Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) Penggugat adalah karena alasan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara Tunai seketika dan sekaligus kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp37.103.208,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga ribu dua ratus delapan rupiah);4.

dilakukanpara Tergugat batal demi hukum.Bahwa sesuai dalil Penggugat halaman 2 angka 11 yang mendalilkan bahwaPenggugat telah diberhentikan sejak tanggal 10 Desember 2015 dan tidakdiperbolehkan untuk bekerja lagi, sedangkan Penggugat mengajukangugatannya pada tanggal 6 Agustus 2019 atau dengan jeda waktu selama 3tahun 8 bulan.Bahwa sesuai Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwaGugatan oleh pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Kadaluwarsa antara lain sebagai berikut :> Putusan No. 449 K/Pdt.SusPHI/2013Putusan No. 646 K/Pdt.SusPHI2013Putusan No. 641 K/Pdt.SusPHI2014Putusan No. 499 K/Pdt.SusPHI/2014Putusan No. 533 K/Pdt.SusPHI/2014Putusan No. 16 K/Pdt.SusPHI/2015Putusan No. 45 K/Pdt.SusPHI/2015Vv VV VV WVDan juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI yang memperbaikiputusan Pengadilan PHI Palu No. 09/Pdt.SusPHI/2016/PN.Pal denganpertimbangan Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Negeri Palu telah salahmenerapkan hukum karena PHK

Pig.Perdata Khusus (Pengadilan Hubungan Industrial) huruf B butir 1 (satu)disebutkan bahwa Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak TertentuO9PKWTT), Pekerja tidak berhak atas Upah Proses apabilaterjadiPemutusan Hubungan Kerja (PHK).4.

boleh daluarsa, alasan PHK yang boleh daluarsa berdasarkan keduaketentuan tersebut diatas, terbatas pada alasan PHK sebagaimana dimaksud dalampasal 158, pasal 160 ayat (3), pasal 162, dan pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.Halaman 37 dari 51, Putusan Nomor 95/Pat.SusPHI/2019/PN.

Gugatan perselisinan PHK yang boleh daluarsatersebut menjadi terbatas pada dua alasan PHK, yakni PHK karena pekerjamengundurkan diri, dan PHK karena pekerja/ buruh selama 6 bulan atau lebih tidakdapat melaksanakan pekerjaan karena sedang menjalani proses pidanasebagaimana dimaksud ketentuan pasal 160 ayat (3) dan pasal 162 UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan perselisihan pemutusanhubungan kerja diluar alasan PHK sebagaimana tersebut diatas, meskipun

2018/PA.Jbg3.Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anakbernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXxX, umur 6 tahun;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat kurang mencukupi nafkah, sebulan hanya diberi Rp. 600.000, Tergugat setelah di PHK

Pasal 7 ayat (1),Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa alasan pokok Gugatan Penggugat adalah bahwarumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi nafkah, sebulan hanya diberi Rp. 600.000, Tergugat setelah di PHK tahun 2015 tidak mempunyai pekerjaan yang tetapdan Tergugat jarang pulang;,ang berlanjut pisah tempat tinggal selama + 3 tahun;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah

dan buktibukti yang diajukanoleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangsah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,umur 6 tahun; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi nafkah,sebulan hanya diberi Rp. 600.000, dan Tergugat setelah di PHK

Termohon tidak menerima Pemohon sehabis PHK dikarnakan tidak puasdengan nafkah Pemohon;b. Termohon sering menghina Pemohon sebagai kepala keluarga danadanya ikut campur keluarga Termohon dalam hal keluarga;c. Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri denganpemohon, jika pemohon meminta;.

Putusan No. 2561/Pdt.G/2017/PA.SrgC.v Sepengetahuaan Saksi penyebabnya karena Termohon tidakmenerima Pemohon sehabis PHK dikarnakan tidak puas dengan nafkahPemohon; Termohon sering menghina Pemohon sebagai kepalakeluarga dan adanya ikut campur keluarga Termohon dalam halkeluarga; Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istridengan pemohon, jika pemohon meminta;v Saksi sering melihat sendiri terjadi perselisihan dan pertengkaranantara Pemohon dan Termohon dan antara mereka sudah pisah rumahsejak

Rizka Khaerunisa Al Muhibbuddin (P) Lahir 07 Nopember2015;v Sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon danTermohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidakrukun lagi sejak sekitar Bulan Januari 2015;v Sepengetahuaan Saksi penyebabnya karena Termohon tidakmenerima Pemohon sehabis PHK dikarnakan tidak puas dengan nafkahPemohon; Termohon sering menghina Pemohon sebagai kepalakeluarga dan adanya ikut campur keluarga Termohon dalam halkeluarga; Termohon sering menolak untuk berhubungan

tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak Februari 2017 sering terjadi pertengkaran.Bahkan Saksi pernah melihat langsung percekcokan antaraPenggugat dan Tergugat saat di rumah orang tua Penggugat,kemudian pada Februari 2018 Saksi melihat Penggugat dan Tergugatbertengkar kembali, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumahkediaman bersama.Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkanTergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Februari 2017 karenaTergugat sudah di PHK

Pada saat terjadi pertengkaran tersebut, Saksimenjemput anak Saksi di rumah orang tua Penggugat.Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatkarena sejak awal Februari 2017 Tergugat sudah di PHK dariHalaman 5 dari 12 HalamanPutusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mmk.perusahan tempat bekerja sehingga Tergugat malas mencaripekerjaan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

di SP.1.Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yangdikuatkan oleh keterangan saksisaksi, Majelis Hakim memperoleh faktabahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaanrukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2017 rumah tanggaHalaman 9 dari 12 HalamanPutusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mmk.Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak bulan Februari 2017Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena di PHK

Maka berdasarkanhal tersebut maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum,maka Tergugat harus mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula;Bahwa akhimya pihak Penggugat melakukan bipartite melalui kuasanya tetaptidak ditanggapi/ ditolak, yang akhirnya melanjutkan proses tersebut ke proses Mediasi,Hal. 2 dari 10 hal. Put.

Penggugat berhakatas upah proses mengingat Penggugat sudah tidak mendapat upah lagi sejak Juni 2008dan karena PHK belum mendapat penetapan dari lembaga Penyelesaian perselisihanhubungan Industrial/ PHI, jadi Penggugat berhak atas upah proses terhitung sejak bulanJuni 2008 dengan basic upah UMP Tahun 2008, (Rp. 972.604,) dan UMP Tahun 2009,(Rp. 1.069.865,) sampai adanya putusan hukum tetap;Bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta

Keterlambatan masuk pool pengemudi akan dikenakan sanksi seperti tersebut dibawah ini : lewat dari jam 24.30 Wib s.djam 01.30 Wib dikenakan denda keterlambatansebesar/ sesuai dengan ketentuan tarif denda yang telah ditetapkanperusahaan dan diberikan surat peringatan terlambat sampai dengan 1 (satu) jam atau masuk pool jam 01.30 Wibsebanyak 3x hari operasi dalam 1 (satu) minggu dikenakan PHK (pemutusanHubungan Kerja) langsung tanpa syarat terlambat sampai dengan 1 % jam atau masuk pool jam 02.00 Wib

;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap PemohonKasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang pada pokoknya sebagai berikut:Hal. 1 dari 11 hal.Put.Nomor 477 K/Pdt.SusPHI/2014 1Bahwa gugatan ini diajukan belum lewat 1 (satu) tahun sejak awal Perselisihanpemutusan Hubungan Kerja (PHK

Ataskejadian tersebut Para Penggugat diberitahu oleh Pak Widjo untuk menemui PakPoniman sebagai personalia PT Maxfos Prima;Bahwa setelah menemui Pak Poniman Para Penggugat menerima SuratPemutusan Hubungan Kerja tertanggal 21 Januari 2013;Bahwa Pasal 44 Perjanjian Kerja Bersama PT Maxfos Prima mengenaipelanggaran yang mengakibatkan PHK, disebutkan dalam ayat (11) Merokoktidak pada tempat yang disediakan , Tergugat tidak menyediakan tempat yangkhusus buat merokok, bahwa pada sisi lain di Perusahaan

Tergugat tidak adatempat khusus yang disediakan bagi Pekerja;Bahwa atas tindakan pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat pada tanggal21 Januari 2013 Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan pelanggar berat dan tidak maumemberikan pesangon;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperkerjakan Para Penggugat dan tidakmau memberikan pesangon atau memutus hubungan kerja tanpa prosedur yangbenar adalah bertentangan dengan Pasal ayat (17) UndangUndang

telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari PT.Cakra Perkasa Jayamulia tertanggal 1 Maret 2011, dan telah disetujuiberdasarkan surat pemberhentian karena mengundurkan diri dalambentuk Surat Keputusan (SK) Nomor : 017/PHK/CPJ/I/2011tertanggal, 24 Pebuari 2011, yang telah ditandatangani oleh Bapak Ir.Yohanes Subagio dengan memutuskan dan menetapkan :1. Pemberhentian sebagai karyawan PT. Cakra PerkasaJayamulia ;2.

Put.No.238 K/PDT.SUS/20129.3.dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Nomor : 38/PHK/CPUJ/II/2011tertanggal, 7 Maret 2011, yang telah ditandatangani oleh Bapak Ir.Yohanes Subagio dengan memutuskan dan menetapkan :1.Pemberhentian sebagai karyawan PT. Cakra PerkasaJayamulia ;Menyelesaikan segala kewajiban yang berkaitan dengan tugastanggung jawabnya ;Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 8 Maret2011 ;Surat keputusan ini disampaikan kepada Sdr.

Cakra Perkasa Jayamulia tertanggal 4 Maret 2011, dan telahdisetujui berdasarkan surat pemberhentian karena mengundurkan diridalam bentuk Surat Keputusan (SK) Nomor : /PHK/CPUJ/II/2011tertanggal, 2 Maret 2011, yang telah ditandatangani oleh Bapak Ir.Yohanes Subagio dengan memutuskan dan menetapkan :1.Pemberhentian sebagai karyawan PT.

Bid.HIJK01/naker/V/2019 terdapat 3 objek gugatanyang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh Para Penggugat, yang manasurat Keputusan tersebut adalah Surat YP SEI PR Nomor 266/YPSEI/V/2018 tanggal 2 mei 2018, selanjutnya Surat Keputusan YP SEI PRNomor 267/YPSEI/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, dan Surat Keputusan YPSEI PR Nomor 359/YPSEI/V/2019. ketiga Surat tersebut tidak pernahditerima dan diketahui sebelumnya oleh Para Penggugat.Bahwa Para Penggugat mengetahui status mereka sudah di berhentikansepihak (PHK

) kepada 8 (delapan)tenaga kependidikan kontrak, dengan kata lain mereka 8 (delapan)orang itulah yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) denganYayasan YPSEI Palangka Raya sejak Mei 2018 kerena mereka tidakmengidahkan perintah kerja/tugas kerja yang diberikan oleh YayasanYPSEI Palangka Raya melalui PLT Ketua STIE Palangka Raya.Mereka bekerja dengan gerombolan yang merugikan STIE PalangkaRaya dan Yayasan YPSEI Palangka Raya gerombolan ini dipimpinYudi Pungan yang mengaku Ketua STIE Palangka Raya

yang saksi buat; Bahwa dalam anjuran menggunakan Pasal 61 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaandisampaikan karena menyangkut perjanjian kerja berakhir apabiladalam hal terjadi pengalihnan perusahaan/pergantian pengurus yangbaru maka hakhak pekerja/ouruh menjadi tanggungjawab padapengurus yang baru sebagaimana termuat dalam anjuran dalamlembar ke 5; Bahwa Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5), (6) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tentang PHK dalamanjuran

Bahwa dasar anjuran tersebut dari Surat dari SK Yayasan yangpokoknya dosen dikembalikan ke kopertis, maka tidak ada hubunganlagi dengan Yayasan, maka saya menyimpulkan saat itu sudahterjadi PHK; Bahwa Status Para Penggugat yang saksi lihat dari dokumenialah bekerja di STIE; Bahwa Status pekerjaan mereka diantaranya ada dosen tetapdan ada dosen tidak tetap; Bahwa Dosen tetap yaitu Hartiwi Agustina, Mulyadi Jaya, S.E.

Retnawati tidak bersediamenandatangi surat kontra kerja dengan Yayasan; Bahwa Yayasan YPSEI Palangka Raya tidak pernah melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 8 (delapan) tenagakependidikan kontrak, dengan kata lain mereka 8 (delapan) orang itulahyang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan Yayasan YPSEI Palangka Raya sejak Mei 2018 kerena mereka tidak mengidahkanperintah kerja/tugas kerja yang diberikan oleh Yayasan YPSEI PalangkaRaya melalui PLT Ketua STIE Palangka Raya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 Penggugat menerimasurat dengan No : 280/SK/SGI/XII/16 dengan Perihal : PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang mana isinya adalah sebagai berikutsetelan memperhatikan prestasi kerja saudara sejak diangkat sebagaiProduction Supervisor diawal bulan September 2016, namun tidakterlihat adanya peningkatan kinerja yang saudara tunjukkan dalamupaya meningkatkan produksi perusahaan dan bahkan saudara telahgagal menjalankan tanggung jawab untuk mencapai output produksi

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pihakManagemen PT. SMART GLOVE INDONESIA terhadap Penggugatsebagai Production Supervisor, tidak sesuai dengan ketentuan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;7. Bahwa atas kegagalan Penggugat dalam menjalankan tanggung jawabuntuk mencapai output produksi dan quality produks adalah merupakankesalahan fatal karena dapat mengganggu target produksi perusahaan;8.

No. 18 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.12.Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 02Desember 2016 terhadap Penggugat belum berkekuatan hukum, makasaat ini Penggugat masih berstatus sebagai Karyawan Tergugat sampaidengan adanya putusan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo.

Bukti P3 Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) KepadaMuhammad Yusuf No.280/SK/SGI/XII/16, dari Tergugatbertanggal 02 Desember 2016 ditandatangani Sdra. JonlyRoberth sebagai HR & Admin Manager beserta StempelPerusahaan, dan ditandatangani serta Stempel dari DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang;4.

output produksi;Bahwa atas kegagalan Penggugat dalam menjalankan tanggungjawab untuk mencapai output produksi dan quality produks adalahmerupakan kesalahan fatal karena dapat mengganggu targetproduksi perusahaan;Menimbang, bahwa atas PHK Penggugat menutut kepemilikanperusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerimapekerja/buruh diperusahaannya, maka pekerja/buruh berhakatas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuanPasal

Halaman 1 dari 33 halamandan harmonis, namun pada awal 2002 menyusul adanya kebijakanRasionalisasi berupa perampingan Pegawai dari pihak bandara tempatTergugat bekerja, sehingga mengakibatkan Tergugat terkenaPemutusan Hubukan Kerja (PHK). Akibat PHK tersebut, sejak 2002sampai sekarang (2015), yakni sudah sekitar 13 tahun, Tergugat praktismenganggur atau tidak bekerja lagi, sehingga karena itu, Tergugatsudah tidak mampu menafkahi Penggugat.

Tidak benar alasan yang dikemukakan Penggugat bahwasejak adanya kebijakan rasionalisasi berupa perampingan pegawaiyang menyebabkan Tergugat terkena PHK dan Akibat PHK tersebutsejak 2002 hingga sekarang 2015, yakni sekitar 13 tahun Tergugatpraktis mengganggur dan tidak bekerja lagi, sehingga karena itu,Tergugat sudah tidak mampu lagi menafkahi Penggugat.Yang benar :3.2.1. Ketika Tergugat terkena PHK pada 2002, Tergugatmasih mendapat gaji selama 3 bulan, mendapat pesangondan uang JAMSOSTEK.

Halaman 22 dari 33 halaman2002 sampai sekarang kurang lebih 13 tahun sudah tidak harmonis lagikarena Tergugat tidak bekerja lagi setelah di PHK dari tempat kerjanya,walaupun pada 2004 hingga 2010 Tergugat pernah merintis usaha bisnisdengan modal dari Penggugat sebagaimana dalam posita angka 5, namunsemua usaha tersebut gagal, sehingga Tergugat tidak bisa menafkahikeluarga.

Pengakuan Penggugat yang tidakdibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1, maka MajelisHakim telah memeroleh fakta bahwa setelah Tergugat mengucapkan akadnikah, Tergugat telah membaca/mengucapkan sighat taklik talak danmenandatanginya, sehingga harus dinyatakan telah terbukti Tergugat telahmengucapkan sighat taklik talak.Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yangdikuatkan dengan keterangan saksisaksi, Majelis Hakim telah memerolehfakta bahwa sejak tahun 2002 setelah Tergugat di PHK

Gugatan Penggugat ( obscuur Libel )Dalam Posita gugatan disebutkan tentang putusan hubungan kerja ( PHK )yang termasuk dalam objek sengketa di Peradilan Hubungan Industrialsesuai dengan ketentuan UndangUndang PHI yang menyebutkansebagaimana dalam ketentuan pasal 56 UU No 2 Tahun 2004 TentangPeradilan Penyelesaian Hubungan Industrial.Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat memohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo agar dalampetitumnya diktum No 2 Menyatakan batal demi hukum

Apindo Waja Ampuh Persada Bila pekerja yang mencapai usia 55 Tahun akan di PHK karena usialanjut sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugatmengajukan permohonan untuk diputus hubungan kerjanya karena sebabtelah memasuki usia pensiun..

Apindo Waja AmpuhPersada Bila pekerja yang mencapai usia 55 tahun akan di PHK karenausia lanjut sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugatdr/Tergugat dk mengajukan permohonan untuk diputus hubungankerjanya karena sebab telah memasuki usia pensiun..

Gugatan Penggugat (Obscuur Libel)Dalam Posita gugatan disebutkan tentang perselisihan Pemutusanhubungan kerja (PHK) yang termasuk dalam objek sengketa di Peradilanhubungan Industrial sesuai dengan ketentuan Undangundang PHI yangmenyebutkan sebagaimana dalam ketentuan pasal 156 UU No. 2 Tahun2004 tentang Peradilan Penyelesaian Hubungan Industrial.Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat memohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dalampetitumnya dictum No. 2 menyatakan

Apindo Waja Ampuh Persadabila pekerja yang mencapai usia 55 Tahun akan di PHK karena usia lanjutsehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat dr/Penggugat dkmengajukan untuk diputus hubungan kerjanya karena sebab telah memasukiusia pensiun.4.

NNGPM, yang keberadaannya tersebar di daerahdaerah dalamwilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara danSulawesi Utara juga memiliki kesamaan fakta, dasar hukum dankepentingan hukum dengan para Penggugat untuk mewujudkan danmelindungi kepentingan ribuan orang korban PHK ;.

Bahwa oleh karena masyarakat korban PHK NV.

Bahwa oleh karena terdapat masyarakat koroban PHK NV. NNGPMberjumlah sangat banyak, berjumlah 4.982 orang lebih yang terdaftar diSekretariat Korban PHK NV. NNGPM terdapat fakta dan dasar hukumyang sama yaitu : Para Penggugat semuanya adalah samasama mantan pekerja dansamasama ahli waris mantan pekerja koroban pemutusan hubungankerja sepihak oleh NV. NNGPM ; Para Penggugat semuanya samasama belum memperoleh hakhaknormatif dari NV.

NNGPM melalui sebuahpengumuman resmi mengumumkan kepada seluruh pekerja di Sorongyaitu para Penggugat, bahwa akan ada pengurangan pekerja secarabesarbesaran berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), danperusahaan berjanji akan memenuhi kewajibannya" ;Dari posita gugatan Penggugat sebagaimana dikutip di atas, jelasbahwa gugatan Penggugat didasarkan pada adanya peristiwapemutusan hubungan kerja ("PHK") pada tanggal 7 November 1959 ;Gugatan Penggugat yang diajukan atas dasar peristiwa PHK yangterjadi pada

NNGPM), kini pihak Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi ,yang melakukan PHK tanggal 7 November 1959 dan mantan parapekerja belum dibayarkan hakhak mereka. Singkatnya apa yangdituntut para Penggugat, dikategorikan perselisinan hak mantanHal. 138 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/2010pekerja atau perselisihan PHK sebagaimana diatur secara khususdalam UndangUndang No. 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial maupun UndangUndang No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dariperusahaan tempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesaningin mendapatkan pekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gajiyang tinggi dan tidak mau memulai dengan mendapatkan pekerjaan daribawah.

Bjn Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk berceraidengan Tergugat; Bahwa Karenarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni2006 mulai goyah karena sering terjadi perselisinhan dan pertengkaran; Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja sejak di PHK dariperusahaan sehingga tidak bisa memberi kecukupan nafkah kepadaPenggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dansudah

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dari perusahaantempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesan ingin mendapatkanpekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gaji yang tinggi dan tidak maumemulai dengan mendapatkan pekerjaan dari bawah.

selama 1 tahun kemudian pindahkerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;e Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKI, umur 21 tahun;e Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohontelah terjadi perselisihan dalam rumahtangga yang disebabkan karena Termohonmerasa tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena padasaat itu Pemohon dalam keadaan terkena PHK

kemudianpindah kerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;Bahwa keduanya sudah dikaruniai seorang anak bernama Yeanika, umur 21 tahun;Bahwa sekarang ini rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;Bahwa sejak awal tahun 2004 ketenteraman rumahtangga Pemohon denganTermohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumahtangga antaraPemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak terimadengan nafkah yang diberikan Pemohon karena pada saat itu Pemohon dalamkeadaan terkena PHK

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator HubunganIndustrial No. 84/PHK/VII/2009 yang menganjurkan sebagaiberikut :Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri mempekerjakankembali pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng untuk bekerja kemballseperti semula ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri memanggil pekerja Sdr.Muhari dan Sugeng secara tertulis untuk bekerja kembali ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri membayar upahpekerja Sdr.

seksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 angka 5menyatakan : menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannyamendalilkan yang esensinya bahwa para Penggugat adalah karyawan tetapsehingga atas PHK

selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;e Sugeng, telah bekerja mulai tanggal 10 Maret2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/paraPenggugat yaitu bukti yang diberi Tanda P3 yaitu Anjuran MediatorHubungan Industrial No. 84/PHK

KristianiUtomo melalui kuasanya (DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Provinsi JawaTimur) agar sepakat mengakhiri dan diakhiri hubungan kerja sejak tanggal 30Juni 2008 ;Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut Penggugat menolak dengantegas di mana pokok permasalahan yaitu Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tanpa prosedur kepada Penggugat dan pendirian akhirPenggugat dalam kronologisnya adalah : dipekerjakan kembali seperti keadaansemula dan hakhak Penggugat selama tidak dipekerjakan mulai

Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja(PHk)Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.227 K/Pdt.Sus/2009tanggal 25 April 2008 No.0002/SJAHRD/IV/2008 tidak mempunyaikekuatan mengikat ;4.

Hakhak Normatif tersebut akan diberikan apabila telah terjadikesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat ;Bahwa dengan demikian telah jelas terdapat kelalaian judex facti memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmana Mahkamah Agung pada tingkat kasasi diberikan wewenang untukmembatalkannya karena isi Surat Pemberitahuan No.0002/SJAHRD/IV/2008 tanggal 25 April 2008 adalah PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak terhitung tanggal 15 April 2008 tanpamemperoleh penetapan

kemudianberpindahpindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman dirumah sendiri di xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXKXXXXXXXXXXXxX Selama 12 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 3 orang anak bernama:2.4.mn&Bahwa tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak rukun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugatmenerus terjadi perselisihan;Bahwa penyebab perselisinan tersebut dikarenakan faktor ekonomi yaituketika Tergugat di PHK

Penggugat dan Tergugat karenaa: Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkediaman sendiri xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulanDesember 2010 sudah tidak rukun dan harmonis; Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakrukun dan harmonis karena sering bertengkar; Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerjasetelah di PHK

berdasarkan bukti P tersebut telahterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejaktanggal 18 Agustus 1994 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitassebagai pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa setelah membaca dalildalil gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkankepada alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yaitu ketikaTergugat di PHK

O90K/Pdt.Sus/201 1bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) itu beralasan hanya bertujuan untukmemutuskan hubungan mitra dengan Kop.

BongkarMuat Mitra Utama, danuntuk menghilangkan hakhak pekerja bertentangan dengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan olehTergugat tanpa menjelaskan sebabsebab yang dapat diterima oleh Penggugat ;Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tibatiba tanpamelalui prosedur yang berlaku, sehingga berusaha menyelesaikan secara bipartit ;Bahwa berhubung penyelesaian bipartit tidak dapat menyelesaikanmasalah, maka selanjutnya Penggugat mengajukan

Peradilan Hubungan Industrial, olen karenanya pengajuan gugatanyang dilakukan Penggugat adalah cukup beralasan ;Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpakesalahan, jelas merugikan Penggugat. Kerugian mana harus dibayar Tergugatsesuai Pasal 156 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yaitu Tergugat diwajibkan membayar hakhak Penggugatsebagai berikut :a. Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.437.467,00 = Rp 25.874.406,00b.

POSITA:Adapun menjadi dasardasar dan alasanalasan diajukannya gugatanpemutusan hubungan kerja (PHk) ini adalah sebagaimana terurai dibawah ini:1. Bahwa, Pekerja Shofi Maghfiroh, menerima upah terakhir bulan Desember2014, pekerja Wudhi Waspodo menerima upah terakhir bulan Januari 2015sedangkanM. Nuril Chofit menerima upah terakhir bulan Juni 2015 ketiganyabekerja dengan masa kerja yang bervedabeda dan menerima upah UMKKota Surabaya antara lain:1.1.

Infomedia Nusantara harusmemberikan kompensasi PHK yang berupa uang pesangon danuang penghargaan masa kerja, dengan perhitungan sebagaimanadiatur dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;9.6. Bahwa, apabila terjadi perselisihan terkait dengan status peralihanpekerja PT. Infomedia Salusi Humanika ke PT.

Infomedia Nusantaradan mengenai PHK, maka penyelesaiannya melalui hakim padaPengadilan Hubungan Industrial (PHI);10.Bahwa, pada tanggal 03 September 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota11.Surabaya menerbitkan surat anjuran dengan nomor. 69/PHI/IX/2015 yangmenganjurkan: Agar pihak perusahaan (PT. Infomedia Nusantara)memberikan kepada Para Pekerja Sdr.

Adapun putusan mengenai perselisihanhak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dariMahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap;20. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUUIX/201 1Halaman 10 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.

Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat antara posita dan petitumterdapat kontradiksi, dimana dalam posita Para Penggugat menjelaskanmengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana hal tersebutmerupakan perselisihan hak namun dalam petitum gugatan Para Penggugatmenuntut Pesangon sebagai bentuk adanya perselisihnan mengenai adanyaPemutusan Hubungan Kerja (PHk);5.