Perusahaan tetap saja tidak mau membayar tuntutan gaji yangmasih menunggak, hanya menuntut Kewajiban pada pekerja, akantetapi tidak memperhatikan Hak/gaji pekerja.Bahwa pada tanggal 20 November 2019, secara sepihak Tergugat telahmenerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Nomor : 169 /HRGA Elteha Int'l / XI /19, ditujukan kepada Para Penggugat ; (P14)Bahwa akibat besaran upah yang dibayarkan oleh Tergugat setiapbulannya lebih kecil atau tidak sama dengan besaran upah yang harusditerima oleh

Dikirim tanggal 1 Nopember 2019 ;Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Jawaban terhadap SuratPenggugat 1 tertanggal 6 Nopember 2019 ;Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Panggilan Kerja pertamaterhadap Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2019Copy dari Asli Surat Penggugat 1 kepada Tergugat PerihalMenolak Panggilan Kerja kembali Dikirim tanggal 16Nopmeber 2019Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Pemutusan HubunganKerja (PHK) ditujukan kepada Para Penggugat Tertanggal 20Nopember 2019 ;Copy dari

tanggal 19Nopember 2019, Tergugat membuat surat panggilan kerja ke2, Kemudian terhitung tanggal 20 Nopember 2019, Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;Copy dari Asli Surat Disnaker Kota Blitar tanggal 2 April 2019kepada Tergugat Perihal Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan ;Copy dari Asli Slip Gaji/Upah Terakhir yang diterima oleh ParaPenggugat, berlaku dari tahun 2016 sampai tahun 2019Copy dari Asli Surat Laporan Keuangan (Oktober 2019

Tentang Gugatan Tidak Jelas, Para Penggugat memberikan tanggapanyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa gugatan sangat jelas yaitu mengenai gugatan perselisinanhubungan industrial yang awalnya merupakan perselisihnan hak,kemudian berkembang menjadi perselisihan pemutusan hubungankerja, sebagaimana surat PHK Tergugat kepada Para Penggugattertanggal 20 November 2020;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Para Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 168UndangUndang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaantersebut adalah tidak beralasan hukum dan pemutusan hubungankerja (PHK) tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 151UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, maka Para Penggugatmelakukan gugatan kepada Tergugat untuk membayar upah dan uangpesangon Para Penggugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan ParaPenggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi

Tidak benar, bahwa bulan Agustus 2008 Tergugat masihbekerja, dan pertengkaran dan perselisihan terjadisejak Tergugat di PHK pada awal tahun 2009;5. Tidak benar, memang ada masalah dalam ekonomi rumahtangga tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab = atasekonomi rumah tangga dengan mencari kerja hinggasampai saat ini, namun masih kesulitan mendapatkanpekerjaan;6.

Penggugatdengan Tergugat sudah tidak sependapat lagi di dalammembina rumah tangga dan faktor ekonomi, Tergugat kurangbertanggung jawab terhadap Penggugat, oleh karena ituPenggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talaksatu. bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknyatelah mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganyatelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namundemikian sekalipun Tergugat di PHK

kasasi tanggal 24 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup denganmempertimbangkan buktibukti yang diajukan para pihak; Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenadalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) dengan alasan pensiun danTergugat telah mengikutkan Penggugat dalam program pensiun, makasudah tepat Judex Facti menghitung kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) Penggugat dengan memperhitungkan uang pensiun yangpreminya dibayar oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan olehJudex Fact; Bahwa lagipula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena

padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 kontra memori kasasitanggal 17 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa telah tepat dan benar PHK

tidak dapat dikabulkan antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Karena perselisihan tidak terkaitdengan PHK yang melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, melainkan mengenai tindakan demosi,mutasi dan SP III;Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Judex FactiPenggugat/Pemohon Kasasi terbukti menyalahgunakan wewenang sebagaiAsisten Afdeling Kebun Papaso, yaitu mengambil kebijakan sendiri tanpasepengetahuan pimpinan merekayasa, memainkan HK (Hari Kerja) fiktifdengan

Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dalamperjanjian kerja PKWT putus pada tanggal 31 Desember 2017, karenaPKWT diakhiri oleh Tergugat;Menyatakan PHK terhadap Penggugat adalah PHK sepihak;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat antara lain:4.1.4.2.4.3.Menghukum Tergugat membayar Uang ganti rugi sisa kontrak.Sebesar Rp55.989.670,00(lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribuenam ratus tujuh puluh rupiah);Menghukum Tergugat membayar upah selama proses persidangandi

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yaitu:a) Uang Pesangon untuk masa kerja 2 (dua) Tahun;Upah = Rp5.200.000,00Tunjangan tetap =Rp 750.000,00 +Upah Pokok + Tunjangan Tetap =Rp5.950.000,00Upah Pokok + Tunjangan Tetap x 3 x 2 (PHK dikarenakan efisiensi)Rp5.950.000,00 X 3 X 2 = Rp35.700.000,00Total uang pesangon yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus riburupiah);b) Uang Penggantian Hak berupa: Uang Cuti Tahunan pada

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat/PemohonKasasi yaitu:a) Uang Pesangon untuk masa kerja 2 (dua) tahunUpah = Rp5.200.000,00Tunjangan Tetap = Rp 750.000,00 +Upah Pokok + Tunjangan Tetap =Rp5.950.000,00Upah Pokok + Tunjangan Tetap X 3 X 2 (PHK dikarenakan efisiensi);Rp5.950.000,00 X 3 X 2 = Rp35.700.000,00;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.

Bahwa dalam PHK tepat menyatakan berhak 2 (dua) kali UP, UPMK danUPH, serta perbaikan tanpa upah proses karena mutasi yang tidak sahterkait dengan ditutupnya kantor Pemohon sehingga tepat menerapkanketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003dan PHK efektif terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2016 yangbersesuaian dengan penutupan operasional kantor Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

kirinya.Penggugat berusaha mencarikan pengobatan untuk Tergugat, Semua jenispengobatan dicoba oleh Penggugat dari medis hingga non medis bahkanbertentangan dengan ajaran agama serta hati nurani Penggugat sebagaiseorang muslim; Bahwa ternyata Tergugat sendiri tidak memiliki keinginan yang samaseperti Penggugat untuk kesembuhan dirinya sendiri, sehingga seringkalimarah tanpa alasan, berkata kasar, mengabaikan anakanak, dan tidakmemberikan perhatian kepada anakanak; Bahwa pada Mei 2014 Tergugat di PHK

Tibatiba Ibu dan adik Tergugat yang rumahnya bersebelahandatang ke rumah namun tidak merespon apapun, hanya menganggapkejadian mencekam tadi hanya sebauh angin lalu;Bahwa selama tiga tahun Penggugatlah yang menghidupi keluarga,bekerja lebih keras namun ternyata Tergugat tidak pernah peduli sertamengabaikan Penggugat;Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, Penggugat akhirnya beranimenanyakan uang pesangon atas PHK Tergugat yang proses pencairandibantu oleh abang ipar Penggugat sejak tahun 2014, dan selesai

Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PerusahaanAnjuran sudah dikeluarkan dengan NomorPT.Frina Lestari Nusantara beralamat Jalan Kawasan Industri Sentulkarena masa berlakunya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)dianggap telah habis atau berakhir tidak dapat di pertimbangkan;2.

Judex Facti Pengadilan WHubungan Industrial Bandung telah salahMenerapkan hukum terkait jenis perselisihan hubungan industrial yangdiperiksa pada tingkat tripartit (perselisinan phk) dengan jenis perselisihanyang diputuskan dalam putusan Judex Facti (perselisihan hak);Halaman 51 dari 78 Hal. Put.

Bahwa secara tegas, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bogor dalam Anjurannya Nomor 565/4752/HI Syaker/2014tertanggal 23 Juni 2014 (Anjuran), menyatakan bahwa:Berdasarkan surat pengaduan yang disampaikan pihak kuasa pekerjaFKUI SBSI Nomor 13065/DPC FKUI/SBSI/V/2014 tanggal 08 Mei 2014Perihal: Perselisihan Hubungan Industrial tentang PHK terhadap pihakpekerja (Sdr. Nanik Puspita Wati, Cs 68 orang) ... dst;MENGANJURKAN1.

Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan PTFrina Lestari Nusantara beralamat di Jalan Kawasan industri Sentulkarena masa berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)dianggap telah hobis atau berakhir tidak dapat dipertimbangkan;2. Kepada pihak perusahaan diminta untuk mempekerjakan kembalipihak pekerja Sdr. Nanik Puspitawati, Cs (68 arcing terlampir)... dst;.

Namun disisi lain, Judex Facti juga mempertimbangakndan memerintahkan Pemohon Kasasi untuk membayar upah proseskepada Para Termohon Kasasi sampai putusan berkekuatan hukumtetap, yang notabene hal tersebut merupakan jenis perselisihan PHK;45.Bahwa upah proses secara yuiridis merupakan hak pekerja yangseharusnya tetap dibayarkan oleh pengusaha selama proses perselisihanhubungan industrial terkait PHK berlangsung sampai adanya putusanberkekuatan hukum tetap.

sehingga jika dikalikan dengan masa kerja Penggugatmaka keseluruhan uang perumahan yang belum diberikan selama 16 Tahun kerjaadalah sebagai berikut;Uang Perumahan setahun = Rp. 11.040.000Untuk 16 TahunRp. 11.040.000 x 16 TahunRp. 176.640.000,24.Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Penggugat mengalami PemutusanHubungan Kerja karena Penggugat telah memasuki Usia Pensiun Normal, dimanaPenggugat semestinya menerima hak normative yang sudah diatur menurutketentuan yang berlaku sebagai konsekuensi dari PHK

, meliputi Hak untukmendapatkan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang PenggantianHak serta beberapa hak lainnya yang belum diberikan baik yang muncul akibatadanya PHK karena Pensiun Normal itu sendiri, maupun hak lainnya yangsemestinya dibayar Tergugat kepada Penggugat selama menjadi karyawan;25.Bahwa memang benar pada tanggal 25 Oktober 2013 Tergugat bermaksudmemberikan hakhak Penggugat sebagaimana halhal yang tertuang dalam bentukdraf Persetujuan Bersama Penyelesaian Pemutusan Hubungan

bahwanominal tersebut nantinya jadi tidak berarti akibat inflasi;Oleh karena itu mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda, untuk menjatuhkanputusan provisi denganmemerintahkan kepada Tergugat agar memberikan kepada Penggugat hakhakPenggugat tersebut diatas;Hal mana sejalan dengan Surat Tergugat Nomor : Indo/SHCA/13/367/MM tertanggal18 Nopember 2013 dan Nomor : Indo/SHCA/14/057/MM tertanggal 7 April 2014tentang Pemberitahuan Penyelesaian Administrasi PHK

, meliputiHak untuk mendapatkan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja danUang Penggantian Hak serta beberapa hak lainnya yang belum diberikanbaik yang muncul akibat adanya PHK karena Pensiun Normal itu sendiri,maupun hak lainnya yang semestinya dibayar Tergugat kepada Penggugatselama menjadi karyawan;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, beberapa hak Penggugatlainnya tentang pemberian makanan dan minuman sekurangkurangnya1400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau

(Vide Bukti T2 dan T11).e Bahwa Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) olehTergugat dengan alasan pensiun normal. (Vide Bukti T12, dan T13).e Bahwa pada tanggal 14 September 2005 Penggugat dipindahkan kerja olehTergugat dari Plant Dept menjadi Operator. (Vide Bukti T3, T4).e Bahwa Penggugat telah menyatakan persetujuannya bekerja sebagaiOperator dengan membuat pernyataan persetujuan.

Akan tetapi Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat tersebutdan Tergugat justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaPenggugat dengan diskualifikasi mengundurkan diri sebagaimanadituangkan dalam Surat PT.

pembicaraanterlebih dahulu dan sangat mendesak maka mutasi tersebut merupakanperbuatan semenamena dan oleh karenanya bertentangan dengan asaspenempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaituasas terbuka, bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi.Bahwa karena Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan denganasas penempatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun2003, maka seharusnya PHK

Dengan demikian PHK yangdilakukan oleh Tergugat dengan cara mutasi merupakan PHK yangbertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

petitum gugatan Penggugat angka 2, oleh karena terbuktipemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat merupakanpemutusan hubungan kerja sepihak, maka petitum gugatan Penggugat tersebutpatut dikabulkan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 untukmengganti kerugian tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim oleh karena secarahukum terbukti Penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT), sehingga sebagai konsekuensi logis dari PHK

Bersama PT.Bhineka Karya Manunggal Pasal 24 Upah SelamaPekerja Sakit ayat (1) Pekerja yang sakit berkepanjangan dengan dibuktikan olehSurat Keterangan yang sah dari dokter atau Balai Pengobatan yang ditunjukPerusahaan,tetap mendapatkan hak upahnya dengan ketentuan sebagai berikut:a Selama 4 (empat) bulan pertama dibayar sebesar 100%;b Selama 4 (empat) bulan kedua dibayar sebesar 75%;c Selama 4 (empat) bulan ketiga dibayar sebesar 50%;d Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% sebelum Perusahaan melakukan PHK

melaporkanpermasalahan ini kepada instasi di bidang ketenaga kerjaan hal mana perbuatanTergugat bertentangan dengan Undangundang ketenagakerjaan tersebut;Bahwa terhitung sejak tanggal 28 Juni 2100,Tergugat telah melakukan PHKterhadap Penggugat dengan seenaknya mengadangada alasan mengundurkan diriatas kemauan sendiri tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUNo.2 Tahun 2004 juncto Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003, dan karenanya menurutPasal 155 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, Tindakan PHK

lebih dahulu(uitvoebaar bij voorraad) meskipun timbul verset atau kasasi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusansebagai berikut:DALAM PUTUSAN SELA:Hal. 9 dari 20 hal.Put.Nomor 866 K/Pdt.Sus/20121Menyatakan penghentian upah Penggugat selama proses perselisihan adalahbertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama PT.Bhineka Karya Manunggal Pasal 24 Ayat (1);2 Menyatakan PHK

dikualifikasikan mengundurkan din dan pengertian tidak hadir bekerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturutturut atau lebih dapat dikualifikasikanmengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 buku Perjanjian KerjaBersama PT.Bhineka Karya Manunggal II berdasarkan bukti dalam persidangan (BuktiT9, TI0, TIl),dan di perkuat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengakuiadanya bukti surat tersebut, bukan apa yang di pertimbangkan oleh Judex JurisPemohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan PHK

Pemohon Kasasi/Tergugat memutushubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Penggugat) dalam perkara a quo;KEBERATAN KEDUAHal. 13 dari 20 hal.Put.Nomor 866 K/Pdt.Sus/2012Bahwa Judex Juris berdasarkan pertimbangan hukumnya telah salah dan tidak cermatdalam menerapkan Hukum UndangUndang ketenagakerjaan Pasal 161 Ayat (3), danPasal 156 ayat (2,3,4), sekali lagi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menjelasakandengan sebenarbenarnya tanpa ada rekayasa menerangkan bahwa Pemohon Kasasitidak sama sekali pernah melakukan PHK

Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat menyelesaikan kewajibannyamengenai upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat untuk selanjutnyaTergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnyayakni secara khusus mengenai Pesangon bagi Penggugat.Halaman 4 Putusan Nomor 1594 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST12.13.14.Bahwa upah adalah merupakan hak pekerja/buruh oleh karena itu wajar apabilapekerja menanyakannya, hal ini Sesuai dengan BAB Pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia

Total yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat akibat PHK adalahsebesar: Uang Pesangon : Rp11.619.000 Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp4.647.600 Uang Penggantian Hak : Rp1.742.850 +TOTAL : Rp18.009.450,Terbilang: Delapan Belas Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Lima PuluhRupiah.Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan uang prosesPenggugat sejak dimulainya proses Bipartit hingga berakhirnya gugatanperselisihan hubungan industrial ini di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Dan tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugattersebut dengan alasan mengalami kesuiltan kKeuangan/finansial sebenarnya dapatdibenarkan sepanjang dapat dibuktikan dalam bentuk Laporan Keuangansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat di atas, semestinya Tergugatdapat membantah dan menolaknya, namun selama persidangan berlangsung,terbukti Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan

akan tetap memeriksa,mempertimbangkan dan memutus perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat(VERSTEK);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuanPasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 13 Tahun 2003, yang digunakan sebagaiHalaman 16 Putusan Nomor 1594 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTdalil Penggugat sebagai alasan mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaTergugat, yaituPasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 13 Tahun 2003:Pekerja/brurh dapat mengajukan pernohonan PHK

kepada lembaga peyelesaianperselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatansebagai berikut:a. dst.b. dst.c. tidak membayar upah tetap pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)bulan berturutturut atau lebihd. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh,Menimbang, bahwa dengan demikian mencermati alasan yang digunakanPenggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah sah dan dapatdibenarkan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan PHk

(dua juta dua ratus empat puluh tigaridbu rupiah);Bahwa para Penggugat selama bekerja pada perusahaan Tergugat selalumelaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan jam kerja yangditentukan Tergugat serta senantiasa mentaati pada peraturan yangditetapkan;Bahwa secara tibatiba tanpoa pemberitahuan dan tanpa musyawarahperundingan terlebin dahulu, Tergugat telah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terhitung sejak tanggal 01Maret 2018 dengan alasan sebagai pelaksanaan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tersebut tanpa disertai pemberian Pesangon dan Hakhak lainnya kepadaPara Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan denganHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus PHI /2018/PN JmBketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa para Penggugat sangat keberatan dan dirugikan dengan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tersebut, sehingga Para Penggugat berusahamelakukan perundingan dengan Pihak Tergugat tetapi tidak tercapaikesepakatan.

karyawan (Para Penggugat) sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmen Nomor .100 Tahun 2004;Bahwa terhadap Anjuran Mediator Kantor Dinas Ketenagaan Kerjaan Kab.Bungo tersebut, Pihak Tergugat tetap tidak bersedia melaksanakannya,sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi untuk mohon putusanhukum sehingga para Penggugat mendapatkan hakhaknya sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Sebagaimanaalasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pihak Tergugat yaitu sebagaipelaksanaan Program Efisiensi atau Restrukturisasi, maka sesuaiketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan

Uang penggantian hak 15 % dari total uang pesangondan uang penghargaan masa kerja.Rp62.040.000 x 15% = 9.306.000,00Rp71.346.000,00Jadi, total keseluruhan hak yang harus diterima oleh Penggugat dari akibat PHK secara sepihak oleh Tergugat yang disebabkan karena Tergugattidak melaksanakan kewajibannya adalah Uang Pesangon + UangPenghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian Hak sebesarRp/1.346.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam riburupiah);11.

benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang;Bahwa ternyata Penggugat sudah tidak masuk bekerja lagi diperusahaan PT Sawitunggul Prima Plantations untuk bulan Maret 2019adalah selama 24 (dua puluh empat) hari mangkir dan Penggugat telahdipanggil 2 kali oleh Tergugat dengan Surat Pemanggilan Nomor06/SUPP/PK/ MLG/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat PemanggilanNomor 09/SUPP/PK/MLG/III/2019 tanggal 12 Maret 2019, sehinggaPenggugat di PHK

berpendapatterlepas dari alasanalasan kasasi Judex Facti telah salah menerapkanhukum dengan pertinbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Sby tanggal 9 September 2019, kondisi keuanganperusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp71.168.880,00 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluhdelapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);4.

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi PHK terhadap Pengugat seluruhnya sebesar 15% x 13 x Rp17.416.000,00 = Rp33.961.200,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

aequo et bono):Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelan meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 11 September2019 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 26 September 2019 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

pada ketentuan Pasal 26B Kepmenakertrans Republik IndonesiaNomor 78 Tahun 2001 yaitu sebesar 15% x 13 x Rp17.416.000,00 =Rp33.961.200,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribudua ratus rupiah);Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harusdiperbaiki sepanjang amar nomor 3, yaitu' Menghukum Tergugat untukmembayar Uang Kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para PenggugatKompensasi uang PHK yang terdiri dari:AkhmadinUang pesangon 1 x PMTK. Dengan perincian sebagai berikut:Masa kerja Penggugat mulai bekerja 13 Maret 1996 sampai dengantanggal 27 September 2016 (20 tahun 6 bulan).

dan kontra memoripeninjauan kembali dari para pihak ternyata tidak ditemukan adanyakekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan danputusan Judex Facti;Begitu juga alasan tentang adanya bukti baru (Novum) yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa surat kehadiran dan mutasitersebut juga tidak bersifat menentukan, karena peristiwa hukum dalamNovumNovum tersebut tidak terkait dengan peristiwa hukum dalamperselisihan mutasi tahun 2015 yang dilanjutkan dengan perselisinan PHK

sebagaimana biasa akan tetapi ditolak oleh Pekerja;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Pekerjamohon kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah Propinsi Sumatera Utara supaya menjatuhkan putusansebagai berikut Memerintahkan Pengusaha untuk memberikan uang pesangondan hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Utaratelah menjatuhkan putusan, yaitu) putusan No. 532/820/37603/PHK

Pelaksanaan putusan ini berada di bawah PengawasanPegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Medan;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.230 K/PHI/2007 tanggal 19 September 2007 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.YUKI ABADI tersebut;Memperbaik i amar putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.532/820/376 03/PHK/II/12 2005 tanggal 20 Desember 2005sehingga amar selengkapnya

Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak;3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat danTergugat sejak putusan ini dibacakan tanggal 19 Juli 2018;4.

Nomor 339 K/Pdt.SusPHI/2019Bahwa amar putusan Judex Facti yang semula menghukumPemohon Kasasi/Tergugat membayar hakhak atas Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sebesarRp80.940.250,00 (delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu duaratus lima puluh rupiah) diperbaiki menjadi sebesar Rp43.630.250,00 (empatpuluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)dengan perincian selengkapnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa