Ditemukan 11616 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 58-K/PM I-02/AD/IV/2017 Tanggal 7 Juni 2017 — Emri Tri Boy Siagian, Sertu NRP 21090153771088.
66 — 28
66 — 28
Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsiNarkotika jenis Shabushabu maupun Ekstasi adalah dilarang olehPeraturan dan Undangundang, selain itu Pimpinan TNI sudah seringmemberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak bolehterlibat Narkotika.: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatasMajelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnyasebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undangundang Nomor31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan
Register : 21-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 96/PDT/2020/PT YYK Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : ROMAIN MATHIEU REGIS HUET Diwakili Oleh : ELNA FEBI ASTUTI, SH
Terbanding/Tergugat : CICILIA IRMA WIDYASTUTIK
366 — 228
Terbanding/Tergugat : CICILIA IRMA WIDYASTUTIK
366 — 228
Raphael membutuhkan rasa aman, diperhatikan,mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari atas apa yang Ia lakukanatau milikiHalaman 27 dari 44 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT YYK Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Hartono, SH menyatakanbahwa pada saat di Polsek Sewon , Tergugat tidak mempengaruhi /menunjukkan ekspresi penekanan kepada anak Raphael.
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
77 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan
Disamping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1883 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajakyang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (Deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonHalaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor 1883/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function
Register : 09-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Smp Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon:
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1537 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
178 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwa ilustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Register : 02-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl Tanggal 7 Oktober 2020 — TOI Alias TOâÂÂI PALAS Bin DAMAI (Alm.)
188 — 137
188 — 137
bersosialisasidi lingkungannya, sehingga Terdakwa ada perasaan dikucilkan darilingkungannya.Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl Bahwa berdasarkan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa menghasilkangambaran kepribadian sebagai berikut:a.Terdakwa memiliki Inteligensi dalam taraf ratarata bawah/sangatsederhana.Pribadinya penuh kehatihatian dan cenderung tertutup, sehinggacenderung tidak terouka terhnadap permasalahannya.Sifatnya mudah cemas, kaku dan tidak tenang dalam menghadapimasalah.Ada penekanan
Register : 02-05-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2227/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 32
65 — 32
Karena Pemohonselalu. mengalihkan substansi (pokok) penyebab penceraian yangHal 24 dari 48 Put No.2227/Pdt.G/2018/PA.Sbyfaktanya penyebabnya penceraian adalah ada wanita yang selaluWatsapp (WA) kepada termohon dengan nada ancaman, terror,ejekan, hinaan dan penekanan terhadap diri termohon agartermohon segera berpisah dengan pemohon karena ada yang sedangmenunggu wanita lain sepertinya dialah yang mengirimkan watsapp(WA) dan SMS dengan nomer yang selalu bergantiganti dan ketika ditelpon tidak bisa
Putus : 30-10-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1009/Pid.Sus/2014/PN-Lbp Tanggal 30 Oktober 2014 — Nama : AKSA NASUTION Alias KECAH ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/ Tgl.lahir : 48 Tahun / 24 Nopember 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan V Kel. Galang Kota Kec. Galang Kab. Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wartawan Harian Realitas ;
Pendidikan : SMA ;
32 — 7
32 — 7
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan
Register : 16-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Jr Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
dan sisi nilai mut'ah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilinat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 01-12-2019
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 1331/Pdt.G/2016/PA.JU Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
18 — 0
juli 2016 anak Penggugat yang pertamasms, "mama apa kabar ini kakak dan baby" Penggugat langsungmenelpon dan berbicara dengan anak Penggugat, anak Penggugat yangPertama masih seperti biasa ceria dan saling bertanya jawab sepertisebelumsebelumnya tetapi Penggugat merasa ada perubahan padaanak Penggugat yang kedua dia tidak seperti biasanya, anak keduaPenggugat adalah anak yang cerewet, supel, banyak bicara,menyenangkan dan ceria tetapi pada saat Penggugat tetepon itu diaseperti dalam ketakutan dan penekanan
Register : 28-06-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 — Sersan Dua Sopar Nainggolan NRP 31990062180577,
55 — 26
55 — 26
Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukumdan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarangyang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuaidengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkanketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilakudan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajuritmaka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangatmembutuhkan kondisi fisik serta Kesehatan yang prima.3.
Register : 20-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srh Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
30 — 14
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
30 — 14
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Putus : 27-02-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pdt/2011 Tanggal 27 Februari 2013 — R. Soedarmono, P.A vs Slamet Widodo, Dkk;
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1964 K/Pdt/20113232menandatangani akte jual beli dengan Tergugat I (dalam hal ini telah terjadikejanggalan yaitu sebelum tanggal 7 Desember Th. 2000 jam 24.00, tepatnyatanggal 7 Maret 2000 telah terjadi jual beli sehingga tidak sesuai dengan suratpernyataan/berarti ada (penekanan/pemaksaan) sebagaimana bukti (P13) dariPemohon Kasasi Surat Pernyataan yang dibuat oleh alm.
Register : 16-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Smn Tanggal 20 Juli 2017 — * Pidana
- RINO ACHMAD SAPUTRA Als RINO Bin JATMIKO
39 — 5
39 — 5
mempertimbangkanunsur unsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1 Tentang Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penunitut Umum dalam tuntutannya menyatakanpada pokoknya bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan unsur setiap orang sebagai berikut :n Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijkk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan
Register : 15-11-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA TUBAN Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Tbn Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 46
62 — 46
Jikalau Termohon menyangkal rumah tangganya seringterjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penekanan dalil masihmelakukan hubungan suami istri, Termohon tidak mampu menjelaskanadakah korelasi yang jelas persetubuhan dengan kerukunan karenaada sebagian persetubuhan dalam rumah tangga yang karena dipicusikap emosi pada pasangan, bahkan dalam kasus perkosaan punterjadi bukan karena kerukunan, namun ada sifat merasa lebihsuperior, hal ini tentu tidak bisa dijadikan alasan masih rukun.3.
Register : 12-08-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN NEGARA Nomor 141/Pid.Sus/2014/ PN.Nga Tanggal 7 Oktober 2014 — 1. I MADE SUMANASA alias BOCENG
124 — 95
124 — 95
seluruh unsurini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukanperobuatan pidana dengan sadar yang muncul dari niat dan diwujudkan denganprilaku yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana bahwa yang dimaksuddengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatanjasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud denganancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang berupa penekanan
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1704 — 1976
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1704 — 1976
Penekanan darikonsep restoratif dalam deklarasi ini tidak hanya bertumpu pada hak dankepentingan dari korban saja, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentinganpelaku dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder) gunamemulihkan kerusakan yang sudah terjadi keadaan semula. Oleh sebab ituBasic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In CriminalMatters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc.
Putus : 25-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt/2017 Tanggal 25 April 2017 — Ny. EPI YULIANA VS PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, DKK
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mobil tersebut telah diikat dengan JaminanFidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONVENSI danPENGGUGAT REKONVENSI II untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONVENSI dan tindakan dari TERGUGAT REKONVENSIyang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminan milik dariPENGGUGAT REKONVENSI adalah jelas merupakan tindakan melawanhukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata).