Ditemukan 14447 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs glen glenardi Dkk dan irlan suud Sh;; Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
TEGUH ILHAM ROSYADI Als BLEK
20 — 2
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau jjin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-08-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 365/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : M. KHUZAIFI Diwakili Oleh : M. KHUZAIFI
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT. Bank Mandiri Pesreo Tbk Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
55 — 27
  • Terhadap perhitungan suku bunga kredittersebut, TERGUGAT telah membuat sistem pencatatan / pembukuanyang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Perbankan Indonesia danselalu diperiksa dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai Pasal14 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 13-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 02/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn.
Tanggal 22 Februari 2017 — PT.BFI FINANCE INDONESIA.Tbk melawan RASIMAN
293 — 111
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untukPembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barangyang dibeli oleh kKonsumen secara angsuran".DAN begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor :1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan yang pada Pasal 22butir (1) dan (8) juga menyebutkan dan meng anulir pada Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 30-08-2019 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 341/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
MELWANI ALMUNIARDI
Tergugat:
1.P.T. Bank Mandiri Tbk KCP Surapati
2.P.T. Bank Mandiri Tbk c.q. Consumer Collector Recovery Region VI Jawa
129 — 55
  • O (NolRupiah), diberitanda P11 ;Photo Copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK/.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberitanda P12 ;Photo Copy Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/14/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diberitandaP13 ;Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 341/Pat.G/2019/PN.Bdg14.15.16.17.18.19.Photo Copy Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang DalamRekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus : Putusan No::638/Pdt.G/
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Ckr
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
FIRDAUS, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD HUSNI ARIS Alias HUSNI Bin ABDUL ARIS
30 — 12
  • terdakwadari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Ckratau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwadari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwaharus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pencurian
Register : 21-01-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 20-02-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pid.B/2015/PN Kfm.
Tanggal 16 Februari 2015 — - PAULINUS KOLO Als. PAUL sebagai TERDAKWA
87 — 37
  • Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut :e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri ;e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus
Register : 30-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 13 Juni 2017 — 1.MUHAMAD SYAFIQ Alias GUNDUL 2.TRI SETYO APRIYANTO Alias ANTOK
24 — 4
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau Ijin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 07-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1603/Pdt.G/2019/PA.Tmk
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Dede Ishaq alias Dede Ishaq Ilyas
Tergugat:
PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya
135 — 93
  • Tmksebagai jaminannya, dimana Pengguat tidak pernah mendapat salinanperjanjian pemberian fasilitas pembiayaan beserta jadwal waktu dan besarankewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat secara tertulis sebagaimanaseharusnya, hal ini telah tidak sesuai denganpasal 2 undangundang nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen menyebutkan dengan tegas bahwa:perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen sertakepastian hukumPeraturan Otoritas Jasa
    2017 dan T.11 tanggal 2 Januari 2018 berupa suratSP.1, SP.2 dan SP.3, mengenai peringatan kepada Penggugat untukmenyelesaikan kewajiban pembiayaan kepada Tergugat, telah ternyataPenggugat telah diperingati oleh Tergugat untuk menyelesaikan tunggakanpembiayaan, maka sesuai bukti T. 12, T.13 dan T.14 serta bukti TT.1 sampaidengan TT.8, Penggugat telah diberitahu oleh Tergugat tentang pelaksanaanlelang melalui Turut Tergugat;Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1)Peraturan Otoritas
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-03-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Bjm
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG Tergugat 1.PT. Dwi Guna Laksana, Tbk 2.PT. Wira Harum 3.Andri Cahyadi 4.Willy Widodo Herlambang
502 — 120
  • Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum UU Pasar Modalyang mana mewajibakan adanya prinsip keterbukaan (disclosure)atas segala transaksi dari sebuah perusahan terbuka (emiten)kepada pihak publik dan aparat terkait (Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Bursa Efek Indonesia (BEl))11.4.
    Bahkan akan sangat mencurigakanjika Tergugat Ill benarbenar membawa entitas Tergugat didalamPerjanjian Pengakuan Hutang tersebut dengan Tergugat Il danTergugat IV dan tidak melakukan koordinasi dengan Komisaris,apalagi finseruensi yang dihadapi akan sangat berpotensi merugikanTergugat kedepannya.Bahwa penerapan kompensasi yang sungguh fantastis tersebutsesungguhnya juga telah menyalahi Peraturan terkait suku Bungayang ada di Indonesia, oleh karena itu, pihak Pemerintah RepublikIndonesia melalui otoritas
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 04-12-2017 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BALUBAID IKHWAN
Tergugat:
PT AZZAHRA TOUR AND TRAVEL
105 — 28
  • Labib yang tidakpunya otoritas dan kewenangan untuk bertindak untuk dan atasnama PT Balubaid Ikhwan. Sehingga pernyataan tersebut adalahtidak sah dan atau tidaklan mempunyai kekuatan hukummengikat.Sehingga oleh karena yang menandatangani pernyataan adalahSdr. Labib, maka yang berhak mengajukan gugatan adalahpribadinya Labib dan menjadi urusan pribadinya Sdr. Labib,bukanlah mewakili PT Balubaid Ikhwan.
    Sedangkan orang yang padanya diharapkantunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakankeharusan;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya tidakmencantumkan dan tidak menuntut adanya seseorang yang bernama AminAhmad Balubaid selaku direktur PT BALUBAID IKHWAN namun ternyatadidalam SURAT PERNYATAAN dan atau SURAT KESEPAKATAN tersebutdilakukan oleh Sdr LABIB yang tidak punya otoritas dan kewenangan untukkeadilan karena Penggugat bukan orang yang ber hak mewakili PT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/PID/2011
Tanggal 24 Nopember 2011 — LAMBERTUS BEDI LANGODAY Alias BEDI
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Terdakwa dalam perkara ini,sebagai kontraktor, Terdakwa sering mengikuti tender proyek pada semuakantor dinas di Kabupaten Lembata, dan bukan baru kali ini Terdakwamengalami kekalahan bahkan sudah sering sehingga sudah menjadi hal yangbiasa bagi Terdakwa ;Bahwa apabila Terdakwa kecewa karena gagal menang tender dankemudian mencari siapa yang menjadi penyebabnya maka seharusnya yangmenjadi sasaran target kekecewaan Terdakwa karena gagal tender tersebutadalah terhadap orangorang yang mempunyai otoritas
    MATIAS BALALANGOBELEN untuk menggali bukti petunjuk sekalipun tidakakan diperoleh fakta sedikitpun, karena berdasarkan faktapersidangan tidak terdapat persesuaian antara keterangan MATIASBALA LANGOBELEN yang dikutip dari BAP dengan keterangansaksisaksi yang lain sebagaimana juga telah diakui sebagaipertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Lembata danoleh karenanya menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupangtentang kegiatan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2009 ;Bahwa secara hukum memang otoritas
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 72/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 10 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : JULIA
Terbanding/Tergugat I : HENDRY EFFENDY
Terbanding/Tergugat II : LIA DAHLIA
Terbanding/Tergugat III : IRAWAN SOETARDJO
Terbanding/Tergugat IV : SIMON SUSANTO
Terbanding/Tergugat V : PT. BPR MAGGA JAYA UTAMA
Terbanding/Turut Tergugat I : ENDANG KISWANTI, SH., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG atau KPKNL Tangerang I
Turut Terbanding/Penggugat II : ARIEF BUDIMAN
77 — 47
  • Bahwa pertama tama Tergugat V ingin menjelaskan terlebihdahulu posisi Tergugat V yaitu sebagai berikut :Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 72/Pdt/2021/PT.BTN Bahwa Tergugat V adalah suatu lembaga perbankan yang diawasioleh Otoritas Jasa Keuangan dan tundukan pada peraturan yang telahditetapkan oleh Bank Indonesia , dimana jasa yang diberikan olehTergugat V adalah simpan pinjam bagi nasabah yang ingin menabungdi BPR Magga Jaya Utama ataupun bagi debitur yang ingin meminjamuang untuk dipergunakan
    Bahwa perlu kami tegaskan kepada Para Penggugat, kamisebagai Tergugat V adalah suatu institusi perbankan yang manaselalu. diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana setiappenyalurkan kredit harus sesuai dengan prosedur yang telahditetapbkan oleh peraturan Bank Indonesia dan adalah suatukebodohan bagi Tergugat V yang harus melanggar ketentuan yangtelah ditetapbkan oleh Bank Indonesia dalam penyaluran kredit bagisetiap nasabah, apalagi nasabah Tergugat V bukan hanya ParaPenggugat akan tetapi melibatkan
Pengadilan PN BATANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN BATANG Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DEDI RIYANTO, SH
Terdakwa:
AJI RIDWAN Bin AGUS TARYONO
46 — 14
  • Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengansuatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika.
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN METRO Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Met
Tanggal 8 September 2016 — Aan Handaya bin Jumakir
50 — 9
  • No.87/Pid.Sus/2016/PN.Metmenganggap perlu untuk mempertimbangkan variabelvariabel yang melingkupipenjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusanpemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan. makadipandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : Bahwa merupakan otoritas bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal yangdiancamkan dalam pasal yang dinyatakan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus
Register : 29-04-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 19 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 25 Mei 2016 — - Penggugat : PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematangsiantar Cq. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Tanjung Balai - Tergugat : Lindawati Br. Siregar
84 — 49
  • ataumengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan, dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuatsepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasayang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-11-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 609/Pid.Sus/2018/PN Kag
Tanggal 21 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Erwan Mardiansyah, T.SH, MH
Terdakwa:
OPIQ RENALDY Bin EMI IZHAR
22 — 3
  • Sus/2018/PN KagMenimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untukmenjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkanspirit dari hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenaipidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana atautindakan dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar putusan pemidanaanatau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Penghinaan
Register : 26-08-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 97/Pid.B/2015/PNWsb
Tanggal 10 Nopember 2015 —
73 — 9
  • Variabelvariabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwamerupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan ancamanpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan
Pengadilan PN PALOPO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 22-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.PLP
Tanggal 22 Oktober 2018 — JPU : IRMAWATI, S.H. TERDAKWA : AHMAD SYADLI Alias Aii BIN SAMSU
88 — 34
  • daripertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaafyang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum,oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danHal 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Plpoleh karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-05-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN PLW
Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
TASRIFUL INSAN Als KUMIS Bin SUARNI
21 — 9
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuatancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri;Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama
Register : 24-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Kdr
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 11
  • Fotokopi transaksi pengajuan kredit yang diajukan Pemohon keBank BRI, Nomor :3254135/DEB/0101009/2019, tanggal 11 Agustus2019, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, telah bermeteraicukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, (T.3);Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.KdrB. Saksi:1.