Menyatakan bahwa SK diskualifikasi Mengundurkan Diri oleh PT TossaSalimas Finance dinyatakan Batal demi hukum, diganti PemutusanHubungan Kerja (PHK) dengan menghukum Tergugat membayar biayakompensasi selama bekerja di Jakarta dan Pesangon sebesar : Uangtransport & makan Rp.75.000,/ hari x 30hari x 83 bulan (Desember 2008 sdOktober 2015) = Rp.186.750.000, + Pesangon Rp.83.578.676, = TotalRp.270.328.676,2.

menerangkan PHKdan dalam petitum memuat tentang hak Penggugat, oleh karenanya telah terjadikekaburan/obscure libel atas dasar/materi gugatam Penggugat maka sepatutnyagugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;wonnen Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelisgugatan Penggugat cukup jelas, memiliki dasar hukum dan telah memenuhi syaratformil gugatan perkara perselisihan hubungan industrial, hal mana dalam dalilgugatan Penggugat menyatakan PHK

denganmengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa oleh karena Penggugat tidakhadir/mangkir 5 (lima) hari kerja berturutturut dan telah dipanggil secara tertulis 2(dua) kali secara patut maka berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugatdikualifikasikan mengundurkan diri;wn= Menimbang, bahwa dari pokok pokok gugatan Penggugat dan jawabanTergugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh permasalahan pokok, yaitu: apakahPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa oleh karena PHK (pemutusan hubungan kerja) yangdilakukanTergugat dan II terhadap Penggugat batal demi hukum maka Tergugat dan II diwajibkan membayar upah proses sejak bulan Januari 2014 s/dbulan April 2014 dengan perincian sebagai berikut:Upah Pokok UMK terakhir =: Rp1.900.000,00;Upah yang belum dibayar dari bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014, 4(empat) bulan x Rp1.900.000,00 = Rp7.600.000,0010.Bahwa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan Tergugat dan Il adalah merupakan PHK sepihak

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir ke 7 dapat dijelaskanbahwa Tergugat tidak dapat melakukan PHK terhadap Penggugat karenaada alasan Penggugat untuk penangguhan keberangkatan karena urusankeluarga.

Bahwa terhadap dalil gugatan Tergugat pada butir ke 8 sampaildengan ke 10 Tergugat membantahnya secara tegas dan secara tegasmenolak dalildalil tersebut karena Tergugat berniat baik untuk memperkerjakan Penggugat apabila persoalan/urusan keluarga Penggugatselesai dan sampai dengan saat ini Tergugat belum pernh rnengajukanproses PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial sehingga bagi Tergugatpermasalahan tentang Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak pernahada karena tidak dibenarkan oleh UU RI No. 2

Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembalikarena secara hukum yang dibeli oleh Tergugat/Pemohon PeninjauanKembali adalah Kapal bukanlah Perusahan PT Dasindotama Indah ;Bahwa surat bukti baru (Bukti PK.2) adalah Surat Pernyataan PimpinanPT Kristalin Ekalestari Cabang Ambon tertanggal 12 Oktober 2008 ;Bahwa bukti ini secara hukum untuk membuktikan para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali turun dari KM Kristalin 19 karena Kapaldi Jual untuk di Besi Tua dan telah mendapat Gaji dan THR setahunpenuh dan tidak di PHK

untuknaik sebagai PKL pada Kapal lain milik Tergugat/Pemohon PeninjauanKembali dalam kurung waktu yang sangat singkat ;Bahwa para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali turun dari KMKristalin 19 pada tanggal 11 Oktober 2008 karena KM Kristalin 19 dijualuntuk di besituakan oleh Kantor Pusat Tergugat/PemohonPeninjauan Kembali di Jakarta akan tetapi Tergugat/PemohonPeninjauan Kembali tetap ber Etiket Baik untuk membayar Gaji danTHR setahun penuh dan para Penggugat/Termohon PeninjauanKembali tidak pernah di PHK

suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua110.Termohon selama 2. tahun (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 1 oranganak bernama ANAK KANDUNG, umur 1 tahun 6 bulan;Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalanharmonis, tapi sejak bulan Pebruari tahun 2013 antara Pemohon danTermohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengannafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak bisa/kurangbisa menerima Pemohon yang telah di PHK

berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR,maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalamperkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulanPebruari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanekonomi, Termohon selalu. merasa kurang dengan nafkah yangdiberikan oleh Pemohon, Termohon tidak bisa/kurang bisa menerimaPemohon yang telah di PHK

Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja, yakni tidakmasuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari tanpa alasan yang sah ataudengan alasan yang tidak dapat diterima olen Perusahaan, dimanasanksi atas pelanggaran kerja tersebut adalah PHK sesuai ketentuanPasal 27 ayat (9) huruf e PHI PTFI 20152017;. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putusterhitung sejak putusan ini diucapkan;.

Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja, yaknitidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari tanpa alasan yangsah atau dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Perusahaan,dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebut adalan PHK sesuaiketentuan Pasal 27 ayat (9) huruf e dan ayat (10) PHI PTFI 20152017;. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putusterhitung sejak putusan ini diucapkan;.

Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Penggugat terhadapTergugat tanggal 29 November 2017 adalah sah dan berdasar hukum;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung tanggal 29 November 2017;4.

dapat dibenarkan, oleh karena setelahmembaca dan meneliti memori kasasi tanggal 21 November 2018 dan kontramemori kasasi tanggal 4 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, JudexFacti telah mempertimbangkan buktibukti Kedua belah pihak dan ketentuanhukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

paling sedikit 3 (tiga) hari, sedangkan dalam perkaraHalaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.SusPHI/2018a quo selang waktu antara Surat Panggilan dengan Surat Panggilan II hanya 1(satu) hari, sehingga Penggugat tidak dapat dikualifikasi mengundurkan diri;Bahwa sesuai bukti T 5, T 6 dan T 7 yaitu berupa PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) ternyata PKWT tersebut tidak melanggarketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, namun oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat kepadaPenggugat terjadi pada tanggal 2 September 2016;3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsebesar upah sampai batas waktu berakhirnya PKWT pada tanggal 30September 2016 yaitu sebesar 1 (satu) bulan upah sejumlahRp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);4.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun,namun sejak 1 bulan sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerjasemenjak di PHK dari Kondektur Bus Akas ;4.

untukmengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukungdengan alat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikatdalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkanyang pada pokoknya bahwa :1.Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan sebelum pisah antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarandikarenakan Tergugat malas bekerja semenjak di PHK

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat IIkarena PHK sejak dibacakan putusan ini ;4. Menghukum Tegugat II untuk membayar kompensasi kepada Penggugatsebesar Rp66.020.986,00 (enam puluh enam juta dua puluh ribu sembilanratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:a. Uang pesangon 2 x9 bulan upah x Rp2.118.669,00 =Rp38.136.042,00:b. Uang penghargaan masa kerja 4 xRp2.118.669,00 =Rp 8.474.676,00:c.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat II karena PHK sejak dibacakan putusan ini ;4. Menghukum Tegugat II untuk membayar kompensasi kepadaPenggugat sebesar Rp53.308.971,00 (lima puluh tiga juta tiga ratusdelapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perinciansebagai berikut:a. Uang pesangon 2 x9 bulan upah x Rp2.118.669,00 =Rp38.136.042,00:b. Uang penghargaan masa kerja 4 xRp2.118.669,00 =Rp 8.474.676,00:c.

Industrialpada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:> Bahwa Para Tergugat bekerja pada bagian perawatan perkebunan sawitdengan terikat hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan perjanjiankerja harian lepas (PKHL) yang dan telah memenuhi syarat sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 100/Men/2004:> Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Berdasarkan hal tersebut olehkarena hubungan pekerjaan antara Para Tergugat dengan Penggugatsebagai PKHL maka atas PHK tersebut Para Tergugat tidak berhakmemperoleh Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan UangPenggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka permohonankasasi ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial

berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan PHK

Nomor 158 K/Padt.SusPHI/2018Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil secara tunai dansekaligus kepada Para Penggugat berupa upah selama prosesPerselisihan PHK ini berlangsung secara tunai dan sekaligus sebesarRp238.140.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluhribu rupiah), dengan perincian:7.1.Ties7.3.7A.Tide7.6.tits7.8.79.7.10.7.11.7.12.7.13.Rizal Effendi sebesar Rp17.010.000,00 (tujuh belas juta sepuluh riburupiah);Tamron sebesar Rp17.010.000,00 (tujuh belas juta sepuluh

HutahaeanRiau Fantasi dengan jangka waktu perjanjian kerjaterhitung sejak 1 Maret 2017 sampai dengan 28 Februari 2018;Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat yang sebelumnyaadalah Buruh Harian Lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau karyawan tetap sesuai dengan Pasal 10 ayat (3)Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PerjanjianKerja Waktu Tertentu;Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK

SusPHI/2020Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 15 ayat (4)Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor KEP.100/MEN/V1I/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PerjanjianKerja Waktu Tertentu, maka secara otomatis hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau Penggugat berstatus pekerja tetap;Bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah tidakdapat dihindari lagi kareena Penggugat dan Tergugat

Nomor 1020 K/Pid/2011dalam Pasal 231 KUHP, bersalah dijatuhi hukuman penjara selama 10bulan, dengan masa percobaan selama 12 bulan; Turunan Putusan P4P Pusat tanggal 15 Oktober 1996 nomor923/582/102/PHK 101996, tentang PHK 160 orang pekerja denganPT. Darko, beserta daftar namanama pekerja/karyawan PT. Darkoyang dinyatakan putus hubungan kerja dengan PT.

Soasio untuk mengeksekusi Putusan P4P Pusat Nomor923/582/102/PHK 101996; Surat Pelimpahan Hasil Penetapan Ketua PN Jakpus tanggal 16Desember 1997 ke PN Soasio, beserta fotocopy berkas dan suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; Berita Acara Penyitaan Eksekusi (executorial beslag) tanggal 05 Januari1998 yang dilaksanakan oleh saudara Ferry Leunufna, Sm.Hk selakuWakil Panitera PN.

/PT.Mdotertanggal 23 Januari 2001;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Kasasi PerdataNomor: 1543K/Pdt/2002 tertanggal 9 September 2002;Putusan Mahkamah Agung RI perkara Peninjauan Kembali PerdataNomor: 249 PK/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007;Berita Acara Nomor: 01/BA.Pdt.G/2005/PN.Btg tertanggal 14 April 2005;Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 179/Pid.B/2007/PN.Bigtertanggal 22 Nopember 2007;Turunan Putusan (Pemberitahuan Putusan) P4Pusat, dengan PutusanNomor 923/582/102/XXV/PHK

(enam) bulan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UndangUndang Ketenagakerjaan), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidakdapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja;Bahwa dengan demikian, TERBUKTI bahwa Penggugat adalah TenagaKerja Tetap atau Permanen pada Tergugat; LATAR BELAKANG PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN 12.13.14.15.Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016, Tergugat telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK

) secara sepihak terhadap Penggugat melalui SuratNomor: 001/PT SMART/III/2016 (Surat PHK) yang dibuat danditandatangani oleh Richard Ho selaku Direktur Perusahaan Tergugat,dimana Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terhitung sejak tanggal 31Maret 2016;Bahwa pada tanggal 1 April 2016, telah diadakan perundingan bipartitantara Penggugat dan Tergugat, dimana pada akhirnya Para Pihak tetapmempunyai sikap dan pendirian masingmasing sesuai dengan RisalahPerundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Nomor 1421 K/Pdt.SusPHI/201717.Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial melaluimediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakartatidak mencapai kesepakatan, maka Penggugat mengajukan gugatan a quokepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang; PHK BERTENTANGAN DAN MELANGGAR KETENTUAN HUKUM DANPERATURAN KETENAGAKERJAAN 18.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja merupakan perbuatan hukum yangharus dilakukan dengan penuh kehatihatian, bertanggung

Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah), yang mana hal ini sudah tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yangmencantumkan dan menetapkan gaji Penggugat sebesar Rp12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;38.Bahwa oleh karenanya, terhitung sejak bulan Juli 2013 hingga Maret 2016,yang apabila diakumulasikan menjadi 32 (tiga puluh dua) bulan, Tergugatmemiliki kKewajiban untuk membayarkan kekurangan pembayaran gajisebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PHK

PHK atas nama Derita Wany L. Tobing) dan No.789/UP/BPNM/VII/2007 tertanggal 10 Juli 2007 (Ic.PHK atas nama MartupaSitorus), maka terbukti secara hukum Surat Permohonan Izin PHK dariBadan Perguruan Nasrani Medan adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM ;Bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo ini untuk menghukum Tergugat agarmembayar hakhak para Penggugat secara keseluruhan kepada Penggugat (Ic.

PHK atasnama Derita Wany L. Tobing) dan No. 789/UP/BPNM/VII/2007 tertanggal 10Juli 2007 (Ic. PHK atas nama Martupa Sitorus) yang dimohonkan olehTergugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan adalah ERORRPROSEDURAL HUKUM dan TIDAK SAH DEMI HUKUM ;Berdasarkan dalildalil gugatan yang beralasan hukum, makaselanjutnya para Pengugat memohon kepada Majelis Hakim PerselisinanHubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agarberkenan memberikan putusan sebagai berikut :a.

POSITA:Adapun menjadi dasardasar dan alasanalasan diajukannya gugatanpemutusan hubungan kerja (PHk) ini adalah sebagaimana terurai dibawah ini:1. Bahwa, Pekerja Shofi Maghfiroh, menerima upah terakhir bulan Desember2014, pekerja Wudhi Waspodo menerima upah terakhir bulan Januari 2015sedangkanM. Nuril Chofit menerima upah terakhir bulan Juni 2015 ketiganyabekerja dengan masa kerja yang bervedabeda dan menerima upah UMKKota Surabaya antara lain:1.1.

Infomedia Nusantara harusmemberikan kompensasi PHK yang berupa uang pesangon danuang penghargaan masa kerja, dengan perhitungan sebagaimanadiatur dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;9.6. Bahwa, apabila terjadi perselisihan terkait dengan status peralihanpekerja PT. Infomedia Salusi Humanika ke PT.

Infomedia Nusantaradan mengenai PHK, maka penyelesaiannya melalui hakim padaPengadilan Hubungan Industrial (PHI);10.Bahwa, pada tanggal 03 September 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota11.Surabaya menerbitkan surat anjuran dengan nomor. 69/PHI/IX/2015 yangmenganjurkan: Agar pihak perusahaan (PT. Infomedia Nusantara)memberikan kepada Para Pekerja Sdr.

Adapun putusan mengenai perselisihanhak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dariMahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap;20. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUUIX/201 1Halaman 10 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.

Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat antara posita dan petitumterdapat kontradiksi, dimana dalam posita Para Penggugat menjelaskanmengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana hal tersebutmerupakan perselisihan hak namun dalam petitum gugatan Para Penggugatmenuntut Pesangon sebagai bentuk adanya perselisihnan mengenai adanyaPemutusan Hubungan Kerja (PHk);5.

Saksi IMRON DAULAI, di bawah sumpah di persidanganmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja diMaju Jaya dan sekarang saksi tidak bekerja disitu lagi;Bahwa Penggugat saat ini tidak bekerja lagi karena sudah di PHkK;Bahwa Penggugat di PHK karena mereka menuntut Jamsostek karenamereka masih bekerja pada CV. Maju Jaya, saksi yang mengurus;Bahwa pimpinan di CV.

Maju Jaya Dulu bapaknya sekarang diganti olehanaknya;Bahwa Penggugat dan kawankawannya tidak melakukan aksi, Tergugat tidakmau menandatangani peraturan baru, Penggugat dan kawankawannya diusirdan perusahaan tersebut tutup, setelah satu bulan baru keluar pengumumanmenerima karyawan baru umur + 25 tahun;Bahwa Penggugat dan kawankawannya pernah melakukan Mediasi bersamasama dikantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;halaman 21Putusan Nomor : 45/G/2013/PHI.Mdn2dBahwa saksi di PHK oleh CV.

Maju tidak ada membuat lamaran dan tidakada training, datang dibawa teman saja;Bahwa CV. maju Jaya tidak ada menyatakan karyawan tetap;Bahwa Tidak ada surat PHK terhadap Penggugat;Bahwa Tidak ada perjanjian kerja namun peraturan kerja ada;Bahwa Penggugat dan temantemannya menuntut Jamsostek;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi tidak bekerja di CV. Maju Jaya,tidak diberikan gaji;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi bekerja di CV.

Maju Jaya tidak ada mengeluarkan surat PHK;Bahwa pada waktu kami bekerja di CV. Maju tidak ada membuat lamaran dantidak ada training, datang dibawa teman saja;Bahwa CV. Maju Jaya tidak ada menyatakan karyawan tetap;Bahwa tidak ada surat PHK terhadap Penggugat;Bahwa tidak ada perjanjian kerja namun peraturan kerja ada;Bahwa Penggugat dan temantemannya menuntut Jamsostek;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi tidak bekerja di CV.

Maju Jaya tidak ada mengeluarkan surat PHK;Bahwa pada waktu saksi dan temantemannya bekerja di CV. Maju tidak adamembuat lamaran dan tidak ada training, datang dibawa teman saja;Bahwa CV. Maju Jaya tidak ada menyatakan karyawan tetap;Bahwa tidak ada surat PHK terhadap Penggugat;Bahwa tidak ada perjanjian kerja namun peraturan kerja ada;Bahwa Penggugat dan temantemannya menuntut Jamsostek;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi tidak bekerja di CV.

Baik kepada Penggugatmaupun kepada Istrinya, akan tetapi Penggugat tetap menghiraukan dan tetapberbuat Semaunya sendiri yang seolaholah Penggugat menganggap benar.Bahwa benar Tergugat III memberikan Surat Peringatan (No: /H/I/YPPDAZ/V/2018) kepada Penggugat tertanggal 11 mei 2018, akan tetapi Penggugatmungkin menganggap SP KeI adalah PHK dan setelahnya tidak datangbekerja seperti biasanya.

menjadi dampak negatif kedepannya.Bahwa dengan mempertimbangkan dan merajuk kepada ketentuanketentuanyang telah diatur dalam Per UndangUndangan (ketenagakerjaan) danperaturan yayasan, dimana ketika Penggugat berperilaku (berbuat) sepertiyang telah diuraikan diatas adalah dianggap mengundurkan diri.Bahwa benar Tergugat III memberikan Surat Peringatan Ke Il (No:156/H/I/YPPDAZ/V1/2018) sekaligus dengan Pemutusan Hubungan kerja (No:157/H/I/YPPDAZ/V1/2018) tertanggal 8 Juni 2018.Bahwa oleh karena alasan PHK

dicocokkan ternyata bersesuaian dengan aslinya dan diberitanda (P2);Foto Copy surat Peringatan nomor: /H/I/YPPDAZ/V/2018 tanggal 11 Mei2018, telah dibubuhi bea materai secukupnya lalu dicocokkan ternyatabersesuaian dengan aslinya dan diberi tanda (P3).Foto Copy pemberian SP Ill Nomor : 156/H/I/YPPDAZ/V1/2018 tanggal 8 Juni2018, telah dibubuhi bea materai secukupnya lalu dicocokkan ternyatabersesuaian dengan aslinya dan diberi tanda (P4).Foto Copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 157/A/YPPDAZ/PHK

/H/I/YPPDAZ/V/2018 Tertanggal 11Mei 2018, sesuai asli,diberi tandaT5 ;Foto copy Surat Panggilan sidang mediasi oleh dinas Tenaga kerjaPemerintah Kota Jambi tertanggal 18 Mei 2018, merupakan copy daricopy,diberi tandaT 6 ;Foto copy Surat Peringatan ke III No. 156/H/I/YPPDAZ/VI/2018 tertanggal 8Juni 2018, sesuai dengan aslinya, diberitandaT 7 ;Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan Hubungan KerjaNo. 157/A/YPPDAZ/PHK/V1I/2018 tertanggal 8 Juni 2018, sesuai asli,diberitanda T 8;Foto copy

YPPDAZ/V/2018 yang padapokoknya menyatakan disiplin ilmu Penggugat tidak relevan dengan mata kuliahyang diemban, pada tanggal 14 Mei 2018 Penggugat datang untuk bekerja, akantetap Penggugat sudah dilarang untuk masuk kelokasi tempat kerja, dan padatanggal O8 Juni 2018 Tergugat kembali menerbitkan/menggeluarkan SuratPeringatan III dengan surat Nomor 156/H/I/YPPDAZ/V1/2018, dan sekaligus padahari dan tanggal yang sama Tergugat III juga menggeluarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 157/A/YPPDAZ/PHK

Bahwaoleh karena obyek Gugatan a quo adalah mengenai PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilampiri dengan risalahdari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Gresik.

,Bahwa PARA PENGGUGAT adalah orang yang bekerja dan menerimaUpah dari PT.Hexamitra Charcoalindo sebagaimana di perlihnatkan dalamPerjanjian Kerja yang menyebutkan secara jelas dan tegas identitasPARA PENGGUGAT dan ldentitas Tergugat sehingga hubungan hukumantara PARA PENGGUGAT dengan Tergugat adalah hubungan kerja;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka PARAPENGGUGAT memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untukmengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kePengadilan

HexamitraCharcoalindo dengan mendapat Upah terakhir pada Tahun 2019 adalahsebesar Rp. 3.867.000, (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh riburupiah) setiap bulannya;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 PARA PENGGUGATdiberhentikan oleh TERGUGAT karena dituduh melakukan tidakan Asusiladi lingkungan Perusahaan;Bahwa mulai tanggal 18 Desember 2018 PARA PENGGUGAT tidakdiperkenankan masuk ke Perusahaan untuk melakukan pekerjaansebagaimana mestinya dengan alasan sudah di Putus HubunganKerjanya (PHK) oleh

TERGUGAT, namun TERGUGAT tidakmengeluarkan atau memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Kepada PARA PENGGUGAT;Bahwa terkait dengan Permasalahan PARA PENGGUGAT tersebutmelalui Perangkat Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP KEP (DPC FSPKEP) Kabupaten Gresik dan Wakil dari Pimpinan Perusahaan telahmelakukan perundingan dan dibuat Perjanjian Bersama Tanggal 25Desember 2018 yang salah satu isi Perajanjian Bersama tersebut adalah TERGUGAT tetap akan memberikan Upah Penuh kepada PARAPENGGUGAT sampai

) sepihak kepada Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik terhadap PARA PENGGUGAT;Bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT terhadap PARAPENGGUGAT dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak tanpa melalui penetapan Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 151ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaanyang menyatakan :Ayat (1)Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus

Undang Nomor 2 Tahun2004, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikanperselisihan hubungan industrial melalui beberapa perundingan bipartit:a) Perundingan Bipartit pada tanggal 19 Juni 2013;b) Perundingan Bipartit pada tanggal 24 Juli 2013;c) Perundingan Bipartit pada tanggal 31 Juli 2013;Namun demikian, dalam perundinganperundingan bipartit antara Penggugatdan Tergugat tersebut (perundingan bipartit) tidak tercapai kata sepakatuntuk penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk

bipartit tersebut tidak tercapai titik temupenyelesaian, perselisihan tersebut kemudian telah dicatatkan kepadaDinas Tenaga Kerja Kota Batam Surat Nomor 001/A/APB/VIII/2013tertanggal 29 Agustus 2013;Bahwa setelah surat permohonan Penggugat tersebut diterima dan dicatatoleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Kemudian Penggugat dan Tergugattelah berupaya menempuh penyelesaian perselisihan a quo melalui mediasi;Bahwa dikarenakan tidak ada suatu kesepakatan penyelesaian perselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat dipanggil untukmenandatanggani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugatdengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan yang serius/kesalahan berat yang diatur dalam Bab IV Pasal 19 poin 4 Nomor 7 padaperaturan perusahaan yang berbunyi sebagai berikut:Peraturan PerusahaanBab IV Pasal 19 Poin 4 Nomor 7Tidak pantas, ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan barangmilik perusahaan dalam keadaan bahaya atau tindakan diluar proseduryang menimbulkan

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Tergugat tanpadirundingkan terlebin dahulu dengan Penggugat dan pihak Pimpinan UnitKerja (PUK) yang dalam hal ini selaku serikat pekerja yang ada diperusahaan dan juga Penggugat merupakan anggota serikat pekerja,sehingga tampak dengan jelas bahwa Tergugat telah salah dalammenerapkan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimanadiamanatkan oleh Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003Pasal 151 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 152 ayat (1

Laurimba memberikan warning 1,tetapi selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat dipanggil HRDkemudian diberi surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat dengan tegas menyatakanmenolak pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, sebabsematamata adalah alasan pembenaran sepihak yang tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini terbukti dari:a.