Ditemukan 12236 data
105 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 25 September 2001 No.520/SPPT/DNS/IX/2001 Kepala Desa Nunukan Selatan;SPPT a.n. Syaparuddin, luas 20.000,00 M2 tanggal 25 September 2001No. 521/SPPT/DNS/IX/2001 Kepala Desa Nunukan Selatan;SPPT a.n. Syafaruddin, luas 20.000,00 M? tanggal 25 September 2001No. 522/SPPT/DNS/IX/2001 Kepala Desa Nunukan Selatan;SPPT a.n. Mamun MY., luas 20.000,00 M? tanggal 25 September 2001No. 523/SPPT/DNS/IX/2001 Kepala Desa Nunukan Selatan;SPPT a.n. Sumiyati, luas 20,000.00 M?
AMANAT, SH
Terdakwa:
1.NASRUL alias BELLU
2.CRISTOPANDI RENDI alias PANDI
33 — 24
dimaksud dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang didalam unsur ini adalah bahwa pelaku tindak pidananyaharuslah minimal 2 (dua) orang atau lebih yang menggunakan/memakai tenaganyamasing masing secara bersama sama yang mana akibat penggunaannya tersebutmenimbulkan rasa sakit terhadap orang lain;Bahwa berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia tenaga merupakankata benda yang berarti kekuatan, daya yang dapat menggerakkan sesuatu, kegiatanbekerja atau berusaha dsb (Media Centre, halaman 520
12 — 11
membutuhkan antara suami isteritersebut, khususnya di dalam salng memenuhi hak dan kewajiban masing masingpihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendakpasal Undang Undang Nomor Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membinarumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai denganpetunjuk alQuran surat alRum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapatrukun kembali; 520
94 — 15
GT. 74,88 ;Terdakwa ditahan oleh :Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan nomor . 05.19.11/ Sta.2 /PP.520/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 sejak tanggal 19 Mei 2013 sampaidengan tanggal 7 Juni 2013 (dalam ruang tahanan Stasiun PengawasanSumber Daya Kelautan dan Perikanan di Belawan) ;Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan berdasarkan suratperintah penahanan nomor.
12 — 5
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 04Juli 2017 Nomor 520/Pid.Sus/2017/PNJmb sejak tanggal 12 Juli 2017sampai dengan tanggal 09 September 2017 di Rutan Jambi;Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;Setelah mendengar keterangan terdakwa;Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana
34 — 13
keterangan yang sesuai dengan isi botol,sehingga informasi yang tidak benar mengenai kondisi barang,komposisi isi tidak sesuai denganlabel yang ada;Bahwa berdasarkan hasil keterangan laboratoris kadar alkoholdalam isi Boto tidak sesuai dengan label;Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan minumankeras tersebut;Bahwa ijin memproduksi minuman keras dikeluarkan olehWalikota melalui BP2T;Bahwa minuman keras yang beredar ada tiga golongan: golongan Amengandung alkohol 5 % golongan B mengandung alkohol 520
Dalsiyah binti Madisan
Tergugat:
Hamdani alias Salimin bin H. Mumin
77 — 8
Bahwa pada sekitar tahun 2002 Penggugat dan Tergugat bercerai dansebelum bercerai terlebin dahulu harta bersama / harta gonogini tersebutpada posita angka 3 ( 3.1 s/d 3.3) di bagi dan pembagiannya dilakukansecara lisan melalul musyawarah kekeluargaan dengan pembagiansebagai berikut :4.1.4.2.Satu unit Mobil Truk PS 125 untuk Tergugat ( Hamdani alias Salimin);6 (enam) bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Kedungdadap,Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap,dengan luas berjumlah 520
ENDANG SUPRAPTI, SH
Terdakwa:
IRVAN HIDAYAT Bin SUPARDAN
55 — 23
lain terkait dengan produk pangan berupa minuman yangmengandung alkohol tersebut sebelum diedarkan, sesuai dengan peraturanPERKA BPOM Nomor 12 tahun 2016 dalam peredarannya produk pangan berupaminuman yang mengandung alkohol tersebut harus mencantumkan peringatantertentu dalam label kemasan yaitu bertuliskan peringatan MINUMANBERALKOHOL, DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMILDILARANG MINUM, kandungan alkohol dalam bentuk Persen, mencantumkanMINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A : sampai dengan 5%, B : 520%
46 — 19
September 2014 Nomor107 (PK 107) dengan agunan berupa tanahberdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor36/Karangasem yang diuraikan dalam Gambar Situasitanggal 07051987 Nomor 42/VV/1987 terletak di DesaKarangasem, Kecamatan Talun, KabupatenPekalongan, tertulis atas nama Suparno yang kemudianHim. 6 Putusan No.333/Pdt/2016/PT SMGdilakukan proses perubahan status tanah dari tanahpertanian menjadi tanah non pertanian dan dilanjutkanproses pemecahan seluas 1.720 m2 dan dibalik namaberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 520
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
janda dalam hukum waris Bali, yang dalamhalaman ini menyangkut penguasaan tanah sengketa 1, 4, 10, 11, 12, 13,14, dan 15 oleh Tergugat sebagaimana pertimbangannya pada halaman52 alinea 2 dan 3 dan halaman 53 alinea 1;Pandangan Hakim Judex Facti dalam halaman ini masih terlalu umum,padahal khusus di Bali jika kita gali lebin jauh dan dalam maka sesungguhnyaterdapat hukum yang lebih jelas dan pasti, tidak hanya menyebutkanmenurut hukum adat Bali, tanpa jelas sumbernya; Dalam bukunya Korn, halaman 520
Andi Akbar
Terdakwa:
VO NGOC Y
42 — 10
., dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa, Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat JenderalPerikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjabatsebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Batam ; Bahwa, Ahli memberikan kesaksian atas dasar Surat Permintaanketerangan/ pendapat ahli Nomor: 08.g/ PPNSKan/ Lan.2/ PP.520/ Ill/ 2017tanggal 24 Maret 2017 ; Bahwa Ahli menerangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatuarea di luar dan berdampingan
Ryan Anugrah, SH
Terdakwa:
NGUYEN TRUNG TINH
124 — 38
dimilikinya terkait dengan tertangkapnya KM KG 90486 TSyang diduga melakukan tindak pidana perikanan ;Bahwa Ahli menerangkan memiliki keahlian berdasarkan latar pendidikan diBidang Nautica, telah memiliki Sertifikat Ahli Nautika dan pengalamanmenjadi Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan ;Bahwa Ahli bertugas sebagai Kasie Sarana dan Prasarana PangkalanPSDKP Batam ;Bahwa Ahli menerangkan dalam memberikan keterangan didasarkan padaSurat Permintaan Keterangan/Pendapat Ahli Nomor: 08.d/PPNSKan/Lan.2/PP.520
23 — 4
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 17 Desember 2013 Nomor : 520/0.5.42.3/Euh. 1/12/2013,sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014 ; 3. Penuntut Umum tanggal : 05 Pebruari 2014 Nomor : Print69/0.5.42.3/Euh.2/02/2014, sejaktanggal 05 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014 ; 4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal : 27 Pebruari 2014 Nomor : 576/Pid.B/2014/PN.Sby.,sejal tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ; 5.
34 — 13
Penyidik Polri, tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum, dilakukan Penahanan Rumah,berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 26 Oktober2015, Nomor Print520/0.2.29/Ep.1/10/2015, sejak tanggal26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November2015 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dilakukan PenahananRumah, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 5Novemer 2015, Nomor 520/Pen.Pid.B/2015/PN.Blb, sejaktanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4Desember 2015 ;Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Bale
33 — 13
Latif Lestaluhu, SH, masing masing Advokat yang berkantor padaKantor Advokat Christ Tutuarima, SH & Partners, beralamat di jalanMaleo HBM, belakang Perum Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, DistrikSorong, Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus :untuk Pembanding / semula Tergugat Nomor 181 / 520, tanggal 13 Juni2017, untuk Pembanding II /Semula Tergugat II Surat Kuasa Nomor 480 /137 tanggal 13 Juni 2017, dan untuk Pembanding III / Semula Tergugat IIISurat Kuasa Nomor 170 / 150.j / 2017
138 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
SitaEksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi bukti P. 19B;Bahwa berdasarkan bukti T.Il. 14 berupa Penilaian Properti tanggal24 Nopember 2009 oleh HUSNI, JOEDIONO & REKAN terhadaptanah hak milik dan bangunan SHM No. 366, No. 337, No. 339, No.520.
50 — 40
Bukti P 10 : Foto copy surat dariSekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKIJakarta kepada Kuasa Pengugat tanggal14 April 2011 Nomor 520/ 1.711.37 perihalGanti rugi atas tanah Fly Over Jalan Pemuda Jalan Ahmad Yani (Sesuai dengan aslinya)Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalilbantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupafotocopy surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikandengan cukup yang diberi tanda Bukti T1, sebagai berikut1.
Terbanding/Penuntut Umum : Hendryko Prabowo, S.H.
130 — 64
., MMAselaku Pengguna Anggaran (PA) langsung menandatangani Surat PerintahMembayar Langsung (SPMLS) Nomor 00273/SPM/LS/2.01.03/IV/2013dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013tanpa melakukan lagi penelitian kKebenaran material atas dokumendokumenyang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk selanjutnyadilakukan proses pencairan dana oleh Bendahara Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 yakni Saksi HARYANTO BinHalaman 16 dari 80 Putusan Nomor
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)SPM (Surat Perintah Membayar)SPP Ls barang dan jasa /Surat pengantar.SPP Ls barang dan jasa / RingkasanSPP Ls barang dan jasa / Rincian Rencana PenggunaanRegister SPPUP/SPPGU/SPPTU/SPPLSRegister SPMUP/SPMGU/SPPTU/SPPLSKwitansiBerita Acara Pembayaran Nomor : 520/007.PROBAP/DISBUN/X1I/2013.. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari perusahaancp tT PP SF SPPRFP Oo. Pakta Integritas. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08463/SP2DLS/XII/2013..
SUPRIYATNO, MM., MMAselaku Pengguna Anggaran (PA) langsung menandatangani Surat PerintahMembayar Langsung (SPMLS) Nomor 00273/SPM/LS/2.01.03/IV/2013dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013tanpa melakukan lagi penelitian kebenaran material atas dokumendokumenyang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk selanjutnyadilakukan proses pencairan dana oleh Bendahara Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 yakni Saksi HARYANTO BinHAMZAH Berdasarkan
- Tentang : Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(KUHD 454, 518, 518k, 520, 533n, q.)Pasal 518iPencarter dapat menggunakan seluruh ruang kapal yang diperuntukkan bagi pengangkutanbarang, bila telah diadakan perjanjian tentang pengangkutan keseluruhan suatu muatan.Dalam ruang kapal selebihnya tanpa izinnya tidak boleh diangkut barangbarang ataupenumpang.
(KUHperd. 1246, 1338 dst; KUHD518z, 519a, 520.)Pasal 519aBila ada lebih dari satu orang pencarter, maka tidak seorang pun dari mereka dapatmemutuskan perjanjian, bila karena itu keberangkatan kapal terlambat, kecuali bila yanglainnya memberikan izin.
(KUHperd. 1246 dst.; KUHD 519b, 520, k, 533.)Pasal 519dBila kapal karam atau mendapat kerusakan sedemikian rupa, sehingea dalam waktu yanglayak tidak dapat diperbaiki atau tidak pantas diperbaiki, hapuslah perjanjian pencarteran,kecuali bila yang mencarterkan bersedia untuk mengusahakan atas biaya sendiri membawamuatan pada kesempatan lain ke tempat tujuannya.Ta wajib memberi pernyataan dalam waktu yang pantas.
(KUHD 5174, y, 520, 533c.)BAB VBPENGANGKUTAN ORANGSub 1Ketentuanketentuan UmumPasal 521Pengangkut dalam pengertian bab usaha adalah orang yang mengikat diri, baik denganperjanjian pencarteran menurut waktu atau menurut perjalanan, maupun dengan suatuperjanjian lain untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (musafir, penumpang)seluruhnya atau sebagian lewat laut.
(KUHperd. 520, j 126, 1129; KUHD 555, 5592.).Pasal 559Tidak sekalikali akan dipungut suatu bea pantai atas kapal yang kandas atau barangbarangyang diselamatkan.Ketentuan usaha tidak menghalanghalangi hak untuk merampas kapal musuh atau barangbarangnya yang terdampar.
2.Rustam Effendi Rambe
3.Lelawaty
4.MAHERAN SIREGAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
ZUMAINI
153 — 63
Bukti T9 Surat Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah Nomor : 520/00202.12/V/2014, tanggal 6 Mei 2014 ;Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUNMDN Halaman 4510.11.12.13.14.15.16.17.18.19,20.21.Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20Bukti T21Surat Tugas Nomor : 520/ST/HTPT/V/2014, tanggal 06052014 ;Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 541/2014, tanggal6 Mei 2014 ;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2013 (Foto