Ditemukan 9589 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejapanan
Penelusuran terkait : Merusak kesopanan Kejahatan terhadap kesopanan Dimuka umum Merusak kesopanan dimuka umum Secara bersama-sama merusak kesopanan di muka umum Sidang tertutup untuk umum Delik kesopanan Muatan kekerasan seksual Dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Pencurian
Register : 20-08-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 1023/Pid.B/2014/PN.Bks
Tanggal 18 September 2014 — BAKHTIAR ALAMSYAH bin YUSUF
145 — 35
  • memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarkat ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa sopan dalam persidangan ;e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Memperhatikan pasal 282 ayat (3) KUHP dan UndangUndang serta peraturanperaturanlain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan terdakwa : UNJUR NABABAN tersebut diatas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan terangterangan sengajamempertontonkan gambar yang melanggar kesopanan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
164 — 125
  • Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, halaman 86 87) ;Menimbang, bahwa dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukumsesuai doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapatdisimpulkan pengertian melawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiri untukmenikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangan dengan keharusan dalampergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupunhaknya dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yanglazim
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
248 — 172
  • disebutkan oleh UU No.12 tahun 2011 itu jelas, mulai dari UUD, UU,peraturan, jadi tidak termasuk sebagai peraturan perundangundangan; Bahwa pelanggaran SOP sebuah Bank tidak termasuk perbuatan pidana, kalau kitakonsisten dengan pasal 15 UU No. 12 tahun 2011, itu tidak termasuk dalam pidana,itu hanya administrasi internal; Bahwa Secara teori Unsur melawan hukum, adalah secara nilainilai,universalperbuatan itu adalah dianggap tercela tidak baik merugikan hak subjek yang lain,dan menurut kepatutan dan kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
91 — 15
  • tanggal 29 Desember 1983; atau melampaui batas kewenangannya atautanopa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagai tanopa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atautanpa izin yang berwajio (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman376); atau bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazasyang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
469 — 399
  • Melawan hukum formil lebih dititikoeratkanpada pelanggaran peraturan perundangundangan yang tertulis, sedangkan suatuperbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiel, apabilaperbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim ataukepatutan yang hidup dalam masyarakat. Secara formal atau menurut perumusanundangundang suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorangmelanggar suatu ketentuan undangundang.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
458 — 430
  • karena ada kesalahan . mutlakdalam pasal 49 ayat 1 dan 2 harus ada kesengajaan.Bahwa apabila pasal 49 ayat 2 huruf b dikaitkan dengan per UU an lainnya didalam dakwaan per uu tersebut harus di sebutkan UU apa karena di kaitkandengan pasal KUHAPBahwa kalau kita menunjuk suatu peraturan perundang undangan danpelanggaran terhadap sebuah SOP sebuah bank bukanlah suatu tindak pidana.Bahwa secara teori unsur melawan hukum , perbuatan itu dianggap tercelamerugikan kepentingan lain dan menurut kepatutan dan kesopanan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
161 — 52
  • tertulis maupun asasasas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, dari beberapauraian tentang pengertian melawan hukum sesuai doktrin dan yurusprudensisebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertianmelawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati kKeuntungan(korupsi) dan bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untukbertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya, dan merupakanperbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA -ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM -ATIM BIN SUKARYA
93 — 10
  • tanggal 29 Desember 1983; atau melampaui batas kewenangannya atautanoa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagai tanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atautanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman376); atau bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazasyang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTO HUTAGALUNG ASEP TRIANA
172 — 67
  • Dengan pembelaan ini, mudahmudahan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakimyang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati.Atas nama pribadi dan keluarga ,saya memohon maaf yang sebesarbesarnya apabilaselama mengikuti persidangan ini, etika dan kesopanan saya kurang baik. Sekali lagi sayamohon maaf.