pokoknya sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah adik kandung Penggugat; Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009telah pernah hidup bersama, serta telah dikaruniai 2 (dua) oranganak;Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2019/PA. kit Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat di Bogor; Bahwa, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sejaktahun 2010 sering bertengkar, karena Tergugat di PHK

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah kakak kandung Penggugat; Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009telah pernah hidup bersama, serta telah dikaruniai 2 (dua) oranganak; Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat di Bogor; Bahwa, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sejaktahun 2010 sering bertengkar, karena Tergugat di PHK

sehingga tidakbekerja lagi dan Penggugat yang harus bekerja keras untukmencukupi kebutuhan rumah tangganya; Bahwa, setelah di PHK Tergugat menjadi malas bekerja, uangyang dikirim oleh Penggugat habis tidak jelas penggunaannya; Bahwa, karena hasil kerja Penggugat sudah tidak cukup lagimaka Penggugat lalu bekerja ke Taiwan sejak tahun 2014, selamabekerja di Taiwan selalu mengirim uang untuk kebutuhan hidup anakanaknya;Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2019/PA. kit Bahwa, kemudian pada tahun

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004, telah cukup alasan bagiPengadilan untuk menerima gugatan Para Penggugat dengan putusan tidak hadir (verstek);Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknyamendalilkan halhal sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat secara lisan telah melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat, dengan alasan ParaPenggugat mangkir sehingga dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 168 UU No. 13

dalam perkara ini tidak terungkap adanya kesalahan ParaPenggugat, akan tetapi dengan adanya fakta (dalil dan petitum) Para Penggugat menuntutagar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon(hanya) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 dan juga Para Penggugat tidak ada menuntut upah prosessejak Tergugat melakukan PHK

NamaPara Masa Kerja (Awal Besar UpahPenggugat Kerja s/d PHK)1.

biasa disebutdengan permanen atau tetap;Bahwa setiap perusahaan atau badan hukum yang melakukan kegiatanusaha di wilayah RI seyogiyanya harus taat dan mengikuti hukum yangberlaku di Indonesia demikian juga dengan Tergugat, harus tunduk dantaat kepada undangundang yang berlaku di Negara Republik Indonesiatermasuk UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian HubunganIndustrial;Bahwa sejak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

)terhadap Penggugat, maka Tergugat juga telah melarang Penggugatuntuk bekerja dan memasuki areal perusahan sehingga sampai saat iniPenggugat tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasanya;Bahwa karena Tergugat telah dengan jelas jelas melanggar haknormatif Penggugat yaitu dengan cara melakukan PHK sepihak dankemudian tidak membayar upah Pengugat maka Penggugat bermohonHal. 2 dari 12 hal.Putusan Nomor 397 K/Pdt.SusPHI/2015supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoberkenan

kesepakatan;Bahwa adapun yang menjadi tuntutan Penggugat adalah apabila Tergugathendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja maka harus mengacu padaPasal 156 dan Pasal 164, ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2013, Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur ProvinsiKepri Nomor 752 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentangPenyesuaian Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam Tahun 2013, menjadiRp2.040.000,00;Hal. 4 dari 12 hal.Putusan Nomor 397 K/Pdt.SusPHI/201510.11.12.Bahwa karena terjadinya PHK

: pertimbangan hukum mengatakan PemohonKasasi/ dahulu Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat diatas adalah menyesatkanhal ini sangat bertentangan dengan Pertimbangan hukumnya, dimana padahalaman 15 alinea kesatu; "sebagaimana ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomort3 Tahun 2003, oleh karena hubungan kerja Penggugatdengan Tergugat adalah sebagai karyawan tetap, maka menurut MajelisHakim tindakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa Judex Facti pada setiap alinea pada pertimbangan hukumnya telahmelampaui batas wewenang karena perihal apapun yang didalilkanTermohon Kasasi dahulu Penggugat pada surat gugatan sebelumnya yangditujukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hanyalah alasanalasanpembenaran untuk mendapatkan sejumlah uang pesangon dan hakhaklainnya, tanpa alas hak, karena justru Termohon Kasasi lah yangmengkondisikan terhadap dirinya seolah terjadi seperti mengalamipemutusan hubungan kerja (PHk

PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa tepat dan benar menetapkan upah perbulan Rp2.700.000,00 (duajuta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP)DaerahKhusus lbukota Jakarta, karena menurut ketentuan Pasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarangmembayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi;Bahwa tidak ada alat bukti yang menguatkan pekerja dilakukanpemutusan hubungan kerja (PHK

Menyatakan Para Penggugat memperoleh pembayaran upah/gaji selama6 bulan terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei2020 yang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugatterhadap Para Penggugat adalah batal demi hukum, dikarenakan belummemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial, sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) junctoPasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:Siti Djuariyah

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji Para Penggugatselama 6 bulan terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai denganbulan Mei 2020 yang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum, dikarenakanbelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial, dengan perincian sebagai berikut: Siti Djuariyah:Tahun 2019 UMK Surabaya sebesar Rp3.871,052,61 Bulan Desember 2019:Halaman 5 dari 15 hal. Put.

Menyatakan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ParaTermohon Kasasi baik yang bernama Djuariyah maupun yang bernamaHalaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt.SusPHI/2021Sudiro;7. Menyatakan tidak sah secara hukum tuntutan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, dan uang penggatian hak yang diminta olehPara Penggugat/Para Termohon Kasasi kepada Tergugat/PemohonanKasasi; dan8.

Terakhir, Penggugatdan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul),dan telah dikaruniai satu orang anak bernama: ANAK, lahir pada tanggal 10Maret 2001, sekarang dalam asuhan Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, akan tetapi setelah Tergugat di PHK dari tempat kerjaTergugat, sekitar bulan April tahun

2003, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan yangdisebabkan: masalah ekonomi kurang karena semenjak Tergugat di PHK,Tergugat sulit mendapatkan pekerjaan dan selama Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Pekalongan, Tergugat tidak bekerja;Bahwa kirakira pada bulan November tahun 2004 Tergugat pamit kepadaPenggugat untuk mencari pekerjaan di kampung Tergugat di KabupatenKarawang, ternyata setelah itu.

Bahwa setelah akad nikah Penggugat danTergugat hidup bersama dirumahTergugat di krawang selama 3 tahun dan karena Tergugat di PHK darikerjanya, Penggugat dan Tergugat menetap dirumah orang tua Penggugatselama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, ikut Penggugat ;3.

selama 5 tahun,kemuidan pindah di rumah sendiri 9 tahun 3 bulan;Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri badadukul dan telah di karuniai 2 oranganak masingmasingmasing bernama BIMA AGIA MAHIYUDIN, umur 20tahun dan ADI TYAR PRASETYA PUTRA, umur 18 tahun , .Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalanharmonis, namun sejak Desember 2010 rumah tangganya selalubertengkar karena;Pemohon sudah tidak bisa mencukupi nafkah, karena di PHK

Putusan No.2058/Pat.G/2017/PA.Jbg.tuntutan nafkah Termohon, karena Termohon jarang bekerja, Pemohondulu bekerja di Pabrik lalu di PHK;Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kKemudian mereka berpisahtempat tinggal selama 6 tahun 9 bulan, Termohon pulang ke orangtuanya;Bahwa Selama berpisah, Pemohon dan Termohon dan sudah tidak adakomunikasi lagi;Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namuntidak berhasil;Bahwa Saksi tidak Sanggup merukunkan mereka lagi;Saksi II: SITI binti

Pemohon sudah tidak bisa mencukupi nafkah, karena di PHK, dulummemberi nafkah sebulan sebesar Rp. 1.500.000, sekrang hanya bisamemberi nafkah satu bulan Rp. 1.000.00 bila ada pekerjaanb.

sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dalampersidangan yang tertutup untuk umum;Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatanyang isinya terdapat perubahan secara lisan oleh Penggugat mengenai awaldan penyebab konflik sebagai berikut : awal konflik terjadi sejak tahun 2010 yang disebabkan karena Tergugatsebagai karyawan PJTKI mendapat PHK

menikahsekitar tahun 2007 di Bandar Lampung dan dari pernikahan mereka belumdikaruniai keturunan; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumahtangga di Jakarta;Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak 4 atau 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidakdapat memberikan nafkah kepada Penggugat, karena mendapat PHK

Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernahhadir di persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untukmelakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan yang terusmenerus antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2010yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, danTergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugatsebagai karyawan PJTKI mengalami PHK

Tahun 2014(3,7% x Rp1.069.000,00) x 6 bulan =Rp237.318,00(3,7% x Rp1.118.000,00) x 12 bulan =Rp496.392,00(3,7% x Rp1.291.000,00) x 12 bulan =Rp573.204,00(3,7% x Rp1.529.150,00) x 12 bulan =Rp678.948,00(3,7% x Rp2.200.000,00) x 12 bulan =Rp976.800,00(3,7% x Rp2.441.000,00) x 12 bulan =Rp361.268,00+Subtotal =Rp3.323.930,00Total uang kompensasi PHK =Rp66.473.730,00Tergugat terbilang = enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tigaSubsidair:Atau,ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah;Apabila Majelis Hakim

Pasal 155 ayat (1) karena tindakan PHK spihak oleh Tergugat tanggal 19Juni 2013 terhadap hubungan kerja yang telah demi hukum menjadiperjanjian/nubungan kerja waktu tidak tertentu a quo adalah batal demihukum;Hal. 9 dari 11 hal.Put.Nomor 400 K/Pdt.SusPHI/2015bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Agustus 2014 dan kontramemori kasasi tanggal 22 September 2014 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja/PHK secara sepihak yangdilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2013 terhadap hubungan kerjayang ada, yang berdasarkan atas perjanjian hubungan kerja untuk waktu tidaktertentu adalah bertentangan denga UndangUndang, oleh karenanya bataldemi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaanrukun, namun sejak tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat mulai seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terkena PHKdari tempat kerja sehingga Tergugat sudah tidak dapat memberi uang nafkahkepada Penggugat karena setelah Tergugat terkena PHK, Tergugat sudahtidak mau bekerja/ malas bekerja;.

sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugatadalah adik kandung saksi; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan telahdikaruniai dua anak; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama; Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat denganTergugat sering bertengkar yang disebabkan sejak tahun 2005Tergugat kena PHK

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugatadalah tetangga dekat saksi;Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan telahdikaruniai dua anak;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamaterakhir di rumah bersama;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat denganTergugat sering bertengkar yang disebabkan sejak tahun 2005Tergugat kena PHK

ayat (1) dapat diperpanjangmasa berlakunya paling lama (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antarapengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.Bahwa setelah tanggal 31 Mei 2010 tidak ada kesepakatan tertulis antara pengusahadengan serikat pekerja mengenai perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat 1 (satu) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, PKB telah berakhir pada 31 Mei 2010, dan batal demi hukum, sertatidak dapat dijadikan dasar hukum PHK

Bahwa Bukti P7 adalah berita acara Bipartit yang membahas mengenai Demositerhadap Pemohon Kasasi, dan bukan membahas PHK sebagaimana yangdimohonkan ijin oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat). Sehingga tidak terbuktidan tidak dapat dibuktikan bahwa perkara a quo telah dibicarakan secara bipartit.Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, UndangUndang No. 2 Tahun 2004,tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Majelis Hakim diHal. 7 dari 11 hal. Put.

Oleh karena jarak panggilan tidak memenuhi pasal 168 maka PHK terhadap pekerja1x pesangon pasal 156 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagaiberikut : 9xRp. 1.750.410, =Rp. 15.753.640, 4xRp. 1.750.410, = Rp. 7.001.640,Rp. 22.755.280, Rp. 22.755.280, x 15 % = Rp. 3.413.292.Total Rp. 26.168.572,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIDIK HENDRASUCAHYO tersebut, dan membatalkan putusan

dirumahkan oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat melakukan Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) TerhadapPara Penggugat sebanyak 178 (seratus tujun puluhdelapan) orang yang merupakan anggota Serikat Pekerja PUK SP BUMNUnit Pabriteks Tegal ;Bahwa sebelum melakukan skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja(PHK), Tergugat telah melakukan pembicaraan rencana tersebut kepadaPengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang diikuti oleh Para Penggugatdan atau wakilnya, bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 ayat

hubungankerja (PHK) Para Penggugat baru dinyatakan sah setelah putusanmempunyai kekuatan hukum tetap* ;8.

Bahwa Para Penggugat sejak diskorsing menuju Pemutusan HubunganKerja (PHK) oleh Tergugat upah/penghasilan Para Penggugat dan HakHaklainnya yang biasa diterima tidak dibayarkan oleh Tergugat sejak tanggal28 Juli 2010;9.

Industri SandangNusantara (Persero) Pasal 72, jo Pasal 73 jo Pasal 74 ditentukan, bahwaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau berhenti bekerja karenakerugian Perusahaan selama 2 (dua) tahun berturutturut atau keadaanHal. 28 dari 164 hal. Put. No.434 K/Pdt.sus/2001 1 14.memaksa dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, makapekerja diberikan :1.

Bahwa karena Tergugat telah melakukan skorsing menuju PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugatberhak atas Cuti Besar sebesar 3 (tiga) bulan gaji yang diterimakan padaHal. 48 dari 164 hal. Put.

Baik kepada Penggugatmaupun kepada Istrinya, akan tetapi Penggugat tetap menghiraukan dan tetapberbuat Semaunya sendiri yang seolaholah Penggugat menganggap benar.Bahwa benar Tergugat III memberikan Surat Peringatan (No: /H/I/YPPDAZ/V/2018) kepada Penggugat tertanggal 11 mei 2018, akan tetapi Penggugatmungkin menganggap SP KeI adalah PHK dan setelahnya tidak datangbekerja seperti biasanya.

menjadi dampak negatif kedepannya.Bahwa dengan mempertimbangkan dan merajuk kepada ketentuanketentuanyang telah diatur dalam Per UndangUndangan (ketenagakerjaan) danperaturan yayasan, dimana ketika Penggugat berperilaku (berbuat) sepertiyang telah diuraikan diatas adalah dianggap mengundurkan diri.Bahwa benar Tergugat III memberikan Surat Peringatan Ke Il (No:156/H/I/YPPDAZ/V1/2018) sekaligus dengan Pemutusan Hubungan kerja (No:157/H/I/YPPDAZ/V1/2018) tertanggal 8 Juni 2018.Bahwa oleh karena alasan PHK

dicocokkan ternyata bersesuaian dengan aslinya dan diberitanda (P2);Foto Copy surat Peringatan nomor: /H/I/YPPDAZ/V/2018 tanggal 11 Mei2018, telah dibubuhi bea materai secukupnya lalu dicocokkan ternyatabersesuaian dengan aslinya dan diberi tanda (P3).Foto Copy pemberian SP Ill Nomor : 156/H/I/YPPDAZ/V1/2018 tanggal 8 Juni2018, telah dibubuhi bea materai secukupnya lalu dicocokkan ternyatabersesuaian dengan aslinya dan diberi tanda (P4).Foto Copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 157/A/YPPDAZ/PHK

/H/I/YPPDAZ/V/2018 Tertanggal 11Mei 2018, sesuai asli,diberi tandaT5 ;Foto copy Surat Panggilan sidang mediasi oleh dinas Tenaga kerjaPemerintah Kota Jambi tertanggal 18 Mei 2018, merupakan copy daricopy,diberi tandaT 6 ;Foto copy Surat Peringatan ke III No. 156/H/I/YPPDAZ/VI/2018 tertanggal 8Juni 2018, sesuai dengan aslinya, diberitandaT 7 ;Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan Hubungan KerjaNo. 157/A/YPPDAZ/PHK/V1I/2018 tertanggal 8 Juni 2018, sesuai asli,diberitanda T 8;Foto copy

YPPDAZ/V/2018 yang padapokoknya menyatakan disiplin ilmu Penggugat tidak relevan dengan mata kuliahyang diemban, pada tanggal 14 Mei 2018 Penggugat datang untuk bekerja, akantetap Penggugat sudah dilarang untuk masuk kelokasi tempat kerja, dan padatanggal O8 Juni 2018 Tergugat kembali menerbitkan/menggeluarkan SuratPeringatan III dengan surat Nomor 156/H/I/YPPDAZ/V1/2018, dan sekaligus padahari dan tanggal yang sama Tergugat III juga menggeluarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 157/A/YPPDAZ/PHK

Bahwaoleh karena obyek Gugatan a quo adalah mengenai PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilampiri dengan risalahdari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Gresik.

,Bahwa PARA PENGGUGAT adalah orang yang bekerja dan menerimaUpah dari PT.Hexamitra Charcoalindo sebagaimana di perlihnatkan dalamPerjanjian Kerja yang menyebutkan secara jelas dan tegas identitasPARA PENGGUGAT dan ldentitas Tergugat sehingga hubungan hukumantara PARA PENGGUGAT dengan Tergugat adalah hubungan kerja;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka PARAPENGGUGAT memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untukmengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kePengadilan

HexamitraCharcoalindo dengan mendapat Upah terakhir pada Tahun 2019 adalahsebesar Rp. 3.867.000, (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh riburupiah) setiap bulannya;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 PARA PENGGUGATdiberhentikan oleh TERGUGAT karena dituduh melakukan tidakan Asusiladi lingkungan Perusahaan;Bahwa mulai tanggal 18 Desember 2018 PARA PENGGUGAT tidakdiperkenankan masuk ke Perusahaan untuk melakukan pekerjaansebagaimana mestinya dengan alasan sudah di Putus HubunganKerjanya (PHK) oleh

TERGUGAT, namun TERGUGAT tidakmengeluarkan atau memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Kepada PARA PENGGUGAT;Bahwa terkait dengan Permasalahan PARA PENGGUGAT tersebutmelalui Perangkat Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP KEP (DPC FSPKEP) Kabupaten Gresik dan Wakil dari Pimpinan Perusahaan telahmelakukan perundingan dan dibuat Perjanjian Bersama Tanggal 25Desember 2018 yang salah satu isi Perajanjian Bersama tersebut adalah TERGUGAT tetap akan memberikan Upah Penuh kepada PARAPENGGUGAT sampai

) sepihak kepada Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik terhadap PARA PENGGUGAT;Bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT terhadap PARAPENGGUGAT dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak tanpa melalui penetapan Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 151ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaanyang menyatakan :Ayat (1)Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus

Undang Nomor 2 Tahun2004, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikanperselisihan hubungan industrial melalui beberapa perundingan bipartit:a) Perundingan Bipartit pada tanggal 19 Juni 2013;b) Perundingan Bipartit pada tanggal 24 Juli 2013;c) Perundingan Bipartit pada tanggal 31 Juli 2013;Namun demikian, dalam perundinganperundingan bipartit antara Penggugatdan Tergugat tersebut (perundingan bipartit) tidak tercapai kata sepakatuntuk penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk

bipartit tersebut tidak tercapai titik temupenyelesaian, perselisihan tersebut kemudian telah dicatatkan kepadaDinas Tenaga Kerja Kota Batam Surat Nomor 001/A/APB/VIII/2013tertanggal 29 Agustus 2013;Bahwa setelah surat permohonan Penggugat tersebut diterima dan dicatatoleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Kemudian Penggugat dan Tergugattelah berupaya menempuh penyelesaian perselisihan a quo melalui mediasi;Bahwa dikarenakan tidak ada suatu kesepakatan penyelesaian perselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat dipanggil untukmenandatanggani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugatdengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan yang serius/kesalahan berat yang diatur dalam Bab IV Pasal 19 poin 4 Nomor 7 padaperaturan perusahaan yang berbunyi sebagai berikut:Peraturan PerusahaanBab IV Pasal 19 Poin 4 Nomor 7Tidak pantas, ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan barangmilik perusahaan dalam keadaan bahaya atau tindakan diluar proseduryang menimbulkan

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Tergugat tanpadirundingkan terlebin dahulu dengan Penggugat dan pihak Pimpinan UnitKerja (PUK) yang dalam hal ini selaku serikat pekerja yang ada diperusahaan dan juga Penggugat merupakan anggota serikat pekerja,sehingga tampak dengan jelas bahwa Tergugat telah salah dalammenerapkan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimanadiamanatkan oleh Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003Pasal 151 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 152 ayat (1

Laurimba memberikan warning 1,tetapi selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat dipanggil HRDkemudian diberi surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat dengan tegas menyatakanmenolak pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, sebabsematamata adalah alasan pembenaran sepihak yang tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini terbukti dari:a.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam pertimbanganhukumnya dan Amar ke 2 putusan, yang menyatakan putus hubungan kerjaantara para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2014 karena : Tidak adanya bukti yang menunjuk adanya peristiwa hukum pada tanggal1 Mei 2014 yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungankerja (PHk); Tidak adanya dalildalil bantahan/sanggahan yang diajukan olehTermohon kasasi/semula Tergugat yang dapat menimbulkan HAK bagiTermohon Kasasi/Semula Tergugat untuk

mengakhiri hubungan kerja;Mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor199/Pdt.SusPHI/2014/PN.BDG. tanggal 30 April 2015, karena tidak adanyabukti yang menimbulkan HAK dan tidak adanya peristiwa hukum padatanggal 1 Mei 2014 yang dapat menyebabkan Pemutusan hubungan kerja(PHK); Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenanmengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semulaPenggugat

tersebutMahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:mengenai alasan ke1 s/d 5:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Mei 2015 danjawaban memori kasasi tanggal 8 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan bahwa Judex Facti telah benar dalam pertimbangan danputusan PHK

Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan HubunganIndustrial a quo, PHK berhak 1 x Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan

kejadian keributan antara mereka ;Bahwa Penggugat juga pernah bercerita bahwa Tergugat tidak pernah memberiPenggugat nafkah/ biaya kehidupan sehari hari ;Bahwa setahu saksi tidak pernah melihat pihak keluarga ada datang untukmendamaikan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisadisatukan lagi dan lebih baik mereka berpisah saja, karena tidak ada lagikeharmonisan antara mereka berdua ;Bahwa setahu saksi setelah Tergugat di PHK

pihak keluarga ada datang untukmendamaikan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat menuduh danmencurigai Penggugat selingkuh dengan pria lain di Singapura akhirnyaPenggugat dan Tergugat sering bertengkar atau/ cekcok ;Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisadisatukan lagi dan lebih baik mereka berpisah saja, karena tidak ada lagikeharmonisan antara mereka berdua ;Bahwa setahu saksi setelah Tergugat di PHK

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis terjadi perselisinan dan pertengkaran sejak 1(Satu) tahun yang lalu; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohonbertengkar, akan tetapi saksi mendengar komunikasi Pemohon danTermohon sudah tidak baik ketika mereka telponan selain itu KomunikasiPemohon dengan Termohon juga kurang baik karena Termohon kerja; Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon di PHK

Termohon yang beralamat xxxx, Kecamatan TelukBayur, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telahdi karuniai 1 (Satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis terjadi perselisinan dan pertengkaran sejak 1(satu) tahun yang lalu; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohonbertengkar; Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon di PHK

merupakan anak dari Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keteranganbahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelan menikah Pemohondan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yangberalamat Jalan Sungai Kuyang RT.003, Kelurahan Teluk bayur, KecamatanTeluk Bayur, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telahdi karuniai 1 (Satu) orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis disebabkan Pemohon di PHK

istri yang sah menikahpada tanggal 3 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur,Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan dari pernikahan Pemohondan Termohon tersebut telah di karuniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tanggaterakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat xxxx, KecamatanTeluk Bayur, Kabupaten Berau; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonisterjadi perselisinan yang sulit didamaikan disebabkan Pemohon di PHK

Provisi Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat dan bantahanTergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela memerintahkan danmenghukum Tergugat untuk membayar upah dan hakhak yang biasa diterimaoleh Penggugat setiap bulannya selama proses pemutusan hubungan kerja(PHK

skorsingkepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danselama masa skorsing Tergugat terbukti pula tidak membayarkan upahPenggugat setiap bulannya;Menimbang, bahwa faktanya Tergugat tidak pernah melakukantindakan skorsing terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, akan tetapi Tergugat terbukti telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK

pada tanggal 22 April 2020sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide buktiP4), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisitersebut dalam bagian pokok perkara sesuai dengan buktibukti dan ketentuanyang relevan;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berhakmemperoleh upah selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK

) dari bulanMei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 masih sangat tergantung daripenilaian Majelis Hakim tentang apakah pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat pada tanggal 22 April 2020 telah sesuai ataubertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan segala implikasihukumnya;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi yang diajukanoleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan

upaya2tersebut;.Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatanya berdasarkan pada dalildalil yang tidak jelas serta penuh dengan kerancuan, hal tersebut tercerminpada posita gugatan Penggugat yang tidak fokus dan tidak bisamembuktikan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundanganhalaman 14 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pat.SusPHI/2017manakah yang dilanggar oleh Tergugat;12.Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya mencampuradukkanantara perselisinan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dibayarkan dan waktu para Penggugat/Pemohon Kasasi tetap melakukan aktifitas kerja, dan Majelis hakim tingkatpertama tidak melihat bukti absensi dari para Penggugat/Pemohon Kasasikarena oleh Tergugat/Termohon Kasasi, karena untuk kartu absensi yanghalaman 21 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pat.SusPHI/2017memegang data bukan Penggugat/Pemohon Kasasi tetapi data tersebutdipegang oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, dan Para Penggugat/ PemohonKasasi tidak ada tuntutan untuk di PHK

TenagaKerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2003, tetapipemanggilan tersebut diabaikannya oleh Para Penggugat, maka berdasarkan faktahukum diatas, diketahui Para Penggugat tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hariberturutturut sejak 5 Juni 2015 dan mengacu pada ketentuan tersebut, ParaPenggugat dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga hubungan kerja antaraPara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum terhitung sejak 5 Juni 2015;Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK

Betapa tidak, dalam perkara PHI iniPemohon langsung divonis dengan dikualifikasi mengundurkan diri dengan alasanbahwa Pemohon Kasasi mogok kerena tidak menunjukan bukti mogok kerjasebagaimana ketentuan undangundang, Bahwa majelis hakim tidakmempertimbangkan bukti Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana Bukti P14Bukti ini menunjukan bahwa Tergugat memanggil Para Penggugat untukmembuktikan terjadinya PHK dan dalam surat panggilan tersebut ada ancamandari Tergugat bahwa apabila Para Penggugat melanjutkan

Lebih tepat, bukan tidak mampu,tertapi tidak coba membuktikan samasekali kerena itu emang tipuan;Para Penggugat coba goyang persusahan dan coba dapat diphk dandapat pesangon yg diimingimingi oleh pihak saya tidak sebut disini.Rencana itu. bomerang kerena ternayata sudah berapa bulanperusahan mampu perjuangkan diri, lalu lahirlah ideide jahat/ rekayasatelah di PHK dan lainlain dan DLL sampai hari ini;.