Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam pertimbanganhukumnya dan Amar ke 2 putusan, yang menyatakan putus hubungan kerjaantara para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2014 karena : Tidak adanya bukti yang menunjuk adanya peristiwa hukum pada tanggal1 Mei 2014 yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungankerja (PHk); Tidak adanya dalildalil bantahan/sanggahan yang diajukan olehTermohon kasasi/semula Tergugat yang dapat menimbulkan HAK bagiTermohon Kasasi/Semula Tergugat untuk

mengakhiri hubungan kerja;Mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor199/Pdt.SusPHI/2014/PN.BDG. tanggal 30 April 2015, karena tidak adanyabukti yang menimbulkan HAK dan tidak adanya peristiwa hukum padatanggal 1 Mei 2014 yang dapat menyebabkan Pemutusan hubungan kerja(PHK); Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenanmengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semulaPenggugat

tersebutMahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:mengenai alasan ke1 s/d 5:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Mei 2015 danjawaban memori kasasi tanggal 8 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan bahwa Judex Facti telah benar dalam pertimbangan danputusan PHK

Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan HubunganIndustrial a quo, PHK berhak 1 x Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan

kejadian keributan antara mereka ;Bahwa Penggugat juga pernah bercerita bahwa Tergugat tidak pernah memberiPenggugat nafkah/ biaya kehidupan sehari hari ;Bahwa setahu saksi tidak pernah melihat pihak keluarga ada datang untukmendamaikan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisadisatukan lagi dan lebih baik mereka berpisah saja, karena tidak ada lagikeharmonisan antara mereka berdua ;Bahwa setahu saksi setelah Tergugat di PHK

pihak keluarga ada datang untukmendamaikan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat menuduh danmencurigai Penggugat selingkuh dengan pria lain di Singapura akhirnyaPenggugat dan Tergugat sering bertengkar atau/ cekcok ;Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisadisatukan lagi dan lebih baik mereka berpisah saja, karena tidak ada lagikeharmonisan antara mereka berdua ;Bahwa setahu saksi setelah Tergugat di PHK

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis terjadi perselisinan dan pertengkaran sejak 1(Satu) tahun yang lalu; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohonbertengkar, akan tetapi saksi mendengar komunikasi Pemohon danTermohon sudah tidak baik ketika mereka telponan selain itu KomunikasiPemohon dengan Termohon juga kurang baik karena Termohon kerja; Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon di PHK

Termohon yang beralamat xxxx, Kecamatan TelukBayur, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telahdi karuniai 1 (Satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis terjadi perselisinan dan pertengkaran sejak 1(satu) tahun yang lalu; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohonbertengkar; Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon di PHK

merupakan anak dari Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keteranganbahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelan menikah Pemohondan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yangberalamat Jalan Sungai Kuyang RT.003, Kelurahan Teluk bayur, KecamatanTeluk Bayur, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telahdi karuniai 1 (Satu) orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis disebabkan Pemohon di PHK

istri yang sah menikahpada tanggal 3 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur,Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan dari pernikahan Pemohondan Termohon tersebut telah di karuniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tanggaterakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat xxxx, KecamatanTeluk Bayur, Kabupaten Berau; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonisterjadi perselisinan yang sulit didamaikan disebabkan Pemohon di PHK

Provisi Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat dan bantahanTergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela memerintahkan danmenghukum Tergugat untuk membayar upah dan hakhak yang biasa diterimaoleh Penggugat setiap bulannya selama proses pemutusan hubungan kerja(PHK

skorsingkepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danselama masa skorsing Tergugat terbukti pula tidak membayarkan upahPenggugat setiap bulannya;Menimbang, bahwa faktanya Tergugat tidak pernah melakukantindakan skorsing terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, akan tetapi Tergugat terbukti telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK

pada tanggal 22 April 2020sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide buktiP4), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisitersebut dalam bagian pokok perkara sesuai dengan buktibukti dan ketentuanyang relevan;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berhakmemperoleh upah selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK

) dari bulanMei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 masih sangat tergantung daripenilaian Majelis Hakim tentang apakah pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat pada tanggal 22 April 2020 telah sesuai ataubertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan segala implikasihukumnya;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi yang diajukanoleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan

Menyatakan sah dan berdasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) oleh Permohon Kasasi/semula Tergugat terhadap TermohonKasasi/semula Para Penggugat demi hukum dengan alasanberakhirnya PKWT terhadap:Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt.

Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PemohonKasasi/ Penggugat Rekonvensi terhadap Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Rekonvensi karena berakhirnya Perjanjian Kerja WaktuTertentu;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Menghukum Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara kasasi ini:Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 950 K/Pdt.

SusPHI/2019Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 3 Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentangKetentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, karenanyapemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan telahberakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan adalah sah menurut hukum danPara Penggugat tidak berhak memperoleh uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah selamaproses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

karena tidak ada jeda waktu 30 (tiga puluh) hari, sehinggademi hukum status hubungan kerjanya berubah menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak terjadinya penyimpanganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ketiga;Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I, PenggugatIll, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XI, PenggugatXll, dan Penggugat XIV terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/ataupelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka atas PHK

Delbiper Cahaya Cemerlang) untukmembayar kompensasi pesangon sebagai akibat PHK sebesar Rp.118 juta, Pelawan sangat keberatan akan hal itu, karena Terlawan/Pemohon Eksekusi selama bekerja di Pelawan telah melakukanperbuatanperbuatan curang yang merugikan Perusahaan Pelawan,yang apabila ditaksir sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluhjuta rupiah), sehingga menurut perhitungan Pelawan sangat tidaklayak kalau Pelawan harus dihukum untuk membayar pesangonTerlawan sebesar Rp. 118 juta ;Hal 7 dari

DelbiperCahaya Cemerlang telah selesai dikerjakan, sehingga dalil "adanyapihak ketiga/ pihak lain yang akan dirugikan apabila eksekusidilaksanakan adalah dalil yang safah dan manipulatif ;Bahwa dalil Pelawan/Termohon Eksekusi halaman 5 angka 19tentang kerugian immateril berupa nama baik Perusahaan di mataPerbankan dan dunia usaha, adalah dalil yang tidak proporsionaldengan tindakan dan itikad tidak baik Pelawan/Termohon Eksekusiuntuk mematuhi hukum yang berlaku, dalam hal ini kewajibanmembayar kompensasi PHK

Terlawan/ Pemohon Eksekusi dengan itikad baikmemberikan waktu selama 1 (satu) minggu, namun setelah bataswaktu yang disepakati bersama dalam pertemuanberikutnyaPelawan/Termohon Eksekusi temyata tidak beritikad dalammelaksanakan amar putusan Perkara No : 257/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst, sebagaimana pernyataannya pada tanggal 05 November2015 dihadapan Turut Terlawan dan Juru Sita PHI pada PN JakartaPusat, namun hanya ingin melakukan negosiasi atas besarankompensasi PHK sebagaimana perintah Putusan PHI No

berdasar penipuan dan penggelapan (Mark Up),untuk selanjutnya pada persidangan tanggal 01 Februari 2012melalui Repliknya Terlawan/Pemohon Eksekusi telah mensomeer(menegur) Pelawan/ Termohon Eksekusi guna membuktikantuduhantuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi atau setidaknya melaporkan Terlawan/ PemohonEksekusi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sampaidengan saat ini tidak dapat dibuktikan ;Bahwa Terlawan/Pemohon Eksekusi telah diputuskan berhak ataskompensasi PHK

Nomor 473 K/Padt.SusPHI/2019Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telan mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan pemutusan hubungan Kerja (PHK) yang

Nomor 473 K/Padt.SusPHI/2019Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Desember 2018dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2019 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHk) terhadapPenggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon

padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 20 April 2020 dan kontra memori kasasitanggal 8 Mei 2020 dinubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarindatidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

SusPHI/2020waktu tertentu (PKWT) maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK)tersebut Para Penggugat/Para Termohon Kasasi berhak memperoleh uangganti rugi sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yaitu sebesar upah Penggugat sampai batas waktuberakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti dalamputusannya;Bahwa alasanalasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karenamerupakan penilaian ternadap

Tergugat denganalasan selesai kontrak adalah tidak berdasarkan hukum;Menyatakan oleh karena Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkanhubungan kerja dengan Penggugat, sehingga hubungan kerja tidak dapat lagiditeruskan, karena Jjika dipaksakan untuk diteruskan tidak akan harmonis lagi,oleh karena itu pula maka hubaungan kerja antara Penggugat dan Tergugatharus dinyatakan putus sejak putusan dibacakan;Menghukum Tergugat membayar hakhak yang timbul sehubungan denganpemutusan hubungan kerja (PHK

Menghukum Tergugat membayar hakhak yang timbul sehubungan denganpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat yaitu: a. Uang pesangon: 2 x 8 x US$7.530,28 = US$135.545,04b. Penghargaan masa kerja: 1 x 3 x US$7.530,28 = US$22.590,84c.

ANAK KANDUNG ; umur 7tahun; Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat seringberselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugatkerja di PHK tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah2.Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugatberpisah tempat tinggal 2 tahun 10 bulan danselama itu pula mereka sudah tidak pernah salingmengunjungi ; Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telahberusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akantetapi tidakberhasil ; SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaantani

, tempat kediaman di Kecamatan Sugio KabupatenLamongan ; Di hadapan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,karena saksi adalah Ibu kandung' Penggugat ;Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalahsuami istri sah dan dikaruniai 1 orang anakbernama : ANAK KANDUNG, umur 7 tahun ;Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat seringberselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugatdi PHK tidak bisa mencukupi

Bahwa = semula rumah tangga Pemohon dan Termohonberjalan harmonis, kemudian sejak bulan Agustus tahun2007 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yangdisebabkan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhanrumah tangga Termohon dan Anaknya karena Pemohonterkena PHK dari tempat ia bekerja;.

mnamun usaha dan upaya tersebut, tidakberhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejakbulan Agustus tahun 2007 =ketentraman rumah tanggaPemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antaraPemohon dengan Termohon terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohontidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohondan Anaknya karena Pemohon terkena PHK

sebagai wakilnya, tanpa alasan yang sah, makaTermohon dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon merupakan persangkaanbahwa Termohon tidak membantah dalildalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pl dan telah terbukti bahwaPemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atasmenerangkan bahwa setelah Pemohon dan Termohon pulang dari Jakarta, saksi IImenerangkan Pemohon terkena PHK

, kedua belah pihak sering berselisih danbertengkar masalah nafkah, yang akhirnya Termohon dengan membawa anaknyapergi tidak jelas alamatnya selama tahun lebih, perhitungan tersebut dihitungsampai dengan saksisaksi tersebut memberikan keterangan pada sidang tanggal 6Agustus 2009;~ 2222222222 22222222Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, keterangan saksisaksi dan faktadalam persidangan telah terbukti bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuaPemohon yang kedua, setelah Pemohon terkena PHK, kedua pihak

Facti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung tersebut harus ditolak oleh karenapertimbangan hukum tersebut melanggar hukum pembuktian.KEBERATAN KEENAM :1Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung pada halaman 26 alinea pertama yangmempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerlawan dikategorikan sebagai pekerja tetap pada Perusahaan Pelawan (PTBukit Sion) dan Para Terlawan telah di PHK

Tahun 2003 Para Terlawan berhak untuk mendapatkan uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja dan uangpengganti hak sebagaimana disebutkan dalam Surat Bukti T2 Putusan VerstekNo. 05/G/2011/PHI/PN.Bdg. tanggal 0&8 Maret 2011, harus ditolak, sebabpertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas 1 A Bandung tersebut telah salah dalam menerapkan hukum.Bahwa fakta hukum membuktikan selama persidangan, Pemohon Kasasi tidakpernah melakukan PHK

terhadap Para Termohon Kasasi dengan alasanefisiensi, karena Para Termohon Kasasi bukanlah pekerja tetap/permanen pada PT.Bukit Sion sehingga pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung yang menyatakan Pemohon Kasasitelah melakukan PHK dengan alasan efisiensi telah terbukti salah dalammenerapkan hukum dalam menilai PHK Para Termohon Kasasi, oleh karenanyaHal. 13 dari 15 hal.

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan apa yangdianjurkan/disarankan oleh mediasi, maka semestinya Tergugat melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugatdengan dasar adanya keadaan yang memaksa (force majeur),sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam : UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dalam Pasal 164 ayat (1), menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugiaan

pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pekerja dan tidakadanya perintah kerja dari pihak pengusaha;Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur hubungan kerja yangmenyatakan bahwa terjadinya hubungan kerja adalah denganadanya pekerjaan, upah dan perintah, namun hal tersebut tidakterjadi lagi sejak gempa terjadi dan pengusahapun tidakmelaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar upahpekerja dan hakhak lainnya, walaupun Tergugat dalamjawabannya secar lisan yang menyatakan bahwa Tergugattidak pernah melakukan PHK

terhadap Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapatanMajelis Hakim telah terjadi PHK antara Para Penggugatdengan Tergugat disebabkan oleh bencana alam (ForceMajeur);Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugattelah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 (1)UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan, maka dengandemikian PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat adalahsudah sah menurut hukum;Bahwa walaupun

Bahwa tidak benar TERGUGAT melakukan Pemutusan HubunganKerja ( PHK ) terhadap PENGGUGAT, melainkan yang sebenarnyaadalah bahwa hubungan kerja antara TERGUGAT denganPENGUGAT telah berakhir oleh karena berakhirnya Perjanjian Kerjadisebabkan jangka waktu Perjanjian Kerja telah berakhir dalam hal iniyaitu 31 Juli 2019:4.

berakhir secarahukum tanggal 31 Juli 2019, maka tidak berdasarkan hukum tuntutanPENGGUGAT agar tetap dipekerjakan kembali dengan upah pokokyang ditatapkannya sendiri sebesar Rp. 8.543.850,00 ( delapan jutalima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah ),bahwa tuntutan PENGGUGAT tersebut menunjukanINKONSISTENSI yang mana bertentangan dengan sikap ataupendiriannya yang dinyatakan dalam perundingan bepartit maupundalam mediasi yang mana PENGGUGAT menerima PemutusanHubungan Kerja ( PHK

berdasarkanpasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 danKeputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 100 Tahun 2004, Penggugat menganggapsebagai Pekerja Waktu Tidak Tentu (Pekerja Tetap), sehinggaPenggugat berkeberatan diputus hubungan kerjanya sebelummasa kontrak berakhir;17Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas,Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah/menyangkalsebagai berikut :1.Bahwa tidak benar TERGUGAT melakukanPemutusan Hubungan Kerja ( PHK

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 menyatakan bahwa setiap pekerja yang di PHK olehPengusaha secara sepihak atau tanpa adanya penetapan dariPengadilan hubungan industrial, maka tetap melaksanakankewajiban dan diberi hak untuk tetap mendapatka upah hinggaperkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.25b.

Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan":Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 2 "bahwa berdasarkan bukti P2dinubungkan dengan Bukti P5 dan T13 nyatanyata Tergugat memberikanSurat Keterangan Kerja kepada Penggugat dengan masa kerja berakhirpada tanggal 20 Juni 2015 yang mengindikasikan bahwa Penggugat sudahPutus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 20 Juni 2015, tetapi fakta yangbertolak belakang adalah ketika Tergugat memberikan keterangan yangmenyatakan bahwa Penggugat tidak pernah di PHK

Kasasi/Tergugat ajukan demi keadilanyang sebenar benarnya;Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 2 "bahwa berdasarkan bukti P2dinubungkan dengan Bukti P5 dan T13 nyatanyata Tergugat memberikanSurat Keterangan Kerja kepada Penggugat dengan masa kerja berakhirpada tanggal 20 Juni 2015 yang mengindikasikan bahwa Penggugat sudahPutus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 20 Juni 2015, tetapi fakta yangbertolak belakang adalah ketika Tergugat memberikan keterangan yangmenyatakan bahwa Penggugat tidak pernah di PHK

Sesuai fakta yang ada adalah tanggal 19 Juni 2015 TermohonKasasi/Penggugat dikualfikasikan mengundurkan diri sehingga adalahbenar pernyataan Penggugat tidak pernah di PHK melainkan TermohonKasasi/Penggugat melakukan mangkir (tidak bekerja dalam 5 hari berturutturut tanpa keterangan);Bahwa dalam jawaban anjuran Disnaker Kota Samarinda TermohonKasasi/Penggugat menawarkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untukdapat bekerja kembali di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat hal inisesuai dengan UndangUndang

Negara, mulai bekerja 10 April 2010 s/d 20Juni 2015, Masa Kerja 5 tahun 2 bulan, gaji/upah terakhir Rp2.156.000,00(dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) Uang pesangon 6x2 x Rp2.156.000,00 = Rp25.872.000,00Uang Penggantian Masa Kerja 2 x Rp2.156.000 = Rp 4.312.000,00Penggantian Hak: Perumahan dan Pengobatan15 % x Rp30.184.000,00 = RP 4.527.600,00+Jumlah = Rp34.711.600,00Bahwa pertimbangan majelis hakim yang berpendapat PemohonKasasi/Tergugat berkeinginan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

pukul 06.30WIB dan melakukan pengisian daftar hadir (absensi), namun tanpa sebabatau alasan yang jelas Penggugat ditegur/dimarahi oleh Tergugat karenadianggap datang terlambat yang selanjutnya Tergugat menyuruh/memerintahkan Penggugat agar berhenti bekerja ;Bahwa terhadap perintah Tergugat agar Penggugat berhenti bekerja yangdirespon secara spontan oleh Penggugat, karena Penggugat tidakmelakukan kesalahan apapun namun diperlakukan tidak sewajarnya dengan mengatakan : berhenti berhentilah buat surat PHK

Tertentu(PKWTT) ;Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 161 ayat(1) dan pasal 164 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, menyatakan : Pemutusan hubungan kerja denganalasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruhberhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaanmasa kerja 3 (tiga) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;Bahwa oleh karena adanya PHK

untukdikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakanbahwa Penggugat melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan kerjayang diberlakukan oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah mendapatkanSurat Peringatan tertulis baik surat peringatan pertama hingga surat peringatanketiga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan KerjaHalaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.susPHI/2018/PN.Jmb.yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan HubunganKerja (PHK

Nomor ; 37/PUUIX/2011 tanggal 19 September 2011, dan SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungHalaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.susPHI/2018/PN.Jmb.Tahun 2015, Maka Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan Petitumangka 5 (lima) berupa upah proses sebesar 6 bulan Upah;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHk

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah total sebesar Rp 86.940.000 (Delapan

MENGADILI ;

DALAM EKSEPSI ;

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 06 April 2024 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat secara

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran dirisecara tertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumtanggal pengunduran diri, dan tanpa Penetapan LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secaratertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran diri, dan tanpa Penetapan Lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanbertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menyatakan hukum, bahwaPasal 158 dan Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN SmrMenimbang, bahwa dengan dibatalkannya Pasal 158 dan Pasal 159UU Ketenagakerjaan oleh Putusan MK tersebut jika dihubungkan denganPasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003,maka apabila alasan PHK

tersebut diluar ketentuan Pasal 160 ayat (3)(pekerja menjalani proses pidana) dan Pasal 162 (pekerja mengundurkandirt) sebagaimana ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan, maka tidakada tenggang waktu) untuk memperkarakan kembali ke lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bisa mengajukangugatan walaupun sudah lewat dari 1 (Satu) tahun setelahn pengusahamelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);Menimbang, bahwa hak Para Penggugat untuk menuntut pembayaranupah pekerja/oburuh dan segala

pembayaran yang timbul dari hubungan kerjasetelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hak yang timbulkarena para Penggugat telan melakukan pengorbanan berupa adanyaprestatie kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan ParaPenggugat adalah sebagai pemilik hak.