Bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut didasarkan pada ketentuanPasal 1367 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUH Perdata), di manaPENGGUGAT memberi penekanan pada paragrap atau ayat keempat (4)mengingat TERGUGAT IV memiliki profesi sebagai guru pada SekolahSingapura (Singapore School);4.

Hamka dalam tafsirnya yang berjudulTafsir AlAzhar halaman 228 menyebutkan bahwa penekanan ayat ke 3 SuratAnNisa sesungguhnya bukan kepada poligami, tetapi kepada monogami. Adapun penjelasan ayat yang memberi peluang untuk beristeri lebih dari satumenurutnya sebagai suatu pelajaran yang berharga bagi seorang Muslim,bahwa dari pada menyianyiakan anak yatim yang dalam pemeliharaanseseorang lebih baik menikahi wanita lain meskipun dua, tiga atau empat.

yang mengakibatkan semakinKacau 5 22222 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn n=Bahwa tanggal 4 Juni 2012, adanya surat yang dilayangkan oleh delapan balon kepaladesa untuk melakukan audensi khusus dengan BPD, menurut hemat kami, tidak adahubungan langsung antara bakal calon kepala desa dengan BPD ;Pada tanggal 5 Juni 2012 Kepala Desa mengundang BPD untuk melakukan rapatkoordinasi pemerintah desa dengan BPD, akan tetapi yang menjadi heran bagi kami,dalam surat itu sebuah penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

2. Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI.

Bahwa dalam sosialisasi tersebut, tidak ada penekanan jikaKepala Desa wajib untuk mengambil atau memasukkan dalam APBDesDesa Tahun 2017 terkait pembiayaan Lampu Tenaga Surya tersebut,karena acara tersebut hanya mensosialisasikan atau mempromosikanLampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi, terdakwa kembali menemuisaksi Suyadi dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikanuntuk pelaksanaan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

menerima danmengkoreksi permohonan pencairan, maka saksi Yuda dan saksi Bedimeminta kepada Kepala Desa agar memasukkan anggaran pengadaanLampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dalam APBDes nya,berdasarkan perintan saksi Suyadi selaku Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa untuk memasukkan kegiatan pengadaan LampuPenerangan Jalan Umum, dan apabila tidak dimasukkan dalam APBDes,maka permohonan pencairan APBDes tidak akan diverifikasi danmendapatkan rekomendasi pencairan oleh saksi Suyadi.Bahwa atas penekanan

Bahwa dalam sosialisasi tersebut, tidak ada penekanan jikaKepala Desa wajib untuk mengambil atau memasukkan dalam APBDesDesa Tahun 2017 terkait pembiayaan Lampu Tenaga Surya tersebut,karena acara tersebut hanya mensosialisasikan atau mempromosikanLampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi, terdakwa kembali menemuisaksi Suyadi dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan untuk pelaksanaan pengadaan Lampu PeneranganJalan Umum (LPJU)

menerima danmengkoreksi permohonan pencairan, maka saksi Yuda dan saksi Bedimeminta kepada Kepala Desa agar memasukkan anggaran pengadaanLampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)dalam APBDes nya, berdasarkanperintah saksi Suyadi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan MasyarakatDesa untuk memasukkan kegiatan pengadaan Lampu Penerangan JalanUmum, dan apabila tidak dimasukkan dalam APBDes, maka permohonanpencairan APBDes tidak akan diverifikasi dan mendapatkan rekomendasipencairan oleh saksi Suyadi.Bahwa atas penekanan

Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang perempuan yang bernama SADDIAHAlias DIAH sebagai Terdakwa,

Tentang unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimanaketentuan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP), jadi orang disini adalah orangyang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuaidengan

Bahwa pada Posita 9 (Sembilan) dan sepuluh (lO) terhadap tindakan barbaryang dilakukan oleh Penggugat untuk menguasai tempat yang menjadi jaminanhutang piutang Tergugat menimbulkan permasalahan dikarenakan Penggugatmenggunakan dan mengerahkan orangorang yang tidak Tergugat kenal dalamjumlah yang banyak secara bersamasama mengepung dan melakukantindakan penekanan phsikologi Secara sangat kasar dan tidak beradab kepadaTergugat sehingga Tergugat melaporkan tindakan tersebut di KAPOLTABESDenpasar sesuai

Saksi korban Suci Murnita dan Saksi korban Ismawati;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidakmengajukan Saksi yang dapat meringankan Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarketerangan Terdakwa yang selengkapnya keterangan tersebut telah dicatatdalam Berita Acara Pemeriksan perkara ini yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan telahmenandatangani berita acara pemeriksaan atas dasar yang sebenarnyatanpa ada penekanan

membantudari segi tenaga dan pikirannya dalam proses pembangunan rumah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvesi tersebut termasuk ke dalam harta yang didapatkan dalammasa perkawinan antara Penggugat Rekonvesi dengan Tergugat Rekonvensi,namun keduanya sudah tidak hidup bersama dan sudah tidak menjalankankewajibannya masingmasing sebagaimana layaknya suami istri.Menimbang, bahwa salah satu penekanan

: terhadap hal tersebut telahterbuki itikad tidak baik dari TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 yangsecara cacat hukum dan tidak sah membuat Akta Jual Beli No. 47 yangdijadikan dasar untuk mencoba mengalihkan kepada pihak lain sehinggatindakan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili Perkara a quo untuk menganulir dan mengesampingkansubstansi ke3 dan substansi ke4 tersebut ;Bahwa klausula substansi ke3 dan ke4 tersebut telah dijadikan dasaroleh TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 melakukan penekanan

BarangsiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal iniadalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatutindak pidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyekhukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah Terdakwa telah melakukanatau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut bergantung padaunsurunsur materiil dari perbuatan yang didakwakan;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama

Bahwaalasan Terdakwa beserta saksi saksi tersebut tidak dapat diterimakarena alasan tersebut tidak disertai bukti yang cukup dan verbalisan(Polisi pemeriksa) juga menyatakan tidak pernah melakukanpenekanan, selanjutnya bukti penekanan ketidakbebasan Terdakwadalam memberikan keterangan di penyidikan tersebut tidak terbukti,oleh karenanya dengan pencabutan keterangan Terdakwa yang tidakberdasar alasan sah tersebut, dinilai sebagai petunjuk adanyakesalahan Terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli

kepentingan berproses yangPutusan Nomor 47 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 39berkenaan dengan apa yang hendak dicapai melalui suatu proses gugatan atauupaya hukum tertentu;Menimbang, bahwa atas dasar itu maka pengujian kepentinganPenggugat untuk mengajukan gugatan a quo harus dilihat dari ada atautidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagaiakibat terbitnya obyek sengketa, serta tujuan yang hendak dicapai Penggugatmelalui proses gugatan atau upaya hukum tersebut;Menimbang, bahwa penekanan

Apabila penerima manfaat bungabukan pihak yang secara substansi nyatanyata merupakanpemilik manfaat yang sesungguhnya (beneficial owner ), makaIndonesia dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk

memiliki / menyimpan jenis obatpsikotropika dengan tidak di sertai dokumen yang sah dan dengan jumlahyang banyak dengan maksud untuk diedarkan atau diberikan kepada oranglain dengan tidak memiliki ijin untuk mendistribusikan dari instansi yangberwenang, maka orang tersebut melanggar pasal 60 ayat 1 huruf b subpasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.Bila seseorang mengonsumsi / menyalah gunakan obat psikotropikadengan cara teruS menerus tanpa petunjuk Dokter akan muncul efekefeklain akibat penekanan

(ditambahkan penekanan)11.Lebih lanjut, Tergugat Ill juga memiliki kKedudukan, kekebalan dankeistimewaan yang serupa dengan Persatuan BangsaBangsa diIndonesia.Tepatnya, ..../141Tepatnya, Bank Dunia merupakan Specialized Agency of the United Nations,sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Bagian 1 Ayat (ii) huruf (f) dariConvention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies(SAC) (BUKTI AWAL Ti III9).

(ditambahkan penekanan)Bahwa tidak diragukan lagi Tergugat Ill memiliki kekebalan dari proseshukum nasional di Indonesia kecuali apabila kekebalan tersebut secara nyata dilepaskan sehubungan dengan kedudukan internasional dan kedudukan antar pemerintahan yang dimiliki oleh Tergugat Ill.

(ditambahkan penekanan)44.Para Penggugat dalam gugatannya, khususnya dalam pada butir 13 dan14 (halaman 34), memohon agar Majelis Hakim memerintahkanpenyerahan aset tertentu milik Tergugat Ill secara tanggung rentengdengan Para Tergugat lainnya, dalam bentuk kompensasi uang sejumlahRp 12.686.993.139,80 dan sebidang tanah seluas 1.000 m? untukmasingmasing penggugat.

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat III)56. Berdasarkan uraianuraian hukum, penjelasan, serta buktibukti tersebutdi atas, maka Gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidakjelasatau kabur (obscuur libe!), dan oleh karena itu Tergugat III dengan inimemohon ..../159memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili,dan memutusperkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima(niet onvantkelijke verklaard).E.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor 774/ B /PK/PJK/2015http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untuk memutussengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untukmemutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti rel kereta api yangmemang berjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkan dan keputusan tersebutmerupakan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function

obscuur libel, yaitu gugatan Penggugat yangtidak jelas/kabur ;1.2 Bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) yangtelah Tergugat Konvensi rinci dalam Jawaban sebelumnya yaituketidakjelasan mengenai cara perolehan sub objek sengketa, identitas subobjek sengketa, luas, batas batas, dan/ atau letaknya, rincian sub objeksengketa berupa jenis dan jumlah, serta pertentangan antar posita gugatan,antar petitum gugatan dan antara posita dengan petitum gugatan, denganbeberapa tambahan penekanan

Konvensi ini dan merupakan satu kesatuan dengan JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo,yang secara rinci akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;1.5 Bahwa membaca dan mencermati Replik Penggugat Konvensi dalampokok perkara, Tergugat Konvensi tetap berpendirian sebagaimana JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya ;1.6 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi pada angka 3 dan 4,Tergugat Konvensi menegaskan beberapa tambahan penekanan