Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering;
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Perikanan
Putus : 03-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 123 /Pid.Sus/2015/PN.NNK
Tanggal 3 September 2015 — LA TOMI Bin LA MUNI
74 — 15
  • berdasarkan pasal 1 Angka 7 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yangdi maksud dengan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yangterintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, HAL 22 PUTUSAN NO: 128 /PID.SUS/2015/PN.NNKpembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakanhukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan olehpemerintah atau otoritas
Pengadilan PN KISARAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 03-06-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 48/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis
Tanggal 11 Agustus 2016 — PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Medan Lawan EDI CHANDRA LIM,
111 — 52
  • jasa ataumengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa ;g Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuatsepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasayang di belinya ;h Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untukpembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadapbarang yang beli oleh konsumen secara angsuran.DAN begitu juga dengan peraturan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1282/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Produk asuransi jiwa unit link yang dimiliki oleh Pemohon PeninjauanKembali telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BapepamLK) sebagai produk asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa unit link yang merupakan perjanjian antaraPemohon Peninjauan Kembali sebagai penanggung dengan nasabahHalaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor 1282/B/PK/PJK/2016sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memuat pengalihanrisiko dari Pemegang Polis dan/atau.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1336 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — NAIM VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
80 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 50/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : SULIYONO
Terbanding/Tergugat : PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk
59 — 25
  • sesuai denganketentuan Undang Undang ini dan Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa"Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkanInformasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada PemohonInformasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai denganketentuan, sehingga sudah seharusnya Penggugat berhak untukmendapatkan Salinan Akta Jaminan Fidusia tetapi dalam hal ini Tergugatbelum memberikan Salinan Akta Jaminan Fidusia kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan Salinan surat edaran Otoritas
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 23-08-2012 — Putus : 14-09-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 110/PID.B/2012/PN.SUNGG
Tanggal 14 September 2012 — SUAMING BIN SATTU
85 — 17
  • terjadi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia besertaperairan kepulauan dan perairan pedalamannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasukproses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatankeputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus
Register : 27-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Idm
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ZAENUDIN Bin KIMAN
58 — 10
  • Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sebagaimana perubahanUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksuddengan Pengelolaan Ikan adalah semua upaya, termasuk proses yangterintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,pembuatan keputusan, alokasi Sumber daya ikan, dan implementasi sertapenegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan,Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Idmyang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 926/B/PK/PJK/2015dan kantor untuk melakukan kegiatan operasional perbankan yangnormal;Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan pendapat dari segi hukum yangdikeluarkan oleh konsultan hukum independen sehubungandengan status kantor BDI cabang Cayman Island, disebutkanbahwa merujuk ke Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2009bahwa pembukaan dan penutupan kantor cabang luar negeri wajibmemperoleh izin dari otoritas negara setempat.
Pengadilan PA GUNUNG SUGIH Perdata Agama
Register : 22-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA.Gsg
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 13
  • sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakansistem elektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;Menimbang, bahwa oleh karena sebagian bukti tersebut telah diakui olehPenggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang yang telahdiakui oleh Penggugat, alat bukti tersebut tidak perlu lagi diperiksa lebih lanjutkeotentikannya oleh otoritas
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 09-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 481/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
ARIF FIRDIANSYAH
Tergugat:
1.Direktur PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk
2.Direktur utama PT.Samudra Perdana Selaras
Turut Tergugat:
Direktur PT. BFI Finance Indonesia Tbk
113 — 40
  • BFI CabangSurabaya tersebut bermaksud mengambil alat berat/ loader milikPenggugat, namun ketika ditanya oleh Penggugat terkait surat perintahpenarikan dari PT.BFI, Saudara Rino tidak dapat memperlihatkan kepadaPenggugat, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Jo.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), No.29/2014 tentangpenyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan Jo.
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 16-09-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN TEBO Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mrt
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
Karyono
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang
2.Kantor Pelayanan Negara
94 — 41
  • Tergugat dalam menjalankan operasional Bank jugadiawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehinggaTergugat sangat berhatihati dalam menjalankan aturan main dalamperbankan, tidak bisa keluar dari aturan main perbankan seperti kataPenggugat. Sejak awal Penggugat sudahmemiliki opsi untuk melunasikredit atau restrukturisasi kredit, namun Penggugat memilih untukHal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mt.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-09-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 86/PDT/2018/PT BJM
Tanggal 31 Oktober 2018 — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Business Banking Center Banjarmasin lawan Rommy Teguh, SH.
97 — 51
  • pengenaan suku bunga KPRtersebut berlaku pula untuk calon Debitur Pembanding lainnya;Suku bunga KPR tersebut besarnya sudah ditentukan olehPembanding berdasarkan acuan/pedoman dari Bank IndonesiaHalaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJMselaku Regulator pada saat Terbanding mengajukan permohonankredit, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/1/DPNP tanggal 15Januari 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga DasarKredit (SEBI SBDK), dimana saat ini yang berlaku adalah SuratEdaran Otoritas
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN PLW
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
YULIANA SARI, SH
Terdakwa:
HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN ALM
19 — 13
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut; Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancamanhukuman yang berat, berupa pidana penjara; Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwadalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding denganbobot kesalahan terdakwa
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 08-03-2018
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pbm
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
CAESARINI ASTARI, SH.
Terdakwa:
ENDANG SAPUTRA Bin WAHYONO
18 — 14
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 13 Juni 2017 — BI KIAU
52 — 6
  • dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untukmemberantas peredaran gelap narkotika; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelitbelit dalammemberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;Keadaan yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 13-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 96/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 13 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT Indonesia Xin Hai Steel Structure
Terbanding/Penggugat : Jerry Sudhira Pard, Direktur P.T Karya Beton Sudhira
Turut Terbanding/Tergugat II : Adi Purwoko
67 — 37
  • konfirmasi dan klarifikasi langsung kepada Penggugat,perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapatdipertanggungjawabkan secara hukum dansecara nyata telahmenyebabkan kerugian bagi Penggugat.Bahwa perbuatan dari Tergugat dengan tidak membayar pesanan betonsiap pakai kepada Penggugat, namun melakukan pembayaran kepadaHalaman 6 dari halaman 30 Putusan Nomor 96 /PDT /2020 /PT.BDG19.20.21.perseorangan yang merupakan pihak yang tidak berwenang, yakniTergugat Il dan tidak memiliki kapasitas/otoritas
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 11-09-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN KARAWANG Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Kwg
Tanggal 5 September 2019 — PT. OTO MULTIARTHA LAWAN DIJAH HODIJAH, DKK
268 — 89
  • Pemohon Keberatan telah mengalihkan tanggung jawab penagihankepada Pihak ke 3 (Debt Kolektor Ekternal) untuk melakukanpenagihan baik kepada Termohon Keberatan maupun kepada orangtua kandung Termohon Keberatan, hal ini sangatlah dilarang olehUndang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPasal 18 Ayat 1 Hurup a, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangannomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan Pasal 22.Ill.6.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 12-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 12 Juli 2017 — YELIS AFANTI VS PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk
127 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasakepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan haktanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadapbarang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dandiamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 Tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1)dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, sedangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1124 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARFIELD INDONESIA;
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1124/B/PK/PJK/2015(semula Terbanding) berpendapat bahwa Hatfield ConsultantsLtd (HCL) menulis tagihan sesuai dengan jenis transaksi,mengingat invoice yang diterbitkan oleh Hatfield ConsultantsLtd (HCL) pasti juga akan diperiksa oleh Otoritas Perpajakandimana Hatfield Consultants Ltd (HCL) berada.
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus
Register : 04-07-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN.Pbm
Tanggal 28 Agustus 2014 — MIRUL LATIF bin MARJAN
30 — 22
  • terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danuntuk itu dijatuhi pidana;Hal 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN PbmMenimbang, bahwa adalah merupakan otoritas