Nomor 13 PK/Pdt.SusPHI/201717 Oktober 2005 pihak Manajemen yang diwakili Isye Falyanahmenyampaikan perihal penolakan berdiri PUK F SP Par SPSI dan memintaagar para pengurus atau anggota mengundurkan did dari kepengurusanatau keanggotaan serta meminta maaf kepada Departement Head, bagiyang tidak minta maaf dan tidak membuat surat pernyataan pengundurandid dari kepengurusan serta keanggotaan PUK F SP Par SPSI akan dicekalatau PHK tanpa pesangon;13.Bahwa oleh karena Ketua dan Sekretaris PUK tidak diperbolehnkan

Nomor 13 PK/Pdt.SusPHI/201721.Bahwa karena tidak ada itikad balk dari Tergugat dalam menyelesaikanmasalah PHK dan keengganan pihak Tergugat memenuhi anjuran DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta menyebabkan pihakPenggugat mengalami kerugian balk materiil maupun imateriil;22.Bahwa kerugian materiil dan imateriil Penggugat dapat dirinci sebagaiberikut :Bahwa kerugian imateriil akibat dari PHK yang dialami Penggugat dantindakan Tergugat yang belum juga membayarkan upah dan hakhaklainnya yang

S dan Ahmadun di PHK olehPerusahaan (Tergugat), akan tetapi Majelis Hakim tidakmempertimbangkan kesimpulan yang diajukan Tergugat;Bahwa Pemohon Kasasi merasa Keberatan dengan PertimbanganMajelis Hakim yang harus membayar Gaji, Pesangon, UangPenghargaan, Uang Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan danPerawatan dan Membayar Upah untuk Penggugat setiap bulannyasejak Tergugat tidak lagi membayar upah kepada Penggugat yaitusejak Agustus 2005 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Karena dalam

Bahwa Tergugat di PHK atau diberhentikan dari tempat bekerja kemudianPenggugat dan Tergugat pulang dan bertempat tinggal ditempat orang tuaTergugat.;b. Bahwa selama hidup bersama ditempat orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernahmemberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehinggaia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untukmemenuhinya terpaksa Penggugat menjual perhiasan Penggugat serta dibantu olehorang tua Tergugatc.

kerumah orang tuanya.Bahwa, saksi pernah tahu Tergugat menjenguk Penggugat pada tahun 2001.Bahwa, sejak tahun 2003 sampai sekarang tidak pernah tahu Tergugatmenjenguk Penggugat.Saksi keluarga : SAKSI bin SAKSIBahwa, saksi saudara dari Penggugat.Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008.Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumahPenggugat sebentar kemudian merantau di Jakarta.Bahwa, kemudian Penggugat pulang sendiri dari Jakarta karena pemutusanhubungan kerja (PHK

Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi untukmembayar secara tunai kepada Para Penggugat konpensi uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak serta upah proses PHK masingmasing sebagai berikut: Nomor Para Nama Konpensasi PHK (Rp)Penggugat1. Penggugat Arief 95.837.500,00Harydiana2. Penggugat II Irma 118.037.500,00Hidayati Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 110 K/Padt.SusPHI/20184.

Industrial pada PengadilanNegeri Gresik telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi kKeuanganperusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayatHalaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 1073 K/Pdt.SusPHI/2020(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp66.720.827,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus duapuluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);4.

hubunganindustrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat dengan memPHK Penggugat bataldemi hukum, karena telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 151 ayat (3), Pasal155 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 161 ayat (1);Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugatpada posisi yang sama di PT FIF Group Cabang Tembung denganmembatalkan Surat PHK

Penggugat melalui Surat Pembatalan PHK;Membatalkan Dana Pensiun Astra (DPA) yang seakan Penggugat sudahresign;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalaimemenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan inidiucapkan hingga dilaksanakan.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupunada upaya perlawanan atau kasasi;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangHalaman

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karenaPHK sejak Putusan ini dibacakan;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt.SusPHI/2021.

SusPHI/2021dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan olehTergugat;9.

bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHalaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 555 kK/Pdt.SusPHI/20 18Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat adalah Pekerja Menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

menandatangani PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) dan melakukan mangkir kerja serta telahdipanggil untuk bekerja sebanyak 3 (tiga) kali, maka sesuai denganketentuan hukum, bagi Pekerja dalam PKWT yang melakukan mangkirHalaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 555 kK/Pdt.SusPHI/20 18dan telah dipanggil secara patut tidak berhak atas hak apapun, namunkarena pengusaha tidak keberatan untuk membayar Uang PenggantianHak (UPH) maka putusan Judex Facti adalah tepat untuk dikuatkan; Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

telahmelaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara iniserta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang;Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalahberdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 1Oktober 2013 sampai dengan 30 September 2014, selanjutnyadiadakan perpanjangan sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengantanggal 30 September 2015 (vide bukti P3 dan T14):Bahwa dalam perkara a quo tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat didasarkanpada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhirdemi hukum karena berakhirnya waktu yang ditentukan dalamPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga Penggugat tidakberhak atas upah proses pasca tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimanatuntutan Pengugat tersebut:Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan PKB dan PHI PTFI 20152017 serta PKB dan PHI PTFI 20172019 adalah sah dan berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sertaseluruh pekerja Penggugat;Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja, yakni tidakmasuk kerja/mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturutturuttanpa suatu alasan yang sah, dan telah dipanggil 3 (tiga) kali berturutturutsecara patut dan tertulis, dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebutadalah PHK

Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja, yakni tidakmasuk kerja/mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturutturuttanpa suatu alasan yang sah, dan telah dipanggil 3 (tiga) kali berturutturutsecara patut dan tertulis, dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebutadalah PHK sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (9) huruf e dan Pasal 27 ayat(10) PHI PTFI 20152017, serta Pasal 26 ayat (10) PHI PTFI 20172019dan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

Loka Rahayu Plywood Industries dimana tempat mesinmesindiletakkan karena Judex facti mendasarkan pertimbangannya pada keadaan kegiatanproduksi pabrik yang menurun dan pekerja yang banyak di PHK sebagai alasan yangnilai adil untuk memvonis Pemohon tidak mampu membayar hutang dan menjadi dasardibatalkannya perjanjian lisan yang tak pernah terbukti berdasarkan faktafaktapersidangan ;Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, seharusnya JudexFacti mendasarkan pertimbangannya pada

Pemeriksaan setempat tidaklah ditemukan dan saksisaksi tidakada yang tahu, sama sekali tidak disinggungsinggung dalam pertimbangan Judex Factibukankah ini sangat membuktikan Judex Facti telah memihak dan sangatlahbertentangan dengan kehendak pasal 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, karena itu keberatan pemohonpeninjauan kembali sangatlah beralasan ;Bahwa kalaupun demikian, keadaan kegiatan produksi pabrik yang menurun danpekerja yang banyak di PHK

Menghukum Tergugat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tok (WOMFinance)untuk membayar secara tunai tanpa mencicil kepada Penggugat sejumlahuang pembayaran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengenaiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perincian:(1) Uang Pesangon:1 x 9 bulan x Rp3.355.750,00 = Rp30.201.750,00; Penghargaan Masa Kerja:5 x Rp3.355.750,00 = Rp16.778.750,00;Sub Total Rp46.980.500,00; Uang Penggantian Perumahan danPengobatan: 15% x Rp46.980.500,00 = Rp 7.047.075,00;Total = Rp54.027.575,00

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak danuang proses PHK dari April 2017 sampai dengan Juli 2017 yang jumlahkeseluruhannya sebesar Rp67.450.575,00 (enam puluh tujuh juta empatratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5.

SusPHI/2020Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan keputusan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang telahdilakukan oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2019 tanpapersetujuan Lembaga Penyelesaian Perseilsinan Hubungan Industrialtidak sah/batal demi hukum dan tidak

dapat dijadikan pedoman untukmelakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejakputusan ini dibacakan;Menghukum Tergugat membayar upah kepada Penggugat sejak bulanOktober 2019 sampai Februari 2020 dengan tolal Rp5.250.000,00 x 5= Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh riburupiah);Menghukum Tergugat membayar uang pesangon 2 (dua) x Pasal 156ayat (2), uang pengantian masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat(

menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi kKeuanganHalaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 1115 K/Pdt.SusPHI/2020perusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp48.928.606,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratusdua puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah);4.

Pengadilan Negeri Ambon dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Penggugat adalah Karyawan tetap di perusahaanTergugat yang bekerja sejak tanggal 1 Juni 2010 dan 16 Desember2013;Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bulan Januari 2014,tidak berlaku sehingga batal demi hukum;Menyatakan surat Tergugat tanggal 30 September 2019 berkekuatanhukum dan mengikat sehingga berlaku sebagai dasar PHk

;Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatberakhir karena Tergugat melakukan PHK sepihak pada tanggal 30September 2019;Menyatakan surat Tergugat tanggal 14 Januari 2020 dan 21 Januari2020 batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi kepada ParaPenggugat, masingmasing: untuk Costansa.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 154juncto Pasal 162 ayat (3) Undangundang R. Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan perundangundanganKetenagakerjaan yang berlaku;.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanTergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan denganPasal 154 juncto Pasal 162 ayat (3) Undangundang R. Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa UangPesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang PenghargaanHalaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.

Di satu sisi dalam petitumnya angka 2, 3, dan 4, Penggugatsecara jelas dan tegas memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakanpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak sah dan bataldemi hukum serta menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembaliPenggugat pada perusahaan Tergugat, akan tetapi di sisi lain dalam petitumgugatannya angka 5 dan 6, Penggugat memohon kepada Majelis Hakimmenghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanserta menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses PHK yangberarti Penggugat mengajukan permohonan putus hubungan kerjanyadengan Tergugat;Bahwa susunan petitum yang demikian merupakan petitum yangkontradiktif antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya apakahPenggugat mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali padaperusahaan atau mengajukan permohonan mengenai uang kompensasiPHK

Opsi Il adalah PHK terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 dan dari tanggal 1Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 887 K/Pdt.Sus/2010Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 diputuskan sebagaimasa skorsing;c.

Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, yaitu: Menolak PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat!

dalam perkara ini, meskipun hanya fotokopisurat akan tetapi didukung dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat, maka tidak ada alasan untuk para Pemohon Kasasi/Penggugat Illdan IV tidak mendapatkan haknya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti(Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang) telahsalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa PHK

yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan para Penggugatmengikuti test CPNS tidak dapat dijadikan dasar kesalahan, kecuali bagiPenggugat Ill, Penggugat IV dan Penggugat VI, karena pada saat mengikutitest ternyata mereka telah meninggalkan tugas dan pekerjaannya, di manahal itu merupakan tindakan yang melanggar disiplin dan melanggarPeraturan Perusahaan, sehingga dapat di PHK berdasarkan ketentuan Pasal161 Undangundang No. 13 Tahun 2003 dengan hak Uang Pesangon 1 xPasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan

Kep150/Men/2000 jo Pasal 191 UndangUndang No. 13 Tahun 2003;Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut di atas, terhadapPenggugat , Ill dan V yang tidak terbukti melakukan kesalahan melanggarPeraturan Perusahaan namun karena Tergugattetap berniatmemPHK danPenggugat I, Ill dan V bersedia untuk di PHK, maka berdasarkan ketentuanPasal 27 Kepmenaker RI No.

Bahwa amar putusan Judex Facti yang mengurangi hak Penggugat ataskompensai PHK dengan pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Tergugatuntuk kepentingan urusan kematian almarhum Paiman sebesar Rp 4.831.250, tidak dapat dibenarkan, karena pemberian uang sebesar Rp 4.831.250, a quotidak dapat dikatagorikan sebagai kompensasi PHK sebagaimana dimaksudketentuan kompensasi PHK sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 13Tahun 2003 atas meninggalnya almarhum Paiman ;b.

Bahwa karena peberian uang tersendiri ahli waris almahamum Paiman yangmerupakan hak atas Jaminan Kematian berdasarkan ketentuan UndangUndang No.3 Tahun 1992 dan bukan termasuk kompensasi PHK berdasarkanketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, maka sudah seharusnya hakHal. 16 dari 18 hal. Put.

No. 070 K/Pdt.Sus/2011ahli waris atas kompensasi PHK tidak dikurangi dengan pemberian sejumlahuang sebesar Rp 4.831.250, a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: SUMARSIH dan kawankawantersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta No. 11/G/2010/PHI/YK, tanggal 5 November 2010serta Mahkamah Agung mengadili sendiri

Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri.Masrurah dkk) agar sepakat untuk mengakhiri dan di akhiri hubungankerjanya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;2 Atas Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana angkal(satu)tersebut di atas, pihak pengusaha (PT. Aurora Teknologi) dengan pihakpekerja (Sdri.

perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan tidakdibayarkannya upah dan hakhak yang biasa diterima oleh Penggugat setiapbulannya sebagaimana uraian pada posita angka 7(tujuh), maka berdasarkanpasal 86 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, dan sejalan dengan petunjuk teknisPengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung Tahun 2006 hurufK No.3 yang berbunyi Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihankepentingan diikuti dengan perselisihan PHK

sebagaimana diatur dalampasal 86 UndangUndang No.2 Tahun 2004 maka pengadilan hubunganindustrial ~wajib memutuskan perselisihan hak dan atau perselisihankepentingan tersebut dalam bentuk putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;Dalam Pokok Perkara9 Bahwa berdasarkan uraian pada posita angka 1(satu) dan 2(dua), dapatterlihat dengan jelas bahwa Pemutusaan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak yang di lakukan oleh Tergugat dengan tujuan agar Para Penggugattidak

26,110,000WahyuningsihVI Siti Aisyah 1Jan11 29Mar14 = 3,4 1,865,000 14 26,110,000TOTAL 226,240,000 Halaman 9 dari 23 Putusan PHI Nomor 30 /Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg. 10Terhitung Total: (duaratus dua puluhenam juta dua ratus empat puluhribuRupiah) danatau besaran nilainya sampai dengan adanya keputusan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja (PHK

sebelum tanggal mulai pengunduran diri;b tidak terikat dalam ikatan dinas; danc tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengundurandiri.Menimbang, bahwa terhadap kelanjutan hubungan kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat, mejelis Hakim berpendapat bahwa bila dilanjutkan hubungan kerjaantara hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak akan kembaliharmonis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian yang realistis danproporsional adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

pemberhentian dengan hormat per tanggal 3Januari 2008 ;Untuk Penggugat Il dengan surat pernyataan tertanggal 21 Nopember 2007, denganSurat Keputusan dari Tergugat tentang pemberhentian dengan hormat per tanggal 5Februari 2009 ;Untuk Penggugat Ill dengan surat pernyataan tertanggal 9 Januari 2008, denganSurat Keputusan dari Tergugat tentang pemberhentian dengan hormat per tanggal 5Februari 2009 ;Bahwa perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il adalahtermasuk perselisinan PHK

Panggilan / undangan pengklarifikasian masalah PHK dari Dinas Tenaga Kerja danSosial Kota Madiun tg! 27 Pebruari 2009.Mengapa dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyimpulkan sendiri danmempertimbangkan tanpa adanya klarifikasi atas kesalahan dan pelanggaran yang telahdilakukan karyawan. Padahal sesuai aturan kerja sudah ditegaskan akan sanksi yangdiberikan apabila menyalahi disiplin kerja. Akan tetapi seakan memperjelas bahwakaryawan salah meskipun sudah mendapat pembinaan.

Hal ini kiranya dapatmenjadi untuk ditinjau bersama.Pada pertemuan sebelumnya juga telah disampaikan kepada ketiga karyawan yangtelah ter PHK dan tawaran untuk bekerja kembali tetap ditolak dan tetap hanya memilihuntuk adanya uang jasa / pesangon.

Sebagai catatan dalam pertemuan tersebut diantaranya:1.2.3.Para karyawan yang ter PHK disertai oleh Pihak Ill saat pengajuan uang pesangon.Dari Pegawai Disnaker Kota Madiun mengatakan kalau mendengar ada orang LSM.Bahwa pengajuan ke PHI untuk gugatan para karyawan yang terbukti bersalah, biayaakomodasi dibiayai oleh Disnaker.

Kami selaku Koordinator dan yang mewakili Pengusaha dalam hal ini dan selamaitu tidak pernah menganiaya, menghina secara kasar dan bahkan mengancampara Penggugat atau memerintahkan para Penggugat untuk melakukan pekerjaanyang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Termohon Kasasi di PHK oleh Pemohon Kasasi dengan alasan melakukankesalahan dengan bukti T3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon