Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan/o.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala Badan POM NomorHK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran ObatTradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, ObatHerbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun162009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi (Obat, BahanObat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) mengaturizin edar tersebut di terbitkan oleh Menteri Kesehatan, dalam Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional, izin edar tersebut wewenangnyadilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

M.SUHENDRI, Apt, M.Farm, yang di persidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah terhadap soalsoal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuandan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Magister Farmasi tamatanUniversitas Andalas Padang tahun 2007 dan sekarang Ahli bekerja di BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang;e bahwa berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangTenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah

dan Asisten Apoteker;e bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;e bahwa tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian menurut PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pasal

ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi,fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat IzinKerja (SIK) dari Departemen Kesehatan; bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangtermasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;e bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat obatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayananadalah menjual kepada pengguna/konsumen;e

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyebutkan :(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

danAsisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasiharus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutuSediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat

Menyatakan Terdakwa MARTHA MATHELDA alias ATA binti ELLY RITIAU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2.

Menyatakan Terdakwa MARTHA MATHELDA Als ATA Binti ELLY RITIAU(Alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan (3) UndangUndang RI nomor 36 tahun 2009 sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang No.386 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimanadalam

Landasan Ulin KotaBanjarbaru, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBanjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36tahun 2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus

yangmemenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu adalahpertama sediaan farmasi/obat yang diproduksi oleh Pabruik harusmempunyai ijin edar dari Badan POM RI, kemudian didistribusikanmelalui PBF (Perdagangan Besar farmasi) kemudian sarana pelayanankesehatan seperti Apotik atau took obat dapat memesan kepada PBFmelalui surat pemesanan berdasarkan ijin yang dimiliki, setelan obatdiperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuaidengan peruntukkannya dan disimpan sesuai dengan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksudpasal 98 ayat (2) dan (3)Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperolehfakta bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di JI.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaini Bin H Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama

Dikarenakan obatobatan yang termasuk sediaan farmasi yangdiperdagangkan Terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya, selanjutnyaoleh petugas Polisi dilakukan penyitaan dan di bawa Ke Polres JakartaUtara; Berdasarkan Ahli Dra.WARTA Br GINTING.

Dikarenakan obatobatan yang termasuk sediaan farmasi yangdiperdagangkan terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya, selanjutnyaoleh petugas Polisi dilakukan penyitaan dan di bawa Ke Polres JakartaUtara; Berdasarkan Ahli Dra.WARTA Br GINTING.

Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1box terdiri dari 10 lembar ( 375 x 10 lembar) = 3750 lembar, sedangkanuntuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet ( 3750 x 10 tablet)= 37500 tablet.Bahwa dikarenakan obatobatan yang termasuk sediaan farmasi yangdiperdagangkan terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya, selanjutnya olehpetugas Polisi dilakukan penyitaan dan di bawa Ke Polres Jakarta Utara;Bahwa Ahli Dra.WARTA Br GINTING.

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalamPasal 106 ayat 1, yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapatkan izin edar;3.

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalamPasal 106 ayat 1, yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapatkan izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengajaartinya kesengajaan pelaku ditujukan untuk memiliki dengan melawan hak suatubenda milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, sedangkankesengajaan itu sendiri menurut praktek peradilan dan doktrin

Menyatakan terdakwa MIFTAHUL ULUM ALIAS ULUM, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN PIHAK YANG BERWENANG " ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) Subsidair : 1 (Satu) bulan kurungan ;

dakwaan penuntut Umum ;e Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti dipersidangan :Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagaiberikut :PERTAMA :Bahwa terdakwa MIFTAHUL ULUM ALIAS ULUM pada hari Selasa tanggal 22 Juni2010 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di toko milik terdakwa yaitu toko Apoteka di KomplekPasar Desa Karang anyar, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa terdakwa yang dihadapandimuka persidangan adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yangdidakwakan dan sesuai dengan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwaserta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Dengan demikiantelah terbukti dan meyakinkan bahwa terdakwa adalah pelakunya dan dapatdipertanggungjawabkan ;Unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Atau Alat KesehatanYang Tidak Memenuhi Persyaratan Penandaan Dan Informasi ;Ad. 2.

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi, yang dimaksudadalah terdakwa telah menjual obatobat atau sediaan farmasi tidak memilikiizin edar ; Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 bertempatditoko miliknya yaitu Apoteker di komplek pasar Desa Karang AnyarKecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah mengedarkan sediaan farmasiberupa obat keras, obat tradisional dan kosmetika sebanyak 177 macam yangdiperoleh

Menyatakan terdakwa MIFTAHUL ULUM ALIAS ULUM, tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI TANPA IZIN PIHAK YANG BERWENANG " ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama :2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) Subsidair : 1 (Satu)bulan kurungan ;Menetapkan barang bukti berupa : 177 (Seratus tujuh puluh tujuh) macam obat, dirampasuntuk dimusnahkan ;Membebankan

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menyatakan terdakwa MURDI Bin MUKRI (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam DakwaanPertama kami;2.

Hulu SungaiSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)Perouatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika saksiHASAN ALAMSYAH bersama

Hulu SungaiSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).

Hulu Sungai Selatan dan melihat terdakwa didalam rumahbesama istri terdakwa langsung mengamankan terdakwa dan melakukanpemeriksaan dimana ditemukan obat sediaan farmasi jenis carnophensebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir dibalik dinding rumah yangdibungkus dalam palstik klip dan di simpan didalam dompet merk LV warnacoklat dan uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 356.000, (tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa,selanjutnya terdakwa dan barang

secara sah dan meyakinkan menuruthukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHal 10 dari Hal 13 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2017/PN Kgn11sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undangundang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum olehkarenanyaterdakwa patutlah dinyatakan

MURSID dan terdakwa II RIFANI Alias FANI Bin HARTO bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SAIPULLAH Alias PULLAH BIN H.

sediaan farmasi adalah saranapelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, PBF, Apotik danToko Obat:Bahwa Obat Zenith Carnophen sebanyak 669 (enam ratus enam puluhsembilan) box yang didapat dari penangkapan terdakwa dan terdakwaIl, yang kemudian diperlinatkan kepada ahli adalah barang yangmerupakan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen produksi dariPT.

Zenith Pharmaceuticals yang disitadari terdakwa dan terdakwa II merupakan sediaan farmasi yang sudahdilarang beredar karena sudah dicabut nomor ijin edarnya sesuai suratdari Kepala Badan POM RI No.

HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober2009:Bahwa terdakwa maupun terdakwa II tidak termasuk orang yang berhakmengedarkan sediaan farmasi, karena terdakwa tidak memiliki keahliandan kewenangan serta tidak memiliki Apotek/ Toko Obat yangsebagaimana berhak mengedarkan sediaan farmasi yang disertai jjintertulis dari Balai POM Banjarmasin;Bahwa larangan peredaran obat jenis Carnophen dari zenithPharmaceuticals dikarenakan penggunaannya disalahgunakanseharusnya obat tersebut dikonsumsi sebagai obat untuk

dan/atau AlatKesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa mengenai kata Memproduksi atau Mengedarkandalam unsur tersebut, bersifat optional atau pilinan atau alternative, yang dalamartian teroenuhinya salah satu sudah dapat membuktikan unsur ini:Menimbang, bahwa kata Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan,dapat diartikan terpenuhi keduanya atau dapat hanya terpenuhi salah satu sajadalam perbuatan terdakwa dalam unsur ini;Menimbang, bahwa kata sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan,

Sehingga bertitik tolak dari hal tersebutsekarang baik perseorangan ataupun badan hukum tidak ada yang berhak ataumemegang izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat carnophen tersebut di Indonesia, termasuk Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat, unsur ketiga Memproduksi atau MengedarkanSediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;Menimbang,

permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA ELIADI BIN BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

   Pidie atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 15.00 Wibpetugas dari Balai Besar Pemeriksa Obat dan Makanan

   Pidie dimana petugas BBPOM menemukansediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE) berupa 1,920 (seribu sembilan ratus duapuluh) tube jenis salap yang tidak memenuhi persyaratan mutu, Keamanan ataukemanfaatan berupa:halaman 2 Perkara Nomor. 144/PID/2017/PTBNA No Jenis Jumlah Keterangan1. Pi Kang Shuang Kemasan Hijau 640 OT TMS2.

   Menetapkan agar terdakwa Putra Eliadi Bin Burhanuddin membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).halaman 3 Perkara Nomor. 144/PID/2017/PTBNAMembaca, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15 Agustus 2017Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa PUTRA ELIADI BIN BURHANUDDIN tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana

   mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15Agustus 2017 Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sgi, dan memori banding yang diajukanoleh Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya mengulang apa yang pernahdisampaikan dipersidangan pada Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannyabahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

   Menyatakan Terdakwa PUTRA ELIADI BIN BURHANUDDIN. terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlahRp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan ;3.

Jumri bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandalam Dakwaan Kedua ;2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Supian als. Amang lyan binH.

Yani RT. 18, RW.04, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Lautatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), berupa 5760 (limaribu tujuh ratus enam puluh) butir Dextromethorphan yang tidak memiliki ijinedar,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikute

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratanHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/20 16/PN. Pltkeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam 98 ayat (2) dan ayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

98 ayat (3) menyatakan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi atau alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah.

Jumri telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azi Nursamsi Bin Ujang Purwana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Secara Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Secara Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana

atau PBF atauApotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dandigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmupengetahuan; Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dankosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadikewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM)namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasanterhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan daripemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan

BPOM), DinasKesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satutugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansiyang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikansediaan farmasi; Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;Perbuatan terdakwa AZI NURSAMSI Bin UJANG PURWANAsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106

Oleh sebab itu, apabila salah satu objek benda diantaraSediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan sudah terpenuhi, maka unsurperbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan tetapi apabila dikehendakiMajelis juga dapat membuktikan seluruhnya;Menimbang dalam perkara a quo, berdasarkan alat bukti yangdihadirkan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian, majelisberpandangan bahwa unsur yang paling mendekati dengan perbuatanterdakwa adalah Sediaan Farmasi.

Sehingga dalam hal ini Majelis akan akanmembuktikan keterkaitan objek Sediaan Farmasi yang dilakukan olehTerdakwa;Menimbang, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TUIN Alias TOBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUIN Alias TOBIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Batu Kota Batu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam PasalHalaman 24 dari 24 Putusan Nomor 516Pid.Sus/2020/PN MIig98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :1.

Batu Kota Batu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:6.

Batu Kota Batu karena Terdakwa tanpa ijin telahmengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa 1 (satu) botol yang berisi +1.000 (seribu) butir Pil Logo Y kepada Sdr. Fadhillah Mauludhin Iqbal;Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mencuci perlengkapan dapurbersama teman Terdakwa bernama Achmad Subekti Alias Mamad yang saatitu sedang tidur di kamar Terdakwa;Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual pil Berlogo Y kepada Sadr.

Batu Kota Batu karena Terdakwa tanpa ijin telahmengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa 1 (satu) botol yang berisi +1.000 (seribu) butir Pil Logo Y kepada Sdr. Fadhillah Mauludhin Iqbal; Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mencuci perlengkapan dapurbersama teman Terdakwa bernama Achmad Subekti Alias Mamad yang saatitu sedang tidur di kamar Terdakwa;Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 516Pid.Sus/2020/PN MIigBahwa Terdakwa mengedarkan/menjual pil Berlogo Y kepada Sadr.

Batu Kota Batu karena Terdakwatanpa ijin telah mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa 1 (Satu)botol yang berisi + 1.000 (Seribu) butir Pil Logo Y kepada Sdr. FadhillahMauludhin Iqbal;. Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mencuci perlengkapan dapurbersama teman Terdakwa bernama Achmad Subekti Alias Mamad yangsaat itu sedang tidur di kamar Terdakwa;.

Menyatakan Terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar; 2.

Menyatakan terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah melakukan tindak pidana Tanpahak mengedarkan obat keras (sediaan farmasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UUNo.36/2009 surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF selama 1 (satu) tahun6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;3. Membayar denda Rp.500.000, (lima ribu rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;4.

Lemahputro, Kec.Sidoarjo, Kab.Sidoarjo atau setidaktidaknyaapda tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu (tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahanyang

Sidoarjo atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 91) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar) dengan caracara sebagai berikut :Awalnya terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekira jam 19.00 wibbertemu sdr Sony

baikdalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi maupun terdakwa, penangkapanterhadap terdakwa dilakukan karena terdakwa kedapatan membawa pil jenis double L dalam sakucelana bagian belakang yang diperoleh dari membeli pada sdr Soni dan menurut keteranganterdakwa bahwa pil itu akan dijual lagi kepada sesama pengamen, oleh karena itu Majelisberpendapat unsur sengaja mengedarkan telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa apa yang dimaksud sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa ADI SANJAYA bin YUSUF telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memilikiijin edar;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADISANJAYA bin YUSUF dengan pidana penjara selama : 1 (satu)tahun dan denda Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 4 (empat) bulan;3.

bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwaSebagai berikut :KESATUBahwa terdakwa BUDI LISTYONO Bin SUMADI pada hari Senin, tanggal9 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktutertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di belakang gudang Aqua turutDesa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaktidaknya ditempattempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa terdakwa BUDI LISTYONO Bin SUMADI pada hari Senin, tanggal9 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktutertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di belakang gudang Aqua turutDesa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaktidaknya ditempattempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

memproduksi atau Mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diaturdalam pasal 197 Yo. 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan danselanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa BUDI LISTYONO bin SUMADI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KESEHATAN,yakni Dengan sengaja memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi

(2) dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan, Maka Majelis hakim akan memilih salah satu daridakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanKesatu Penuntut Umum yakni pasal 197 Yo pasal 106 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi

Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar; Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsure dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarini, Majelis Hakim memperhatikan dari keterangan saksi saksi yaitu saksi M. ArifNugroho dan Dra.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa

   dipersidangan;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwaPenuntut Umum dengan surat dakwaan yang diSusun secarasubsidairitas sebagai berikut :PERTAMA: Bahwa terdakwa YAHYA Bin AHMADI, pada hari Minggu tanggal 13Mei 2018 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan termasuk DusunGebang Desa Banjarsari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, atausetidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

   Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI bersalah melakukantindak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau/alat kesehatann yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanaPasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHYA Bin AHMADIdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesarRp 1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan;3.

   Memproduksi atau mengedarkan~ sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur hukum tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

   dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar" telah terpenuhipula ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalamdakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi danMajelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orangyang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum tersebut, maka terdakwa, harus dinyatakan

   Menyatakan terdakwa YAHYA Bin AHMADI, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YAHYA Bin AHMADI, olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9(sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah);3.

Menyatakan Anak ACHMAD SAMSUL HAKIM bin HAMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana pembinaan di dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Samarinda yang beralamat di Jalan Panjaitan Komplek Indo Vice Blok A Nomor A20, kota Samarinda selama 6 (enam) bulan;3.

Menyatakan Anak Bermasalah Hukum ACHMAD SAMSUL HAKIM bin HAMBALIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), sebagaimanadakwaan ke satu pasal 197, jo. 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan.2.

KutaiKartanegara atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yangdilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 saat saksi ANDARSUMEDI bin SAMAJI bersama Saksi I DEWA GEDE KARANG (AnggotaPolisi Sektor Tenggarong

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat LL tersebuttanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwamengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undangundang.

KutaiKartanegara atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memnuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfataan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 saat saksi ANDARSUMEDI

Kepala Balai Pemasyarakatan Klas IISamarinda yang pada pokoknya, sebagai berikut:KESIMPULAN:1.Achmad Syamsul Hakim bin Hambali berlatar belakang dari keluarga yang utuh,diduga telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 196, jo. pasal98 ayat (2) dan (3), jo. pasal

Jufri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar;

Maros, atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berbentuk tabletwarna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) saset dengan isi persasetnyasebanyak 3 (tiga) butir yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan denganCaracara atau keadaan sebagai berikut:Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKSBahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar

Maros, atau setidaktidaknya di Suatu tempat yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berbentuk tabletwarna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) saset dengan isi persasetnyasebanyak 3 (tiga) butir yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, dan mutu, yang dilakukan dengan caracara atau keadaan sebagaiberikut : Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00Wita Lelaki

, kemudianterdakwa juga bukan seorang dokter, apoteker ataupun orang yang bekerjadibidang Farmasi serta terdakwa tidak mempunyai Apotek maupun toko obat.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Nomor Lab :4646/NOF/X1/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatanganiberdasarkan sumpah jabatan oleh GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANIADHIS SETYAWAN, AMd., dan HASURA MULYANI, AMd. selaku pemeriksa dandiketahui oleh Drs.

JUFRI terbuktibersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja Memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengandakwaa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR MUHAMMAD Alias ACO BinM.

Jufri tersebuttelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang TidakMemiliki Ijin Edar;Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKS. Menjatuhka pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);.

Supri bin Priyatin Wiyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Penjaringan Gg.2 No. 11 Surabaya atau setidaktidaknyapada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSurabaya, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan caracara sebagai berikut :Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2020/PN SbyBahwa pada hari Jum*at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 22.00WIB

TEBO karena sebelumnyatelah titip membeli kepada terdakwa, sedangkan sisanya dijual kembali olehterdakwa dan juga untuk dikonsumsi terdakwa sendiri, sedangkan terdakwatidak mempunyai jijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut ;Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul21.0 WIB, saksi M.

Penjaringan Gg.2 No. 11 Surabaya, pada waktu dilakukan penggeledahanbadan terhadap diri terdakwa ditemukan 5 kantong plastik yang berisi pil logodobel L dengan jumlah total sebanyak 50 butir yang disimpan didalam sakujaket terdakwa;Bahwa 50 (limapuluh) butirtablet putin bertuliskan LLadalah masukdalam sediaan farmasi dan termasuk obat keras yang bersifat penenang sertadipergunakan pada penderita epilepsy, sedangkan untuk penggunaan dalamdosis / jumlah besar ditentukan oleh ahlinya dan tidak sapat

Dengandemikian unsur setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) telah dapat dibuktikansecara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2020/PN SbyMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Supri bin Priyatin Wiyono,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindakpidana, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2020/PN Sby2.

AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Dinas Kesehatan Kab.Pangkep dari Tahun 2017 sampai sekarang.Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi ialah obat, bahan obat, sertaalatalat kesehatan termasuk kosmetik dan obat tradisional.Bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah izin dari Dinas KesehatanKab.

AKBARbersama dengan terdakwa JAYA membawa / menguasai dan mengedarkanobat atau sediaan farmasi tanpa jijin edar dan tanpa keahlian dibidangkefarmasian.Bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan / produksi termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokterserta pengembangan obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan (hanya apoteker) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Khasiat

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur unsur tersebut adalahsebagai berikut :Ad.1. Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan tidak menentukan definisi setiap orang, namun Majelis HakimHalaman 24 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj.

(Kesehatan)(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, diperolehfakta

AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarHalaman 31 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj. (Kesehatan)okdan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dalam dakwaan kesatu;.

Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM042/T.Selor/Euh.2/08/2012tertanggal 06 Agustus 2012 yang diajukan pada tanggal 29 Juli 2010 sebagaiberikut :Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI bin YUSUF pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012sekira jam 21.00 WITA atu setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni2012, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Manggis Ill, Rt. 05, Rw. 02 Nomor : 29,Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan telah dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

terdakwa berpurapura untuk membeli obat lagi dan saat itu lah anggota polisimenggrebek terdakwa;e Bahwa sekali membeli obat dari terdakwa ;e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukankepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan 1 orang Ahioleh Penuntut Umum yaitu AZIS ZAELANI bin ABIDIN, dibawah sumpahmemberi keterangan sebagai berikut :e Ahli adalah petugas kesehatan yang saat ini bertugas di DinasKesehatan Kabupaten Bulungan;e Ahli mengetahui hal berkaitan dengan farmasi

Mengedarkan Farmasi;4. Tidak memiliki ijin Edar;Unsur 1. Barang Siapa Bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat setiap orang identik dengankalimat barang siapa barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata gantiorang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkanperbuatannya.

Mengedarkan Farmasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakanseseorang dalam mengedarkan dengan cara menjual, sediaan farmasi = obat(penjelasan UU 36 Tahun 2009);Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini nantinya haruslahdibuktikan apakah terdakwa ada menjual obat, maka hal tersebut dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 14.00 wita diRumah Terdakwa di

Tidak memiliki ijin Edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ljin Edar adalah adanya suratberupa kewenangan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkanperaturan perudangundangan yang berlaku kepada orang tertentu yang memenuhisyarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah untuk melakukan sesuatu usahaniaga dan lanilain ;Bahwa selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor : 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat di

Yunusdi jalan Belibis Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka KabupatenHal 2 dari 12 hal Putusan NOMOR 24/PID.SUS/2019/PT KDIKolaka selanjutnya menemukan beberapa jenis Obat danKosmetik milik terdakwa sehingga petugas Balai POM(Pengawasan Obat dan Makanan) Sulawesi Tenggara danpetugas kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mengamankanterdakwayang mana telah mengedarkan farmasi berupakosmetika yaitu dengan cara menjual kosmetika tanpa izin edarsebanyak 27 (Dua puluh tujuh) macam yaitu :Hal 3 dari 12 hal Putusan

Andi Syamsudintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Musdalifa binti H. AndiSyamsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan;3.

berupa kosmetik, pangan dan obat tradisional,sehingga berdasarkan hal tersebut menurut hemat Penuntut Umumbahwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka terhadap Terdakwasangatlah ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang hidupdimasyarakat mengingat bahwa perbuatan Terdakwa dapatmenimbulkan kerugian bagi khalayak pengguna sediaan farmasitersebut, apabila sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa tersebutmengandung bahan dan/atau zatzat yang

dapat merusakkesehatan, dan terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pelaksanaan pengawasan, pendaftaran dan atau notifikasisediaan farmasi:;Hal 9 dari 12 hal Putusan NOMOR 24/PID.SUS/2019/PT KDI Bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang antaralain sebagai pembinaan atau untuk memperbaiki diri terdakwa(korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifatpreventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perluterjadi lagi khususnya bagi pelaku maupun masyarakat

padaumumnya, sehingga pidana penjara yang dijatunkan terhadapterdakwa sudah seharusnya menjadikan pengingat bagimasyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding JaksaPenuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidakmengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri