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 240/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 28 Juli 2017 — HENDRA PAULUS HORATIO >< SUHARTO TJAHJA
62 — 34
  • Pasal 19 ayat (2) (c)yang dapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat";Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing
    Pasal 19 ayat (2) (c) yangdapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang bertaku sebagai alat bukti yang kuat"Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 27
  • ., MH & Paramita, yang berkantor di Jalan Rawa Mangun No. 2,Simpang Lima Labersa, Kelurahan Tangkerai Labuai, KecamatanBukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.148/SKABS/IX/2020, tanggal 21 September 2020 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor417/2020, tanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;YAYASAN WAKAF ALUBUDIYAH PEKANBARU yang beralamat JalanDelima Gang Delima XII, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru, Provinsi
Pengadilan PA KENDAL Perdata Agama Perwalian
Register : 29-09-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PA KENDAL Nomor 184_Pdt.P_2014_PA.Kdl
Tanggal 27 Oktober 2014 — Pemohon
39 — 6
  • sesorang untukmelakukan sesuatu perobuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingandan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tuayang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun1989, Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untukmenerima, memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antaraOrangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan,wakaf
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama
Register : 28-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan MS LANGSA Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Lgs
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 6
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 11-05-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PN WATES Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Wat
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
SUROYO
Tergugat:
1.RITA KUSUMAWATI
2.LASTRI ASTUTI KUSUMA RINI
3.JONI CAHYO KUSUMARGONO
4.ELA NURLAILA DEWI KUMALASARI
164 — 39
  • Hal ini menujukkanbahwa Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman;Bahwa berdasarkan pasal 49 UUPA menyebutkan Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan memutus perkara antara orangorang yangHalaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN Watberagama Islam yaitu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa karena gugatan ini menyangkut pembatalanhibah antara Penggugat dan Para Tergugat yang beragama Islam, maka
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Pdp
Tanggal 22 Agustus 2019 — Pemohon:
ERMAINI
134 — 37
  • dikuatkan oleh keterangan saksi Baharuddin, didapatkan fakta hukumbahwa Pemohon bernama Ermaini adalah seseorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;wasiat;hibah;wakaf
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-01-2017 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 137/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 12 Januari 2017 — 1. .ABDUL LATIEF, bertempat tinggal di Pegantungan Royal RT. 004 RW. 004, Kelurahan/Desa Cimuncang Kecamatan Serang, Kota Serang, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I; 2. M. RIDWAN, bertempat tinggal di Lingkungan Kebaharan RT. 003 RW. 003, Kelurahan/Desa Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II; 3. ALIYAH, bertempat tinggal di Lingkungan Kebaharan RT 003 RW 003, Kelurahan/Desa Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III; 4. MOHAMAD SOBARI, bertempat tinggal di Lingkungan Cinanggung RT 004 RW 003, Kelurahan/Desa Kaligandu Kecamatan Serang, Kabupaten Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV; 5. SATIBI, S.Pd.I, bertempat tinggal di Taman Mutiara Indah Blok I.8 No. 6 RT 005 RW 017, Kelurahan/Desa Kaligandu Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V semula PENGGUGAT V; 6. HADIJAH, bertempat tinggal di Kampung Cembeh RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI; 7. SAIFUL BAHRI, bertempat tinggal di Lingkungan Kebaharan RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII; 8. SYARIFUDIN, bertempat tinggal di Lingkungan Kebaharan RT. 003 RW 003, Kelurahan/Desa Lopang Kecamatan Serang Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII; Kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdul Wahab, S.H., M.H., Robie Pelita Jaya, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Abdul Wahab, Robie & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Raya Cilegon Km 11 Wulandira, Kramatwatu-Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2016; Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING / semula PARA PENGGUGAT M E L A W A N 1. NG MIN HONG, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya No. 2, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. SHERLY WIJONO, beralamat di Toko Gentong Mas Jalan Hasanudin No. 54 RT 02 RW 05 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3. NG MING HWIE, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 2 RT. 05, RW. 01, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4. TAN KA PIE, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 02 RT. 05, RW. 01, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV; 5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHN PROVINSI BANTEN cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, beralamat di Jalan Letnan Jidun No. 5 Lontar Baru Serang; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V; 6. RODIATUN, beralamat di Kebaharan RT 002 RW 003 Desa/Kelurahan Lopang Kecamatan Seranbg Kota 5 Serang; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;
470 — 69
  • :Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid,Sebelah Barat : Solokan/kali, Djalan Banten,Hal. 4 dari 68 hal.
    32 desa Lopang, luas 3.275 m2 atas pemegang hak PTIndustriPakuSerang Djaja yang diterbitkan oleh Kepala KantorPendaftaran Tanah Kabupaten Serang pada tanggal 19 April 1963melalui Konversi MilikIndonesia;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP PENDAFTARAN TANAH)yang berbunyi sebagai berikut:Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf
    Serang, jang batasbatasnya sbb:Sebelah Utara : Tanah wakaf MasjidSebelah Barat : Solokan/kali, Djalan Banten,Sebelah Selatan : Milik adat,Sebelah Timur : Milik ada.Vide Halaman 5 Nomor 4 huruf (c) GUGATAN yang berbunyi sebagaiberikut:Diuraikan dalam surat yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang Padjak HasilBumi Serang tertanggal 25 April 1963 yang memperlihatkan peta lokasitanah dengan batasbatasnya Sebelah Utara Wakaf Masdjid, SebelahSelatan Milik adat, Sebelah Timur Milik adat, Sebelah Barat lrigasi
    Serang, jang batasbatasnya sbb:Sebelah Utara : Tanah wakaf MasjidSebelah Barat : Solokan/kali, Dijalan Banten,Sebelah Selatan : Milik adat,Sebelah Timur : Milik adat,Diuraikan dalam surat yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang PadjakHasil Bumi Serang terlanggal 25 April 1963 yang memperlihatkanpeta lokasi tanah dengan batasbatasnya Sebelah Utara WakafMasdjid, Sebelah Selatan Milik adat, Sebelah Timur Milik adat,Sebelah Barat Ilrigasi dan Djalan Banten atas nama Dulgani C No.865Ps. 26 d/ll seluas 3375
    mutlak bahva sawahsengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuktersebut.Vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84K/Sip/1973:Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milikJika tidak disertai dengan buktibukti lain.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (20) PP PENDAFTARAN TANAH yangberbunyi sebagai berikut:Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 25-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
  • Bahwa berkaitan dengan wakaf tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak MilikNomor: 00831 dengan luas 3020 m?dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651 denganluas 1786 m?
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 16-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PA MEDAN Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Mdn
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
20 — 8
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 25-11-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0655/Pdt.P/2015/PA.Tgrs
Tanggal 7 Desember 2015 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 15-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Dum
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pemohon:
Eka Rafika binti M. Isa Abdulah
15 — 2
  • memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yangberagama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 30-06-2004 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 62/Pid.B/2003/PN.Psp
Tanggal 30 Juni 2004 — 1. H. SOLEMAN HARAHAP GLR SUTAN SORIPADA 2. SYUKUR HALOMOAN HARAHAP 3. SYAHRIN HARAHAP
162 — 42
  • Soleman Harahap lalu datang 5 (lima) lainnya ;e Bahwa adapun kejadian tersebut masalah tanah wakaf yang dikerjakan olehterdakwaterdakwa lalu dilarang Goloman Hasibuan (Kepala Desa) ;e Bahwa sebelum kejadian tanah wakaf dikerjakan oleh yang bernamaThamrin Harahap bersama terdakwa Kusin Siregar lalu ditegur Goloman Hasibuan,kemudian Zulkarnaen Hasibuan membacok Thamrin (satu) kali ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, IV dan V menyatakan tidakbenar, sedangkan terdakwa IJ menyatakan sebagian keterangan
    Harahap, Syahrin Harahap sedangkanmengenai Syukur Harahap saksi tidak tahu ;Bahwa korban meninggal dunia pada hari itu juga yaitu Goloman Hasibuanmeninggal dihalaman rumah Rahman, dan Zulkarnaen Hasibuanmeninggal dirumah korban ;Bahwa yang dilakukan saksi pada saat itu mencegah Goloman Hasibuankeluar dari rumah akan tetapi karena tombak kesasar mengenai saksi lalusaksi meninggalkan tempat kejadian ;Bahwa kedatangan saksi dirumah korban karena diundang oleh korbanuntuk membicarakan permasalahan tanah wakaf
    Kedua desa terletak di Kecamatan Barumun TengahTapanuli Selatan ada masalah tanah yang belum pernah dimusyawarahkanpenyelesaiannya, dimana Desa Bangkuang menyatakan tanah wakaf mereka dipihak lainnama THAMRIN HARAHAP penduduk Desa Padang Garugur Tonga menyatakan tanahitu peninggalan kakeknya.2.
    Siregar (istri korbanGoloman Hasibuan dan juga ibu dari Zulkarnain Hasibuan), Yusmawarni Br.Hasibuan (anakdari korban Goloman Hasibuan), Rahman Hasibuan selaku adik dari pada korbanmenerangkan pada hari Jum'at, tanggal 05 Desember 2003 antara jam 11.30 Wib sampaijam 12.00 wib sewaktu mereka berkumpul di rumah korban Goloman Hasibuan di DesaBangkuang membicarakan masalah tanah wakaf yang dikerjakan Thamrin Harahap dkk danmasalah Zulkarnain Hasibuan yang terlanjur membacok Thamrin Harahap selaku penduduk31Desa
Pengadilan PN JANTHO Perdata Tanah
Register : 28-04-2016 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN JANTHO Nomor 02/Pdt.G/2016/PN Jth
Tanggal 11 Januari 2016 — T. MARHABAN BIN HASYEM VS PUTRI YUSNANI dkk
128 — 10
  • Umar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Kecamatan Darul Imarah yang batasbatasnya sebagaimanadisebutkan di halaman 2 angka ke1 dari gugatan Penggugat, namuntidak dijelaskan tanah siapa yang dihibahkan dan dari siapaPenggugat terima hibah atas tanah tersebut.Bahwa, karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan caraperolehan tanah yang dijadikan Objek Sengketa serta peralihansebagian haknya kepada pihak lainnya baik melalui wakaf maupun jualbeli atau yang telah diberikan kepada adiknya yang perempuan
    Penggugat diperolehnya berdasarkan hibah dariorang yang tidak disebut namanya, sedangkan cara perolehan hibahatas tanah tersebut tidak jelas, maka yang harus dibuktikan terlebihdahulu oleh Penggugat adalah kebenaran dan keabsahan hibahtersebut.Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan hibahPenggugat atas tanah Objek Sengketa, harus ada penetapan terlebihdahulu dari Mahkamah Syariyah selaku pihak yang berkompetenmemeriksa,, mengadili dan memutus perkaraperkara yangmenyangkut kewarisan, hibah, wakaf
    , perkawinan, perceraian, wakaf,dan sadaqah sesama antara orang islam yang ada di Nanggroe AcehDarussalam.
    Penggugat diperolehnya berdasarkan hibah dariorang yang tidak disebut namanya, sedangkan cara perolehan hibahatas tanah tersebut tidak jelas, maka yang harus dibuktikan terlebihdahulu oleh Penggugat adalah kebenaran dan keabsahan hibahtersebut.Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan hibahPenggugat atas tanah Objek Sengketa, harus ada penetapan terlebihdahulu dari Mahkamah Syariyah selaku pihak yang berkompetenmemeriksa,, mengadili dan memutus perkaraperkara yang menyangkutkewarisan, hibah, wakaf
    , perkawinan, perceraian, wakaf, dan sadaqahsesame antara orang islam yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.Atas alasan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jantho perkara a quoharus menyatakan tidak berwenang mengadili karena menyangkutkompetensi absolute dari Mahkamah Syariyah..
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-09-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2019/PT MTR
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. SILMI, M.Pdi.
179 — 82
  • (perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan denganmaksud menguntungkan diri sendiri berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,(lima puluh limajuta rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah itu, atau oranglain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyayang
    Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMADIKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (stafZakat Wakaf Ibadah Sosial KAU Kecamatan Gunung Sari) untuk datangkerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah beradadirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksiMUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepadasaksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan danabantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan GunungSari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN
    (perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, PegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau
Pengadilan PA MASAMBA Perdata Agama Waris Islam
Register : 19-03-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PA MASAMBA Nomor 110 /Pdt. G/2013/PA Msb
Tanggal 6 Nopember 2013 — Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV Penggugat V Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV turut tergugat I turut tergugat II turut tergugat III turut tergugat IV turut tergugat V
29 — 22
  • Bahwa tanah obyek sengketa pernah dimusyawarahkan di Kantor Desaantara dengan , namun saksisudah tidak ingat tahun berapa musyawarah tersebut ;Bahwa yang menjadi permasalahan waktu itu adalahmenginginkan supaya tanah tersebut kembali ke ahli waris, Namun tidak mau karena mengaku tanah tersebutberasal dari kakek tirinya yaitu :Bahwa mau mewakafkan sebagian dari tanah obyek sengketauntuk pembangunan mesjid di , namun tidak jadi karenatanah tersebut bukan milik , dan panitia pembangunan maumenerima wakaf
    tersebut kalau selaku ahli waris dariJuremi bin Badimin mau bertanda tangan dalam wakaf tersebut sehinggakepala Lingkungan bernama mengatakan kepadaTanda tangani saja karena itu untuk sementara, nanti kalau Putusan Nomor 110/Pdt.
    Il Luwu, tanggal31 Maret 1982, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sertabermeterai cukup (T.9 ) ;Fotokopi Surat Keterangan Penyelesaian Kasus Tanah tanggal12 September 2000, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyaserta bermeterai cukup ( 1.10 ) ;Fotokopi Surat Keterangan Pemberian, tanggal 28 September 2000, yangtelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (1.11) ;Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Wakaf, tanggal 8 Juli 2002,yang telah dicocokkan dan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 15-04-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 25/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 9 Oktober 2014 — EFFENDY BENNY VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG; Drs. GUNARDI WANTJIK
71 — 61
  • Tanah wakaf;d. Hak milik atas satuan rumah susun;e. Hak tanggungan;f.
    Akta tkrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977; atauRisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yangtanahnya belum dibukukan; atauSurat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau.
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 26-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 1681/Pdt.P/2019/PA.Jr
Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
27 — 10
  • Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagoh; dani. Ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 61 dan 62disebutkan dengan tegas bahwa pedoman umum dalam perkara permohonanhalaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1681/Pdt.P/2019/PA.Jr(volunter) angka 6, jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilanagama antara lain ;a.