Bahwa pada tanggal 14 November 2012, secara sepihak, sewenangwenangdan melanggar hukum, Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Keija(PHK) Nomor : 1051/HRMngr/API/XI/2012 kepada Penggugat dalam jabatan sebagaiDirektur dan Manager Keuangan dan Administrasi (Finance and AdministrasiManager) dengan alasan tidak displin kerja, berlaku kasar terhadap keluarga atasanserta lalai dalam menjalankan aktivitas kerja; Bahwa alasanalasan tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak dapatdibuktikan oleh

Inilah alasannya Penggugat di PHK dari Perusahaan. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima)sampai dengan poin 10 (sepuluh) karena Penggugat hanya Direktur yang diangkatdab bukan sebagai Pemegang Saham di Perseroan telah sehingga Penggugat tidakperlu diundang dalam RUPS sebab Penggugat tidak punyak HAK SUARA didalamRUPS, dan dalam RUPS telah memutuskan memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Direktur.

Bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara "perbuatan melawanhukum / onrechmatigheid daad" dengan "perjanjian yang tidak ditepati / wanprestasi " serta "pemutusan hukum kerja (PHK) yang tidak SAH / perselisahanperburuhan " yang semuanya tidak jelas kemana arah dan tujuan gugatannyasehingga membingungkan Tergugat untuk menanggapi Gugatan ini.

Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengemukakan saksi saksinya dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu Slip gaji bulan Agustus 1996atas nama MAHTUR, tanggal 30 Agustus 1996 dan slip gaji bulan September 1997atas nama MAHTUR, tanggal 29 September 1997, membuktikan bahwa benarPenggugat semula bekerja di Perusahaan Tergugat sebagai karyawan, dengan upahsebesar Rp. 1.121.190,/bulan ;Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat sebagai pekerja danTergugat sebagai Pengusaha atas PHK

membuktikan bahwa Penggugat adalah Direktur pada PerusahaanTergugat, dimana para pemegang saham Tergugat telah mengangkat Penggugatsebagai salah satu Direktur pada Perusahaan Tergugat ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui serta mendalilkan bahwaPenggugat adalah sebagai Direktur di perusahaan Tergugat bukan sebagaikaryawan Tergugat berdasarkan bukti P9 s/d P10 ;Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012, secara sepihak dansewenang wenang Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemutusan HubunganKerja (PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Upah Proses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) ini terjadi pada tanggal 26Oktober 2015. Penggugat yang saat itu sedang melakukan pekerjaanmendapat perintah untuk menghadap Bapak Rudi Budi Darmawan selakuHRD pada Tergugat;Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 633 K/Padt.SusPHI/201710.11.Saat ditemui oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan keinginannya untukmelakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat.

Pada waktu dantempat yang sama, Tergugat memerintahkan Penggugat untukmenandatangani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telahdipersiapkan oleh Tergugat;Mengetahui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikehendakioleh Tergugat tidak memiliki landasan dan dasar yang jelas sertabertentangan dengan aturan perundangundangan, maka Penggugatmenolak pemutusan hubungan kerja meskipun Tergugat sudah memberikanpernyataan PHK secara langsung dan sepihak;Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa UpahProses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00(sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulaitanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Penggugat;5.

tanggal 3 Agustus 2007 pekerja menyuruh perusahaan untuk menanyakanlangsung pada customer mengenai pembayaran cicilan piutang yang macet adalah wajar dimanauntuk membuktikan benar atau tidaknya pekerja itu bersalah ;Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2007, pekerja dipanggil HRD Manager (Ibu Anne Maria)dan langsung diberikan surat mutasi ke daerah Sindikalang Medan Sumatera Utara tanpa alasanyang jelas, maka hal demikian adalah kurang dapat dibenarkan ;Bahwa pekerja tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja/di PHK

ini tidak ada surat keterangan tentangberakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dipaksa olehTergugat untuk membuat surat pengunduran diri namun ditolak oleh Penggugat dan Penggugattidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat maka adalah sah bahwa Penggugat adalah karyawanTergugat sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat dan sebagai akibat hukum putusnya hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat karena PHK

Gugatan salah alamat :Bahwa hingga saat ini tidak jelas tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalamgugatannya, karena sesuai fakta hukum Tergugat tidak pernah melakukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) dengan Penggugat akan tetapi justru Penggugat mengajukan surat PermohonanPengunduran Diri dari Penggugat tanggal 6 Agustus 2007 ;Bahwa dengan pengajuan surat permohonan pengunduran diri Penggugat kepadaTergugat berarti Penggugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat atas kemauansendiri,

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak dan upah selama proses PHK kepada Penggugat yang seluruhnya sebesarRp.106.634.990, (seratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratussembilan puluh rupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6. Menetapakan biaya perkara kepada negara yang hingga kini sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Hal. 8 dari 16 hal. Put.

Uang proses PHK (17 x Rp.2.454.200, ) Rp. 41.721.400, TOtal oo. cccceseseesecseseseseecsresneensnen Rp. 106.634. 990, Adalah tidak relevan dan tidak berdasarBahwa quod non Majelis telah memutuskan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat dengan mengacu kepada surat pengunduran diri Penggugat tanggal 6 Agustus2007, berarti seharusnya hakhak yang diterima oleh Penggugat karena putus hubungankerja tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) videbukti (T6) yaitu

Bahwa permaslahan ini dimulai dari terjadinya pemutusan hubungan kerja(PHK) seorang suster (Martha Satiraw) yang merupakan pegawai dr. J.F.Mukidjam. PHK tersebut dilakukan secara sepihak oleh dr. J.F. Mukidjam yangmenurut keterangan pegawai tersebut pada faktanya PHK dilakukan oleha=) (6 (0 62. Bahwa atas persoalan PHK tersebut maka dr. J.F. Mukidjam dilaporkan ke SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan sesuai hukumketenagarakerjaan (Bukti T1) ; "3.

Bahwa atas permasalahan PHK tersebut, Suster Martha Satiraw jugamelaporkan maka dr. J.F. Mukidjam ke Polres Jakarta Timur dengan tuduhantindak pidana Penghinaan, dan atas laporan tersebut dr. J.F. Mukidjam dipanggilsebagai saksi sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: S.PGL/2867/S:13/V/2007/Reskrim tertanggal 14 Mei 2007 (Bukti T4) ; 6.

Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus yang jumlahnya sebesar Rp172.215.950,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 5. Membebankan biaya kasasi pada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000,00;

Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepadaTergugat secara tunai dan sekaligus yang jumlahnya sebesarRp172.215.950,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribusembilan ratus lima puluh rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya kasasi pada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000,00;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh H.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 November 2020, dengan kualifikasi PHK karena tindakan indisipliner;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam pertimbanganhukumnya dan Amar ke 2 putusan, yang menyatakan putus hubungan kerjaantara para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2014 karena : Tidak adanya bukti yang menunjuk adanya peristiwa hukum pada tanggal1 Mei 2014 yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungankerja (PHk); Tidak adanya dalildalil bantahan/sanggahan yang diajukan olehTermohon kasasi/semula Tergugat yang dapat menimbulkan HAK bagiTermohon Kasasi/Semula Tergugat untuk

mengakhiri hubungan kerja;Mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor199/Pdt.SusPHI/2014/PN.BDG. tanggal 30 April 2015, karena tidak adanyabukti yang menimbulkan HAK dan tidak adanya peristiwa hukum padatanggal 1 Mei 2014 yang dapat menyebabkan Pemutusan hubungan kerja(PHK); Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenanmengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semulaPenggugat

tersebutMahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:mengenai alasan ke1 s/d 5:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Mei 2015 danjawaban memori kasasi tanggal 8 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan bahwa Judex Facti telah benar dalam pertimbangan danputusan PHK

Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan HubunganIndustrial a quo, PHK berhak 1 x Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan

Provisi Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat dan bantahanTergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela memerintahkan danmenghukum Tergugat untuk membayar upah dan hakhak yang biasa diterimaoleh Penggugat setiap bulannya selama proses pemutusan hubungan kerja(PHK

skorsingkepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danselama masa skorsing Tergugat terbukti pula tidak membayarkan upahPenggugat setiap bulannya;Menimbang, bahwa faktanya Tergugat tidak pernah melakukantindakan skorsing terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, akan tetapi Tergugat terbukti telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK

pada tanggal 22 April 2020sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide buktiP4), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisitersebut dalam bagian pokok perkara sesuai dengan buktibukti dan ketentuanyang relevan;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berhakmemperoleh upah selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK

) dari bulanMei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 masih sangat tergantung daripenilaian Majelis Hakim tentang apakah pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat pada tanggal 22 April 2020 telah sesuai ataubertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan segala implikasihukumnya;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi yang diajukanoleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan

kejadian keributan antara mereka ;Bahwa Penggugat juga pernah bercerita bahwa Tergugat tidak pernah memberiPenggugat nafkah/ biaya kehidupan sehari hari ;Bahwa setahu saksi tidak pernah melihat pihak keluarga ada datang untukmendamaikan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisadisatukan lagi dan lebih baik mereka berpisah saja, karena tidak ada lagikeharmonisan antara mereka berdua ;Bahwa setahu saksi setelah Tergugat di PHK

pihak keluarga ada datang untukmendamaikan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat menuduh danmencurigai Penggugat selingkuh dengan pria lain di Singapura akhirnyaPenggugat dan Tergugat sering bertengkar atau/ cekcok ;Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisadisatukan lagi dan lebih baik mereka berpisah saja, karena tidak ada lagikeharmonisan antara mereka berdua ;Bahwa setahu saksi setelah Tergugat di PHK

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis terjadi perselisinan dan pertengkaran sejak 1(Satu) tahun yang lalu; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohonbertengkar, akan tetapi saksi mendengar komunikasi Pemohon danTermohon sudah tidak baik ketika mereka telponan selain itu KomunikasiPemohon dengan Termohon juga kurang baik karena Termohon kerja; Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon di PHK

Termohon yang beralamat xxxx, Kecamatan TelukBayur, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telahdi karuniai 1 (Satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis terjadi perselisinan dan pertengkaran sejak 1(satu) tahun yang lalu; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohonbertengkar; Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon di PHK

merupakan anak dari Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keteranganbahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelan menikah Pemohondan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yangberalamat Jalan Sungai Kuyang RT.003, Kelurahan Teluk bayur, KecamatanTeluk Bayur, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telahdi karuniai 1 (Satu) orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis disebabkan Pemohon di PHK

istri yang sah menikahpada tanggal 3 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur,Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan dari pernikahan Pemohondan Termohon tersebut telah di karuniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tanggaterakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat xxxx, KecamatanTeluk Bayur, Kabupaten Berau; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonisterjadi perselisinan yang sulit didamaikan disebabkan Pemohon di PHK

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran dirisecara tertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumtanggal pengunduran diri, dan tanpa Penetapan LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secaratertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran diri, dan tanpa Penetapan Lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanbertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menyatakan hukum, bahwaPasal 158 dan Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN SmrMenimbang, bahwa dengan dibatalkannya Pasal 158 dan Pasal 159UU Ketenagakerjaan oleh Putusan MK tersebut jika dihubungkan denganPasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003,maka apabila alasan PHK

tersebut diluar ketentuan Pasal 160 ayat (3)(pekerja menjalani proses pidana) dan Pasal 162 (pekerja mengundurkandirt) sebagaimana ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan, maka tidakada tenggang waktu) untuk memperkarakan kembali ke lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bisa mengajukangugatan walaupun sudah lewat dari 1 (Satu) tahun setelahn pengusahamelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);Menimbang, bahwa hak Para Penggugat untuk menuntut pembayaranupah pekerja/oburuh dan segala

pembayaran yang timbul dari hubungan kerjasetelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hak yang timbulkarena para Penggugat telan melakukan pengorbanan berupa adanyaprestatie kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan ParaPenggugat adalah sebagai pemilik hak.

Bahwa perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini berawal darisurat permohonan pensiun Penggugat tertanggal 12 Februan 2014.. Bahwa tindakan Tergugat yang sama sekali tidak menghiraukan permohonanPenggugat adalah sangat bertentangan dengan peraturan Ketenagakerjaan,padahal diharuskan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;.

Pantai Timur dari 2002 s/d 2014 sebagai cleaning service; Gugana duluan kerja dari pada Saksi; Bahwa gaji per hari Rp. 50.000,; Bahwa kami terima gaji tiap minggu; Bahwa Gugana tidak bekerja karena sudah tua dan sudah tidak mampu lagi; Bahwa Gugana tidak bekerja dengan alasan mengundurkan diri karena alasan tua; Bahwa ada surat pengunduran diri; Bahwa ada organisasi pekerja tetapi saksi tidak tahu namanya; Bahwa hakhak karyawan kalau di PHK dibayarkan pesangonnya;Halaman 10 dari 19 Putusan PHI No

;Bahwa kami terima gaji tiap minggu;Bahwa Gugana tidak bekerja karena sudah tua dan sudah tidak mampu lagi;Bahwa Gugana tidak bekerja dengan alasan mengundurkan diri karena alasan tua;Bahwa ada surat pengunduran diri;Bahwa ada organisasi pekerja tetapi saksi tidak tahu namanya;Bahwa hakhak karyawan kalau di PHK dibayarkan pesangonnya;Bahwa saksi bekerja pada bagian administrasi;Bahwa pada saat masih bekerja ada keberatan dengan hakhak karyawan, karenatidak ada cuti haid, jamsostek dan biaya pengobatan

berturutturut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat bersifat tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat telah mengajukanpermohonan pensiun kepada Tergugat dengan mempertimbangkan umur yang sudah tuayang secara yuridis membuktikan bahwa Penggugat telah menyatakan diri sudah tidakmampu meneruskan hubungan kerja dengan Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan memang benar Tergugat belumpernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Objek Gugatan1.Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sepihak terhadap Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan Uang KompensasiPengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sangat bertentangan denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa faktanya Tergugat melakukan penyimpangan/kesalahan dalamsistem jam kerja terhadap Penggugat yang tidak sesuai denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.B.

DasarDasar Gugatan1.Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat dengan hanya memberikanSurat Peringatan ke3 tanpa adanya upaya pembinaan terlebih dahuluHalaman 17 dari 16 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt.SusPHI/2017ataupun pada ketentuan hukum yang mengikat;2. Bahwa Tergugat telah membuat aturan jam kerja selama 9 Jam dalam 1(satu) hari bekerja terhadap Penggugat;3.

TindakanTergugat yang dituangkan dalam isi Surat Pemberitahuan tersebutadalah merupakan tindakan skorsing menuju Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugat;Bahwa sejak bulan April 2015 sampai hari ini Tergugat tidakmelaksanakan lagi kewajibannya kepada Penggugat dengan tidakmembayarkan Upah dan hakhak lainnya yang biasa diterima olehPenggugat setiap bulannya;Bahwa tindakan Tergugat menghentikan pembayaran Upah kepadaPenggugat secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2)UndangUndang

selama 1 tahun kemudian pindahkerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;e Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKI, umur 21 tahun;e Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohontelah terjadi perselisihan dalam rumahtangga yang disebabkan karena Termohonmerasa tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena padasaat itu Pemohon dalam keadaan terkena PHK

kemudianpindah kerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;Bahwa keduanya sudah dikaruniai seorang anak bernama Yeanika, umur 21 tahun;Bahwa sekarang ini rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;Bahwa sejak awal tahun 2004 ketenteraman rumahtangga Pemohon denganTermohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumahtangga antaraPemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak terimadengan nafkah yang diberikan Pemohon karena pada saat itu Pemohon dalamkeadaan terkena PHK

kemudianberpindahpindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman dirumah sendiri di xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXKXXXXXXXXXXXxX Selama 12 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 3 orang anak bernama:2.4.mn&Bahwa tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak rukun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugatmenerus terjadi perselisihan;Bahwa penyebab perselisinan tersebut dikarenakan faktor ekonomi yaituketika Tergugat di PHK

Penggugat dan Tergugat karenaa: Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkediaman sendiri xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulanDesember 2010 sudah tidak rukun dan harmonis; Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakrukun dan harmonis karena sering bertengkar; Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerjasetelah di PHK

berdasarkan bukti P tersebut telahterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejaktanggal 18 Agustus 1994 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitassebagai pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa setelah membaca dalildalil gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkankepada alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yaitu ketikaTergugat di PHK

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator HubunganIndustrial No. 84/PHK/VII/2009 yang menganjurkan sebagaiberikut :Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri mempekerjakankembali pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng untuk bekerja kemballseperti semula ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri memanggil pekerja Sdr.Muhari dan Sugeng secara tertulis untuk bekerja kembali ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri membayar upahpekerja Sdr.

seksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 angka 5menyatakan : menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannyamendalilkan yang esensinya bahwa para Penggugat adalah karyawan tetapsehingga atas PHK

selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;e Sugeng, telah bekerja mulai tanggal 10 Maret2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/paraPenggugat yaitu bukti yang diberi Tanda P3 yaitu Anjuran MediatorHubungan Industrial No. 84/PHK

O90K/Pdt.Sus/201 1bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) itu beralasan hanya bertujuan untukmemutuskan hubungan mitra dengan Kop.

BongkarMuat Mitra Utama, danuntuk menghilangkan hakhak pekerja bertentangan dengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan olehTergugat tanpa menjelaskan sebabsebab yang dapat diterima oleh Penggugat ;Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tibatiba tanpamelalui prosedur yang berlaku, sehingga berusaha menyelesaikan secara bipartit ;Bahwa berhubung penyelesaian bipartit tidak dapat menyelesaikanmasalah, maka selanjutnya Penggugat mengajukan

Peradilan Hubungan Industrial, olen karenanya pengajuan gugatanyang dilakukan Penggugat adalah cukup beralasan ;Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpakesalahan, jelas merugikan Penggugat. Kerugian mana harus dibayar Tergugatsesuai Pasal 156 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yaitu Tergugat diwajibkan membayar hakhak Penggugatsebagai berikut :a. Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.437.467,00 = Rp 25.874.406,00b.

KristianiUtomo melalui kuasanya (DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Provinsi JawaTimur) agar sepakat mengakhiri dan diakhiri hubungan kerja sejak tanggal 30Juni 2008 ;Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut Penggugat menolak dengantegas di mana pokok permasalahan yaitu Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tanpa prosedur kepada Penggugat dan pendirian akhirPenggugat dalam kronologisnya adalah : dipekerjakan kembali seperti keadaansemula dan hakhak Penggugat selama tidak dipekerjakan mulai

Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja(PHk)Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.227 K/Pdt.Sus/2009tanggal 25 April 2008 No.0002/SJAHRD/IV/2008 tidak mempunyaikekuatan mengikat ;4.

Hakhak Normatif tersebut akan diberikan apabila telah terjadikesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat ;Bahwa dengan demikian telah jelas terdapat kelalaian judex facti memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmana Mahkamah Agung pada tingkat kasasi diberikan wewenang untukmembatalkannya karena isi Surat Pemberitahuan No.0002/SJAHRD/IV/2008 tanggal 25 April 2008 adalah PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak terhitung tanggal 15 April 2008 tanpamemperoleh penetapan

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dariperusahaan tempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesaningin mendapatkan pekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gajiyang tinggi dan tidak mau memulai dengan mendapatkan pekerjaan daribawah.

Bjn Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk berceraidengan Tergugat; Bahwa Karenarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni2006 mulai goyah karena sering terjadi perselisinhan dan pertengkaran; Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja sejak di PHK dariperusahaan sehingga tidak bisa memberi kecukupan nafkah kepadaPenggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dansudah

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dari perusahaantempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesan ingin mendapatkanpekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gaji yang tinggi dan tidak maumemulai dengan mendapatkan pekerjaan dari bawah.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah total sebesar Rp 86.940.000 (Delapan