Dikaitkan denganuraian tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan ObjekGugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan, baik secara prosedural maupun secara substansialdengan peraturan tersebut diatas. Bahwa Keputusan Tergugatyang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 594Tahun 2017 tanggal, 27 September 2017 Tentang PemberhentianKeuchik Krueng Batu atas nama H. T.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Gugatan TUNmenimbulkan kerancuan kaidah hukum, oleh sebab itu ObjekGugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang undangan tersebut diatas ;2. Asas Tertio Penyelenggaraan Negara :Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraannegara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negara.

Dengandemikian dibenarkan oleh Tergugat tidak ada kesalahanPenggugat ;Asas Proporsional :Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitas maksudnyabahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggaraan negara.

Bahwa keberadaankeputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugattelah tidak proposional dalam menjalankan kewenangannya,sebab hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh baik Tergugat maupun Aparatur Delegatifnyatidak pernah memberikan pencerahan dan informasi yangtransparan dan proporsional atas penerbitan Objek TUN ;Asas Akuntabilitas :Penjelasan Pasal 3 Undang undang No. 28 Tahun 1999menentukan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitasHalaman 10 dari 43 HalamanPutusan

DiterbitkannyaObjek Gugatan TUN oleh Tergugat menunjukkan bahwa ObjekGugatan TUN merupakan hasil akhir kegiatan penyelenggaraannegara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat sipil, sehingga dengan demikian sangat layakterhadap Objek Gugatan TUN dinyatakan sebagai Keputusan TataUsaha Negara yang bertentangan dengan asas akuntabilitas;6.

ontslag van alle rechtsvervolging) ;

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003,tanggal 12 Februari 2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali MahkamahRI No. 54 PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T I, Il 11s/d BUKTI T , Il 14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Nopember 2011 jo. PutusanHalaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Pdl.G/2017/PN.

Bag.Mahkamah Agung RI No. 251 K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 38PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 ; (BUKTI T , Il 15 s/dBUKTI T I, Il 18).9.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Tanggal 5112011 No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo.Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 08082012 RI No. 251K/TUN/2012 jo.

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003, tanggal 12 Februari2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI No. 54PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T , Il 11 s/d BUKTI TI, I14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal9 Nopember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012 jo.

Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 38 PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 (BUKTI T I, Il 15 s/d BUKTI T I, 1118)7.

Nomor : 169 K/TUN/2009, tanggal 8September 2009;4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 136 PK/ TUN/2010, tanggal 5 Januari 2011.Bahwa dari keempat putusan tersebut yakni angka 4.2. angka 4.3. dan angka 4.4. yangpada pokok amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapatditerima dengan kata lain Sertifikat atas nama H.

ACHMAD yaitu Orang tua Penggugat SertipikatHak Milik No. 1458/Batu Layar dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (SPORADIK) yang isinya PALSU, dimana dalam Perkara TUN diPTUN Mataram Tergugat 1. Diperlihatkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat bahwa Sporadik dimaksud isinya tentang pernyataan H. ACHMADyang menyatakan tanah mendapat beli dari I Nengah Kayun , BA.

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaP.7 3Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda P.9 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda T.1 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaT.2;Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda T.3 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda T.4 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

;Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai isi Putusan TUN ;SAKSI I NENGAH SWECABahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugatyaitu masalah tanah ;Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa itu adalah di Desa Batulayar, KecamatanBatulayar kabupaten Lombok Barat ;Bahwa saksi tahu dengan batasbatas tanah itu yaitu. : Utara, tanah Siti Hawa/Abdul Husen.

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf E tentang Pembukaandan Evaluasi Penawaran ; 20020 220 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan olehPejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkanwewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalambidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksuddengan urusan pemerintah?

Halaman 14 dari 135 halaman.Usaha Negara (TUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalammenjalankan pemerintahan;Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapatdilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukumpublik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat.

Pasal 1 Ayat (8) UU No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat(jabatan) Tata Usaha Negara (TUN) secara sangat umum, yaitu:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku j 20 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnRumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakanbahwa Apa saja dan siapa

saja yang berdasarkan perundangundanganyang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan,maka menurut Undangundang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);Putusan Perkara No: 4/G/2017/PTUN.PDG.

) (sekalipunsecara Struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaranpemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara (TUN) j 2m nn nnn nnn nnn nce ncn ne nc nnn cnn ne nnn nnn cnn nnnncnsBahwa dengan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa aquo berkedudukan sebagai pelaksana urusanpemerintahan berdasarkan perundangundangan yang memberikanwewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata UsahaNegara (TUN)

Nama > INDRIONO ALGUNTO,SH)Halaman 1 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Nama HASTO SASMITO,SH; Kewarganegaraan Indonesia ; Pangkat/golongan Penata Tingkat (III/d) ; Jabatan Kasubag Perundangundangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;os Nama INDRIONO ALGUNTO, SH;Kewarganegaraan Indonesia ;Pangkat/golonganJabatanPenata Tingkat (III/d) ;Kasi Evaluasi Perkembangan Desapada Dinas Pemberdayaan MasyarakatHalaman 2 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG tanggal 11Juli 2019; 222222 nnn n an nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHalaman 3 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN. SMG8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;9.

Tergugat adalah Kepala Daerah Kabupaten Tegal sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal yangmemimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadiHalaman 4 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sebelummengajukan Gugatan a guo berupa Surat Keberatan yang disampaikankepada Tergugat pada 18 Desember 2018 sebagaimana diatur dalamPasal 68 Ayat (5) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 TentangHalaman 7 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Soedarto,SH., selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan SatwaSurabaya menyampaikan selamat dan mendukung atas terbitnyaKeputusan TUN a quo serta menuntut kompensasi atas asetKebun Binatang Surabaya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluhmiliyar rupiah);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan olehPenggugat terhadap Keputusan TUN a quo telah melewati batastenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudahkadaluwarsa sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat

P.31/MenhutI/2012tentang Lembaga Konservasi, sebagaimana telah Tergugaturaikan di atas;Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN a quo tidakbertentangan dengan asas kepastian hukum;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Keputusan TUN a quotelah sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik,khususnya asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepastianhukum;Dalam Penundaan :Terhadap dalil Penggugat pada angka 30 dan 31 halaman 11 dan 12 yangintinya mengajukan permohonan penundaan, dapat Tergugat

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakandalil yang mengadaada karena secara deklaratif Keputusan TUN a quoyang diterima oleh Tergugat Il Intervensi sudah diumumkan melalui mediaHalaman 49 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUNJKTmassa local mapun Nasional, karena Keputusan TUN a quo pada saat itudiserahkan langsung oleh Tergugat kepada Walikota Surabaya di KebunBinatang Surabaya, serta dihadiri antara lain oleh anggota DPRD danJajaran Pemerintah Kota Surabaya dan diliput

TSKBS 2013 264 6,43 %2014 253 5,53 %2015 164 4,17 % Dengan demikian dalil Pengugat yang menyatakan bahwa keputusanbahwa Keputusan TUN a quo telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf gPeraturan Menteri Kehutanan No. 31/MenhutI/2012 adalah keliru dan tidakberdasarkan hukum;17.Bahwa terdapat dalil Penggugat pada angka 25 s/d 27 halaman 10 dan 11yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN a quo bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tertibpenyelenggaraan negara dan

Selanjutnya Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwe suatukeputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itudihitung sejak hari pengumuman tersebut ;Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 55 tersebut terkait dengan pihakke tiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negarapenentuan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992, tanggal 21 Maret 1993, Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ==" KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukandi Jalan PB Sudirman Nomor 22 A Kabupaten Situbondo,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarso EdiPurwanto, S.H. Warganegara Indonesia, NIP19660329198903 1 004, Pangkat / Golongan Penata Tk.

TUN. SBY tanggal 23 April 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :77/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 23 April 201 8;2. Berkas Pekara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya; ==3. Berkas Perkara Nomor : 77/B/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;=Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/P T.TUNS BY4.

Int. 7 yang baru di putus dandiucapkan pada persidangan tanggal 10 Januari 2017, belum proses pengirimanke Pengadilan Pengaju dan pemberitahuan kepada para pihak, menggunakanasas pengujian exnunc yang tidak dianut oleh Hakim Pengadilan TataUsaha Negara/Adminsitrasi;Ragaan Pengujian Hakim Peradilan TUN/Administrasi Pengujian Ex Tunc Pengujian Ex NuncObjek Sengketa(T.IL Int.1)P6= T.ll.Int.6 jo bukti T. II. Int.8 09 Januari 2017 P.14=T. Il.

Int. 7Pengujian Oleh Hakim TUN Tidak Dianut Oleh Hakim TUNMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di ataseksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan Pembanding Il /Tergugat Il Intervensi bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan dariputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5

Tun Abd.Razak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan jenis Sabu.

Tun Abd.Razak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai Narkotika Golongan jenis Sabu.

Ilham ditangkap pada hari Kamistanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Tun AbdulRazak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu kab. Gowa ; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan padasaat dilakukan penangkapan terhadap Lk. Ilham adalah 2 (dua) sachet plastikbening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis shabu; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa NarkotikaGolongan jenis shabu ditemukan digenggaman tangan kanan Lk.

Ilham; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 20September 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan personilshabara Polres Gowa melaksanakan patroli rutin di Jalan Tun Abdul RazakKel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan kemudian salah satudari personil yaitu Brigpol Asgar Aziz menghentikan kendaraannya karenamelihat 2 (dua) unit mobil truck mencurigakan, dan kemudian personilmenghampiri mobil tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yaitu Lk. Chaidildan Lk.

Tun Abdul Razak Kel. RomangpolongKec. Somba Opu Kab.

No. 86/ G/2000/ PTUNMdn;.Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengabulkangugatan Penggugat dalam Rekonvensi dan telah pula dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan putusan bernomor : 76/ BDG.GMD/ PT.TUNMDN/ 2001 tanggal 19 September 2001 dan Mahkamah Agung RIdengan putusannya Nomor : 139 K/TUN/2002 tanggal 12 April 2004, selanjutnyaberdasarkan surat No.

No. 537 K/Pdt/201 1dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/ 046/ IV SKT/LD/ 2006 tanggal 23 Februari 2006 atas dasar putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 139 K/ TUN/ 2002 tanggal 21 April 2004 Jo PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan No. 76/ BDG.G.MDN/ PTTUNMDN/ 2001,tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TunMedan No. 86/ G/2000/ TUNMDN tanggal 29 Mei 2001;4.

Menyatakan para Tergugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atastanah seluas + 5600 m2 yang terletak di Dusun Il Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat keterangan No. 592.2/0157/ WV 2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan olen Kepala DesaHelvetia dan dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/046/ IV SKT/ LD/ 2006 tanggal 23 Pebruari 2006 atas dasar putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 189 K / TUN/ 2002 tanggal 21 April

No. 537 K/Pdt/201 1Indonesia No. 139 K/TUN/2002, tanggal 21 April 2004 Jo PutusanPengadilan Tinggi TUNMedan No. 76/BDG GMDN/PT TUNMDN/2001,tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TUN Medan No.86/G/2000/TUNMDN, tanggal 29 Mei 2001, sedangkan putusan PTUNtersebut setelah Pemohon Kasasi pelajari dan mengetahui adanya putusanPTUN setelah melihat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalamperkara a quo dan Pemohon Kasasi sendiri tidak tahu adanya Gugatan diPTUN, juga para pihaknya tidak terdapat

s/d T.VI dalam Konvensi) telah berhasilmembuktikan dalil gugatannya oleh karenanya surat keteranganNo.592.2/0157/IV2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan Kepala DesaHelvetia dan dilegalisir Camat Labuhan Deli atas dasar putusan Mahkamah AgungNo.139 K/TUN/2002 dinyatakan sah dan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakansebagai pemilik atas tanah seluas + 5600 m?

Tjek mat zen;4) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 09/PDT/1992/PT.TK, tanggal 24 maret 1992 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang;5) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PDT/1992 tanggal 12 Februari 1998 menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi;6) Fotokopi Putusan PTUN Bandar Lampung, Nomor 8/G/2015/PTUN-BL Tanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima;7) Fotokopi Putusan PT-TUN Medan Nomor 165/B/2015/PT-TUN

TUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUNBandar ampung. a. Foto copy kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar binYasir (alm) dengan penyewa a.n. Sukirman. b. Foto copy kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. lwan Setiawan.(Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa H. MuhammadUmar bin Yasir (alm)/Terdakwa dalam berkas Perkara splitzing).4.

TUN Medan Nomor 165/B/2015/PTTUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUN BandarLampung;a. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar bin Yasir(alm) dengan penyewa a.n. Sukirman.b. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. Iwan Setiawan.Halaman 32 dari 35 Putusan No.83/pid.B/2017/PN.TjKharus dinyatakan dipergunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2017/PNTjKa.n. Terdakwa H.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PeninjauanKembali (PK ) No. 15 PK / TUN / 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI10.11.dalam tingkat Kasasi No. 68 K / TUN / 1994 jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta No. 45 / B / 1993 / PT.TUN Jkt jo.

W7.PTUN.JKT.PRK.088 486 2004 tentang PelaksanaanPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; yangdiberi tanda P3.C ;Fotocopy Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 088/G/1992/TN/PTUNJKT yang diberi tanda P3.D;Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 05/B/493/PT.TUNJKT, yang diberi tanda P3.E; Fotocopy Putusan MA RI No. 45.K/TUN/1993 tanggal 15 September 1994,yang diberi tanda P3.F ; Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya KDH.

TUN Jakarta No. 45/B/1993/PT.TUN.JKT, tanggal14 April 1994 yang diberi tanda P5.C ;Fotocopy Putusan MA. RI No. 68.K/TUN/1994 tanggal 22 September 1995,yang diberi tanda P5.D ;Fotocopy Putusan Putusan Perijinan Kembali dari MA. RI Reg.

No. 15.PK/TUN/1997, tanggal 31 Mei 1999, yang diberi tanda, P5.E ;Fotocopy Surat Depdagri RI. kepada Wahkotamadya tingkat IT Surabaya,tanggal 27 Nopember 1998 No. 181.235/273 5/SJ, yang diberi tanda P6.A ; Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan LingkunganDaerah Kodya tingkat JI Surabaya tanggal 19 Mei 1999 No.181.2/590/402.5.03/1999, yang diberi tanda, P7.B ;Fotocopy Surat Pengadilan TUN Jakarta tanggal 22 April 2004 No.107.PTUNJKT.PRK.054485.2004 kepada Mendagri RI dan Kepala DinasPerumahan

TUN Jakarta, yang telahberkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya, adalah : 1. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I / Terbanding tanggal 27Nopember 1998 No. 181.235/2735/SJ, dan memerintahkan Tergugat I /Terbanding untuk mencabutnya ;2.

TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara NomorHal. 2. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.85/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 85/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi danLAUPTIITEAR I Yee ate cee ie eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 85/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 8 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILI1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

192 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 192 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PT.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.5 IWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta,beralamat di Jalan Wahidin No. 270, Lk VI, Kelurahan PandauHulu, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;6 SABAR RUSMANTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, beralamat di Jalan Air Bersih No. 147,Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;7 EDDY TANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, beralamat di Komp.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.1616c. Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak No. 271/APH/KS/1965 Tanggal 15Juni 1965, Tarich Kaban mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas +195.000 m2 tersebut kepada Djeneng Kaban ;d.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.2222Sertipikat Hak Milik No.1859/Padang Bulan Selayang I tanggal 16022012, atastanah seluas: 15.638M2 sesuai Surat Ukur No.00514/Padang Bulan Selayang1/2012 tanggal 03022012, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, KotaMedan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang I,terdaftar atas nama: Tadjuddin.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.36ttd./ ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,MLS. H. Yulius, SH.MH.ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat.............00. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi....... ee Rp. 5.000, Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi .........2see% Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.36

dikeluarkannya produk hukum berupa IzinMendirikan Bangunan oleh Walikota Bekasi, dan yang kedua berkaitan dengan tidakdilaksanakan sebagaimana mestinya ketentuan perundangundangan yangmenyangkut perijinan untuk mendirikan sebuah bangunan (pelanggaran mengenaiperizinan) oleh para Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama adalahmenyangkut sah tidaknya IMB yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, seperti telahkita ketahui bahwa Bupati/Walikota adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN

).Keputusan TUN (beschiking) in cassu IMB yang merupakan salah satu instrumentyang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN adalah merupakan Penetapan Tertulisyang berisi Tindakan Hukum TUN dilapangan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan Final (KIP).Pembatalan dan atau menyatakan tidak syah dan tidak berlakunya Keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Pejabat/Badan TUN yang merupakan organ penyelenggaraurusan pemerintahan bukanlah wewenang Pengadilan

terhitung 30 hari sejaktanggal dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Pemerintah Daerah Bupati/Walikota dapat melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian kedua permasalahan hukum tersebut diatas,sudah jelas bahwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk menilai sahtidaknya suatu proses tata kerja administrasi Negara yang eksistensinya merupakanKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), pembatalan dan atau menyatakan tidaksyah dan tidak berlakunya Keputusan TUN

Tentang Risalah Lelang atau Kutipan Risalah Lelang Bukan MerupakanObyek Tata Usaha Negara (TUN); a. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah KutipanRisalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi HakTanggungan Atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M* BerikutBangunan dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat HakMilik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No.466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama EkoAmrullah Bin Abastomi, Terletak di JI.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal26 Januari 1998 disebutkan bahwa : RISALAH LELANG bukanmerupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapimerupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak adaunsur bes/lissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang; 29222 on nnn nnn nen nn nnn nnn nen nn nnn cnn nen een ee cence neeh. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Risalah Lelangatau Kutipan Risalah Lelang bukan merupakan objek Tata Usaha3.

Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat NegaraPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa produkhukum yang dikeluarkan Pejabat lelang, karena Pejabat lelang bukanPejabat TUN, hal ini di dasarkan pada: a.

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa:Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat kKeperdataan yang bukan merupakan objek sengketa TataUsaha Negara... (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.245KTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994tanggal 7 September 1991); d.

Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepadaKetua Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenanmemutuskan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakanobyek TUN sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 51 Tahun 2009; 5. Eksepsi Kurang Pihak; a. Bahwa dengan adanya gugatan ini tidak menarik PT.

149 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 149 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :EDISAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantanAnggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Arbes RT. 004 RW. 006,Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;MELAWAN :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.IBahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/V1I/2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Edi Saputro NRP.85100799;II.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10112009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa Penggugat

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.hukuman disiplin yang lebih berat sampai dapat diberhentikan dari dinas Polribaik secara dengan hormat atau tidak dengan hormat, tetapi apakah Tergugattelah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 poin a hingga f PP No. 2 Tahun 2003Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia danPP. No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ?19.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10Eksepsi Relatif (Pasal 77 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);1.

denganmengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram sesuai putusan Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mtr. tanggal 27April 2005 juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 melawan KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat (sebagai Tergugat) dan BadanPertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat tidak mengajukan hukum lagisehingga berkekuatan hukum putusan tersebut;4.

Menyatakan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramsesuai putusan Nomor 1/G.TUN/ 2005/PTUN Mtr. tanggal 27 April 2005juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 dan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13/G.TUN/2004/PTUN Mtr. tidak dapatdiberlakukan terhadap tanah objek sengketa milik Penggugat;.

2012 Nomor 132 PK/TUN/2012,Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokong atas nama Nengah Sampil telahdinyatakan batal;Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki /egal standing dalammengajukan gugatan a quo, karena mendasarkan memiliki tanah objekperkara dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokongyang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaiHalaman 6 dari 22 hal.

Put Nomor 2827 K/Pdt/2014Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mitr. tanggal 27 April 2005 tersebut sudahdibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan cacat serta dicoret dari Buku Tanahdan telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusannya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26September 2005. Terhadap Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatanhukum tetap (incraht).

(tujuhribu seratus delapan puluh meter persegi) tanggal 19 Mei 2003 atas nama Nengah Sampil sudah dinyatakan batal dan ditarik kembali sertamencoretnya dari Daftar Buku Tanah yang disediakan untuk itu pada KantorBadan Pertanahan Nasional Lombok Barat sesuai dengan Putusan PKMahkamah Agung RI Nomor 132 PK/TUN/2010 tanggal 26 Januari 2012juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 33/3.TUN/2005/PT TUN.SBY. tanggal 21 Maret 2005 juncto putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13

dan dikuatkan lagi oleh Putusan Kasasi MA RI No :101/K/TUN/2000 ; 102 HGU No: 12 Ds.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.Sby Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi TUNSurabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Pengajuan gugatan hanya dapat dilakukan dalamtenggang waktu 90 hari, yang dihitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya keputusan TUN. Apabila gugatan setelah lewatwaktu dari 90 hari maka pengadilan tidak akan menerima gugatan; dan gugatantersebut akan ditolak oleh pengadilan. Hal ini untuk menjaga agar kekuatan hukumdari keputusan TUN yang digugat tidak terlalu lama dalam keadaan yang tidakpasti .

Cbn tanggal 02 Maret 2010;10) Fotocopy Putusan Nomor 132/G/2013/PTUNBDG tanggal 1 April 2014;11) Fotocopy Putusan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober2014;12) Fotocopy Putusan Nomor 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.1) Fotocopy Legalisir Surat Nomor 146.2/33/V1I/2013 tanggal 4 Juni 2013,yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kecamatan Jonggol KabupatenBogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju danLeter C 391 an.

Nomor 94 PK/TUN/2016gugatan pembatalan SHM Nomor 360, 364 dan 367/DesaSukamanah oleh Terdakwa, dan dalam upaya melakukan GugatanTUN di Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung Terdakwa telahmenggunakan buktibukti diantaranya bukti Surat Surat KeteranganNomor:146.2/33/V1/2013 tanggal 462013 dan fotocopy Girik tanahC.391 persil 55, 56, dan 57 SI, SII dan III atas nama Naidin bin Jeandan kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat palsu karena GirikC.

Nomor 391 Persil 55,56 dan 57 S.1, Il dan III atas nama Naidin bin Jean oleh TerdakwaHal. 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 481 K/PID/2017selaku salah satu Ahli waris dari Naidin bin Jean dalam melakukanGugatan TUN di Penggadilan Tata Usaha Negara Bandung melaluikuasa hukumnya, sementara Girik C tersebut tidak tercatat di BukuC.