Ditemukan 14447 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs glen glenardi Dkk dan irlan suud Sh;; Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”; Pt. pelabuhan samudra palaran diwakili oleh buyung pramitra dan stefani wahyuningtyas vs pt. pelabuhan indonesia diwakili oleh hambra dan i. kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas ii samarinda. Ii. koperasi tenaga kerja bongkar muat samudera sejahtera (tkbm komura);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 PK/Pdt/2014
Tanggal 22 September 2015 — PT. BANK MUTIARA Tbk., PUSAT JAKARTA (dahulu bernama PT. BANK CENTURY Tbk.) cq. PT. BANK MUTIARA Tbk., WILAYAH IV SURABAYA, cq PT. BANK MUTIARA CABANG AHMAD YANI MAKASSAR, vs. AMIRUDDIN RUSTAN,
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41000000292788101 oleh TergugatKonvensi tanpa alasan hukum yang jelas sebagai perobuatan melawanhukum oleh karenanya petitum Nomor 3 gugatan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding l/Terbanding telah dapatdibuktikan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/T ergugatRekonvensi/Terbanding oleh karenanya petitum Nomor 3 tersebut dapatdikabulkan;Padahal berdasarkan alat bukti surat a quo, terbukti Pemohon PeninjauanKembali dahulu Tergugat Konvensi melakukan pemblokiran tersebutberdasarkan perintah dari Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
295 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan Harmonized System dan Explanatory Notes to TheHS, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Harmonized System dalam mengklasifikasibarang memiliki otoritas penuh dan tidak harus sesuai dengan negara lain;KesimpulanHalaman 26 dari 37 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 01-10-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon:
PT. SMFL LEASING INDONESIA
Termohon:
1.PT. MALACCA ELAB
2.IKHWAN ANDI MANSYUR
123 — 38
  • CONSTRUCTION MACHINERYINDONESIA = meminta bantuan kepada KantorAdvokat TEDDY & TITI untuk melakukan tindakanhukum untuk penagihan hutang tersebut.Bahwa Hutang Termohon PKPU dan TermohonPKPU II sampai dengan Permohonan PKPUdidaftarkan pada tanggal 1 Oktober 2018 bahkanHalaman 21 dari 28 hal Putusan Nomor 146/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pstsampai dengan Sidang Pertama PKPU tanggal 10Oktober 2018, BELUM DILUNASI.28 P28 INFORMASI DEBITUR Termohon PKPU berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan OTORITAS
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 14-08-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 10 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Beny Hermanto,SH.,MH
2.Sabetania Rimba Paembonan,SH
3.Ario Dewanto, SH.
4.Hadi Sucipto,SH
5.Parmanto,SH
Terdakwa:
David Anin Yola
68 — 14
  • /2018/Pn.Trk Halaman 11 Halaman dari 32 Halamandimaksud dalam pasal 1 angka 4 undangundang RI No. 45 tahun 2009tentang perubahan undangundang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan);Bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yangterintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,pembuatan keputusan, alokasi Sumber daya ikan, dan implementasi sertapenegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan,yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-05-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Pbm
Tanggal 24 Juni 2015 — SUTOMY HADINATA bin ARDIWINATA
40 — 13
  • Pbmkarenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannyadan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannyatersebut;Menimbang, bahwa atas perbuatannya, Terdakwa diancam pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-06-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN METRO Nomor 45/PID.SUS/2015/PN.MET
Tanggal 10 Juni 2015 — AGUS AHMAD Alias SEH Alias BODONG Bin ADI SUTANTO
28 — 13
  • tersebut ;e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakimmenganggap perlu untuk mempertimbangkan variabelvariabel yang melingkupipenjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusanpemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan. makadipandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :e Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mks
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
ANSAR
Tergugat:
1.PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk
2.SHOW ROOM .MOBIL AKBAR MOTOR
82 — 18
  • objek jam/nan fldusia' TERGUGAT mempunyai hak untukbenda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut apabilaPENGGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukanpembayaran angsuran kepada TERGUGAT I;Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan jika TERGUGAT sangat terbukauntuk memberikan keringan dengan menawarkan kebijakanrekstrukturisasi kredit kepada setiap Debitur yang terdampak wabah Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 1210.pandemic Corona Virus Disease (Covid19), hal tersebut sejalan denganPeraturan Otoritas
Pengadilan PN BONDOWOSO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-06-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Bdw
Tanggal 17 Juni 2015 — SAIFUL HASAN bin PARTO
65 — 28
  • takaran yang tepat mengenaipidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapatHalaman 24 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN.Bdwadalah perlu dipertimbangkan pula variabelvariabel yang melingkupipenjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio yuridis, agar sebuahputusan tidak jauh dari nilainilai kKemanusiaan dan keadilan, mengingat hukumadalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum,variabelvariabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 23-08-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 09-12-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 4 Oktober 2017 — FERDI HARIANTO ALIAS IYET Bin RAMZI
67 — 14
  • yangdiajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktorfaktor yang menghapuskankesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaafserta tidak pula terdapat faktorfaktor yang menghapus sifat melawan hukumperbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwadipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-02-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/TUN/2015
Tanggal 23 Juni 2015 — SETIAWATI SUTANTO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II., II. PEMERINTAH KOTA SURABAYA dalam hal ini diwakili oleh WALIKOTA SURABAYA;
79 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kompetensiPengadilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada pemeriksaanpersiapan; Bahwa ketentuan asas dominis litis dari Hakim Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana terdiri dari Putusan Judex Juns dan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara adalah terlalu jauh melebar dari segi yangsebenarnya, karena Hakim tidak berwenang menentukan apa yang akanmenjadi objek gugatan yang secara a contrario melahirkan asas ultrapetita; Bahwa penentuan tentang objek gugatan dan apa yang jadi tuntutanadalah sepenuhnya merupakan otoritas
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 16-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 77/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 28 September 2020 — Pembanding/Penggugat : HENGKEY Diwakili Oleh : SUKERLY CRISTOFORUS UNMEHOPA, SH.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak
77 — 22
  • BesarHalaman 14 dari 40 halaman Nomor 77/PDT/2020/PT PTKangsuran ini dapat berubah sewaktuwaktu sesuai besarnyaBunga atas Fasilitas Kredit.Ketentuan mengenai besarnya Suku Bunga Kredit bagiBank Umum diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa KeuanganNo. 34/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang TransparansiInformasi Suku Bunga Dasar Kredit (SEOJK SBDK) dan padasaat Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugatdiatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/1/DPNP tanggal15 Januari
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-11-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 232/Pid.B/2014/PN.Pbm
Tanggal 15 Desember 2014 — KOHAR bin RUSLAN
69 — 19
  • melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.Variabelvariabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut : Bahwatindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakantindak pidana dengan kategori berat; Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Penadahan
Register : 10-07-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 143/Pid.B/2014/PNPbm
Tanggal 4 September 2014 — DODI PRIANTO bin FARHAT
67 — 23
  • selama persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1740/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
63 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1740/B/PK/PJK/2017bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap form DGT1,diketahui form DGT1 telah mencantumkan nama pejabat danjabatan otoritas perpajakan yang kompeten di Jepang tertanggal16 Februari 2011 dan telah mendapat pengesahan dari pejabatyang bersangkutan;bahwa meskipun form DGT1 tidak diisi dengan lengkap, Majelisberpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwalawan transaksi berdomisili di Jepang sehingga tarif yangberlaku adalah sebagaimana tarif yang ditentukan dalamPerjanjian
Pengadilan PN LAHAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-12-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 30-03-2016
Putusan PN LAHAT Nomor NO :361/Pid.Sus/2015/PN.Lht
Tanggal 21 Januari 2016 — ARIEF GUSTIAN BIN JARUSIL AMAR
31 — 8
  • GUSTIAN Bin JARUSIL AMAR haruslah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan alternatif ketiga tersebut.Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan terbuktisecarah sah dan meyakin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan kedua tersebut dan dipersidangan tidak terungkap adanya alasanpemaaf dan pembenar bagi diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwaharuslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang bahwa, merupakan otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 17-04-2017 — Putus : 05-05-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 5 Mei 2017 — SUPIAN als YANTO als TUKEN bin MARZUKI
110 — 32
  • , bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenaipidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkanvariabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensisosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kKemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia danbukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itutidak berada di alam hampa nilai tanoa makna hakiki;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 07-02-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Gin
Tanggal 15 Maret 2017 — Anak Agung Warmayuni Alias Gung Anom
29 — 11
  • Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut : Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval wakiu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri ;Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Gin Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1935 K/Pdt/2012
Tanggal 14 Januari 2013 — PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk. vs PT. PELAYARAN MANALAGI,
1131 — 1387 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah cargo yang atau barang berbahaya yang diangkut sangat melebihijumlah ijin yang diberikan oleh pihak Syahbandar, maupun pemberitahuanyang disampaikan sebelumnya kepada otoritas pelabuhan dalam hal iniSyahbandar Surabaya;16.3. Selain itu pada H & M Policy Nomor 03. 08. 05. 10. 827. 00025 tertanggal28 Oktober 2005 dinyatakan bahwa kapal KM. Bayu Prima dengan GRT3,494 dibangun pada tahun 1979.
    rekomendasi yangdiijinkan. merupakan alasan yang sangat tidak dapat dibenarkan, karena jikapunhal tersebut benar (Quod Non) keadaan tersebut merupakan suatu tindakanKelalaian yang dilakukan oleh Nahkoda dimana resiko kerugian yang terjadisebagai akibat dari kelalaian oleh Nahkoda secara tegas dinyatakan tetapdicover dalam Polis sebagai suatu Perjanjian Asuransi yang mengikatPenggugat dan Tergugat untuk menjalankannya;Bahwa pada dasarnya ijin untuk pengangkutan barangbarang berbahayatelah diberikan oleh otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN Bls
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SARTIKA RATU AYU TARIGAN, SH
Terdakwa:
AGUS AFDANI ALS AGUS BIN SUKARDI
31 — 11
  • faktorfaktor yang menghapuskankesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaafserta tidak pula terdapat faktorfaktor yang menghapus sifat melawan hukumperbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandangHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN BIssebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN.Pbm
Tanggal 1 Agustus 2017 — RIFAI BIN SULAIMAN
28 — 14
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas